Jakarta: Setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, PT Pertamina Patra Niaga juga melakukan kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi.

Kenaikan ini berlaku untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg, yang mulai efektif sejak 18 April 2026.

Mengacu pada informasi resmi, harga LPG 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, atau meningkat sekitar 18,75 persen.

Sementara itu, LPG 5,5 kg turut mengalami kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung, atau naik 18,89 persen.

Berlaku di sejumlah wilayah

Harga baru tersebut berlaku di berbagai wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat.

Untuk wilayah lain di Indonesia, harga LPG nonsubsidi juga mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan biaya distribusi ke masing-masing daerah.

Kenaikan pertama sejak 2023

Penyesuaian harga LPG ini menjadi yang pertama sejak November 2023. Sebelumnya, pada periode tersebut, Pertamina sempat menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192.000 per tabung.

Langkah penurunan harga kala itu dilakukan setelah evaluasi terhadap tren Contract Price Aramco (CPA), yang menunjukkan penurunan harga akibat pelemahan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

(ANN)

Jakarta (ANTARA) -

Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak akibat kenaikan harga LPG dan BBM nonsubsidi.

Kepada ANTARA di Jakarta, Senin, Putra mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menahan tekanan dari sisi energi.

Menurut dia, subsidi tunai langsung menjadi salah satu solusi efektif.

“Subsidi tunai langsung adalah salah satu solusi terbaik mengingat rumah tangga miskin mendapatkan subsidi lebih rendah dibanding golongan yang lebih mampu, kendali distribusi subsidi juga penting,” ujarnya.

Ia menekankan pengendalian distribusi subsidi menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Mekanisme pengendalian distribusi, termasuk penggunaan teknologi seperti biometrik, harus dijalankan secara konsisten. Selama ini, berbagai upaya pengendalian kerap terhambat tarik-menarik kepentingan politik.

"Dalam distribusi subsidi energi, kuncinya adalah konsistensi. Sudah berulangkali usaha kendali maju mundur karena tarikan politik. Saat ini harus bisa dipastikan jangan lenyap menjadi proyek sesaat, selagi terus diperbaiki," kata dia.

Terkait kemungkinan intervensi tambahan pemerintah, ia menilai fokus utama seharusnya bukan pada penambahan stimulus, melainkan perbaikan tata kelola distribusi subsidi.

Ia juga menyoroti tarik ulur kebijakan subsidi yang kerap membuat masyarakat lebih dulu menanggung beban kenaikan harga sebelum menerima bantuan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih baik agar waktu pelaksanaan kebijakan dan penyaluran bantuan berjalan selaras.

"Tarik ulur subsidi kerap terjadi karena rakyat biasanya hanya mendapat bebannya selagi belum mendapat bantuan langsungnya, sehingga perlu diorkestrasi dengan lebih baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Putra mengingatkan risiko dampak lanjutan (second-round effect) masih terbuka selama konflik antara AS dan Iran belum mereda. Kenaikan harga energi berpotensi merambat ke berbagai sektor lain.

"Resiko tetap ada selama belum redanya konflik. Tidak ada jalan lain mengingat harga global yang terus naik, tetapi pengendalian distribusi subsidi menjadi kunci," katanya.

Sebagaimana diketahui, harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet memahami keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga LPG 12 kg. Yusuf menyebut Pertamina seharusnya melakukan penyesuaian harga sejak lama.

“Dari sisi keberlanjutan korporasi, langkah ini sebenarnya bisa dipahami, bahkan bisa dibilang agak terlambat. Pertamina menahan harga LPG 12 kg hampir dua setengah tahun, padahal selama periode itu harga energi global cukup bergejolak,” ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Yusuf menjelaskan acuan sepertiContract Price Aramcobergerak naik turun cukup tajam, sementara rupiah juga tidak selalu berpihak pada importir. Dalam situasi seperti itu, ucap dia, ketika harga jual tidak berubah tetapi biaya terus naik, selisihnya akan ditanggung sebagai beban.

“Dalam jangka pendek, ini memang terasa seperti melindungi konsumen. Tapi kalau dibiarkan, dampaknya ke arus kas dan kemampuan investasi akan mulai terasa,” lanjutnya.

Pada akhirnya, sambung Yusuf, hal ini bisa berpengaruh terhadap keandalan pasokan itu sendiri. Jadi, dari sisi keuangan perusahaan, menurut Yusuf, penyesuaian harga ini memang bagian dari koreksi supaya neraca tetap sehat.

“Masalahnya, begitu kita lihat dari sisi rumah tangga dan layanan dasar, gambarnya jadi jauh lebih kompleks,” ucap Yusuf.

Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga LPG 3 kg atau LPG bersubsidi tidak naik, sekaligus menyampaikan stok LPG bersubsidi tersebut masih terjaga di atas standar minimum nasional.

“Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat,” ujar Bahlil setelah konferensi pers Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Sebagaimana Pertalite dan Biosolar, Bahlil menyampaikan pemerintah juga menahan harga LPG 3 kg.

Sejak pemerintah menerapkan program LPG 3 kg pada 2007, lanjut dia, pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG 3 kg hingga saat ini.

“Yang ada, (harga) itu dimainkan di distributor dan pangkalan. Itu yang mau saya tata untuk betul-betul subsidi itu yang menerima adalah yang berhak,” ucap Bahlil.

Pada Februari 2025, Bahlil sempat mengupayakan penataan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran dengan menghapus pengecer. Akan tetapi, langkah tersebut justru menyebabkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg.

Sebagai gantinya, Bahlil mengajak pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai subpangkalan, sehingga tidak terjadi lonjakan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer dan masyarakat yang membeli pun merupakan masyarakat yang berhak.

Sementara itu, untuk LPG yang nonsubsidi seperti LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg, Bahlil menyampaikan kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh harga LPG di pasar internasional.

Apabila harga di pasar dunia mengalami penurunan, maka Bahlil tidak menutup kemungkinan harga LPG nonsubsidi juga akan ikut turun.

“Kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi, kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik,” ucap Bahlil.

Per 18 April 2026, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan yang 'wait and see', sambil menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha saat ini fokus untuk menjaga efisiensi operasional di tengah kenaikan harga komoditas energi utamanya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi.

“Pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan yang wait and see, sambil menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Sanny mengakui kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina per Sabtu (18/4) cukup signifikan dan dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian dengan kondisi geopolitik saat ini.

Adapun harga Pertamax Turbo naik sekitar Rp6.300 per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing naik sekitar Rp9.400 per liter, yang berarti kenaikan pada jenis BBM diesel nonsubsidi ini mencapai lebih dari 60 persen dibandingkan harga sebelumnya.

“Kenaikan ini memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha dalam jangka pendek, khususnya bagi industri yang menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Sanny.

“Yang menjadi perhatian adalah kenaikan pada jenis BBM berbasis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex, yang juga digunakan oleh sektor logistik, transportasi barang, serta sebagian aktivitas industri,” imbuhnya.

Dalam struktur biaya dunia usaha, lanjutnya, komponen energi terutama untuk logistik, memiliki porsi yang cukup besar.

Sanny menilai kenaikan harga diesel ini secara langsung akan meningkatkan biaya distribusi dan berpotensi menekan margin usaha, terutama bagi sektor manufaktur, distribusi, dan komoditas yang sangat bergantung pada mobilitas barang.

“Selain itu, terdapat timing mismatch antara tren global dan domestik, di mana harga minyak dunia sempat mengalami koreksi, tetapi pada saat yang sama risiko geopolitik kembali meningkat dan harga BBM domestik justru mengalami penyesuaian naik,” jelas dia.

Hal ini menunjukkan adanya lag effect sekaligus tingginya volatilitas dalam transmisi harga energi, yang pada akhirnya tetap harus diabsorpsi oleh pelaku usaha dalam jangka pendek.

Ia menambahkan, dalam situasi geopolitik saat ini, tekanan terhadap dunia usaha tidak datang hanya dari BBM domestik, tetapi juga dari kenaikan harga energi, ongkos logistik, asuransi pelayaran, gangguan pasokan bahan baku, hingga tekanan nilai tukar.

“Jadi, penyesuaian BBM nonsubsidi ini sebetulnya bekerja sebagai amplifier terhadap tekanan yang sebelumnya sudah berlangsung. Dengan kata lain, dunia usaha tidak membaca ini sebagai isu tunggal, tetapi sebagai bagian dari akumulasi tekanan biaya pada awal 2026,” ujar Sanny.

Apindo, lanjut dia, berharap stabilitas geopolitik dapat benar-benar terjaga sehingga tren harga energi menjadi lebih mudah diprediksi (predictable) dan memberikan ruang bagi perbaikan struktur biaya dunia usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga gas minyak cair (LPG) ukuran 12 kg alias Bright Gas menjadi Rp228.000 yang berlaku mulai Sabtu (18/4/2026). Harga itu naik dari semula Rp192.000 per tabung.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga baru gas elpiji merah muda tersebut merupakan harga jual eks-agen untuk pengisian ulang alias refill yang berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

“Untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar,” tulis Pertamina dikutip dari laman tersebut.

Pertamina Patra Niaga kemudian menjelaskan bahwa nominal tersebut juga telah mencakup margin agen, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara terperinci, harga LPG 12 kg sebesar Rp228.000 berlaku antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, harga LPG 12 kg yang lebih tinggi diterapkan di luar Pulau Jawa, yakni pada rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Kecuali free trade zone (FTZ) Batam dengan harga Rp208.000 per tabung, elpiji Bright Gas dibanderol tertinggi Rp285.000 yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku (Ambon), dan Provinsi Papua (Jayapura).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga LPG 12 kg nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar. Namun, dia memastikan bahwa harga LPG 3 kg tidak akan naik.

Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu, harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana harga LPG 12 kg, penyesuaian harga LPG 5,5 kg juga mengalami penyesuaian harga di wilayah lainnya berdasarkan biaya distribusi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut merupakan kali pertamanya sejak November 2023. Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192.000 per tabung atau turun sebesar Rp12.000 per tabungnya.

Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menyampaikan penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren contract price aramco (CPA) pada periode November 2023, di mana harga satuan rupiah per kilogram (Rp/kg) mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak yang kian meroket. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS per barel dibandingkan Februari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah global dipicu oleh eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak langsung terhadap pasokan energi dunia.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global termasuk penghentian pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Selain itu, berbagai serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk kondisi pasokan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM — Harga LPG 3 Kg di Lombok Timur melonjak tinggi hingga Rp30.000 di tingkat pengecer imbas dari kelangkaan.

Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Communication Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan mendapat laporan jika harga LPG di Lombok Timur mahal, sehingga diputuskan untuk menambah stok hingga 56.000 tabung.

Ahad menjelaskan harga naik pada Minggu (12/4/2026) menyikapi hal ini, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan lapangan mulai dari stok hingga isu distribusi serta melaksanakan antisipasi dan mitigasi lanjutan.

Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan. Sebagai tindak lanjut, sepekan pasca Idul Fitri, Pertamina telah masif melaksanakan penyaluran tambahan sebagai antisipasi dan mitigasi lonjakan konsumsi," terang Ahad.

Selanjutnya Ahad menyampaikan, total tambahan yang disalurkan di Kabupaten Lombok Timur pasca Idul Fitri hingga pekan lalu mencapai 59.000 tabung. Tambahan-tambahan ini disalurkan mulai dari momen pasca Idul Fitri, libur panjang paskah, hingga pelaksanaan operasi pasar. Khusus pekan lalu sendiri penyaluran tambahan mencapai 34.000 tabung LPG 3 kg.

"Sebagai antisipasi lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga juga telah melaksanakan sidak gabungan bersama pemerintah daerah terkait dan juga APH sebagai tindaklanjut keluhan masyarakat. Pengecekan dilakukan upaya memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tutup Ahad.

Selanjutnya sebagai mitigasi masih terjadinya lonjakan permintaan, Pertamina telah meminta agen agar dapat melaksanakan prioritas pengiriman kepada pangkalan dengan indikasi serapan tertinggi.

Kemudian di level pangkalan untuk dapat memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung dengan harga sesuai HET. Segala antisipasi dan mitigasi ini dilaksanakan upaya memastikan pasokan dan distribusi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18.000 dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website.

Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen. Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).