Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan rencana impor minyak mentah dari Rusia.

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Beleid itu memberikan kewenangan kepada badan usaha dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melakukan impor.

Bahlil mengatakan, proses teknis pengadaan saat ini terus berjalan setelah kontrak diselesaikan oleh Lemigas.

“Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Namun, Bahlil belum merinci waktu kedatangan perdana minyak mentah tersebut ke Indonesia. Adapun, sebelumnya pemerintah menargetkan bakal mengimpor minyak mentah sebanyak 150 juta barel minyak mentah dari Negeri Beruang Merah.

Bahlil menuturkan, volume impor masih berpotensi bertambah seiring perkembangan kerja sama kedua negara.

“Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama impor minyak dari Rusia merupakan bagian dari kesepakatan government to government (G2G) yang telah dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia guna memastikan kelanjutan implementasi kerja sama tersebut.

“Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Anggia mengatakan, dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya

Jakarta: Di tengah tantangan geopolitik global dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, penguatan tata kelola pengadaan energi menjadi salah satu fokus utama PT Pertamina Patra Niaga.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum hingga akademisi.

FGD bertajuk Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Proses Bisnis Pengadaan Impor Minyak Mentah/Kondensat dan Produk Kilang PT Pertamina Patra Niaga digelar di Jakarta pada 11 Juni 2026.

Forum tersebut dihadiri oleh Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), akademisi, hingga perwakilan fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi menyampaikan forum ini adalah upaya perusahaan untuk menyempurnakan proses pengadaan dan memperoleh umpan balik terhadap konsep perbaikan tata kelola pengadaan yang sedang dirumuskan oleh Pertamina Patra Niaga agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

“Tugas kami adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, dan memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai ketentuan," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai aspek penguatan tata kelola pengadaan energi, mulai dari kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan hukum, penerapan praktik yang baik dalam pengadaan impor minyak mentah/kondensat, BBM dan LPG, pengelolaan risiko, penguatan integritas dan kepatuhan, hingga langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi dinamika pasar dan geopolitik global.

Beberapa langkah mitigasi penguatan tata kelola antara lain penyesuaian prosedur dalam kondisi mendesak, penerapan segregation of duty, penguatan four eyes principle, dan pelibatan fungsi compliance.

Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN, Irene Putri, dalam paparannya menyoroti perlunya pemahaman yang sama mengenai tata kelola dan kepatuhan regulasi di seluruh tahapan proses bisnis, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mendukung keberlangsungan bisnis.

“FGD ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada stakeholders internal mengenai isu-isu terkait tata kelola dan melaksanakan proses sesuai dengan aturan. Dari sisi kami, Pertamina Patra Niaga selama ini merupakan salah satu mitra yang selalu berkolaborasi untuk meminta pendampingan agar seluruh proses pengadaan patuh dengan regulasi dan seluruh risikonya dapat dimitigasi dengan baik,” ungkap Irene.

Dukungan kemudian disampaikan oleh Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) JAMINTEL, Deny Alvianto, yang menilai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pertamina Patra Niaga turut mendukung keandalan pasokan energi nasional.

“Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai penguatan dalam membangun dan memperbaiki tata kelola pengadaan agar lebih baik. Upaya tersebut memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan BBM,” jelas Deny.

Senada, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) KPK, Dian Patria, menilai upaya perbaikan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi.

“Kami melihat ada kemauan yang kuat dari Pertamina Patra Niaga untuk terus berbenah dan memperkuat tata kelola pengadaan. Pertamina Patra Niaga juga mengajak KPK dan JAMINTEL untuk memberi masukan dan rekomendasi. Ini merupakan langkah yang baik, karena sejumlah masukan mulai dijalankan, termasuk pemisahan tugas dalam proses pengadaan serta pembukaan ruang bagi mitra usaha yang lebih luas,” ucap Dian.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia tengah menjajaki sumber pasokan minyak mentah baru dari sejumlah negara guna mendiversifikasi pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan upaya tersebut memerlukan evaluasi teknis karena minyak mentah dari setiap negara dan wilayah produsen memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua jenis minyak mentah dapat diolah menggunakan fasilitas pengolahan yang saat ini dimiliki Malaysia.

Akmal mengungkapkan bahwa Rusia dan Turki menjadi dua negara yang saat ini sedang dipertimbangkan sebagai sumber pasokan baru.

“Setiap pasokan minyak mentah dari berbagai wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian apakah fasilitas yang kami miliki mampu menerima dan mengolah pasokan tersebut,” ujarnya dikutip dari The Star, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, diversifikasi pasokan tak hanya soal mencari sumber minyak dari berbagai negara, melainkan memastikan bahwa minyak mentah dari wilayah tertentu kompatibel dengan infrastruktur dan fasilitas pengolahan yang tersedia.

Dia juga memastikan pemerintah Malaysia telah menjamin ketersediaan pasokan minyak hingga akhir Juli 2026. Sementara itu, perkembangan terkait jaminan pasokan untuk periode berikutnya diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini.

Menurutnya, pemerintah Malaysia memilih pendekatan yang transparan dengan menyampaikan tingkat ketersediaan pasokan setelah seluruh aspek terkait sumber pasokan, biaya, dan perjanjian pengadaan diselesaikan.

Akmal menegaskan bahwa jaminan pasokan hingga akhir Juli tidak berarti kondisi pasokan akan menghadapi kesulitan setelah periode tersebut. Pemerintah akan mengumumkan jaminan pasokan lanjutan setelah proses finalisasi kontrak pengadaan berikutnya selesai.

Dia menambahkan pemerintah tidak ingin terikat dalam kontrak pasokan jangka panjang di tengah volatilitas harga minyak global yang masih tinggi. Perubahan kondisi pasar dinilai dapat memengaruhi biaya yang harus ditanggung negara dalam pengadaan energi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Patra Niaga mengoperasikan dua kapal pengangkut LPG, yakni Pertamina Gas 1 (PG1) dan Pertamina Gas 2 (PG2), untuk menyalurkan pasokan LPG agar tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia.

“PG1 dan PG2 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan LPG dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

PG1 dan PG2 merupakan kapal kembar (sister ship) dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut liquefied petroleum gas (LPG) dalam skala besar secara aman dan efisien.

Kedua kapal itu memiliki kapasitas muat sekitar 80 ribu metrik ton LPG per kapal, dengan deadweight tonnage (DWT) sekitar 50 ribu ton dan panjang kapal (length overall atau LOA) sekitar 225 meter.

Dalam satu kali pelayaran, PG1 dan PG2 secara agregat mampu mengangkut sekitar 80 ribu metrik ton LPG. Volume tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang memiliki tingkat konsumsi LPG tinggi.

“Di balik distribusi LPG yang digunakan setiap hari, terdapat operasional armada laut yang bekerja menjaga kontinuitas energi nasional,” ujar Roberth.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, distribusi energi Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam hal ini, PG1 dan PG2 berperan sebagai penghubung utama dalam rantai distribusi LPG, mulai dari terminal hingga berbagai titik distribusi di wilayah Indonesia.

Selain kapasitas angkut yang besar, kedua kapal ini juga beroperasi sepanjang tahun dengan standar keselamatan tinggi. Hal ini penting mengingat LPG merupakan muatan berisiko tinggi yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan ketat selama proses pengangkutan.

“Kami memastikan distribusi LPG berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.

Melalui operasional PG1 dan PG2, Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi LPG dapat berjalan aman, andal, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga konektivitas energi bagi jutaan masyarakat Indonesia dari laut hingga ke berbagai wilayah tujuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkirakan minyak mentah (crude) impor dari Rusia akan dikirim dalam 1-2 pekan ke depan setelah merampungkan teknis pengiriman.

“Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya. Mungkin satu-dua minggu ini sudah bisa, ya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyampaikan sejauh ini Indonesia dan Rusia sudah mencapai kesepakatan soal pembelian minyak mentah dari Rusia. Kontrak pun sudah ditandatangani dan kini tinggal menunggu tuntasnya pembicaraan soal teknis pengiriman. “Secara deal sudah, kontrak sudah,” ucap Bahlil.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Kesepakatan itu merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pada Jumat (24/4/2026), Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan regulasi atau payung hukum untuk mengatur rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Opsi pertama adalah mengimpor langsung melalui badan usaha milik negara (BUMN). Opsi kedua ialah mengimpor melalui badan layanan umum (BLU).

Apabila menggunakan opsi pertama, Yuliot mengatakan terdapat konsekuensi tersendiri jika BUMN melakukan impor dari Rusia, mengingat BUMN sudah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak lain.

Karena itu, opsi lain yang sedang dipertimbangkan ialah mengimpor melalui BLU. Ia berharap terdapat kemudahan, termasuk pembiayaan, apabila impor dilakukan melalui BLU.

“Ini juga lagi kami bahas antara kementerian/lembaga. Itu juga dengan badan usaha, termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan,” ujar Yuliot.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC - PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan dengan Departemen Energi Amerika atau U.S. Department of Energy (DOE) di Washington D.C. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2026. Selain itu, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pertamina memperkuat hubungan Indonesia–Amerika Serikat melalui penjajakan kerja sama strategis di sektor energi.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, serta sejumlah pejabat DOE, antara lain Deputy Assistant Secretary for Asia and the Americas Elizabeth Urbanas, Deputy Assistant Secretary for International Cooperation Aleshia Duncan, dan Director of Asian Affairs, Margaux Murali.

Diskusi membahas penguatan kerja sama perdagangan energi, keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi migas, hingga peluang kolaborasi pengembangan migas non konvensional antara kedua negara.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza mengatakan Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi energi tercepat di kawasan Asia Pasifik, sehingga membutuhkan pasokan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Karena itu, Pertamina terus memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat untuk mendukung keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sektor energi nasional,” ujar Oki.

Saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu pemasok energi utama bagi Pertamina. Lebih dari 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat dengan volume mencapai sekitar lebih dari 5 juta MT pada 2025.

Untuk menjaga kepastian pasokan energi dan mendukung stabilitas harga domestik, Pertamina juga mendorong penguatan kerja sama jangka panjang melalui skema long-term contract (LTC) dengan produsen dan eksportir energi asal Amerika Serikat.

Selain LPG, Pertamina juga terus menjajaki impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Seiring pengembangan kapasitas kilang nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP), Pertamina melihat peluang peningkatan pengolahan crude jenis light sweet crude seperti WTI dari Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina dan DOE juga membahas peluang knowledge sharing terkait pengelolaan Strategic Petroleum Reserve (SPR) dan pengembangan infrastruktur penyimpanan energi guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Selain penguatan perdagangan energi, Pertamina turut mendorong kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat dalam pengembangan sumber daya migas non konvensional di Indonesia. Potensi kerja sama mencakup transfer teknologi, pilot project, investasi sektor hulu, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, hingga teknologi pengeboran dan completion.

Pertamina juga terus memperkuat kolaborasi teknologi dengan perusahaan energi Amerika Serikat pada pengembangan digital oilfield, reservoir optimization, dan advanced drilling technology untuk mendukung peningkatan produksi migas konvensional nasional.

Pertamina saat ini juga terus memperkuat kemitraan dengan sejumlah perusahaan energi global asal Amerika Serikat.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan penguatan hubungan energi Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional.

“Pertamina memandang kerja sama ini sebagai peluang untuk mempercepat pengembangan teknologi migas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka akses investasi yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan energi nasional,” ujar Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah mengalihkan sumber pasokan impor minyak mentah (crude) Indonesia. Selama ini, impor banyak berasal dari kawasan Timur Tengah, namun kini pemerintah mulai mencari alternatif dari Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia.

Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur rawan geopolitik, terutama Selat Hormuz. Perubahan strategi ini dilakukan seiring meningkatnya ketegangan global, mulai dari perang dagang hingga konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu distribusi energi.

“Begitu terjadi perang saya merubah pola. Ilmu pengusaha saya keluar, kalau di sini tidak bisa ya kita cari di tempat lain,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Ahad (3/5/2026).

Ia menerangkan, selama ini impor crude Indonesia masih bergantung pada kawasan Timur Tengah dengan porsi sekitar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Ketergantungan tersebut dinilai berisiko ketika terjadi eskalasi konflik yang berdampak pada distribusi energi global.

Pemerintah kemudian membuka komunikasi dengan sejumlah negara produsen baru. Negara yang dijajaki, jelas Bahlil, antara lain di Afrika seperti Angola dan Nigeria, serta Amerika Serikat dan Rusia sebagai alternatif pasokan.

“Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Terakhir, kemarin kita ambil dari Rusia,” ujarnya.

Bahlil menegaskan diversifikasi sumber impor ini bukan sekadar strategi dagang, melainkan bagian dari upaya menjaga pasokan energi bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Pemerintah bahkan melakukan pendekatan langsung ke negara-negara pemasok untuk memastikan ketersediaan crude.

“Jadi kalau saya, kalau Bapak Presiden saya temani, Bapak Presiden berangkat untuk cari minyak itu bukan jalan-jalan, kita jalan kerja memikirkan 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini,” ucapnya.

Menurut dia, perubahan pola impor ini juga berdampak pada penguatan stok energi nasional. Pemerintah telah mengamankan pasokan crude untuk kebutuhan jangka pendek hingga menengah, termasuk melalui kerja sama dengan Rusia.

“Di Rusia kita sudah dapat, satu tahun ini clear. Jadi untuk stok crude kita satu tahun ke depan insya Allah sudah selesai,” kata Bahlil.

Di sisi lain, ia mengingatkan kondisi energi nasional masih menghadapi tantangan struktural. Konsumsi minyak mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting domestik berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1 juta barel per hari.

Pemerintah menempuh sejumlah langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, mulai dari intervensi teknologi pada sumur tua, percepatan pengembangan wilayah kerja migas, hingga pembukaan blok eksplorasi baru. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan impor.

Diversifikasi sumber impor crude menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasokan. Dalam jangka panjang, pemerintah mendorong kemandirian energi melalui peningkatan produksi domestik dan pengembangan energi alternatif.

IDXChannel - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, rencana impor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dari Rusia tidak hanya untuk pemenuhan dalam negeri, namun juga untuk pemenuhan industri.

Yuliot menerangkan, impor minyak dari Rusia tidak diserap seluruhnya oleh PT Pertamina (Persero). Sebab, nantinya para pelaku industri bisa langsung membeli minyak tersebut untuk kebutuhan aktivitas pertambangan, hingga pabrik petrokimia, sebagai bahan baku utama untuk memproduksi plastik, karet sintetik, serat pakaian, pupuk, dan deterjen.

"Ini kan juga ada industri juga ya kemudian ada kegiatan tambang juga, jadi kita bisa distribusikan untuk bahan baku petrokimia, kan juga diperlukan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Pada kesempatan tersebut, dia juga menerangkan, pemerintah berencana membuat Badan Layanan Umum (BLU) yang akan melakukan transaksi langsung dengan pihak Rusia terkait pembelian minyak mentah sebanyak 150 juta barel.

Dia menilai pembelian minyak mentah sebesar itu memiliki konsekuensi jika dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha. Pembentukan BLU dinilai akan lebih cepat melakukan transaksi karena punya kemudahan dari sisi pendanaan.

"BUMN kan juga sudah ada kontrak-kontrak dengan pihak lain ya. Kemudian untuk pemenuhan di dalam negeri bagaimana proses pengadaannya, bagaimana pembiayaan itu kan konsekuensinya proses pengadaan. Kalau di-BUMN-kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan," katanya.

Saat ini, kata dia, pemerintah tengah melakukan penyusunan regulasi terkait pembentukan BLU impor minyak. Melalui BLU ini, nantinya badan usaha bisa langsung melakukan pembelian minyak mentah untuk kebutuhan industrinya masing-masing.

"Opsi ini kita sedang siapkan payung regulasinya. Karena kalau BUMN itu ada konsekuensi. Kemudian kalau BLU, itu apakah ada kemudahan termasuk pembiayaan juga. Kita sedang bahas antar kementerian/lembaga," kata dia.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan tim PT Pertamina (Persero) saat ini berada di Amerika Serikat untuk mencari pasokan cepat minyak mentah (crude) dan LPG. Langkah ini ditempuh guna memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.

Pemerintah mempercepat penjajakan dengan berbagai perusahaan energi global demi mendapatkan suplai dalam waktu singkat. Upaya ini berjalan paralel dengan rencana impor dari Rusia yang masih dalam tahap penyiapan skema.

“Tadi pagi saya juga rapat dengan Kemlu dan juga dengan beberapa dubes. Atas komitmen itu, tim dari Pertamina juga sedang berada di Amerika sekarang,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia mengatakan pemerintah mencari sumber pasokan dari berbagai negara agar distribusi energi tetap terjaga. Kebutuhan crude dan LPG menjadi fokus utama dalam negosiasi yang sedang berjalan.

“Jadi perusahaan-perusahaan mana yang bisa menyuplai kita dalam waktu cepat dan juga bagaimana pengiriman yang kita harapkan. Berbagai sumber untuk kebutuhan crude kita dan juga untuk kebutuhan LPG dalam negeri itu bisa terpenuhi,” kata Yuliot.

Ia menerangkan Indonesia selama ini telah mengimpor energi dari Amerika Serikat, terutama untuk LPG. Porsi impor dari negara tersebut masih mendominasi kebutuhan nasional.

“Kalau untuk LPG, total impor kita sekitar 7 juta ton. Dari jumlah itu sekitar 60 persen berasal dari Amerika,” tutur Yuliot.

Di sisi lain, pemerintah juga melanjutkan pembahasan impor minyak mentah dari Rusia dengan volume sekitar 150 juta barel hingga akhir 2026. Skema pelaksanaan masih digodok agar dapat segera direalisasikan.

Yuliot menambahkan impor energi tidak bergantung pada satu negara. Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra untuk menjaga ketahanan pasokan. Kebutuhan energi nasional yang tinggi menjadi latar belakang percepatan pencarian pasokan dari luar negeri. Konsumsi minyak mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, jauh di atas produksi domestik yang berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Pemerintah juga merancang distribusi pasokan untuk berbagai sektor, termasuk bahan bakar, industri, dan petrokimia. Pemanfaatan energi diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi nasional.

“Sepanjang kebutuhan dalam negeri ini bisa kita distribusikan, bahan baku petrokimia juga diperlukan,” ujar Yuliot.

Di tengah upaya tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai opsi skema impor agar proses pengadaan berjalan lebih cepat dan efisien. Koordinasi lintas kementerian dan pelaku usaha terus dilakukan untuk memastikan pasokan energi tetap aman.

IDXChannel - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah kini sedang membahas rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas khusus melakukan impor minyak mentah.

Kata dia, wacana ini muncul lantaran Indonesia mendapatkan negara importir minyak dalam kapasitas besar, yakni Rusia. Kontrak rencana pembelian BBM dari Rusia diketahui sebesar 150 juta barel, untuk memenuhi hingga akhir 2026.

"Jadi sekarang itu adalah bagaimana kita mengimpornya, apakah langsung badan usaha milik negara atau ini ada BLU," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menerangkan, impor minyak dalam jumlah besar dikhawatirkan menyimpan risiko jika sepenuhnya ditangani oleh BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Sehingga, muncul opsi pembentukan BLU baru, agar punya kemudahan dari sisi pembiayaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Opsi ini kita sedang siapkan payung regulasinya. Karena kalau BUMN itu ada konsekuensi. Kemudian kalau BLU, itu apakah ada kemudahan termasuk pembiayaan juga. Kita sedang bahas antar kementerian/lembaga," katanya.

Lebih lanjut, ujar dia, impor minyak dari Rusia akan dilakukan secara bertahap hingga tutup tahun 2026. Mengingat saat ini kapasitas penyimpanan minyak di dalam negeri juga masih memiliki keterbatasan.

Bahkan, cadangan minyak diperkirakan hanya sekitar 20 hari.

Pada kesempatan itu dia menuturkan, hasil kesepakatan yang berhasil diraih dari lawatan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu tidak hanya kontrak pembelian minyak saja, namun ada untuk gas.

Meski demikian, Yuliot mengaku hingga saat ini kesepakatan untuk pembelian gas belum dapat dicapai dan masih terus berproses dengan pihak Rusia. Sebab, komoditas tersebut juga menjadi penopang untuk keberlanjutan industri di setiap negara.

"Gas ini yang masih kita dorong bagaimana pengadaan melalui Rusia. Kita juga memiliki komitmen dengan Amerika, kita rapat dengan Menlu, saat ini tim Pertamina sedang ada di Rusia. Jadi perusahan mana yang bisa melakukan pengiriman secara cepat," ujar Yuliot.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan cadangan gas jumbo sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) di sumur Geliga-1, Blok Ganal, Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur.

Selain gas, ditemukan pula 300 juta barrel kondensat pada sumur tersebut.

Temuan ini merupakan hasil eksplorasi pada wilayah kerja yang dioperasikan perusahaan energi asal Italia, Eni.

"Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, giant, dari sumur Geliga yang menghasilkan 5 triliun kaki kubik untuk gas, dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barrel minyak ekuivalen," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Temuan ini dinilai menjadi sinyal positif dalam memperkuat pasokan energi nasional di tengah kebutuhan yang terus meningkat.

Menurut Bahlil, penemuan ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan mendukung target swasembada energi.

"Di era kondisi dunia yang hampir semua sekarang menjaga cadangan mereka, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (penemuan) ini anugerah yang diberikan, dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, pada 2028 produksi puncak Eni diperkirakan mencapai 2.000 MMSCFD, meningkat signifikan dibandingkan produksi saat ini yang berada di kisaran 600-700 MMSCFD. Produksi tersebut ditargetkan terus naik hingga 3.000 MMSCFD pada 2030.

"Selain gas, kita juga menemukan nanti di 2028, produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90.000 barrel, dan di 2029-2030 itu bisa tambah lagi menjadi 150.000 barrel," ungkapnya.

Bahlil optimistis, peningkatan produksi Eni, ditambah strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gas dari dalam negeri, akan membantu mengurangi impor minyak mentah melalui peningkatan produksi kondensat.

"Ini adalah strategi untuk bagaimana gas kita tidak impor dari negara manapun. Kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dan gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi, serta ini akan mengurangi impor crude (minyak mentah) kita dengan penambahan kondensat," ucap dia.

Adapun Sumur Geliga dibor hingga kedalaman sekitar 5.100 meter pada kedalaman air sekitar 2.000 meter.

Penemuan ini memperpanjang catatan keberhasilan eksplorasi Eni di Cekungan Kutai, setelah sebelumnya menemukan cadangan besar di Geng North pada 2023 dan sumur Konta-1 pada 2025.

Hasil penemuan ini menegaskan potensi signifikan sistem gas yang berada di cekungan tersebut serta stabilitas sumber daya di wilayah ini.

Penemuan Geliga juga terjadi setelah diambilnya keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) untuk sejumlah proyek gas, yakni Gendalo dan Gandang (South Hub), serta Geng North dan Gehem (North Hub).

Dalam pengembangannya, proyek North Hub akan menggunakan fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) baru dengan kapasitas mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) dan 90.000 barrel kondensat per hari (BPD).

Proyek ini juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk Kilang LNG Bontang, guna mempercepat monetisasi temuan dan mengoptimalkan nilai tambah bagi negara.

Pemerintah mendorong agar temuan ini segera ditindaklanjuti ke tahap pengembangan produksi, sehingga manfaat ekonominya dapat segera dirasakan melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, serta penguatan pasokan gas nasional untuk kebutuhan industri dan masyarakat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026. Sementara itu, untuk pembelian LPG dari Rusia, Bahlil menyampaikan masih dalam proses finalisasi.

“Kalau untuk crude, kalau untuk crude, mungkin bulan-bulan ini (April) bisa (dikirim ke Indonesia). Insyaallah,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Persentase LPG yang diimpor dari Rusia terhadap total kebutuhan Indonesia pun masih dalam pembahasan.

Bahlil menjelaskan kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.

Sebelum pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, sebesar 70–75 persen impor LPG Indonesia berasal dari AS, 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara lain, salah satunya Australia.

“Begitu Saudi Aramco kena rudal di pabrik mereka, di industri mereka, itu pasti berpengaruh kepada global,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, Indonesia akan mengimpor minyak mentah dan LPG dari Rusia sebagai alternatif sumber minyak mentah dan LPG yang selama ini diimpor dari kawasan Timur Tengah.

Kerja sama Indonesia-Rusia tersebut merupakan buah dari negosiasi bidang energi yang berlangsung pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia pada Senin (13/4).

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara

“Dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan pemerintahan Rusia, itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat dukungan. Kita akan membeli crude dari Rusia. Ini kita lakukan juga di negara lain, termasuk di Amerika,” ujar Bahlil.

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menjamin keandalan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Jadi, harus ada diversifikasi. Insya Allah crude kita akan semakin membaik,” katanya.