Bisnis.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG, sehingga untuk menormalisasi pasar maka dilakukan operasi berupa tambahan pasokan LPG 3 Kg di Kab. Jember.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya.

"Sepanjang April 2026, isu pasokan dan distribusi LPG 3 kg cukup ramai di kalangan masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).

Menyikapi hal ini, kata dia, Pertamina Patra Niaga masif melaksanakan pengecekan lapangan mulai dari stok, isu distribusi, hingga mitigasi lanjutan.

Menurutnya, stok di Kabupaten Jember dipastikan aman dan mencukupi. "Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan,” ucapnya.

Sebagai mitigasi, ujar dia, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan sepanjang bulan April 2026, mulai dari momen pasca-Idulfitri, libur panjang perayaan Paskah, hingga pada hari-hari tertentu menyesuaikan kondisi di lapangan dan puncaknya dilaksanakan operasi pasar upaya mitigasi lanjutan normalisasi distribusi.

Ahad menjelaskan pula, untuk pelaksanaan operasi pasar, Pertamina Patra Niaga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember terkait penyaluran LPG 3 kg di lapangan.

"Pelaksanaan operasi pasar ini sudah berlangsung dua hari yang dimulai pada Senin (20/4). Kegiatan operasi pasar hingga hari ini sudah dilaksanakan di lima kecamatan dengan total penyaluran sebanyak 1.500 tabung dengan alokasi per kecamatan sebanyak 300 tabung (menyesuaikan)," katanya.

Kegiatan operasi pasar ini masih akan terus dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Rencana awal akan dilaksanakan di 31 titik kecamatan Kabupaten Jember dengan periode tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei 2026.

Dia menegaskan pula, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya untuk mencapai tujuan bersama LPG subsidi tepat sasaran. Pertamina juga mengimbau masyarakat melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Menurut dia, masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen.

"Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," ucapnya.

Dalam perkembangan lain, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) mengungkap maraknya kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Indonesia. Dari hasil pemantauan terbaru, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh Irhamni, menyebut laporan kasus paling banyak berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur dalam periode 7–20 April 2026. "Ini terlihat bahwa sebagian besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini masih marak," ujar Irhamni di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data kepolisian, tercatat 44 laporan polisi (LP) berasal dari Polda Jawa Tengah dan 41 LP dari Polda Jawa Timur. (K24)

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak naik meski gas nonsubsidi melesat lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak, seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurutnya, jika ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah, tetapi permainan distributor atau pangkalan.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, Bahlil mengklaim harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami penyesuaian atau naik per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, Selasa (21/4/2026), harga LPG 5,5 kg dipatok sebesar Rp107.000 per tabung atau naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg dibanderol sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Berikut daftar harga LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg di seluruh Indonesia per 21 April 2026:

Harga LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak mengalami perubahan.

Dia menekankan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi tersebut meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, harga asli LPG 3 kg sebelum disubsidi sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.

Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Bahlil pernah menyebut bahwa harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer atau sub-agen.

Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil, Selasa (4/2/2025).

Harga LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg

Provinsi	Harga Bright Gas 5,5 Kg	Harga Bright Gas 12 Kg
Prov. Aceh	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sumatra Utara	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sumatra Barat	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Riau	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Kepulauan Riau	Rp111.000	Rp230.000
Free Trade Zone (FTZ) Batam	Rp100.000	Rp208.000
Prov. Jambi	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Bengkulu	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sumatra Selatan	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Bangka-Belitung	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Lampung	Rp111.000	Rp230.000
Prov. DKI Jakarta	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Banten	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Jawa Barat	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Jawa Tengah	Rp107.000	Rp228.000
Prov. DI Yogyakarta	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Jawa Timur	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Bali	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Nusa Tenggara Barat	Rp107.000	Rp228.000
Prov. Nusa Tenggara Timur *) *)	-	-
Prov. Kalimantan Barat	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Tengah	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Selatan	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Timur	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Kalimantan Utara (Tarakan)	Rp124.000	Rp265.000
Prov. Sulawesi Utara	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Gorontalo	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Sulawesi Tengah	Rp111.000	Rp230.000
Prov. Sulawesi Tenggara	Rp114.000	Rp238.000
Prov. Sulawesi Selatan	Rp 111.000	Rp230.000
Prov. Sulawesi Barat *) *)	-	-
Prov. Maluku (Ambon)	Rp134.000	Rp285.000
Prov. Maluku Utara *) *)	-	-
Prov. Papua (Jayapura)	Rp134.000	Rp285.000
Prov. Papua Barat *) *)	-	-
Prov. Papua Selatan *) *)	-	-
Prov. Papua Pegunungan *) *)	-	-
Prov. Papua Tengah *) *)	-	-
Prov. Papua Barat Daya *) *)	-	-

Keterangan:

*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut.
* Harga Jual ex-Agen (Rp/tabung) berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.
* Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin Agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) atau gas subsidi tidak berubah usai harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan.

Bahlil menjelaskan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Bahlil juga menegaskan stok LPG subsidi hingga saat ini masih berada di atas standar minimum nasional.

"Untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48," ujarnya.

Adapun, Bahlil mengatakan, kenaikan harga LPG non-subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Hal tersebut karena penerapan harga menyesuaikan dengan mekanisme pasar global.

"[LPG] yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, menyesuaikan dengan harga pasar," jelasnya.

Sebelumnya, harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami kenaikan per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, harga LPG 5,5 kg mengalami penyesuaian menjadi Rp107.000 per tabung. Angka ini naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg ditetapkan sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kilogram (kg) tetap meski gas nonsubsidi naik lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurut Bahlil, apabila ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, maka harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga LPG 3 kg atau LPG bersubsidi tidak naik, sekaligus menyampaikan stok LPG bersubsidi tersebut masih terjaga di atas standar minimum nasional.

“Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat,” ujar Bahlil setelah konferensi pers Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Sebagaimana Pertalite dan Biosolar, Bahlil menyampaikan pemerintah juga menahan harga LPG 3 kg.

Sejak pemerintah menerapkan program LPG 3 kg pada 2007, lanjut dia, pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG 3 kg hingga saat ini.

“Yang ada, (harga) itu dimainkan di distributor dan pangkalan. Itu yang mau saya tata untuk betul-betul subsidi itu yang menerima adalah yang berhak,” ucap Bahlil.

Pada Februari 2025, Bahlil sempat mengupayakan penataan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran dengan menghapus pengecer. Akan tetapi, langkah tersebut justru menyebabkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg.

Sebagai gantinya, Bahlil mengajak pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai subpangkalan, sehingga tidak terjadi lonjakan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer dan masyarakat yang membeli pun merupakan masyarakat yang berhak.

Sementara itu, untuk LPG yang nonsubsidi seperti LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg, Bahlil menyampaikan kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh harga LPG di pasar internasional.

Apabila harga di pasar dunia mengalami penurunan, maka Bahlil tidak menutup kemungkinan harga LPG nonsubsidi juga akan ikut turun.

“Kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi, kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik,” ucap Bahlil.

Per 18 April 2026, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak akan naik.
Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.
"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Sementara itu, Bahlil belum bisa memastikan kalau harga LPG 12 kg nonsubsidi bakal stabil. Dia menyebut, harga LPG nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar.
Dia pun meyakini bahwa masyarakat mampu yang mengonsumsi LPG 12 kg tidak akan merasa tertekan. Pasalnya, penghasilan mereka sudah tinggi.Bahlil lantas meminta agar masyarakat mampu tidak beralih menggunakan LPG 3 kg.
"Jadi kalau masa contoh model kayak orang kaya, masa orang kaya pendapatannya di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kg, sorry ye," tutur Bahlil.
Asal tahu saja, pemerintah tengah gencar mengamankan pasokan LPG di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor.Tingginya ketergantungan impor membuat ketahanan energi RI rentan terhadap gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik.
Kementerian ESDM mencatat impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diproyeksikan naik menjadi 7,8 juta ton pada 2026. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,97 juta ton, jauh di bawah konsumsi nasional sekitar 8,5 juta ton.
Saat ini, sekitar 70% pasokan impor berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 30% dari Timur Tengah, khususnya Saudi Aramco.
Adapun, pemerintah berburu LPG, baik dari sumber impor maupun produksi LPG dalam negeri. Untuk alternatif sumber impor, Kementerian ESDM mengincar pasokan dari negara-negara Asia dan Asean.
Sementara dari dalam negeri, pemerintah melakukan optimalisasi kilang-kilang dalam negeri untuk memproduksi LPG. Salah satu optimalisasi yang didorong adalah pengalihan sebagian produksi propylene dan nafta di RDMP Balikpapan untuk produksi LPG.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana membatasi penjualan LPG ke sektor industri. Kebijakan ini untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram bagi masyarakat tetap aman di tengah tekanan global.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut. Ia menilai pengalihan LPG industri menjadi langkah tepat untuk menjaga kebutuhan rakyat.

“Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan gas, termasuk membuka kerja sama dengan Rusia sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia mengungkapkan stok LPG nasional sempat turun ke kisaran 10 hari, di bawah batas aman 11,4 hari. Ketergantungan impor juga masih tinggi, mencapai lebih dari 80 persen.

Dalam kondisi ini, pengalihan LPG dari sektor industri diperkirakan bisa mencapai sekitar 400 ribu ton. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pasokan LPG 3 kilogram bagi masyarakat.

“Saya mendukung kebijakan ini sebab ini menyangkut skala prioritas pemerintah untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan gas LPG 3 KG bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.

Abdul Rahman menegaskan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan.

Namun ia mengingatkan dampak terhadap sektor industri tetap perlu diperhatikan. Meski hanya sekitar 5 persen dari total konsumsi LPG nasional, sektor ini berperan penting dalam rantai produksi.

“Menyangkut kebutuhan gas industri perlu dipikirkan jalan keluarnya sebab kebutuhan industri ini akan sangat berpengaruh pada jalur produksi karena setiap kenaikan biaya produksi juga akan mempengaruhi daya kemampuan perusahaan,” kata Abdul Rahman.

Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema kompensasi bagi industri. Opsi seperti insentif atau penyesuaian biaya dinilai penting untuk menjaga keseimbangan.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga pasokan energi bagi masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan sektor industri.

Jakarta: Beredarnya informasi di media sosial terkait biaya pendaftaran pangkalan dan sub pangkalan LPG, khususnya LPG 3 kg bersubsidi, dipastikan tidak benar.

Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial yang disebar pada keterangan (caption) video pada tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait adanya biaya pendaftaran pangkalan dan sub pangkalan (pengecer) LPG, khususnya LPG 3 kg bersubsidi adalah hoax.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

“LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 April 2026.

Pendaftaran pangkalan LPG dipastikan gratis

Roberth juga menambahkan masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina, maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun di atas.

“Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga, bahkan akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg yang memberikan informasi juga merupakan bukan akun resmi, yang mencoba menyerupai akun milik perusahaan dan berusaha memberikan informasi yang menyesatkan masyarakat,” jelas Roberth.

Roberth mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebarkan melalui keterangan (caption) video pada tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks serta menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

“LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran dengan mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial, yang dapat menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan tersebut.

“Perlu kami tegaskan pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut, yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, bukan akun resmi. Akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat,” jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun media sosial @pertaminapatraniaga, atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks, yang menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujarnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial, yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, yang memberikan informasi, bukan akun resmi, akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan ke masyarakat," jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun sosial media @pertaminapatraniaga dan atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026