JAKARTA - DPR RI resmi melantik putri mantan Wakil Ketua DPR Adies Kadir , Adela Kanasya Adies, sebagai Anggota DPR RI Sisa Masa Jabatan 2024-2029. Pelantikan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar pada Selasa (12/5/2026).

Pengambilan sumpah ini dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsurijal dan Saan Mustopa.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Adela membaca sumpah yang dipandu Puan.

Seusai Adela membacakan sumpah, pimpinan DPR yang hadir langsung bersalaman dengan putri Adies Kadir tersebut. Prosesi pelantikan ini juga turut disaksikan anggota DPR yang hadir.

Adela Kanasya Adies merupakan kader Partai Golkar . Pada Pemilu 2024, Adela maju mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I.

Adela menggantikan ayahnya yang dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Adela memperoleh suara tertinggi kedua di Dapil Jawa Timur I sehingga otomatis menggantikan Adies Kadir.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi melantik anak politisi Adies Kadir, Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR masa jabatan 2024-2029.

Pelantikan ini dilakukan di sela Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

Adela dilantik menjadi anggota DPR pengganti antar waktu. Dia menggantikan ayahnya Adies Kadir yang sebelumnya terpilih menjadi Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/P Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” ujar Adela di ruang sidang DPR, Selasa (12/05/2026).

Dalam sumpah itu, Adela berjanji bahwa dirinya akan menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan dengan pribadi.

“Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Golkar sempat membantah isu terkait penetapa penetapan Adela sebagai PAW merupakan kesepakatan dengan Adies yang jadi Hakim MK.

Golkar juga menegaskan bahwa penetapan Adela murni mekanisme umum dalam pemilihan PAW lantaran mendapatkan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan yang sama setelah Adies Kadir di Dapil Jawa Timur.

JAKARTA - Anwar Usman resmi memasuki masa purnabakti sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” ucap Heru membacakan Keputusan Presiden.

Heru juga membacakan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat hakim konstitusi baru lainnya.

“Mengangkat Dr Liliek Prisbawono Adi, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” kata Heru.

Selain Liliek Prisbawono, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

“Mengangkat Prof Dr Ir H Adies Kadir, SH, M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” jelas Heru.

Sebagai informasi, Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sebagai hakim konstitusi di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026) lalu. Ia menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa pensiun.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan atas pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Usulan DPR.

Hal itu berdasarkan hasil kesimpulan rapat Komisi III dan telah disampaikan ke pimpinan DPR bernomor B/117/PW.01/02/2026 tanggal 18 Februari 2026. Kesimpulan diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (19/2/2026).

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kewenangan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul, termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Prof. Dr. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum," kata Puan.

Puan menjelaskan bahwa Komisi III

meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.

Puan juga menjelaskan bahwa Komisi III meminta MK memperjelas aturan terkait penugasan, fungsi, dan kewenangan MKMK.

"Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi," jelas Puan.

Puan kemudian meminta pendapat kepada seluruh peserta sidang apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui.

"Setuju," jawab para anggota rapat.

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( MKMK ) tak berwewenang menindaklanjuti laporan terkait penetapan Adies Kadir sebagai hakim MK. Kesepakatan itu sebagai tindak lanjut rapat yang telah dilakukan oleh Komisi III DPR RI.

Mulanya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa telah menerima surat untuk membacakan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI yang digelar pada Rabu (18/2/2026). Puan pun membacakan kesimpulan dari rapat Komisi III tersebut.

"Perlu kami informasikan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi III nomor B/117/PW.01/2/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI untuk dibacakan dalam rapat paripurna," kata Puan di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Salah satu kesimpulan rapat Komisi III yaitu kewenangan pemilihan hakim MK oleh DPR RI merupakan mandat konstitusional. Dengan demikian, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait pemilihan Adies Kadir sebagai hakim MK.

"Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul, termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Prof. Adies Kadir," ujar Puan membacakan kesimpulan rapat Komisi III.

Komisi III, kata dia, juga meminta MKMK melaksanakan kewenangannya berdasarkan aturan yang ada, salah satunya melakukan penegakan kode etik pada hakim yang sedang menjabat. Komisi III DPR juga meminta MK memperjelas tugas dan wewenang dari MKMK.

"Komisi III DPR RI meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat," tuturnya.

Puan kemudian mengambil keputusan terkait kesimpulan rapat Komisi III DPR RI tersebut. "Selanjutnya kami tanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kesimpulan rapat Komisi III DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat.

JAKARTA - Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak melanggar prosedur yang berlaku dan sudah sepenuhnya sesuai dengan mekanisme DPR. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra.

Dia memastikan tidak ada aturan yang ditabrak selama proses seleksi hingga pelantikan mantan Wakil Ketua DPR tersebut. Soedeson mengatakan itu merespons langkah Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang melaporkan Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Seluruh proses pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur DPR mengajukan 3 calon hakim konstitusi dan Pasal 20 UU MK yang mengatur tata cara seleksi calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan dan terbuka," ujar Soedeson di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Dia menepis bahwa proses seleksi dinilai tertutup atau terburu-buru tanpa alasan. Dia mengungkapkan, Komisi III DPR baru menerima informasi pada 21 Januari 2026 bahwa hakim konstitusi Inosentius Samsul bakal mendapat penugasan lain.

Dia menambahkan, DPR harus bergerak cepat mengingat tenggat waktu pengisian jabatan jatuh pada 3 Februari 2026. Pada 26 Januari 2026, Komisi III DPR menggelar rapat sekaligus fit and proper test secara terbuka.

"Seluruh proses di Komisi III dan Rapat Paripurna disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen sehingga bisa disaksikan seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Dalam uji kelayakan tersebut, Adies Kadir menyampaikan visi misinya dan disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi, sebelum akhirnya disahkan di rapat paripurna. Terkait kualifikasi, Soedeson menekankan bahwa Adies Kadir telah memenuhi syarat administrasi maupun integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU MK.

Adies berstatus WNI, berijazah Doktor (S3) Hukum, berusia di atas 55 tahun, serta memiliki rekam jejak panjang sebagai advokat dan anggota Komisi Hukum DPR. Soedeson juga menyebutkan bahwa proses ini merujuk pada Pasal 185 UU MD3 dan Pasal 26 Tata Tertib DPR mengenai penelitian administrasi dan uji kelayakan.

"Yang mengatur pemilihan dilakukan melalui penelitian administrasi, uji kelayakan, penentuan urutan calon dan pemberitahuan kepada publik melalui media cetak atau media elektronik," ujarnya.

Dia juga membantah anggapan adanya keistimewaan dalam penunjukan Adies. Dia pun membandingkan proses ini dengan seleksi hakim konstitusi jalur DPR sebelumnya yang tidak dipermasalahkan.

"Seluruh proses pemilihan Adies Kadir itu sama persis dengan yang Komisi III laksanakan ketika memilih hakim konstitusi Arsul Sani dan Guntur Hamzah," jelasnya.

Soedeson meminta semua pihak menghormati mekanisme ketatanegaraan dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Ia yakin MKMK tak akan melampaui kewenangannya.

"Nah, kami itu ingin mengimbau kepada siapa pun untuk menghargai kedudukan ketatanegaraan di Indonesia. Kan kita menganut yang namanya separation of power, pemisahan kekuasaan. Sehingga itu tidak boleh saling mencampuri," ungkapnya.

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, lembaga lain diharapkan tidak mengintervensi prosedur internal yang telah dijalankan DPR.

"Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dengan jelas mengatakan bahwa DPR mempunyai kewenangan mengusulkan tiga nama Hakim Konstitusi. Nah, itu normanya. Sehingga kalau boleh, itu tidak dicampuri. Prosedurnya sudah dijalankan sesuai dengan apa yang ada di DPR," tegasnya.

Soedeson mempertanyakan substansi pelaporan ke MKMK. Menurutnya, ranah MKMK adalah memeriksa pelanggaran etik atau ketidakprofesionalan hakim yang sedang menjabat dan bekerja. Sementara itu, Adies Kadir baru saja dilantik.

"MKMK itu memeriksa dan mengadili pelanggaran etik, ketidakprofesionalan. Bapak Adies Kadir itu belum bekerja, ya kan? Jadi tolong, jangan sampai kemudian dia melebar ke hal-hal yang di luar masalah etik," ujar Soedeson.

Soedeson juga menegaskan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menilai proses seleksi yang terjadi sebelum seorang hakim dilantik, apalagi mengintervensi kewenangan lembaga negara lain. Ia mengibaratkan kewenangan MKMK sama seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.

"MKMK itu ibarat MKD di DPR. MKD hanya bisa menangani masalah etik ketika seseorang sudah resmi menjabat sebagai anggota DPR. MKD tidak bisa memeriksa perbuatan atau proses yang terjadi sebelum orang tersebut menjadi anggota dewan," tutur Soedeson.

Terkait sorotan mengenai latar belakang Adies Kadir sebagai mantan politikus Partai Golkar, Soedeson menilai hal tersebut bukan masalah. Ia mencontohkan Mahfud MD dan Arsul Sani yang juga berlatar belakang partai politik sebelum jadi hakim MK.

"Alasan bahwa dia dari partai politik, ada banyak. Prof. Mahfud dari partai politik. Arsul Sani dari partai politik. Tapi sebelum dia menjabat menjadi Hakim MK, kan mengundurkan diri. Sudah tidak ada lagi hubungan apa pun," jelasnya.

Soedeson memastikan Adies Kadir juga telah menyatakan komitmen serupa untuk menjaga independensi. "Adies Kadir sendiri sudah mengatakan, statement-nya jelas, bahwa kalau nanti ada perkara Golkar, dia tidak akan menangani. Nah itu. Sehingga ini tolong diperhatikan," pungkasnya.

JAKARTA - Polemik pengangkatan Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipersoalkan 21 pakar hukum terus berkepanjangan. Sejumlah pihak mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membatalkan pengangkatan tersebut.

Pakar hukum Henry Indraguna menilai desakan itu tidak berdasar secara konstitusional. Sebab, MKMK tidak berwenang membatalkan pengangkatan.

MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak memiliki kewenangan membatalkan Keputusan Presiden (Keppres). MKMK hanya memiliki wewenang menilai etik perilaku hakim, bukan keabsahan administrasi pengangkatan. Maka itu, narasi permintaan membatalkan pengangkatan melalui MKMK terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir adalah keliru secara kompetensi hukum (error in authority).

Guru Besar Unissula Semarang ini menegaskan pengangkatan Adies Kadir sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. “Secara hukum tata negara, pengangkatan Hakim MK Prof Adies Kadir sah dan konstitusional,” ujar Henry, Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan sembilan hakim konstitusi masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Artinya, DPR memiliki kewenangan konstitusional langsung untuk mengajukan calon hakim MK.

Henry mengingatkan bahwa DPR dalam mengajukan calon Hakim MK merupakan kewenangan konstitusional langsung (constitutional mandate), bukan bersifat pendelegasian. “Kewenangan DPR ini adalah mandat konstitusi, bukan kewenangan delegatif. Tidak ada norma yang membatasi siapa yang boleh dipilih DPR, termasuk larangan mengganti calon sepanjang belum diangkat Presiden,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menuturkan UUD 1945 maupun UU MK tidak mengatur mekanisme seleksi yang bersifat kaku atau ajeg serta mengikat secara imperatif.

Terkait tudingan kurangnya transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU MK, Henry menilai ketentuan tersebut bersifat prinsipil. “Pasal 19 itu mengatur asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Namun, secara doktrinal itu adalah guiding principles, bukan norma yang jika dilanggar otomatis membatalkan pengangkatan,” katanya.

Dalam hukum administrasi negara, pelanggaran asas tidak serta-merta menyebabkan suatu keputusan batal demi hukum, kecuali secara eksplisit dinyatakan dalam UU.

Menurut Henry, Adies Kadir dipilih menjadi Hakim MK setelah melalui seluruh tahapan hukum, mulai dari pengusulan resmi oleh DPR, penetapan melalui Keputusan Presiden, hingga pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan Presiden yang sah memiliki asas praduga keabsahan (presumption of legality). Selama tidak ada putusan pengadilan atau pembatalan Keppres, maka status hukumnya tetap sah dan mengikat,” ujarnya.

Menurut dia, MKMK tidak memiliki kewenangan membatalkan pengangkatan hakim konstitusi. “MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres. Tugas MKMK semata-mata menilai etik perilaku hakim, bukan keabsahan administratif pengangkatan,” katanya.

Namun demikian, MKMK tetap dapat menjatuhkan sanksi etik berat apabila ditemukan pelanggaran etik, termasuk rekomendasi pemberhentian hakim.

Terkait isu rangkap jabatan, Henry menilai dalil tersebut tidak relevan. UU MK hanya melarang rangkap jabatan setelah seseorang resmi menjabat sebagai hakim MK.

“Fakta hukumnya, Adies Kadir telah melepaskan jabatan politiknya sebelum menjalankan tugas sebagai hakim MK. Dengan demikian, syarat independensi telah dipenuhi dan tidak perlu dipersoalkan serta diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari warga bangsa yang menghargai perbedaan pandangan, diskursus publik merupakan bagian dari dialektika demokrasi. Namun, jika ada indikasi delegitimasi terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir, dia menegaskan hal tersebut seharusnya didasarkan pada norma hukum yang jelas.

“Hukum tidak boleh ditarik oleh kegaduhan opini dan tidak bisa didasarkan pada opini yang bersifat dominasi populisme. Dalam perkara ini, hukum berdiri lebih tegak daripada kegaduhan (fiat justitia ruat caelum),” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

MKMK tidak berwenang membatalkan pengangkatan dan tidak memiliki kewenangan membatalkan Keppres. Permintaan membatalkan pengangkatan melalui MKMK adalah keliru secara kompetensi hukum (error in authority).

MKMK adalah lembaga etik, bukan lembaga pembatal keputusan negara, bukan pengadilan tata usaha negara, dan bukan penguji keabsahan Keppres.

JAKARTA - Penunjukan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memantik kekhawatiran publik soal potensi konflik kepentingan politik menjelang dinamika pemilu dan politik legislatif.

Kritik paling tajam soal proses pencalonan yang dianggap mendadak dan minim pendalaman substansi hingga munculnya spekulasi bahwa keputusan DPR terkait citra politik menjelang masa kampanye, strategi partai di parlemen, serta isu pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Direktur Lembaga Survei Index Politica Junaidi menilai anggota DPR yang berpindah ke kursi yudikatif melalui jalur politik legislatif ditambah proses uji kelayakan yang relatif singkat dinilai oleh sebagian pihak menimbulkan tanda tanya soal independensi MK. Kemudian, kemungkinan adanya pergeseran kepentingan politik dalam ranah lembaga yang seharusnya netral.

“Dalam waktu dekat, kami akan merilis data survei kepercayaan publik tentang tinggi potensi konflik dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat akan hakim MK yang berasal dari partai politik,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Independensi MK sebagai lembaga yudikatif konstitusional harus dijaga ketat agar kepercayaan publik tetap terjaga. Junaidi juga khawatir dinamika penunjukan ini dapat berdampak pada persepsi netralitas lembaga tersebut dalam menghadapi sengketa politik besar seperti Pilpres 2029.

Pihaknya mengajak aktivis mahasiswa, aktivis partai, ormas dan LSM untuk terus bersuara tentang batasan peran politik dalam lembaga yudikatif. Lalu, pentingnya menjaga ruang independen bagi hakim konstitusi sebagai penjaga terakhir konstitusi demi menjamin hasil yang adil dan bebas dari pengaruh politik mana pun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait dengan polemik pemilihan Adies Kadir jadi hakim MK.

Jimly menegaskan bahwa pemilihan Adies Kadir sebagai hakim MK tidak memiliki cacat hukum. Bahkan, menurut Jimly, Adies memiliki kemampuan dalam mengemban tugas sebagai hakim MK.

"Secara pribadi ya saya senang Pak Adies Kadir terpilih, bagus. Orangnya lebih bermutu lah kira-kira gitu. Nah cuma ke depan enggak boleh begini dibiarkan," ujar Jimly di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Dia menambahkan, letak persoalan terkait keterpilihan Adies sebagai hakim MK terletak pada etika yang dinilai terlalu cepat.

Terlebih, sosok yang digadang-gadang akan menggantikan hakim Arief Hidayat yang memasuki massa pensiun yaitu Inosentius Samsul.

"Secara hukum tidak ada masalah, tapi secara etika. Tapi etikanya di DPR sana. Kok orang yang sudah di ini, Inosentius, kok begitu aja diganti? Ini kan masalah etika," tambah Jimly.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar proses pemilihan hakim MK bisa dievaluasi, khususnya untuk calon hakim berasal dari kelompok politisi.

Dia pun menyarankan agar calon hakim dari politisi bisa diberikan massa tunggu enam bulan atau satu tahun untuk mencegah konfliknya kepentingan.

"Saya selalu bilang bahwa harus ada pengaturan ulang supaya independensi dari kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Jangan kayak begini caranya," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti proses penetapan Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menyebut tak ada aturan hukum yang dilanggar, namun DPR menurutnya bermasalah secara etika.

Sebelum dilantik, Adies Kadir sebagaimana diketahui ditetapkan sebagai satu Hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Padahal sebelumnya ada nama Inosentius Samsul yang juga sudah ditetapkan sebagai usulan dari DPR.

"Secara hukum enggak ada masalah, tapi secara etika. Tapi etikanya di DPR sana. Kok orang yang sudah di ini (ditetapkan) Inosentius, kok begitu aja diganti? Ini kan masalah etika," tegas Jimly kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Jimly menilai hal ini membuat publik menjadi berpikiran ada kepentingan politik di balik pemilihan ini. Meski tak bermasalah dengan sosok Kadir, Jimly berharap praktik serupa tidak diulangi.

"Cacat hukumnya tidak ada, belum ada aturan yang melarang. Makanya saya secara pribadi ya saya senang Pak Adies Kadir terpilih, bagus. Orangnya lebih bermutu lah kira-kira gitu. Nah, cuma ke depan enggak boleh begini dibiarkan," sambung dia.

Menyusul polemik ini, Jimly juga berharap ada aturan yang bisa mengatur tentang pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuannya agar independensi dari kekuasaan hakim tidak terganggu.

"Nah maka saya selalu bilang bahwa harus ada pengaturan ulang supaya independensi dari kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Jangan kayak begini caranya," tandas Jimly.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ikut buka suara terkait dilantiknya Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menilai Adies memang kompeten dan memiliki keahlian di bidang tersebut.

Jimly menjelaskan, jabatan Hakim MK memang sedianya dipegang oleh sosok yang punya pengalaman. Adies menurutnya pernah menduduki jabatan publik, yakni sebagai anggota DPR RI hingga Wakil Ketua DPR RI.

"Nah kelebihan Adies Kadir karena dia secara teoretis dia menguasai ilmunya, tapi juga dia berpraktik sebagai politisi," kata Jimly di Jakarta Selatan, Sabtu (7/2/2026).

Jimly mengaku senang Adies Kadir bisa duduk menjadi Hakim Konstitusi. Sayangnya, menurut Jimly ada proses atau tata cara yang salah di sana.

Jimly menyinggung nama Inosentius Samsul yang sebelumnya telah diajukan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Namun belakangan Inosentius justru diganti oleh Adies Kadir.

"Saya sih senang dia masuk itu, ya kan? Cuma prosesnya itu yang jadi masalah. Nah itu kebetulan Inosentius, itu kan sudah diketok palu, itu mahasiswa saya kebetulan itu. Kasihan sekali itu. Iya kan, tiba-tiba diganti orang," ungkap dia.

Oleh karenanya Jimly menilai bahwa mekanisme rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi perlu dibenahi. Hal ini agar independensi hakim tidak terganggu.

"Yang kedua, ini perlu dievaluasi mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masa depan," tandas Jimly.

JAKARTA - Daftar lengkap sembilan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Adies Kadir mengucapkan sumpah jabatan hakim MK di hadapan Presiden Prabowo Subianto diulas di artikel ini. Adies yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Arief Hidayat yang pensiun.

Adies Kadir yang sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar resmi menjadi hakim MK setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo meneken Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keppres yang ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2026 itu dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," demikian bunyi sumpah yang diucapkan Adies.

Dengan resminya Adies menjadi menjadi hakim MK, komposisi hakim konstitusi kembali lengkap, yakni sembilan orang. Rinciannya, tiga hakim diusulkan Mahkamah Agung (MA), tiga hakim diusulkan Presiden, dan tiga hakim lainnya merupakan usulan DPR.

Berikut ini daftar lengkap 9 hakim konstitusi setelah Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat

1. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan: Ketua Mahkamah Konstitusi

Lembaga Pengusul: Mahkamah Agung

2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Jabatan: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Lembaga Pengusul: Presiden

3. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Mahkamah Agung

4. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Presiden

5. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Presiden

6. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Dewan Perwakilan Rakyat

7. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Mahkamah Agung

8. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Dewan Perwakilan Rakyat

8. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H, M.Hum.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Dewan Perwakilan Rakyat.