REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Patra Niaga mengoperasikan dua kapal pengangkut LPG, yakni Pertamina Gas 1 (PG1) dan Pertamina Gas 2 (PG2), untuk menyalurkan pasokan LPG agar tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia.

“PG1 dan PG2 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan LPG dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

PG1 dan PG2 merupakan kapal kembar (sister ship) dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut liquefied petroleum gas (LPG) dalam skala besar secara aman dan efisien.

Kedua kapal itu memiliki kapasitas muat sekitar 80 ribu metrik ton LPG per kapal, dengan deadweight tonnage (DWT) sekitar 50 ribu ton dan panjang kapal (length overall atau LOA) sekitar 225 meter.

Dalam satu kali pelayaran, PG1 dan PG2 secara agregat mampu mengangkut sekitar 80 ribu metrik ton LPG. Volume tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang memiliki tingkat konsumsi LPG tinggi.

“Di balik distribusi LPG yang digunakan setiap hari, terdapat operasional armada laut yang bekerja menjaga kontinuitas energi nasional,” ujar Roberth.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, distribusi energi Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam hal ini, PG1 dan PG2 berperan sebagai penghubung utama dalam rantai distribusi LPG, mulai dari terminal hingga berbagai titik distribusi di wilayah Indonesia.

Selain kapasitas angkut yang besar, kedua kapal ini juga beroperasi sepanjang tahun dengan standar keselamatan tinggi. Hal ini penting mengingat LPG merupakan muatan berisiko tinggi yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan ketat selama proses pengangkutan.

“Kami memastikan distribusi LPG berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.

Melalui operasional PG1 dan PG2, Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi LPG dapat berjalan aman, andal, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga konektivitas energi bagi jutaan masyarakat Indonesia dari laut hingga ke berbagai wilayah tujuan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi LPG nasional melalui penguatan armada logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi di tengah dinamika global.

Perusahaan saat ini mengandalkan kombinasi armada kapal milik dan sewa (charter) untuk menjaga kelancaran penyaluran energi ke berbagai wilayah. Tercatat, terdapat sembilan kapal LPG captive yang beroperasi dalam sistem distribusi domestik, serta lebih dari 30 kapal charter guna menjaga fleksibilitas pasokan.

Setiap kapal LPG memiliki kapasitas angkut rata-rata sekitar 1.700—2.000 metrik ton (MT) per voyage, sehingga mampu mendukung pengiriman dalam volume besar ke berbagai daerah.

Secara agregat, penyaluran LPG yang didukung armada laut tersebut mencapai sekitar 223 ribu MT per bulan. Volume tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) sekitar 77 ribu MT, Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) 24 ribu MT, Jawa Bagian Barat (JBT) 45 ribu MT, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) 35 ribu MT, Sulawesi 34 ribu MT, Kalimantan 5 ribu MT, serta Maluku dan Papua.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan kesiapan armada logistik menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi LPG nasional.

“Sebagai bagian dari sistem distribusi energi nasional, kami terus mengoptimalkan kesiapan armada logistik untuk mendukung penyaluran LPG ke masyarakat. Distribusi LPG merupakan sistem yang saling terhubung, sehingga perlu dikelola secara seimbang antara pasokan dan kebutuhan,” ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan juga mencermati adanya peningkatan aktivitas pembelian LPG di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan serta penyesuaian operasional agar distribusi tetap berjalan optimal.

Selain itu, perusahaan mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan guna menjaga pemerataan distribusi di seluruh wilayah.

Seluruh aktivitas distribusi LPG dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat untuk memastikan keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan pasokan energi nasional.

Melalui pengelolaan distribusi yang terkoordinasi dan dukungan armada logistik yang adaptif, Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga stabilitas penyaluran LPG di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terus memperkuat keandalan distribusi energi nasional dengan mengadopsi standar keselamatan dan kepatuhan berkelas global pada operasional armadanya.

Standar seperti Ship Inspection Report Programme (SIRE) dan Tanker Management and Self Assessment (TMSA) diterapkan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayaran berjalan aman dan sesuai praktik terbaik industri maritim internasional.

Direktur Armada Logistik PPN Arif Yunianto menegaskan, konsistensi penerapan standar global menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran pasokan energi, termasuk ke wilayah dengan tantangan logistik tinggi.

“Bagi kami, keselamatan dan kepatuhan bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga distribusi energi tetap andal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, penerapan SIRE, TMSA, serta penguatan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) memastikan setiap armada beroperasi dengan tingkat keamanan tinggi.

“Dengan standar global seperti SIRE dan TMSA serta penguatan implementasi HSSE, kami memastikan setiap armada beroperasi dengan tingkat keamanan tinggi dan memenuhi standar industri internasional,” kata Arif.

Peran armada laut PPN dinilai krusial dalam menjaga ketersediaan energi, khususnya di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk itu, perseroan menerapkan pengawasan ketat dan standar keselamatan terukur guna menekan potensi risiko operasional.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Seluruh awak kapal telah dibekali pelatihan dan sertifikasi sesuai regulasi nasional dan internasional, termasuk dalam aspek keselamatan kerja, penanganan kondisi darurat, dan perlindungan lingkungan.

PPN juga memperkuat sistem pengawasan melalui inspeksi berkala, audit internal dan eksternal, serta pemanfaatan teknologi monitoring secara real-time untuk meningkatkan kontrol operasional armada.

Di sisi lain, implementasi standar internasional seperti International Safety Management (ISM) Code dan pedoman Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) turut menjadi bagian dari sistem yang dijalankan.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat standar keselamatan, meningkatkan kapabilitas SDM, serta mengoptimalkan teknologi guna memastikan distribusi energi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Arif.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencari sumber pendanaan baru untuk menambah armada kapal pengawas kelautan agar jumlahnya mencapai kondisi ideal sebanyak 70 unit. Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini Indonesia baru memiliki 34 kapal pengawas aktif dengan rata-rata usia di atas 15 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jumlah tersebut masih jauh dari ideal untuk mengawasi luasnya wilayah laut Indonesia yang terbagi dalam enam zona penangkapan ikan.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini masih terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata juga sudah lebih dari 15 tahun, tapi masih beroperasi dengan baik. Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Trenggono menjelaskan, keterbatasan armada pengawasan berdampak pada lemahnya pengendalian praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, baik yang dilakukan kapal asing maupun pelaku dari dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated (IUU) fishing," jelasnya.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, KKP saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan 10 unit kapal pengawas melalui skema pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Dari total itu, empat kapal dibangun di Spanyol, sedangkan enam kapal lainnya dibuat di dalam negeri, dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

"Ini sudah diinisiasi sejak sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi kami lanjutkan, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Dan periodenya atau jangka waktu pembuatannya kira-kira sekitar tiga tahun," ungkap dia.

Meski tambahan kapal tersebut diyakini akan memperkuat sistem pengawasan, Trenggono menegaskan jumlahnya belum cukup untuk menutupi kebutuhan ideal. Karena itu, pemerintah akan mencari kembali pinjaman lunak lainnya, atau menggunakan dana mandiri untuk memenuhi target 70 kapal pengawas.

"Apakah dengan 10 kapal (dari pinjaman Pemerintah Spanyol) ini kemudian seluruh sistem pengawasan kita sudah baik? Belum, tetapi ini akan melengkapi," ujarnya.

"Kalau bisa bangun sendiri, dari dana sendiri. Tapi kalau nggak ada, nanti kita cari lagi pinjaman lunaknya," tambah Trenggono.

Selain penambahan armada, KKP juga menyiapkan sistem pengawasan digital dengan pemasangan broadband dan Vessel Monitoring System (VMS) di seluruh kapal penangkap ikan. Sistem ini akan memungkinkan pemerintah memantau aktivitas penangkapan secara real-time di seluruh perairan Indonesia.

"Berikutnya kami mengusulkan pemasangan seluruh broadband, tentu, yang seluruh kapal yang mau melaut, yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa memonitor apakah yang bersama kita itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar, dan seterusnya," pungkasnya.

Foto: Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)