Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan rencana impor minyak mentah dari Rusia.

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Beleid itu memberikan kewenangan kepada badan usaha dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melakukan impor.

Bahlil mengatakan, proses teknis pengadaan saat ini terus berjalan setelah kontrak diselesaikan oleh Lemigas.

“Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Namun, Bahlil belum merinci waktu kedatangan perdana minyak mentah tersebut ke Indonesia. Adapun, sebelumnya pemerintah menargetkan bakal mengimpor minyak mentah sebanyak 150 juta barel minyak mentah dari Negeri Beruang Merah.

Bahlil menuturkan, volume impor masih berpotensi bertambah seiring perkembangan kerja sama kedua negara.

“Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama impor minyak dari Rusia merupakan bagian dari kesepakatan government to government (G2G) yang telah dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia guna memastikan kelanjutan implementasi kerja sama tersebut.

“Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Anggia mengatakan, dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara pada Senin (8/5/2026).

Pelantikan itu mengacu Keputusan Presiden No 18/M 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Dalam keputusannya itu, Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang dilantik sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dilantik sebagai Wakil Kepala BGN, dan Mayjen TNI Trenggono dilantik sebagai Wakil Kepala BGN.

Sebelumnya, Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Keputusan tersebut diumumkan bersamaan dengan perombakan jajaran pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pekan lalu (2/6/2026).

Selain mencopot Dadan, Presiden Prabowo juga memberhentikan dua Wakil Kepala BGN, yakni Brigjen Pol. Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn.) Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Presiden Partai Buruh Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 58/P Tahun 2026 pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan kesejahterahan buruh yang menjadi dasar penetapan jabatan baru bagi Said Iqbal.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Said Iqbal.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya demi dharmabakti saya," kata Prabowo diikuti oleh Said.

Dalam sumpahnya, Said menyatakan kesetiaannya kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkomitmen menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan secara konsisten demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dia juga menegaskan akan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja secara profesional, dan penuh tanggung jawab.

Setelah pengucapan sumpah selesai, Said Iqbal bersama Presiden Prabowo menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda resmi dimulainya masa tugasnya. Dengan pelantikan tersebut, jumlah penasihat khusus yang membantu Presiden Prabowo kini bertambah menjadi 10 orang.

Adapun daftar 9 penasihat khusus Presiden saat ini terdiri dari:

1. Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

6. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan

7. Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian

8. Hasan Nasbi, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

9. Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru lainnya. Nanik S Deyang resmi dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai Kepala BGN. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dilantik untuk menduduki posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Alhasil, pemerintah pusat didesak memberikan kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan investor di IKN, Kalimantan Timur.

Keputusan itu setelah MK menolak uji materiil untuk seluruhnya terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Selasa (12/5/2026) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Hakim Konstitusi, Adies Kadir menjelaskan, Pemohon menilai ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022.

Menurut Pemohon, ketidaksinkronan itu dapat menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara, yang dikhawatirkan berdampak pada keabsahan tindakan pemerintahan, seperti penerbitan keputusan negara, pelaksanaan pemerintahan, hingga administrasi negara.

Namun, Mahkamah menilai penafsiran norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 a quo harus dibaca bersama dengan Pasal 73 UU 2/2024. Adies menyampaikan pengertian "berlaku" dalam Pada 73 UU 2/2024 adalah ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara baru benar-benar berlaku dan mengikat setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, waktu resmi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditentukan oleh kapan Presiden menetapkan Keputusan Presiden terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dengan kata lain, perpindahan ibu kota belum berlaku otomatis dan tetap menunggu keputusan resmi dari presiden.

Atas hal itu, sangat dimungkinkan bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Adies dalam keterangan resmi, dikutip dari laman resmi MK, dilihat pada Rabu (20/5/2026).

Keputusan Tidak Mengubah Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau akrab dipanggil Chico, mengatakan putusan MK menegaskan secara hukum bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara.

Menurutnya, sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa keputusan tidak mengubah kebijakan Pemprov karena sejak awal pihak Pemprov tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara, sepanjang belum ada Keputusan Presiden terkait pemindahan.

"Tidak ada “reset” kebijakan. Kami hanya semakin mantap menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang yang ada," katanya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Pemprov tetap akan mempercepat program-program prioritas seperti penanganan banjir, penguatan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Chico menyampaikan, keputusan juga tidak memengaruhi postur APBD Jakarta karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan menyesuaikan status a quo ini.

"Tidak diperlukan penyesuaian besar. Perencanaan yang sedang berjalan (RPJMD, RT/RW, APBD, proyek infrastruktur prioritas) sudah disusun dengan mempertimbangkan status quo ini," ujarnya.

Jakarta Masih Pusat Ekonomi Nasional

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK karena dinilai penting bagi pemerintah dalam menata arah pembangunan nasional secara lebih terukur.

Dia menilai bahwa keputusan ini sejalan dengan Jakarta yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Menurutnya, kesiapan infrastruktur di IKN masih perlu dikonsolidasikan dan diperkuat sebelum pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara penuh.

“Jakarta dengan segala potensinya, insyaallah akan terus tumbuh berkembang menjadi tempat yang memberikan kebaikan bagi seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.

Legislator Fraksi PKS itu memandang pemindahan ibu kota perlu disiapkan secara matang dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan ibu kota dinilai perlu dilakukan setelah seluruh aspek pendukung benar-benar siap.

Dari aspek politik, dia menjelaskan bahwa putusan MK berdampak pada jumlah kursi DPR untuk daerah pemilihan DKI Jakarta yang berkaitan dengan status ibu kota negara, di mana KPU sedang menyusun jumlah kursi Jakarta yang berkurang dari 106 menjadi 85.

Dia juga menegaskan pentingnya penguatan ekonomi Jakarta di tengah perpindahan penduduk keluar dari ibu kota. Terkait pembangunan IKN, Mardani memandang bahwa keberhasilan ibu kota baru tidak semata dilihat dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana kawasan tersebut mampu menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dia menambahkan upaya pemindahan ibu kota harus berdasarkan kesiapan yang matang untuk menghindari persoalan baru dikemudian hari. Dia juga menginginkan pemerataan pembangunan antara IKN dan daerah-daerah lainnya.

"Pemerintah perlu memastikan pembangunan IKN tetap berjalan seiring dengan penguatan konektivitas dan layanan dasar nasional secara lebih merata,” pungkasnya.

Pemerintah Pusat Diminta Bebenah Jaga Kepercayaan Investor

Pakar Tata Kota, Nirwono Joga meminta pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang jelas untuk menjawab putusan MK. Sebab, hal ini akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Nirwono lebih dulu menjelaskan keputusan MK tidak akan merubah arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya, dia justru menginginkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian.

Kepastian yang dia maksud adalah apakah Undang-Undang IKN masih berlaku, apakah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap dijalankan, atau Jakarta kembali sepenuhnya menggunakan rezim Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya.

“Kalau dari saya dengan begitu kondisinya, berarti undang-undang lama yang dipakai. Jakarta tetap sebagai ibu kota berjalan seperti biasa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menilai putusan tersebut sekaligus menjadi PR bagi pemerintah untuk memberi kepastian mengenai skenario pemindahan bertahap aparatur sipil negara (ASN), kementerian, hingga lembaga legislatif ke Nusantara.

“Buat apa dipindah kalau semuanya masih ada di Jakarta?” katanya.

Di sisi lain, Nirwono menilai posisi Jakarta sebagai kota global tidak akan terganggu oleh putusan MK. Menurutnya, Jakarta sudah masuk indeks kota global bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Ketidakpastian justru dinilai paling besar akan dirasakan IKN. Nirwono memperkirakan investor akan semakin berhati-hati masuk ke proyek tersebut sampai pemerintah menentukan arah baru pembangunan kota tersebut.

“Sebenarnya sudah terjadi pelambatan sejak awal tahun. Investor itu sudah mundur pelan-pelan karena melihat kebijakan pemerintahan baru tidak terlalu pro kepada IKN,” tegasnya.

Menurut dia, putusan MK menjadi penegasan tambahan bagi investor untuk menunda atau mengalihkan rencana investasi mereka ke wilayah lain.

Pemerintah dinilai harus segera menentukan posisi baru IKN agar proyek tersebut tidak berisiko mangkrak setelah status ibu kota dipertanyakan.

Nirwono menilai terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih pemerintah. Nusantara dapat diarahkan menjadi kota politik, kota bisnis, kota industri, kota wisata, hingga kawasan teknologi seperti Silicon Valley.

“Kalau tetap sebagai kota politik bisa dipastikan investor akan mundur. Tetapi kalau menjadi kota industri atau model Silicon Valley, ada kemungkinan baru investor akan masuk,” katanya.

Dia menilai perubahan arah menjadi kota modern berbasis bisnis justru dapat membuka peluang baru bagi investor swasta domestik maupun asing untuk mengembangkan kawasan tersebut secara lebih fleksibel.

Menurutnya, pendekatan komersial juga akan mempermudah badan otorita dalam menawarkan peluang investasi tanpa terlalu dibebani urusan politik dan pemerintahan.

“Kalau mau jadi kayak BSD jadi business as usual saja. Investor akan melihat peluang membangun kota wisata, kota industri, atau kota teknologi,” ujarnya.

Namun demikian, dia menekankan keputusan pemerintah harus segera diambil agar arah pembangunan Nusantara tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan dasar pengangkatan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri menjadi Komjen atau bintang tiga.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pangkat Asep menjadi bintang tiga berdasarkan Keppres RI No 38/Polri/2026.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jendral Polisi Bintang 3 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.38/Polri/Tahun 2026 tertanggal 13 Mei 2026," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).

Sebelumnya, informasi kenaikan pangkat itu diumumkan melalui akun resmi @poldametrojaya pada Rabu (13/5/2026) malam. Terlihat, akun tersebut memposting foto Asep Edi lengkap dengan pangkat bintang tiga pada pakaian dinasnya.

"Selamat dan Sukses kepada Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal Polisi," tulis @poldametrojaya.

Sejatinya, seluruh jabatan Kapolda dijabat oleh Pati Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua. Namun, kini baru Polda Metro Jaya yang dipimpin Komjen.

Adapun, promosi ini didapat setelah Asep mengemban tugas di Polda Metro Jaya selama 10 bulan sejak dilantik pada Agustus 2025. Asep Edi diangkat menjadi pucuk pimpinan Polda Metro Jaya melalui surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.

Sekadar informasi, dengan adanya kenaikan pangkat untuk Kapolda Metro Jaya telah menyamai pangkat Pangdam Jaya yang juga telah dijabat bintang tiga yakni Letjen TNI Deddy Suryadi.

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam putusannya, MK menegaskan Jakarta masih memegang status sah sebagai Ibu Kota Negara.

“Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw, Kamis (14/5/2026).

Menurut Troy, putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan Pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten.

Lihat video: Keputusan Final MK: Gugatan UU IKN Ditolak, Jakarta Tetap Ibu Kota Indonesia!



“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota selama belum ada keputusan presiden (Keppres).

Hal ini disampaikan Pramono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

“Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya, selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka ibu kota itu di DKI Jakarta,” jelas Pramono dilansir dari Antara.

Menurut dia, keputusan MK tersebut memang masih dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pihaknya pun masih menyebut Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan bukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota. Dengan keputusan MK, ini sebagai bagian penegasan dari itu,” ujar Pramono.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum, MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 73 UU DKJ.

Hakim MK Adies Kadir menyampaikan, pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 mengikat substansi/materi norma pemindahan ibu kota negara, ketika Keppres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan oleh Presiden.

Status tersebut berlaku selama Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN belum diterbitkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi melantik anak politisi Adies Kadir, Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR masa jabatan 2024-2029.

Pelantikan ini dilakukan di sela Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

Adela dilantik menjadi anggota DPR pengganti antar waktu. Dia menggantikan ayahnya Adies Kadir yang sebelumnya terpilih menjadi Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/P Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” ujar Adela di ruang sidang DPR, Selasa (12/05/2026).

Dalam sumpah itu, Adela berjanji bahwa dirinya akan menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan dengan pribadi.

“Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Golkar sempat membantah isu terkait penetapa penetapan Adela sebagai PAW merupakan kesepakatan dengan Adies yang jadi Hakim MK.

Golkar juga menegaskan bahwa penetapan Adela murni mekanisme umum dalam pemilihan PAW lantaran mendapatkan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan yang sama setelah Adies Kadir di Dapil Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga dunia usaha mengatur siasat untuk menopang sektor manufaktur di tengah penurunan produksi dan melemahnya permintaan global yang kian menekan kinerja industri.

Tidak dipungkiri, seiring konflik di Timur Tengah yang belum mereda, sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, mengalami dampak paling signifikan akibat gangguan rantai pasok. Keterbatasan bahan baku, kenaikan harga input produksi, serta hambatan logistik berpotensi menekan laju produksi maupun distribusi.

Padahal, sektor ini menjadi salah satu pilar utama yang diandalkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, investasi, serta ekspor nasional, sektor ini memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.

Pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 5,30%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11%, dimana menjadi indikasi positif bagi penguatan struktur ekonomi ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan aktivitas industri. Di sisi kebijakan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas serta menjawab hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.

“Intinya ini percepatan program untuk dorong ekonomi, tapi sangat efektif, karena selain bicara di level policy, kita juga pegang kepentingan ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Business Indonesia Forum: Indonesia Emas 2045, Manufaktur Harus Jadi Panglima, dikutip Minggu (3/5/2026).

Pemerintah, katanya telah menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi untuk mendukung industri pengolahan, termasuk pemberian kemudahan akses terhadap bahan baku serta penyesuaian kebijakan impor untuk menjaga keberlangsungan produksi.

Pemerintah juga terus memantau sektor-sektor industri yang paling terdampak guna memastikan respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam menjaga inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan agar tetap mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehati- hatian.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif serta mendorong investasi di sektor industri pengolahan dan manufaktur.

“Gangguan rantai pasok ini harus kita antisipasi bersama, karena dampaknya bisa meluas ke inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat,” tegas Susiwijono.

Kendati demikian, langkah pemerintah dinilai perlu dilengkapi dengan stimulus yang lebih konkret, terutama untuk mendorong permintaan domestik yang mulai melemah.

Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB Warih Andang Tjahjono menilai, penguatan daya beli kelas menengah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan industri, khususnya sektor padat karya seperti otomotif, tekstil, dan produk konsumsi lainnya.

Menurutnya, pemberian insentif yang tepat sasaran dapat mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan efek berganda terhadap penerimaan negara melalui pajak. “Ketika pemerintah memberikan stimulus kepada kelas menengah untuk berbelanja. Setiap yang dibeli kustomer kan ada pajak, pajak itu akan kembali ke pemerintah,” sebutnya.

Selain mendorong permintaan domestik, pemerintah juga didorong untuk memperluas akses pasar ekspor dengan mengalihkan fokus ke kawasan yang masih memiliki potensi pertumbuhan. Warih menyebut, pasar negara maju saat ini cenderung stagnan akibat tekanan ekonomi dan konflik, sehingga peluang justru terbuka di kawasan emerging.

Pasar yang dimaksud mencakup wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi.

“Global south countries hari ini pasar yang potensial. Rebut pasarnya sekarang,” tegas Warih.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun melaporkan kesiapannya dan akan menjadi kejutan di Hari Buruh 1 Mei 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan pengumuman pembentukan Satgas PHK itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo sendiri memang dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas).

"Kami sudah siapkan semuanya, nanti gong-nya di 1 Mei. Tunggu saja," kata Cris usai konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Cris juga mengatakan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari struktur kepengurusan hingga urusan administrasi.

"Intinya semua sudah disiapkan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga telah mengatakan bahwa Prabowo bakal mengumumkan struktur lengkap Satgas PHK dalam waktu dekat.

Posisi ketua disebutnya akan diisi oleh seorang tokoh bangsa, meskipun Andi tak membocorkan sosoknya.

Selain itu, terdapat pula jajaran penasihat, pengurus harian, hingga komite eksekutif. Komite ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK hingga membentuk kelompok kerja (pokja) terkait.

"Seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK, supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Andi juga mengatakan bahwa satgas ini akan mengadvokasi isu peningkatan kesejahteraan pekerja, yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, hingga perumahan untuk buruh. Menurutnya, satgas ini ke depan akan memiliki daya tawar tinggi karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Bisa lintas sektoral, bisa menyampaikan suatu program, dan bisa mengeksekusi. Ini juga akan melibatkan desk ketenagakerjaan Polri untuk terlibat dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh.

"Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Di samping itu, dia menyebut bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut giat Hari Buruh mendatang.

Salah satunya terkait jumlah buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi di Jakarta yang berjumlah lebih dari 200.000 orang hingga panitia pelaksana yang berasal dari unsur buruh dan serikat pekerja itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan penyederhanaan dan peningkatan perizinan impor dengan salah satunya menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek).

Untuk diketahui, pertek dimaksud akan disusun oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di mana dokumen tersebut adalah persyaratan wajib yang diperlukan importir guna mendapatkan persetujuan impor (PI).

Hal ini menjadi salah satu hasil rapat dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas baru bentukan Presiden Prabowo Subianto ini berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) No.4/2026.

"Terkait dengan perizinan impor, terkait dengan pertimbangan teknis, Kemenperin akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek. Kemendag [Kementerian Perdagangan] akan melakukan revisi Permendag," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat Ketua I satgas tersebut di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Tidak hanya itu, pemerintah akan meninjau kembali penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terutama terkait dengan transparansi proses layanan atas sertifikasi sehingga pemohon dapat mengetahui progres layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dari sisi perizinan berusaha, pemerintah juga akan menerapkan service level agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian guna meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan fiktif positif.

Masih terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan melakukan standarisasi biaya untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas pemerintah," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah akan urut mengintegrasikan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan struktur Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Kesejahteraan Pekerja.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea mengatakan entitas tersebut akan menggantikan gagasan yang disampaikan Prabowo sebelumnya, yakni Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Satgas PHK mulanya juga digagas sebagai entitas terpisah.

Dia menyebut kalangan buruh sendiri yang mengusulkan bahwa agar penanganan PHK dan kesejahteraan buruh dapat ditangani melalui satu saluran yang lebih efisien.

“Kami pimpinan buruh yang malah meminta kepada pemerintah agar diganti dengan organisasi yang lebih ramping, karena ternyata Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu berbentuk selevel dengan kementerian. Artinya tidak akan sangat lincah,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, Prabowo bakal mengumumkan struktur lengkap satgas ini dalam waktu dekat. Posisi ketua disebutnya akan diisi oleh seorang tokoh bangsa, meskipun Andi tak membocorkan sosoknya.

Selain itu, terdapat pula jajaran penasihat, pengurus harian, hingga komite eksekutif. Komite ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK hingga membentuk kelompok kerja (pokja) terkait.

“Seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK, supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Sargas PHK,” ujarnya.

Andi lantas melanjutkan bahwa satgas ini juga akan mengadvokasi isu peningkatan kesejahteraan pekerja, yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, hingga perumahan untuk buruh.

Menurutnya, satgas ini ke depan akan memiliki daya tawar tinggi karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Bisa lintas sektoral, bisa menyampaikan suatu program, dan bisa mengeksekusi. Ini juga akan melibatkan desk ketenagakerjaan Polri untuk terlibat dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Menurut Andi, perincian terkait Satgas PHK dan Kesejahteraan Pekerja ini akan disampaikan langsung oleh Prabowo dalam peringatan Hari Buruh atau May Day, Jumat (1/5/2026) mendatang. Ratusan ribu buruh diperkirakan akan memenuhi kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat dalam giat tersebut.