JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman menceritakan kondisi kesehatannya setelah pingsan usai mengikuti rangkaian prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Anwar menyebutkan, kondisi fisiknya menurun akibat kurang tidur dalam beberapa waktu terakhir.

Anwar Usman mengaku sempat begadang hingga dini hari. “Kurang tidur, sampai subuh begadang. Saya biasa lagi nonton podcast, kan habis pulang dari Bosnia. Tadi belum sarapan sih,” kata Anwar, Senin (13/4/2026).

Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mulanya, Anwar Usman berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK. Prosesi kirab tersebut mulanya berjalan lancar dengan Anwar Usman berjalan didampingi istrinya, Idayati.

Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta untuk diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar Usman sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat ia digendong oleh protokoler dan Hakim Saldi Isra dan Guntur Hamzah.

Lihat video: RESMI! Liliek Prisbawono Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK



Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Para pihak protokoler pun meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah pamit mundur dari MK. Anwar pun menyampaikan permohonan maafnya di momen sidang terakhir.

Hal itu diungkapkan Anwar dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan MK pada Senin (16/3/2026) yang juga disiarkan di YouTube MK. Adik ipar Presiden RI ke-8 Joko Widodo itu mengatakan bahwa momen sidang tersebut merupakan sidang terakhirnya di MK.

"Mungkin ini sidang yang terakhir yang saya ikuti," ujar Anwar.

Dia menjelaskan bahwa pada 6 April 2026 nanti dirinya genap telah menjalani 15 tahun di Mahkamah Konstitusi.

"Tentu saja, selama waktu yang begitu panjang, ada yang kurang berkenan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dari lubuk hati yang sangat dalam saya sampaikan permohonan maaf," ujar Anwar.

Anwar sendiri merupakan hakim MK yang sempat menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, menyusul putusan soal batas usia capres-cawapres. Putusannya itu dikeluarkan saat ia menjabat sebagai Ketua MK.

Anwar pertama kali diangkat menjadi Ketua MK pada 2018. Namun, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK pada 2023.

Kelakar Eks Hakim Arief Hidayat

Arief Hidayat telah memasuki masa purnabakti sebagai hakim konstitusi. Pelepasan dirinya berlangsung dalam acara Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi, Selasa (4/2/2026) di Mahkamah Konstitusi.

Dia menyampaikan pesan dan kesan selama menjabat sebagai hakim konstitusi. Saat membuka pidato, dia menyebutkan satu per satu hakim konstitusi: Suhartoyo selaku Ketua MK, Saldi Isra selaku Wakil Ketua, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik, Ridwan Mansyur, Guntur Hamzah, dan Arsul Sani.

Sebelum menyampaikan salah hormat kepada Anwar Usman, Arief menyebut bahwa Anwar merupakan orang tua tidak berguna di mahkamah karena akan memasuki masa pensiun.

"Yang terakhir, sahabat saya yang paling lama. Saya sebut terakhir, soalnya ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman beserta Ibu yang sangat saya hormati," katanya.

Dia menjelaskan alasan Anwar Usman disebutkan di akhir sambutan pembukaan karena berjasa dalam hidupnya untuk bisa menjabat sebagai hakim konstitusi.

Dia mengaku dipaksa oleh Anwar Usman dan Achmad Roestandi untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab, dirinya tidak pernah bercita-cita sebagai hakim.

"Saya teringat pada awal menjadi Hakim Konstitusi, itu saya tidak bercita-cita untuk jadi pimpinan di sini. Tapi waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Achmad Roestandi yang datang ke ruang saya 'Prof. Arief supaya mau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi'," jelasnya.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti proses penetapan Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menyebut tak ada aturan hukum yang dilanggar, namun DPR menurutnya bermasalah secara etika.

Sebelum dilantik, Adies Kadir sebagaimana diketahui ditetapkan sebagai satu Hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Padahal sebelumnya ada nama Inosentius Samsul yang juga sudah ditetapkan sebagai usulan dari DPR.

"Secara hukum enggak ada masalah, tapi secara etika. Tapi etikanya di DPR sana. Kok orang yang sudah di ini (ditetapkan) Inosentius, kok begitu aja diganti? Ini kan masalah etika," tegas Jimly kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Jimly menilai hal ini membuat publik menjadi berpikiran ada kepentingan politik di balik pemilihan ini. Meski tak bermasalah dengan sosok Kadir, Jimly berharap praktik serupa tidak diulangi.

"Cacat hukumnya tidak ada, belum ada aturan yang melarang. Makanya saya secara pribadi ya saya senang Pak Adies Kadir terpilih, bagus. Orangnya lebih bermutu lah kira-kira gitu. Nah, cuma ke depan enggak boleh begini dibiarkan," sambung dia.

Menyusul polemik ini, Jimly juga berharap ada aturan yang bisa mengatur tentang pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuannya agar independensi dari kekuasaan hakim tidak terganggu.

"Nah maka saya selalu bilang bahwa harus ada pengaturan ulang supaya independensi dari kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Jangan kayak begini caranya," tandas Jimly.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ikut buka suara terkait dilantiknya Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menilai Adies memang kompeten dan memiliki keahlian di bidang tersebut.

Jimly menjelaskan, jabatan Hakim MK memang sedianya dipegang oleh sosok yang punya pengalaman. Adies menurutnya pernah menduduki jabatan publik, yakni sebagai anggota DPR RI hingga Wakil Ketua DPR RI.

"Nah kelebihan Adies Kadir karena dia secara teoretis dia menguasai ilmunya, tapi juga dia berpraktik sebagai politisi," kata Jimly di Jakarta Selatan, Sabtu (7/2/2026).

Jimly mengaku senang Adies Kadir bisa duduk menjadi Hakim Konstitusi. Sayangnya, menurut Jimly ada proses atau tata cara yang salah di sana.

Jimly menyinggung nama Inosentius Samsul yang sebelumnya telah diajukan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Namun belakangan Inosentius justru diganti oleh Adies Kadir.

"Saya sih senang dia masuk itu, ya kan? Cuma prosesnya itu yang jadi masalah. Nah itu kebetulan Inosentius, itu kan sudah diketok palu, itu mahasiswa saya kebetulan itu. Kasihan sekali itu. Iya kan, tiba-tiba diganti orang," ungkap dia.

Oleh karenanya Jimly menilai bahwa mekanisme rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi perlu dibenahi. Hal ini agar independensi hakim tidak terganggu.

"Yang kedua, ini perlu dievaluasi mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masa depan," tandas Jimly.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan posisi Adies Kadir sebagai Anggota DPR akan digantikan oleh anaknya Adela Kanasya Adies. Adies Kadir sendiri telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan mundur dari Partai Golkar.

Pernyataan Bahlil itu disampaikan di Istana Negara usai pelantikan Adies Kadir sebagai Hakim MK pada Kamis (5/2/2026). Bahlil mengatakan seiring dengan mundurnya Adies Kadir dari Partai Golkar, posisinya di DPR pun akan digantikan sesuai aturan.

"Sesuai aturan bahwa PAW [pergantian antar waktu] itu dilakukan, yang akan mengganti adalah suara terbanyak setelah Anggota DPR terpilih. Dan secara kebetulan nomor dua dari Pak Adies ini adalah anaknya perempuan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Anak Adies Kadir, yakni Adela Kanasya Adies memang turut serta dalam gelaran Pileg 2024 di Dapil yang sama dengan ayahnya yakni Dapil Jawa Timur I. Di Dapil tersebut, hanya Adies, perwakilan dari Partai Golkar yang mendapatkan kursi ke Senayan.

Adies meraup suara terbanyak dari Partai Golkar yakni 147.185 suara. Kemudian, Adela Kanasya Adies menempati posisi kedua yakni 12.792 suara.

"Jadi bukan karena persoalan dia anaknya Pak Adies Kadir. Karena proses politik dan perintah Undang-Undang nomor dua maka dia yang berhak," ujar Bahlil.

Adies telah dilantik menjadi Hakim MK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adies telah terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara pada Kamis (5/2/2026).

Adies dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

Adies telah terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

Adies sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar. Adies Kadir lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968. Ia merupakan politikus Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dan telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014.

Dari sisi pendidikan, Adies memiliki latar belakang akademik di bidang teknik dan hukum. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma pada 1992. Pendidikan hukumnya ditempuh melalui program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Merdeka, sebelum akhirnya menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.

Karier politik Adies dimulai dari tingkat daerah. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.

Pada 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian dipercaya memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada periode selanjutnya, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Puncak karier legislatifnya tercapai pada 2024, ketika ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra pun memberi pesan kepada Adies Kadir yang akan dilantik jadi hakim MK.

Adapun Adies Kadir akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara pada Kamis (5/2/2026). Menurutnya, Adies Kadir dilantik sebagai Hakim MK seiring dengan kekosongan di posisi Hakim MK usai ditinggal Arief Hidayat yang pensiun pada Februari 2026.

"Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena hakim konstitusi kan salah satu syaratnya adalah negarawan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/2/2026).

Dia mengatakan Hakim MK mesti mempunyai tingkat keilmuan yang mumpuni dan juga diharapkan bersikap kenegarawanan dalam mengutus setiap perkara yang diajukan ke MK.

"Saya salut Pak Adies Kadir bersedia menanggalkan jabatan di DPR dan kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Kalau saya sendiri, saya enggak minat jadi hakim," kata Yusril.

Adies telah terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

Sebagai informasi, Adies Kadir memiliki latar belakang akademik di bidang teknik dan hukum. Dia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma pada 1992.

Adies menempuh program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Merdeka, sebelum akhirnya menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.

Karier politik Adies dimulai dari tingkat daerah. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.

Pada 2014, dia terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian dipercaya memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada periode selanjutnya, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Puncak karier legislatifnya tercapai pada 2024, ketika ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Harta Kekayaan Adies Kadir

Berdasarkan laporan elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) tahun 2024, Adies Kadir tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp14,39 miliar.

Kekayaan tersebut terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai Rp6,49 miliar yang tersebar di Surabaya dan Bekasi. Selain itu, Adies melaporkan kepemilikan empat kendaraan pribadi, yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp150 juta, BMW Rp750 juta, Toyota Alphard Rp600 juta, serta Land Rover JIP keluaran 2021 senilai Rp1,55 miliar. Seluruh kendaraan tersebut tercatat sebagai hasil sendiri.

Di luar itu, Adies juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,64 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp3,2 miliar.

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyebut jika putusan MK terhadap perkara Nomor 90 salah satu yang membekas selama dirinya mengabdi di lembaga penjaga konstitusi. Dia merasa putusan perkara Nomor 90 ini menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja.

Arief menyebut bahwa dirinya telah melewati dinamika yang luar biasa berat. Ia menyinggung adanya oknum yang terjerat kasus hukum pidana hingga pelanggaran etik yang mencoreng marwah lembaga.

"Saya paling apa ya, paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik waktu rapat-rapat keputusan hakim yang memutus perkara 90," kata Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Diketahui, Perkara Nomor 90 yang telah diputus MK terkait batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Ia mengungkapkan penyesalan mendalam karena merasa tidak berdaya meredam konflik yang muncul akibat putusan tersebut. Menurutnya, Perkara 90 merupakan sebuah titik balik negatif bagi kondisi bangsa.

"Saya merasa perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Arief Hidayat resmi purnatugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (4/2/2026) dan akan digantikan oleh Adies Kadir.

Keputusan tertuang dalam Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai Hakim Konstitusi terhitung mulai tanggal 3 Februari 2026, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," kata Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan.

Heru membacakan bahwa pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Setelah pembacaan, Arief diberikan kalung kehormatan dari Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelantikan Adies Kadir telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, jadwal pelantikan masih menunggu penetapan lebih lanjut.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai waktu pelantikan Adies Kadir, Prasetyo menyebutkan bahwa hingga kini belum ada kepastian jadwal pelaksanaannya.

“Belum, ditunggu untuk jadwalnya. Tapi mengenai Keppres-nya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.

JAKARTA - Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Menurut pengamatan hukum Profesor Henry Indraguna, secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal, dan memiliki landasan yang kuat.

"Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung," ujar Guru Besar Unissula Semarang ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Doktoral dari Universitas Borobudur dan UNS menjelaskan, rumusan ini bersifat limitatif sekaligus atribusional. Artinya, DPR bukan sekadar peserta, tetapi pemegang kewenangan konstitusional langsung untuk mengajukan calon Hakim MK.

"Tidak ada satu kata pun, dalam UUD 1945 yang membatasi asal-usul personal calon Hakim MK dari DPR, sepanjang berasal dari mekanisme internal DPR yang sah," katanya.

Artinya, lanjut Henry, selama DPR menjalankan kewenangannya sesuai UUD dan UU MK, maka keabsahan pengangkatan Hakim MK tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kewenangan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

"Pasal 15 UU MK menetapkan syarat Hakim MK, antara lain WNI, Sarjana hukum, Usia minimal 47 tahun, Pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun, berintegritas, berkepribadian negarawan, dan menguasai konstitusi," paparnya.

UU MK sama sekali tidak melarang pimpinan atau anggota DPR untuk dicalonkan menjadi Hakim MK. Yang dilarang adalah rangkap jabatan setelah diangkat, bukan status sebelum pencalonan.

"Selama calon mengundurkan diri dari jabatan politik dan kepartaian sebelum pelantikan, maka tidak terdapat pelanggaran hukum apa pun," terangnya.

"Kritik yang menyatakan bahwa mantan pimpinan DPR akan mengganggu independensi MK keliru secara konseptual. Independensi hakim bukan diukur dari masa lalu, melainkan dari status jabatan saat menjabat, sumpah jabatan, dan larangan rangkap jabatan," lanjutnya.

Selama Adies Kadir mengundurkan diri dari DPR dan partai politik, tunduk pada kode etik hakim MK, serta menjalankan fungsi yudisial secara mandiri, maka independensinya dilindungi oleh hukum, bukan oleh prasangka.

Sebagai hakim MK penjaga keseimbangan konstitusi (guardian of the constitution), yang menilai hukum dalam konteks politik hukum nasional. Dalam perspektif ini, pengalaman Adies Kadir sebagai legislator memperkaya, bukan mencederai, fungsi MK.

“Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sah secara konstitusi, legal secara undang-undang, diperkuat oleh yurisprudensi MK, tidak bertentangan dengan prinsip independensi peradilan, sepanjang tidak ada rangkap jabatan," pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sarat kepentingan politik dan berpotensi melahirkan hakim boneka. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK”, Jumat (30/1/2026).

Zainal menjelaskan, akar persoalan seleksi hakim MK terletak pada konfigurasi hakim yang sangat menentukan arah putusan lembaga tersebut. Ia membagi karakter hakim ke dalam tiga kategori utama yakni hakim yang pro-perbaikan, hakim yang pro-partai politik, serta hakim yang berada di posisi tengah yang dapat menjadi pro-perubahan maupun pro-politik tergantung kemampuan untuk dibujuk.

Menurut Zainal, putusan MK belakangan kerap dimenangkan oleh hakim yang pro-perubahan karena berhasil meyakinkan hakim-hakim yang berada di posisi tengah. Kondisi itu, kata dia, memicu upaya mengubah konfigurasi hakim oleh DPR. Ia lalu membandingkan proses seleksi di Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya lebih terbuka karena membentuk panitia seleksi.

“Saya harus angkat topi pada Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu membentuk panselnya (panitia seleksi). Jadi ada panselnya, walaupun mayoritas isinya adalah orang-orang internal Mahkamah Agung, tapi ada tiga di antaranya orang luar. Di situ seingat saya ada wartawan, salah seorang wartawan, lalu kemudian ada dua profesor dari akademisi," katanya.

Pada kesempatan itu, Zainal juga menekankan pentingnya syarat “negarawan” bagi hakim konstitusi. "Tapi pada saat yang sama, kita jangan lupa bahwa di situ juga ada kata syarat hakim konstitusi itu 'negarawan'.”

“Kalau kita bicara negarawan, jelas negarawan itu standarnya agak tinggi. Dalam tradisi Yunani-Romawi itu, negarawan itu biasanya dilekatkan pada orang yang sudah melampaui kekuasaan. Jadi dia sudah tidak berpikir kekuasaan, yang dia pikirkan itu betul-betul adalah perbaikan, yang dia pikirkan adalah upaya perubahan," ujarnya.

Dalam konteks saat ini, Zainal menilai proses seleksi justru bergerak ke arah sebaliknya. "Dalam kasus ini jelas, saya kira tidak mungkin kita anggap sebagai perubahan.”

"Coba bayangkan. Jadi kita mau bilang bahwa politisi tidak berpikir apa pun soal perbaikan. Politisi tidak sedang berpikir memperbaiki negara, politisi tidak sedang berpikir untuk menguatkan Mahkamah Konstitusi. Ini betul-betul adalah geliat politik. Apalagi kalau cerita-cerita di belakangnya itu disampaikan, cerita-cerita di belakangnya yang keluar," katanya.

Zainal juga menyinggung dinamika pergantian inosentius yang disebut sarat manuver politik. "Saya sih berharap begini, kita kan tahu semuanya inosentius diganti dengan sedemikian rupa. Saya kira ini ujian juga bagi Inosentius karena yang beredar di belakang bahwa katanya Inosentius akan diberikan jabatan penghibur dan lain-lain sebagainya."

"Nah, saya kira ini ujian juga bagi kapasitas orang-orang yang kita harapkan bisa melakukan perbaikan. Dia disingkirkan, tapi kemudian ditawarkan jabatan lain, lalu kemudian ya saya tidak tahu mau diambil atau tidak. Tapi menurut saya itu menunjukkan juga kualitas Inosentius kalau kemudian bermain di isu take and give macam itu atau dealing-dealing politik macam itu."

Zainal mengungkapkan, intervensi politik juga terjadi dalam proses seleksi hakim. Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi melahirkan hakim boneka. "Ini sedang berusaha dirusak proses seleksinya supaya menghasilkan dua hakim boneka. Hakim boneka ini adalah hakim yang bisa dipermainkan oleh politisi, hakim yang kemudian akan bisa menjalankan pesanan politik, hakim yang kemudian akan menjadi pelaksana dari keinginan politik yang akan dimasukkan melalui proses-proses hukum."

Zainal pun mengajak publik untuk melakukan perlawanan demi menjaga independensi MK. Zainal menegaskan posisi MK sebagai benteng terakhir demokrasi. “Saya berharap betul mudah-mudahan, proses kesetimbangan itu mudah-mudahan tercipta. Atau paling tidak, menurut saya harus tetap dilakukan perlawanan terhadap kemungkinan membawa hakim-hakim boneka.”

“Mahkamah Konstitusi itu salah satu benteng terakhir kalau kita mau jujur. Pasca-reformasi kita punya banyak lembaga juara (champion), yang satu per satu itu mulai diruntuhkan, satu per satu mulai dijinakkan, didomestikasi. MK pernah juga mengalami pasang surut, dan sekarang menurut saya dia sedang pasang. Jangan sampai tindakan politik memaksa dia untuk surut seperti lembaga-lembaga lain yang sudah mengalami surut terlebih dahulu,” pungkasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan menyoroti lemahnya mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Iwan menilai, persoalan utama terletak pada tidak adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme seleksi hakim MK di dalam undang-undang.

Akibatnya, proses seleksi diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pengusul tanpa standar yang jelas. "Aturan mekanisme Hakim MK, karena itu tidak diatur secara komprehensif di undang-undang dan justru undang-undang itu memberikan delegasi kepada lembaga-lembaga yang mengusulkan itu untuk mengaturnya sendiri, ini persoalannya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita tidak memiliki sebuah aturan mekanisme seleksi yang standar," ujar Iwan dalam diskusi bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” di Jakarta, pada Jumat (30/1/2026).

Ia membandingkan sistem di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah ia teliti, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Taiwan. "Dan ini berbeda dengan beberapa negara yang sudah saya teliti seperti Jerman, Korea Selatan, dan Taiwan."



Menurutnya, Korea Selatan memiliki mekanisme yang mirip dengan Indonesia dalam hal pengusulan hakim konstitusi, namun dilengkapi dengan proses confirmation hearing yang diatur langsung dalam undang-undang.

"Misalnya yang paling dekat, yang modelnya mirip dengan Indonesia adalah Korea Selatan, di mana walaupun formatnya mirip dengan Indonesia bahwa pengajuan 9 hakim konstitusi di Korea itu juga diajukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Parlemen, dan Supreme Court-nya, tetapi semua kandidat itu harus masuk dalam sebuah proses confirmation hearing," ujarnya.

"Mereka menyebutnya tidak fit and proper test, tetapi confirmation hearing yang itu diatur oleh Undang-Undang MK-nya Korea, bukan diserahkan kepada lembaga-lembaga itu," tambah Iwan.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memungkinkan partisipasi publik secara luas dan mendorong transparansi, sehingga meminimalkan potensi terpilihnya hakim yang tidak berkualitas.

"Nah kalau seandainya ke semua hakim MK, baik yang datang dari Presiden DPR-nya maupun MA-nya, itu harus melewati sebuah proses confirmation hearing di parlemen, maka itu kemudian sangat terbuka, dan semua orang punya hak untuk melayangkan protes, mengajukan keberatan, mengirim surat kaleng, dan sebagainya, ikut terlibat dengan mereka di dalam proses confirmation hearing, sehingga dengan proses yang terbuka ini maka kemudian sangat kecil kemungkinan lahir hakim MK yang tidak berkualitas," jelasnya.

"Gak mungkin, dengan proses yang sangat partisipatif dan transparan, maka yang muncul hanya adalah orang-orang yang memang punya kapasitas dan integritas, karena kalau dia tidak punya kapasitas dia tidak mungkin bisa berada di ruangan confirmation hearing, di mana dia akan diuji oleh banyak ahli di sana, dia akan dilihat oleh publik secara transparan, dia akan menilai kemampuan ketatanegaraannya," tambah Iwan.

Ia juga menambahkan, dalam proses tersebut seharusnya publik dapat mengajukan keberatan jika terdapat indikasi pelanggaran integritas calon hakim. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki tradisi seleksi yang transparan dan partisipatif karena lemahnya regulasi.

Selain itu, Iwan juga mengkritik kuatnya nuansa politik dalam proses seleksi hakim MK di Indonesia. "Saya menilai tidak ada komitmen anggota DPR untuk menempatkan diri mereka sebagai negarawan dalam proses seleksi. Jadi seleksi model kita ini sebenarnya political, too political. Saya menyebutnya istilah too political (terlalu politis)."

Ia menilai politisasi semakin kuat karena politisi diperbolehkan menjadi kandidat hakim MK, berbeda dengan Korea Selatan yang membatasi hanya pada hakim karier dan ahli hukum. "Jadi lebih terseleksi. Dan ketika kita serahkan ini kepada DPR, maka yang terjadi adalah mereka mengangkat teman-teman mereka sendiri. Sudah banyak politisi yang masuk ke sana."

Menurutnya, karakter politisi yang lebih loyal kepada partai politik berpotensi mengganggu independensi hakim MK. "Dan karakter dari politisi ini dia lebih banyak loyal kepada teman-teman yang di partai politik, bukan dalam konteks menegakkan konstitusi."