Bisnis.com, JAKARTA — Tambahan impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dari Australia disebut akan tiba di Indonesia paling lambat pada bulan depan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan tambahan pasokan LPG dari Negeri Kanguru itu berjumlah sebanyak 2 kargo. Dia mengemukakan impor tersebut kemungkinan akan tiba pada bulan ini atau pada Juni 2026.

“Sudah jalan [impor LPG]. Tanya Pertamina sudah sampai belum. Harusnya sih sudah ya, bulan Mei atau Juni,” ungkap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (18/05/2026).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada awal April 2026, Djoko mengungkap bahwa tambahan pasokan LPG tersebut berasal dari Pemerintah Jepang melalui fasilitas produksi Inpex Corporation Ltd. yang berada di Australia.

"Kami mendampingi menteri ketemu Dubes Jepang. Jepang berkomitmen untuk menambah suplai LPG kita yang diproduksi di Australia," kata Djoko kala itu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan pangsa 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

Jakarta: Masyarakat kini makin mudah mendapatkan Bright Gas tanpa harus pergi jauh ke pangkalan LPG. PT Pertamina Patra Niaga melalui PT Pertamina Retail resmi menghadirkan Outlet Bright Gas di jaringan toko Sampoerna Retail Community (SRC).

Kolaborasi tersebut ditandai dengan peresmian Outlet Bright Gas SRC di SRC YD Makmur Jaya, Bandung, kemarin.

PT Pertamina Retail berkolaborasi dengan PT Sampoerna Retail Community Indonesia Sembilan (SRCIS) dalam menghadirkan dan memperluas akses energi bagi masyarakat melalui peresmian Outlet Bright Gas.

Pertamina dan SRC perkuat akses energi masyarakat

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga menyampaikan, kolaborasi ini merupakan bagian dari sinergi pengembangan jaringan distribusi Bright Gas sekaligus penguatan peran UMKM dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Eko menambahkan, Pertamina Patra Niaga melihat SRCIS sebagai mitra strategis yang memiliki jaringan luas dan dekat dengan masyarakat.

“Outlet Bright Gas ini adalah salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi Pertamina Patra Niaga beserta SRC. Kami ingin mengembangkan outlet Bright Gas ini menjadi lebih luas lagi, SRC menjual semua produk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026

Eko Ricky menjelaskan, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan outlet Bright Gas melalui toko-toko SRC di berbagai wilayah Indonesia.

Bandung jadi pilot project outlet Bright Gas

Pada tahap awal implementasi, program ini telah mencakup lima outlet SRC yang aktif melayani penjualan Bright Gas Family (Bright Gas 5,5kg, Bright Gas 12kg dan Bright Gas Can 220 gr).

Bandung Raya ditetapkan sebagai wilayah pilot project dengan target pengembangan hingga 50 outlet, dan secara nasional program ini ditargetkan dapat menjangkau hingga 1.500 outlet di seluruh Indonesia.

“Pertamina Patra Niaga berharap dengan SRC nanti akan menjadi suatu hubungan yang baru dan bisa memperluas lagi jaringan Outlet Bright Gas, tidak hanya di Kota Bandung sebagai salah satu pilot, nanti juga di kota-kota lainnya,” jelas Eko.

Sementara itu, Direktur Utama PT SRCIS, Romulus Sutanto, menyampaikan kerja sama lintas sektor ini merupakan bentuk nyata dukungan kepada program pemerintah untuk memperluas dan meratakan akses energi bagi masyarakat.

Jaringan toko SRC yang tersebar dan bersinggungan langsung dengan komunitas masyarakat dapat berperan sebagai perpanjangan layanan dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan inklusif.

“SRC sebagai jaringan toko yang dekat dengan masyarakat ingin terus menyediakan produk yang memang dibutuhkan konsumen sehari-hari. Kehadiran Bright Gas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun pelaku UMKM, dan bagi ekonomi bangsa,” kata Romulus.

Pemilik Toko SRC YD Makmur Jaya, Yaya Nurhayati, mengaku kehadiran Bright Gas di tokonya mendapat respons positif dari masyarakat sekitar untuk mempermudah akses pembelian LPG.

“Semoga (warga sekitar) jadi lebih terbantu, tidak usah ke Pangkalan LPG Outlet LPG yang lebih jauh. Insya allah jadi pada beli kesini dan jualan saya tambah laris,” ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) untuk mengurangi ketergantungan impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini tengah difinalisasi, termasuk uji coba untuk penggunaan rumah tangga.

“Teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75 sampai 80% masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia memaparkan, konsumsi LPG nasional untuk rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7–8 juta ton per tahun, sementara kebutuhan industri juga terus bertambah, termasuk dari sektor petrokimia seperti Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical yang membutuhkan 2–3 juta ton per tahun.

Menurut Bahlil, tingginya ketergantungan impor membuat pasokan LPG rentan terhadap gejolak global. Karena itu, pemerintah mencari alternatif energi yang lebih mandiri.

“Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,” katanya.

Saat ini, CNG sudah digunakan di sektor tertentu seperti hotel, restoran, dan beberapa program pemerintah. Namun, penggunaannya masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10–20 kilogram. Untuk segmen rumah tangga, khususnya pengganti LPG 3 kg, pemerintah masih melakukan uji coba teknis.

“Untuk yang 3 kilogram memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya besar sekali, sekitar 200 sampai 250 bar,” jelasnya.

Bahlil optimistis hasil uji coba akan segera diperoleh dalam waktu dekat. Jika dinyatakan layak, pemerintah akan mulai melakukan konversi secara bertahap.

“Insya Allah 2–3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kalau sudah firm, kita akan lakukan konversi,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketersediaan bahan baku gas domestik menjadi keunggulan utama pengembangan CNG. Pemerintah bahkan mencatat adanya temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

“CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, gas C1, C2. Apalagi kita baru menemukan gas sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur,” katanya.

Terkait pembiayaan, Bahlil menegaskan skema pengembangan CNG akan dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B). Pemerintah hanya berperan menyiapkan pasokan gas dan mendukung ekosistem bisnisnya.

“Modelnya B to B. Pemerintah menyiapkan gas C1, C2, kemudian ekosistem bisnisnya kurang lebih sama dengan LPG,” jelas Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia berencana membeli minyak mentah (crude) minyak mentah dari Rusia sekitar 150 juta barel. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan energi hingga akhir 2026. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menerangkan saat ini pemerintah tengah merampungkan skema pelaksanaan impor.

Itu termasuk opsi penugasan kepada badan usaha milik negara atau melalui skema badan layanan umum. Regulasi disiapkan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai kebutuhan pembiayaan, jalur distribusi, serta mekanisme kerja sama antarnegara.

“Nah untuk ini komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun,” kata Yuliot di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan realisasi impor tidak dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan kapasitas penyimpanan minyak di dalam negeri. Pemerintah memilih skema bertahap sambil mempercepat kesiapan pengadaan.

Yuliot menambahkan komitmen impor energi tidak hanya mencakup minyak mentah, tetapi juga LPG. Pemerintah tetap membuka opsi pasokan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, guna menjaga ketahanan energi nasional. “Yang perlu kita tekankan kan ada dua komitmen impor kita. Yang pertama adalah crude, yang kedua adalah LPG,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga mempertimbangkan konsekuensi penggunaan skema BUMN yang mengharuskan proses tender, berbeda dengan mekanisme kerja sama antarnegara (G2G) yang dinilai lebih fleksibel. “Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan,” jelas Yuliot.

Ia mengaatakan pasokan minyak Rusia akan digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri, mulai dari bahan bakar hingga industri petrokimia dan kegiatan pertambangan. “Sepanjang kebutuhan dalam negeri ini kan kita bisa distribusikan untuk bahan baku petrokimia kan juga diperlukan juga,” tuturnya.

Pemerintah juga tetap mengandalkan impor dari Amerika Serikat. Saat ini sekitar 60 persen impor LPG Indonesia berasal dari negara tersebut, dengan total kebutuhan mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. “Kalau untuk LPG total impor kita dari sekitar 7 juta ton yang kita impor itu kan sekitar 60 persen itu kan sudah dari Amerika,” kata Yuliot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai harga minyak Rusia yang lebih murah menjadi faktor utama di balik rencana Indonesia mengimpor minyak mentah dan LPG dari negara tersebut. Selisih harga yang signifikan dibandingkan acuan global memberi ruang efisiensi bagi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Indonesia mengimpor minyak mentah dan LPG dari Rusia dinilai menarik dari sisi harga, tetapi menyimpan tantangan besar. Faktor logistik hingga kesiapan kilang menjadi penentu apakah kebijakan ini bisa berjalan efektif.

Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan, jarak pengiriman menjadi isu utama dalam skema impor ini. Jika pasokan berasal dari Rusia bagian Eropa, waktu tempuh bisa mencapai 45 hingga 60 hari dengan biaya logistik dan asuransi yang tinggi.

“Tantangannya ada pada lokasi pengiriman. Jika titik pengiriman berada di Rusia bagian Eropa, maka biaya pengiriman, asuransi, serta kebutuhan armada akan lebih besar dengan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 hari,” kata Hadi kepada Republika, Sabtu (18/4/2026).

Sebaliknya, jika pengiriman dilakukan dari wilayah Rusia bagian Asia, waktu tempuh bisa ditekan jauh lebih singkat. “Namun jika titik pengiriman berada di Rusia bagian Asia, waktu tempuh bisa sekitar 15 hari,” ujarnya.

Selain logistik, aspek teknis juga menjadi tantangan. Tidak semua kilang di Indonesia mampu mengolah jenis minyak mentah tertentu, sehingga perlu penyesuaian spesifikasi. “Tidak setiap kilang cocok dengan jenis minyak dari Rusia, sehingga perlu dipastikan spesifikasi yang sesuai,” jelas Hadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026. Sementara itu, untuk pembelian LPG dari Rusia, Bahlil menyampaikan masih dalam proses finalisasi.

“Kalau untuk crude, kalau untuk crude, mungkin bulan-bulan ini (April) bisa (dikirim ke Indonesia). Insyaallah,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Persentase LPG yang diimpor dari Rusia terhadap total kebutuhan Indonesia pun masih dalam pembahasan.

Bahlil menjelaskan kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.

Sebelum pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, sebesar 70–75 persen impor LPG Indonesia berasal dari AS, 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara lain, salah satunya Australia.

“Begitu Saudi Aramco kena rudal di pabrik mereka, di industri mereka, itu pasti berpengaruh kepada global,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, Indonesia akan mengimpor minyak mentah dan LPG dari Rusia sebagai alternatif sumber minyak mentah dan LPG yang selama ini diimpor dari kawasan Timur Tengah.

Kerja sama Indonesia-Rusia tersebut merupakan buah dari negosiasi bidang energi yang berlangsung pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia pada Senin (13/4).

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara

“Dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan pemerintahan Rusia, itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat dukungan. Kita akan membeli crude dari Rusia. Ini kita lakukan juga di negara lain, termasuk di Amerika,” ujar Bahlil.

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menjamin keandalan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Jadi, harus ada diversifikasi. Insya Allah crude kita akan semakin membaik,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana membatasi penjualan LPG ke sektor industri. Kebijakan ini untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram bagi masyarakat tetap aman di tengah tekanan global.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut. Ia menilai pengalihan LPG industri menjadi langkah tepat untuk menjaga kebutuhan rakyat.

“Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan gas, termasuk membuka kerja sama dengan Rusia sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia mengungkapkan stok LPG nasional sempat turun ke kisaran 10 hari, di bawah batas aman 11,4 hari. Ketergantungan impor juga masih tinggi, mencapai lebih dari 80 persen.

Dalam kondisi ini, pengalihan LPG dari sektor industri diperkirakan bisa mencapai sekitar 400 ribu ton. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pasokan LPG 3 kilogram bagi masyarakat.

“Saya mendukung kebijakan ini sebab ini menyangkut skala prioritas pemerintah untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan gas LPG 3 KG bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.

Abdul Rahman menegaskan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan.

Namun ia mengingatkan dampak terhadap sektor industri tetap perlu diperhatikan. Meski hanya sekitar 5 persen dari total konsumsi LPG nasional, sektor ini berperan penting dalam rantai produksi.

“Menyangkut kebutuhan gas industri perlu dipikirkan jalan keluarnya sebab kebutuhan industri ini akan sangat berpengaruh pada jalur produksi karena setiap kenaikan biaya produksi juga akan mempengaruhi daya kemampuan perusahaan,” kata Abdul Rahman.

Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema kompensasi bagi industri. Opsi seperti insentif atau penyesuaian biaya dinilai penting untuk menjaga keseimbangan.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga pasokan energi bagi masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan sektor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menghadirkan tantangan bagi Indonesia dalam pemenuhan pasokan LPGdi dalam negeri.

Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor LPG untuk memenuhikebutuhan di dalam negeri, termasuk dari negara-negara Timur Tengah. Alhasil, Pemerintah RI memutuskan pengalihan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokanLPGdomestik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa volume mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan kontribusi 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

Berikut Daftar Asal Negara Impor LPG 2025:

Negara	Pangsa Volume (%)
United States	70,07%
UEA	11,88%
Qatar	11,84%
Kuwait	2,43%
Saudi Arabia	1,71%
Bahrain	1,38%
Australia	0,62%
Malaysia	0,08%

Sumber: Dirjen Migas, Kementerian ESDM, diolah

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memprioritaskan pemenuhan LPG bagi kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

Surabaya: Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi energi yang andal, aman, dan merata di seluruh Indonesia.

Sebagai subholding downstream dari Pertamina, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi serta memastikan keberlanjutan pasokan, khususnya LPG, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menegaskan bahwa keandalan distribusi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan.

“Kami berkomitmen menjaga pasokan LPG nasional terus tersalurkan dan terdistribusi secara merata. Melalui dukungan infrastruktur seperti Ship-to-Ship (STS) Kalbut, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara optimal, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional", ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.

Distribusi energi jadi prioritas utama

Dalam implementasinya, Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari ketersediaan armada kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, hingga peningkatan pengawasan di SPPBE, agen dan pangkalan resmi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok tetap terjaga serta distribusi berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya tersebut didukung oleh keberadaan mothership STS Kalbut yang berperan sebagai pusat layanan transfer LPG utama di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur.

Fasilitas strategis ini menjadi simpul distribusi penting dalam proses bongkar muat LPG dari kapal tanker induk (mothership) ke kapal yang lebih kecil untuk selanjutnya disalurkan ke berbagai wilayah.

Mengenal STS Kalbut

STS Kalbut yang telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan luasan area laut mencapai 3,92 km² merupakan bagian dari Terminal BBM Tanjungwangi dan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa STS Kalbut tidak hanya menopang distribusi LPG di Jawa Timur, tetapi juga menjangkau wilayah yang lebih luas.

“Eksistensi STS Kalbut merupakan urat nadi energi Indonesia yang menjadi tulang punggung suplai LPG. Tidak hanya Jawa Timur, tetapi juga mencakup Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan, hingga Sulawesi,” ujarnya.

Di wilayah Jatimbalinus, STS Kalbut mendukung distribusi ke Terminal LPG Surabaya, Terminal LPG Tanjungwangi, Terminal LPG Manggis, Terminal LPG Ampenan, dan Terminal LPG Bima dengan kapasitas suplai reguler yang bervariasi, mulai dari 1.700 metrik ton hingga 10.000 metrik ton.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan LPG di Jawa Timur, pada 8 April 2026 telah sandar kapal kargo dengan muatan sebesar 44.839 metrik ton di STS Kalbut yang selanjutnya didistribusikan ke berbagai terminal, antara lain Gresik dengan muatan 10.000 metrik ton, ditambah suplai dari kilang TPPI sebesar 1.000 metrik ton, Surabaya dengan muatan 8.000 metrik ton dan saat ini dalam proses bongkar, dan Banyuwangi dengan muatan 2.500 metrik ton.

Melalui optimalisasi infrastruktur dan penguatan sistem distribusi ini, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan LPG tetap terjaga guna mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

(ANN)

Bisnis.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi energi yang andal, aman, dan merata di seluruh Indonesia dengan m0emperkuat infrastruktur dan menjamin pasokan energi, salah satunya LPG.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari ketersediaan kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, serta peningkatan pengawasan di SPPBE dan pangkalan resmi.

“Fasilitas ini menjamin ketahanan stok dan distribusi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia,” katanya dikutip Sabtu (11/4/2026).

Dalam menjaga kesinambungan suplai LPG nusantara, kata dia, Pertamina Patra Niaga salah satunya didukung oleh mothership Ship-to-Ship (STS) Kalbut yang merupakan pusat layanan STS transfer LPG utama di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur yang dikelola Pertamina untuk mendistribusikan LPG ke seluruh Indonesia.

Tempat ini berfungsi sebagai pusat bongkar muat gas dari kapal tanker induk (mothership) ke kapal tanker yang lebih kecil. STS Kalbut telah beroperasi sejak 1995 dengan luasan area laut 3,92 km2 dan merupakan salah satu fasilitas dari Terminal BBM Tanjungwangi.

Sebagaimana disampaikan melalui, STS Kalbut ini tidak hanya mendukung distribusi LPG di Jawa Timur, tetapi juga wilayah lain di seluruh Regional Jatimbalinus, bahkan di seluruh wilayah nusantara.

"Eksistensi STS Kalbut ini merupakan urat nadi energi Indonesia yang menjadi tulang punggung suplai LPG. Tidak hanya Jawa Timur, tetapi juga termasuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan, hingga Sulawesi," ujar Ahad.

Untuk wilayah Jatimbalinus sendiri, kata dia, STS Kalbut mendukung distribusi untuk Terminal LPG Surabaya, Terminal LPG Tanjungwangi, Terminal LPG Manggis, Terminal LPG Ampenan, dan Terminal LPG Bima.

"Suplai reguler STS Kalbut di Jatimbalinus bervariasi, dengan tonase kapal mulai dari 1.700 metrik ton hingga 10.000 metrik ton,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan STS Kalbut yang dikelola oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjadi urat nadi energi Indonesia. Melalui STS Kalbut, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga pasokan dan distribusi LPG agar berjalan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertamina Patra Niaga hadir melayani sepenuh hati untuk memenuhi energi bagi Indonesia.

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan LPG di wilayah Jawa Timur, maka pada l 8 April sudah sandar kapal kargo dengan muatan 44.839 metrik ton di STS Kalbut yang segera akan didistribusikan dengan kapal-kapal lainnya ke Terminal LPG di Gresik, Surabaya, dan Banyuwangi dengan jadwal dan muatan sebagai berikut :

1. Gresik estimasi tiba tanggal 12 April dengan muatan 10.000 metrik ton. Selain itu, Gresik mendapatkan tambahan suplai kapal dari kilang TPPI sebanyak 1.000 metrik ton yang sudah tiba dan akan proses bongkar pada tanggal 11 April.
2. Surabaya sudah tiba pada 10 April dan sedang dalam proses bongkar dengan muatan 8.000 metrik ton.
3. Banyuwangi estimasi tiba tanggal 11 April dengan muatan 2.500 metrik ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait adanya komitmen pasokan LPG dari perusahaan Jepang, Inpex ke Indonesia.

Hal itu sebelumnya diungkap oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Dia menuturkan, pasokan tersebut akan berasal dari Inpex melalui unit usahanya di Australia.

Terkait dengan hal tersebut, Bahlil belum dapat menyebutkan besaran volume LPG yang akan dikirim Inpex ke Indonesia dari Australia. Menurutnya, hal tersebut masih bersifat rahasia.

“[Terkait rencana pasokan LPG dari Inpex] saya tidak mungkin semuanya menyampaikan kepada publik. Ada yang perlu dibuka, ada yang tidak perlu," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam mengamankan pasokan LPG di tengah gangguan pasokan dari Timur Tengah. Pemerintah getol mencari sumber-sumber impor LPG alternatif di luar Timur Tengah, seperti Asia dan Asean.

Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran penjualan produknya kepada PT Pertamina Patra Niaga.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menekankan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg masyarakat saat ini menjadi prioritas pemerintah di tengah gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

"Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga," ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Sementara itu, terkait dengan stok energi nasional, Bahlil menuturkan bahwa ketahanan pasokan energi domestik saat ini mampu meredam tekanan dari gejolak global yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran terhadap distribusi dan ketersediaan energi.

Dia menuturkan, fase kritis akibat dinamika global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil dilewati. Bahlil menuturkan, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

“Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” kata Bahlil.

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak guna menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri. “Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” ujarnya.