JAKARTA - Kalangan pakar dan peneliti energi menilai langkah Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama pasokan energi dengan Rusia sebagai keputusan taktis yang patut diapresiasi. Tambahan pasokan dari Rusia merupakan langkah taktis yang masuk akal dalam konteks diversifikasi energi nasional.

Kesepakatan yang dicapai melalui pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev ini mencakup suplai minyak mentah (crude), LPG, serta pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).

Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ridho Hantoro, menilai tambahan pasokan dari Rusia merupakan langkah taktis yang masuk akal dalam konteks diversifikasi energi nasional. Menurutnya, kebijakan ini dapat memperluas opsi pasokan sekaligus mengurangi risiko konsentrasi impor yang selama ini menjadi salah satu kerentanan Indonesia.

“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ridho juga memberikan penilaian positif terhadap rencana pembangunan storage yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut. Menurutnya, penguatan infrastruktur penyimpanan justru merupakan langkah yang lebih fundamental dibanding sekadar menambah volume pasokan.

“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata Ridho.

Lihat video: BREAKING! AS Resmi Tutup Selat Hormuz, Jalur Energi Dunia Lumpuh!



Meski mengapresiasi langkah pemerintah, Ridho mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada capaian diplomatik. Ia menekankan pentingnya indikator teknis dalam implementasi, mulai dari harga pasokan yang kompetitif, kesesuaian jenis crude dengan kilang domestik, hingga efektivitas LPG dalam menekan impor.

“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” tegasnya.

Ridho juga menempatkan kerja sama ini dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa tambahan pasokan dari luar negeri tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar jika tidak diiringi dengan penguatan sektor energi domestik.

“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.

Senada dengan Ridho, dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi juga mengapresiasi langkah pemerintah. Dia menilai kerja sama ini tidak hanya berdimensi teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang memengaruhi arah kebijakan domestik.

“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai langkah pemerintah tetap relevan sebagai kebijakan stabilisasi di tengah tekanan global. Energi, kata dia, merupakan komoditas politik yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi.

“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menghadirkan tantangan bagi Indonesia dalam pemenuhan pasokan LPGdi dalam negeri.

Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor LPG untuk memenuhikebutuhan di dalam negeri, termasuk dari negara-negara Timur Tengah. Alhasil, Pemerintah RI memutuskan pengalihan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokanLPGdomestik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa volume mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan kontribusi 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

Berikut Daftar Asal Negara Impor LPG 2025:

Negara	Pangsa Volume (%)
United States	70,07%
UEA	11,88%
Qatar	11,84%
Kuwait	2,43%
Saudi Arabia	1,71%
Bahrain	1,38%
Australia	0,62%
Malaysia	0,08%

Sumber: Dirjen Migas, Kementerian ESDM, diolah

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memprioritaskan pemenuhan LPG bagi kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah mengalihkan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokan LPG domestik memunculkan tekanan baru bagi industri, di tengah ketergantungan impor bahan baku petrokimia yang masih tinggi dan rentan terhadap gangguan global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan pemenuhan LPG untuk kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga telah meminta kilang LPG swasta untuk mengutamakan penjualan ke PT Pertamina Patra Niaga.

“Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berburu pasokan LPG dari kawasan alternatif di Asia dan Asean untuk menutup potensi kekurangan dari Timur Tengah.

Terkait hal tersebut, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai langkah realokasi tersebut dapat membawa konsekuensi bagi sektor lain.

Dia menjelaskan, ketergantungan impor LPG Indonesia yang mencapai lebih dari 80% membuat pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain mengamankan pasokan domestik.

“Ini bukan solusi yang menghilangkan masalah, melainkan memindahkan tekanan,” ujarnya.

Dia menilai tekanan yang semula terkonsentrasi di sektor energi kini berpotensi bergeser ke industri, khususnya petrokimia dan turunannya. Dengan berkurangnya alokasi nafta untuk produksi petrokimia, termasuk polipropilena, pasokan bahan baku plastik domestik berisiko semakin ketat di tengah gangguan global.

Yusuf melanjutkan, hal tersebut dapat memicu tekanan berlapis mulai dari harga bahan baku makin naik, terganggunya produksi, hingga margin industri yang makin tertekan.

"Sektor makanan dan minuman, farmasi, hingga manufaktur ringan disebut menjadi kelompok paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap bahan plastik," katanya.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai dampak langsung pengalihan dari Kilang Balikpapan masih terbatas. Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono menyebut kilang tersebut saat ini belum memasok nafta untuk kebutuhan petrokimia domestik.

“Balikpapan kan belum menghasilkan untuk petrokimia, sebenarnya tidak ada masalah, impact-nya tidak ada,” ujarnya.

Namun, dia mengakui tekanan utama justru berasal dari ketergantungan impor bahan baku yang masih sangat tinggi.

Dia memaparkan, Indonesia saat ini hanya memiliki dua produsen petrokimia utama, sementara seluruh kebutuhan nafta masih bergantung pada impor, dengan sekitar 70% berasal dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Gangguan di jalur tersebut memicu kelangkaan global dan lonjakan harga yang merambat hingga ke produk akhir.

“Kondisi ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Sehingga terjadi perubahan harga baik di naftanya sendiri sampai ke biji plastik sampai ke barang jadi plastik,” ujar Fajar.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Fajar mengatakan pelaku usaha mulai mencari sumber alternatif dari wilayah Amerika, Afrika, dan Asia Tengah.

Meski demikian, diversifikasi tersebut menghadapi kendala logistik. Fajar menjelaskan, waktu pengiriman dari beberapa daerah tersebut dapat mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan 10 hingga 15 hari dari Timur Tengah.

“Sekarang kita dalam kondisi survival mode. Kita beroperasi dengan kondisi yang masih setara keekonomian yang masuk dan kita jualan juga sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, industri mulai menjajaki substitusi bahan baku, termasuk penggunaan LPG atau propane sebagai alternatif nafta. Secara teknis, opsi tersebut dinilai memiliki potensi seiring perkembangan teknologi produksi.

Namun, dia mengatakan saat ini LPG masih dikenakan bea masuk sebesar 5% yang membuatnya tidak kompetitif dibandingkan nafta. Fajar mengatakan, pihaknya juga telah meminta pemerintah untuk menghapuskan bea masuk tersebut.

“Kita sudah mengajukan ke pemerintah untuk dikaji ulang bagaimana LPG ini bisa digunakan sebagai bahan baku tanpa kena bea masuk,” kata Fajar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait adanya komitmen pasokan LPG dari perusahaan Jepang, Inpex ke Indonesia.

Hal itu sebelumnya diungkap oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Dia menuturkan, pasokan tersebut akan berasal dari Inpex melalui unit usahanya di Australia.

Terkait dengan hal tersebut, Bahlil belum dapat menyebutkan besaran volume LPG yang akan dikirim Inpex ke Indonesia dari Australia. Menurutnya, hal tersebut masih bersifat rahasia.

“[Terkait rencana pasokan LPG dari Inpex] saya tidak mungkin semuanya menyampaikan kepada publik. Ada yang perlu dibuka, ada yang tidak perlu," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam mengamankan pasokan LPG di tengah gangguan pasokan dari Timur Tengah. Pemerintah getol mencari sumber-sumber impor LPG alternatif di luar Timur Tengah, seperti Asia dan Asean.

Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran penjualan produknya kepada PT Pertamina Patra Niaga.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menekankan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg masyarakat saat ini menjadi prioritas pemerintah di tengah gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

"Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga," ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Sementara itu, terkait dengan stok energi nasional, Bahlil menuturkan bahwa ketahanan pasokan energi domestik saat ini mampu meredam tekanan dari gejolak global yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran terhadap distribusi dan ketersediaan energi.

Dia menuturkan, fase kritis akibat dinamika global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil dilewati. Bahlil menuturkan, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

“Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” kata Bahlil.

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak guna menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri. “Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait adanya komitmen pasokan LPG dari perusahaan Jepang, Inpex ke Indonesia.

Hal itu sebelumnya diungkap oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Dia menuturkan, pasokan tersebut akan berasal dari Inpex melalui unit usahanya di Australia.

Terkait dengan hal tersebut, Bahlil belum dapat menyebutkan besaran volume LPG yang akan dikirim Inpex ke Indonesia dari Australia. Menurutnya, hal tersebut masih bersifat rahasia.

“[Terkait rencana pasokan LPG dari Inpex] saya tidak mungkin semuanya menyampaikan kepada publik. Ada yang perlu dibuka, ada yang tidak perlu," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam mengamankan pasokan LPG di tengah gangguan pasokan dari Timur Tengah. Pemerintah getol mencari sumber-sumber impor LPG alternatif di luar Timur Tengah, seperti Asia dan Asean.

Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran penjualan produknya kepada PT Pertamina Patra Niaga.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menekankan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg masyarakat saat ini menjadi prioritas pemerintah di tengah gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

"Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga," ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Sementara itu, terkait dengan stok energi nasional, Bahlil menuturkan bahwa ketahanan pasokan energi domestik saat ini mampu meredam tekanan dari gejolak global yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran terhadap distribusi dan ketersediaan energi.

Dia menuturkan, fase kritis akibat dinamika global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil dilewati. Bahlil menuturkan, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

“Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” kata Bahlil.

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak guna menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri. “Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menugaskan kapal LPG MT Gas Attaka untuk menyalurkan energi ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi, termasuk menuju wilayah dengan keterbatasan akses.

“Pergerakan kapal LPG terus kami atur menyesuaikan kebutuhan di berbagai wilayah. Armada seperti MT Gas Attaka menjadi bagian dari sistem distribusi yang menghubungkan titik suplai hingga ke terminal distribusi, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kapal tersebut juga akan memasok LPG menuju Amurang dan Donggala.

Di tengah peningkatan kebutuhan LPG di sejumlah wilayah, tutur dia, distribusi logistik laut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyaluran energi kepada masyarakat, termasuk di daerah dengan keterbatasan akses.

MT Gas Attaka memiliki kapasitas muatan sekitar 1.700 MT dalam setiap perjalanan, sehingga berperan dalam mendukung pasokan LPG ke wilayah tujuan.

Dalam menjalankan perannya, MT Gas Attaka secara rutin menempuh perjalanan laut selama beberapa hari untuk mengangkut LPG ke wilayah tujuan.

Kapal ini dioperasikan oleh awak kapal yang bekerja secara bergantian selama 24 jam guna memastikan distribusi berjalan dengan aman dan tepat waktu.

Wilayah tujuan tersebut memiliki karakteristik geografis yang tidak selalu mudah dijangkau melalui jalur darat, sehingga distribusi energi sangat bergantung pada konektivitas logistik laut.

Dalam konteks tersebut, armada kapal berperan sebagai penghubung antara titik suplai dan terminal distribusi di daerah tujuan. Setiap perjalanan kapal menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat di wilayah dengan akses terbatas.

Perjalanan kapal LPG dilakukan melalui pengaturan rute dan jadwal yang terus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan, sehingga distribusi dapat berjalan lebih selaras dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Arif menambahkan, distribusi energi merupakan sistem yang saling terhubung, sehingga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penyaluran.

Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan sesuai kebutuhan, sehingga distribusi dapat berjalan lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Seluruh operasional kapal LPG dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat untuk memastikan keselamatan pelayaran sekaligus mendukung keandalan distribusi energi.

Dukungan ini diperkuat oleh armada kapal milik dan kapal charter, dengan 9 kapal LPG milik serta lebih dari 30 kapal charter yang beroperasi untuk menjangkau berbagai wilayah.

Melalui pergerakan armada yang terus beroperasi di berbagai rute, Pertamina Patra Niaga terus mendukung distribusi LPG agar dapat menjangkau wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan sampai saat ini stok bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih sangat aman di atas minimum stok nasional.

Menurut Bahlil untuk stok BBM di atas 20 hari dan LPG di atas 10 hari. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah tiap hari karena pengiriman minyak dari Amerika dinilai sudah mulai berjalan.

"Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari," kata Bahlil ditemui di Kantornya, Jumat (10/4).

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tak perlu khawatir. Sebab, masa kritis Indonesia terhadap ketersedian sumber energi sudah dilewati dengan baik.

"Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, Alhamdulillah kita sudah lewati," jelasnya.

Kendati, ia tetap meminta masyarakat untuk menggunakan energi dengan bijak. Meski kondisi BBM dan LPG masih aman tetap harus digunakan seperlunya.

"Tetapi sudah barang tentu, saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi LPG nasional melalui penguatan armada logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi di tengah dinamika global.

Perusahaan saat ini mengandalkan kombinasi armada kapal milik dan sewa (charter) untuk menjaga kelancaran penyaluran energi ke berbagai wilayah. Tercatat, terdapat sembilan kapal LPG captive yang beroperasi dalam sistem distribusi domestik, serta lebih dari 30 kapal charter guna menjaga fleksibilitas pasokan.

Setiap kapal LPG memiliki kapasitas angkut rata-rata sekitar 1.700—2.000 metrik ton (MT) per voyage, sehingga mampu mendukung pengiriman dalam volume besar ke berbagai daerah.

Secara agregat, penyaluran LPG yang didukung armada laut tersebut mencapai sekitar 223 ribu MT per bulan. Volume tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) sekitar 77 ribu MT, Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) 24 ribu MT, Jawa Bagian Barat (JBT) 45 ribu MT, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) 35 ribu MT, Sulawesi 34 ribu MT, Kalimantan 5 ribu MT, serta Maluku dan Papua.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan kesiapan armada logistik menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi LPG nasional.

“Sebagai bagian dari sistem distribusi energi nasional, kami terus mengoptimalkan kesiapan armada logistik untuk mendukung penyaluran LPG ke masyarakat. Distribusi LPG merupakan sistem yang saling terhubung, sehingga perlu dikelola secara seimbang antara pasokan dan kebutuhan,” ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan juga mencermati adanya peningkatan aktivitas pembelian LPG di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan serta penyesuaian operasional agar distribusi tetap berjalan optimal.

Selain itu, perusahaan mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan guna menjaga pemerataan distribusi di seluruh wilayah.

Seluruh aktivitas distribusi LPG dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat untuk memastikan keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan pasokan energi nasional.

Melalui pengelolaan distribusi yang terkoordinasi dan dukungan armada logistik yang adaptif, Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga stabilitas penyaluran LPG di berbagai wilayah Indonesia.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri dalam kondisi aman di tengah gejolak global akibat penutupan Selat Hormuz. Indonesia memperoleh suplai dari sejumlah negara di antaranya Amerika Serikat (AS) dan Australia.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil yang menegaskan bahwa masa sulit terkait pasokan LPG telah terlewati dan saat ini cadangan nasional berada dalam kondisi cukup aman. “Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari,” ujar Bahlil usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan bahwa tambahan pasokan LPG akan segera tiba dalam waktu dekat. Kapal pengangkut saat ini masih dalam proses komunikasi intensif agar dapat segera masuk ke Indonesia. “Sebentar lagi kapal kita masuk,” lanjutnya.

Indonesia 70% Masih Impor LPG, Bahlil Minta Masyarakat Berhemat



Pemerintah juga menegaskan bahwa pasokan LPG Indonesia tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz, sehingga tidak terdampak langsung oleh dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Indonesia memperoleh pasokan LPG dari berbagai negara mitra. “Kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika dan beberapa negara lain,” kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah memastikan kebutuhan energi nasional tetap terjaga melalui diversifikasi sumber pasokan. Untuk minyak mentah, Indonesia sebelumnya memang masih memperoleh sebagian pasokan dari kawasan Timur Tengah, namun kini telah disiapkan alternatif dari sejumlah negara lain.

Prabowo Blak-blakan: Impor Energi Indonesia Setiap Tahun Capai Rp656 Triliun



“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude sekitar 20-25 persen. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain,” ungkap Bahlil menjelaskan.

Dengan langkah diversifikasi sumber pasokan tersebut, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi dinamika global. “Jadi kita Insyaallah sudah clear lah,” tutupnya.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri dalam kondisi aman di tengah gejolak global akibat penutupan Selat Hormuz.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil yang menegaskan bahwa masa sulit terkait pasokan LPG telah terlewati dan saat ini cadangan nasional berada dalam kondisi cukup aman.

“Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari,” ujar Bahlil usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).

Pada kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan bahwa tambahan pasokan LPG akan tiba dalam waktu dekat.

Kapal pengangkut saat ini masih dalam proses komunikasi intensif agar dapat segera masuk ke Indonesia. “Sebentar lagi kapal kita masuk,” lanjutnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pasokan LPG Indonesia tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz, sehingga tidak terdampak langsung oleh dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Indonesia memperoleh pasokan LPG dari berbagai negara mitra, di antaranya Amerika Serikat (AS) dan Australia.

“Kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika dan beberapa negara lain,” kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah memastikan kebutuhan energi nasional tetap terjaga melalui diversifikasi sumber pasokan. Untuk minyak mentah, Indonesia sebelumnya memang masih memperoleh sebagian pasokan dari kawasan Timur Tengah, namun kini telah disiapkan alternatif dari sejumlah negara lain.

“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude sekitar 20–25 persen. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain,” kata Bahlil.

Dengan langkah diversifikasi sumber pasokan tersebut, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi dinamika global. “Jadi kita insyaallah sudah clear-lah,” tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ), Djoko Siswanto melaporkan setidaknya ada 2 fasilitas produksi LPG yang dijadwalkan mulai beroperasi (onstream) pada tahun ini. Ia menjelaskan, LPG Plant Cilamaya yang dikelola PT Energi Nusantara Perkasa saat ini telah mencapai progres pembangunan sekitar 92,9% dan tinggal menyelesaikan instalasi di area proses, jaringan pipa, serta fasilitas terminal.

Proyek ini mampu memproduksi LPG sekitar 163 metrik ton per hari, atau sekitar 1.891 barel oil per hari (BOPD). Sementara untuk LPG Plant Tuban milik PT Sumber Aneka Gas tengah memasuki tahap commissioning, dan siap beroperasi pada April tahun ini. Fasilitas produksi ini punya kapasitas produksi LPG sekitar 30 metrik ton per hari, atau sekitar 348 barel oil per hari (BOPD).

"Pada April ini kita targetkan peresmian LPG Plant Cilamaya dengan kapasitas sekitar 163 metrik ton per hari, serta LPG Plant Tuban sebesar 30 metrik ton per hari. Jadi totalnya kurang lebih 200 metrik ton per hari," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4).

Selain proyek yang segera beroperasi, SKK Migas juga tengah menyiapkan sejumlah proyek lanjutan dengan kapasitas lebih besar. Salah satunya adalah LPG Plant Jambi Merang yang ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 320 metrik ton per hari dan dijadwalkan onstream pada kuartal II 2027. Saat ini, proyek Jambi Merang telah menyelesaikan proses tender dan masuk tahap evaluasi akuisisi kilang eksisting.

Banggar DPR Usul Pembelian Gas Elpiji 3 Kg Pakai Sidik Jari atau Retina Mata



Selanjutnya untuk LPG Plant Senoro juga tengah dipersiapkan dengan kapasitas sekitar 54 metrik ton per hari dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Pengembangannya mencakup pembangunan fasilitas flare gas recovery yang ditargetkan selesai pada kuartal II 2026.

Djoko menambahkan, SKK Migas juga tengah mendorong pengembangan tambahan LPG Plant di Jawa Timur dengan potensi kapasitas sekitar 50 metrik ton per hari. Proyek ini masih dalam tahap evaluasi skema dan komersialisasi dengan target operasi pada 2027.

"Rencana ini tinggal menunggu arahan dan peresmian oleh Bapak Presiden," pungkas Djoko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG terus meningkat pada awal 2026. Hingga Februari, impor LPG telah memenuhi 83,97 persen dari total kebutuhan nasional, naik dari 80,58 persen pada 2025.

Kenaikan itu menunjukkan produksi LPG dalam negeri masih belum mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan nasional yang terus bertambah.

“Pada tahun 2026 hingga Februari ketergantungan impor LPG meningkat menjadi 83,97 persen dari total kebutuhan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Rizwi menerangkan, kebutuhan LPG nasional pada 2025 tercatat sebesar 25.000 metrik ton per hari. Memasuki 2026 hingga Februari, kebutuhannya naik menjadi 26.000 metrik ton per hari.

Di sisi lain, pasokan dari produksi domestik belum menunjukkan kemampuan untuk menutup kebutuhan tersebut. Akibatnya, impor tetap menjadi tulang punggung utama dalam menjaga suplai LPG nasional.

Ia melanjutkan, tekanan pasokan tidak hanya berasal dari kenaikan konsumsi, tetapi juga dari struktur energi nasional yang masih bertumpu pada pasokan luar negeri. Kondisi ini menempatkan LPG sebagai salah satu komoditas energi yang paling rentan terhadap gejolak rantai pasok global.

“Dari grafik yang kami sampaikan terlihat bahwa produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional,” ujar Rizwi.