Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut pun bersiap menjalankan berbagai upaya untuk mendorong kesejahteraan buruh dari dalam pemerintahan.

Usai dilantik di Istana Negara, Said Iqbal membeberkan sejumlah tugas yang akan dijalankannya dalam membantu Presiden Prabowo. Ia akan fokus pada upaya mendorong kesejahteraan buruh di lingkungan pemerintahan.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Kemudian, dia akan berupaya memastikan hadirnya income security atau kepastian pendapatan serta social security atau jaminan sosial bagi buruh.

Said akan fokus memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat akan ada rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh menurutnya ada di Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Dirinya pun mengatakan akan mendatangi beberapa Menteri untuk mendiskusikan terkait persoalan ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, elit kelompok buruh lainnya yang masuk pemerintahan Prabowo yakni Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat. Dia masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang dilantik Prabowo pada April lalu (27/4/2026).

Dalam orasi di peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monas, di hadapan Presiden Prabowo, Jumhur pun menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Sederet Upaya Bagi Buruh

Selain menggaet elit buruh ke lingkaran pemerintahan, Prabowo pun menunjukkan berbagai upaya terkait kesejahteraan buruh. Prabowo hadir di acara Hari Buruh Internasional di Monas tahun ini. Prabowo pun membeberkan sederet kebijakannya untuk buruh.

Salah satu kebijakan utama yang telah disahkan yakni Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Aturan tersebut dinilai sebagai tonggak sejarah baru lantaran baru disahkan setelah 22 tahun.

Prabowo juga mengungkapkan telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," katanya.

Prabowo juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% untuk pengemudi, serta jaminan sosial.

Selain itu, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," imbuhnya.

Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

Selain regulasi, Prabowo juga menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan satu juta rumah.

"Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar Rp500 triliun," kata Prabowo.

Prabowo pun akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun bagi buruh.

Risiko Langkah Akomodatif

Meski pemerintah dinilai semakin membuka ruang bagi kelompok buruh dalam lingkaran pengambilan kebijakan, hal itu tidak otomatis menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan sepenuhnya berpihak pada buruh.

Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menyatakan upaya menggaet elit buruh ke lingkaran pengambil kebijakan bukan berarti pemerintah pro-buruh. Kehadiran representasi buruh justru diharapkan dapat membangun hubungan industrial yang lebih seimbang, sekaligus tetap mendukung iklim investasi dan kesejahteraan pekerja.

"Nasihat-nasihat dari wakil buruh, yang diberikan kepada Pemerintah sudah tentu seharusnya tidak selalu pro buruh melainkan harus menjaga kepentingan pengusaha dan buruh agar tercapai keseimbangan," katanya kepada Bisnis pada Selasa (9/5/2026).

Pandangan tersebut sejalan dengan kritik sejumlah pengamat yang menilai pendekatan akomodatif pemerintah terhadap kelompok buruh belum tentu menjawab persoalan mendasar ketenagakerjaan.

Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi menilai bahwa langkah akomodatif bagi kelompok buruh dari Prabowo sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Sebab, persoalan utama saat ini justru terletak pada pelemahan ekonomi yang turut memicu kekhawatiran akan meningkatnya PHK.

"Ini kan politik akomodatif, tapi tidak mengena. Naik rupiah, barang impor biaya jadi lebih mahal, keuntungan mengecil, maka salah satu cara yang diambil perusahaan mengurangi buruh atau PHK," ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti potensi dampak sosial dari kebijakan tersebut. Menurutnya, risiko dari langkah akomodatif pemerintah dalam menggaet kelompok buruh adalah makin terpecahnya suara buruh, yang pada akhirnya dapat melemahkan daya kritis mereka dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Jadi politik akomodatif malah menambah persoalan. Ini dilakukan hanya supaya buruh tidak demonstrasi," ujarnya.

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri resmi mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

"Benar, untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi," kata Budi kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Budi menerangkan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres .

"Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/Polri/Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026," ujarnya.

Sebelumnya, Kombes Budi Hermanto bersama jajaran Bidhumas Polda Metro Jaya telah memberikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat Komjen Pol Asep Edi Suheri. Ucapan selamat itu dibagikan melalu unggahan akun Instagram @poldametrojaya.

"Selamat dan sukses kepada Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.S.i. atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal Polisi," tulis unggahan tersebut.

Jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh Asep Edi Suheri yang telah resmi menjadi perwira tinggi bintang tiga dengan pangkat Komjen. Sebelumnya, pangkat Asep Edi Irjen saat menjabat Kapolda Metro.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.

JAKARTA - Polemik pengangkatan Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipersoalkan 21 pakar hukum terus berkepanjangan. Sejumlah pihak mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membatalkan pengangkatan tersebut.

Pakar hukum Henry Indraguna menilai desakan itu tidak berdasar secara konstitusional. Sebab, MKMK tidak berwenang membatalkan pengangkatan.

MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak memiliki kewenangan membatalkan Keputusan Presiden (Keppres). MKMK hanya memiliki wewenang menilai etik perilaku hakim, bukan keabsahan administrasi pengangkatan. Maka itu, narasi permintaan membatalkan pengangkatan melalui MKMK terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir adalah keliru secara kompetensi hukum (error in authority).

Guru Besar Unissula Semarang ini menegaskan pengangkatan Adies Kadir sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. “Secara hukum tata negara, pengangkatan Hakim MK Prof Adies Kadir sah dan konstitusional,” ujar Henry, Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan sembilan hakim konstitusi masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Artinya, DPR memiliki kewenangan konstitusional langsung untuk mengajukan calon hakim MK.

Henry mengingatkan bahwa DPR dalam mengajukan calon Hakim MK merupakan kewenangan konstitusional langsung (constitutional mandate), bukan bersifat pendelegasian. “Kewenangan DPR ini adalah mandat konstitusi, bukan kewenangan delegatif. Tidak ada norma yang membatasi siapa yang boleh dipilih DPR, termasuk larangan mengganti calon sepanjang belum diangkat Presiden,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menuturkan UUD 1945 maupun UU MK tidak mengatur mekanisme seleksi yang bersifat kaku atau ajeg serta mengikat secara imperatif.

Terkait tudingan kurangnya transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU MK, Henry menilai ketentuan tersebut bersifat prinsipil. “Pasal 19 itu mengatur asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Namun, secara doktrinal itu adalah guiding principles, bukan norma yang jika dilanggar otomatis membatalkan pengangkatan,” katanya.

Dalam hukum administrasi negara, pelanggaran asas tidak serta-merta menyebabkan suatu keputusan batal demi hukum, kecuali secara eksplisit dinyatakan dalam UU.

Menurut Henry, Adies Kadir dipilih menjadi Hakim MK setelah melalui seluruh tahapan hukum, mulai dari pengusulan resmi oleh DPR, penetapan melalui Keputusan Presiden, hingga pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan Presiden yang sah memiliki asas praduga keabsahan (presumption of legality). Selama tidak ada putusan pengadilan atau pembatalan Keppres, maka status hukumnya tetap sah dan mengikat,” ujarnya.

Menurut dia, MKMK tidak memiliki kewenangan membatalkan pengangkatan hakim konstitusi. “MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres. Tugas MKMK semata-mata menilai etik perilaku hakim, bukan keabsahan administratif pengangkatan,” katanya.

Namun demikian, MKMK tetap dapat menjatuhkan sanksi etik berat apabila ditemukan pelanggaran etik, termasuk rekomendasi pemberhentian hakim.

Terkait isu rangkap jabatan, Henry menilai dalil tersebut tidak relevan. UU MK hanya melarang rangkap jabatan setelah seseorang resmi menjabat sebagai hakim MK.

“Fakta hukumnya, Adies Kadir telah melepaskan jabatan politiknya sebelum menjalankan tugas sebagai hakim MK. Dengan demikian, syarat independensi telah dipenuhi dan tidak perlu dipersoalkan serta diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari warga bangsa yang menghargai perbedaan pandangan, diskursus publik merupakan bagian dari dialektika demokrasi. Namun, jika ada indikasi delegitimasi terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir, dia menegaskan hal tersebut seharusnya didasarkan pada norma hukum yang jelas.

“Hukum tidak boleh ditarik oleh kegaduhan opini dan tidak bisa didasarkan pada opini yang bersifat dominasi populisme. Dalam perkara ini, hukum berdiri lebih tegak daripada kegaduhan (fiat justitia ruat caelum),” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

MKMK tidak berwenang membatalkan pengangkatan dan tidak memiliki kewenangan membatalkan Keppres. Permintaan membatalkan pengangkatan melalui MKMK adalah keliru secara kompetensi hukum (error in authority).

MKMK adalah lembaga etik, bukan lembaga pembatal keputusan negara, bukan pengadilan tata usaha negara, dan bukan penguji keabsahan Keppres.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelantikan Adies Kadir telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, jadwal pelantikan masih menunggu penetapan lebih lanjut.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai waktu pelantikan Adies Kadir, Prasetyo menyebutkan bahwa hingga kini belum ada kepastian jadwal pelaksanaannya.

“Belum, ditunggu untuk jadwalnya. Tapi mengenai Keppres-nya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.

Prasetyo memastikan pemerintah akan segera mengumumkan waktu pelantikan setelah jadwal resmi ditetapkan, seiring dengan kesiapan agenda Presiden.

Saat ditanya apakah kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan jabatan, Prasetyo kembali menegaskan bahwa proses tinggal menunggu waktu pelantikan resmi.

“Tunggu jadwal pelantikan, ditunggu,” kata Prasetyo singkat.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi tiga direksi PT. ASDP yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi akuisisi PT. Jembatan Nusantara (JN).

Tiga mantan direksi yang menjadi terpidana dan menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto yakni, mantan Direktur Utama PT. ASDP Ira Puspadewi), mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT. ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT. ASDP. Harry Muhammad Adhi Caksono.

Hal itu dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Salinan Keppres itu telah diantarkan Kementerian Hukum pada Jumat pagi. "Surat (salinan Keppres) sudah diterima," ucap Budi saat dikonfirmasi, Jumat (28/11/2025).

Kini Komisi Pemberantasan Korupsi akan langsung memproses surat itu. Budi belum merinci apa-apa saja dampak hukum terkait rehabilitasi sesuai dengan Keppres tersebut.

"Kami segera proses," ucap Budi.

Sebagaimana diketahui, Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Vonis dibacakan saat sidang beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis 20 November 2025.

"Terdakwa satu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar Ketua majelis hakim, Sunoto saat membacakan amar putusan.

(Jonathan Simanjuntak).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi eks Dirut ASDPIra Puspadewi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan surat itu dikirimkan melalui delegasi Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Surat sudah diterima, kami segera proses," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (28/11/2025).

Adapun, melalui salinan surat Keppres ini, pembebasan Ira Puspadewi dan mantan direksi ASDP lainnya dari Rutan KPK bakal segera terwujud.

Di samping itu, berdasarkan pantauan Bisnis di Rutan KPK 05.30 WIB, nampak keluarga sudah berkumpul untuk menunggu kebebasan Ira Puspadewi. Terlihat, dari rombongan keluarga itu terdapat suami Ira, Zaim Ucrowi yang sudah datang sejak 05.00 WIB.

Selain itu, nampak juga keluarga dari rekan Ira yakni Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf telah hadir menunggu momen kebebasan ini.

Kemudian, dari dalam Rutan KPK masih belum ada pergerakan dari karyawannya. Petugas pengamanan pun belum nampak disiagakan di lokasi pembebasan Ira Dkk.

Kuasa Hukum Ira, Firmansyah mengatakan kliennya sudah seharusnya dipastikan bebas pada hari ini. Sebab, berdasarkan hitungan pacavonis, hari ini terhitung sudah mencapai batas pengajuan banding atau massa pikir-pikir.

"Hari ini dipastikan. Harus hari ini ya, karena kan memang hitungannya sudah sudah ini ya, sudah selesai ya, hitungan dari tujuh hari. Insyaallah hari ini," ujar Firmansyah di Rutan KPK, Jumat (28/11/2025).

Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) besok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola MBG. Ia menyebut ada sejumlah aturan hukum baru yang sedang disiapkan, termasuk keppres tersebut.

"Kami baru saja menyelesaikan Kepres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang diminta saya yang pemimpin untuk koordinasi," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

"Insyaallah besok keppres akan ada," ucapnya.

Zulhas mengatakan penyelenggaraan MBG butuh regulasi yang tepat, kuat, dan baik. Dengan begitu, program andalan Prabowo itu bisa terlaksana dengan baik.

Selain Kepres tersebut, Zulhas juga menyampaikan Prabowo akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang struktur organisasi dan tata kerja atau kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional, sudah selesai, hanya tinggal satu lagi yang kami perlukan waktu mungkin beberapa hari ini untuk merumuskan," ujarnya.

Kemudian, ia juga mengatakan tim pelaksana harian akan dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program MBG setiap hari.

"Nanti tim koordinasi sudah ada. Kami akan membentuk pelaksanaan harian besok. Jadi tiap hari nanti akan memonitor pelaksanaan MBG ini, kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa? Kalau ada masalah di mana?" kata Zulhas.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membereskan utang kereta cepat Whoosh.

Permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Luhut, tinggal mengurus restrukturisasi kepada China Development Bank (CDB), yang diklaim sempat tertunda ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

Keppres itu akan berisi nama-nama yang tergabung dalam tim untuk berunding dengan CDB. Luhut mengaku sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menunjuk sejumlah nama anggota tim.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring (utang) ini segera," katanya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya'. Ya, dia (Rosan) bilang 'saya bicara presiden'," ungkap Luhut.

Proyek Whoosh memang lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kementerian yang ada di era Presiden ke-7 Jokowi itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Akan tetapi, Luhut menegaskan tidak ada permintaan agar APBN melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegas Luhut.

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu (proyek Whoosh). Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian, kita coba perbaiki. Kita audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kemudian kita berunding dan China mau melakukan (restructuring utang Whoosh)," jelasnya.

Ide menggunakan APBN untuk melunasi utang Whoosh muncul dari Danantara. Mereka mengungkapkan dua opsi, yaitu penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara melunasi utang Whoosh menggunakan dividen BUMN. Ia menyebut laba dari perusahaan pelat merah yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan itu telah diambil sepenuhnya oleh Danantara.

KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. “Tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut saat ditemui di JS Luwansa Jakarta pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Luhut menjelaskan bahwa Prabowo sedang membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan utang Whoosh. Ia menyebut Dewan Ekonomi Nasional dan Danantara Indonesia juga terlibat dalam pembahasan tersebut. “Apa yang tidak bisa diselesaikan kalau kita kompak?” ujar Luhut.

Terkait dengan skema pembayarannya, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini merekomendasikan untuk menempuh jalur restrukturisasi. Ia juga merespons usulan untuk membuka opsi pembayaran utang proyek kereta cepat menggunakan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dia menyangsikan kalau pembayaran utang itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tak ada yang pernah meminta APBN,” katanya.

Luhut meminta pelbagai pihak untuk tidak banyak berkomentar jika tidak memiliki basis data dan pemahaman yang luas soal Whoosh. Menurut dia, pemerintah harus solid dan kompak dalam menyelesaikan segala persoalan Tanah Air. “Jadi kalau saran saya, kalau kita enggak mengerti datanya, enggak usah komentar dulu. Cari datanya baru berkomentar. Baru enak,” kata Luhut.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut sudah berkonsultasi dengan sejumlah kementerian termasuk Menteri Keuangan terkait dengan penyelesaian utang Whoosh ke China Development Bank. “Masalah Whoosh saya sudah sampaikan ke semua menteri, kemarin ke Pak Purbaya juga. Bahwa kami sedang mengevaluasi penyelesaian ini secara menyeluruh. Tentu dalam evaluasi ini kami memberikan opsi satu, dua, dan tiga,” kata Rosan saat ditemui di JS Luwansa Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Namun, Rosan tidak menjabarkan kepada awak media ihwal opsi apa saja yang akan ditempuh untuk penyelesaian utang kereta cepat ini. Ia hanya membeberkan bahwa Danantara Indonesia sedang mengkaji secara matang soal skema pembayaran utang tersebut. “Begitu nanti evaluasi sudah selesai, akan kami finalisasi segera. Baru kami bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan Danantara memiliki cukup uang dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) sekitar Rp 90 triliun, sedangkan utang sepur kilat mencapai Rp 2 triliun setiap tahun. Jumlah tersebut dianggap bisa digunakan untuk membayar utang ke China Development Bank yang menjadi kreditor utama saat mendanai proyek ini.

Purbaya mengatakan pembayaran utang Whoosh tak perlu menggunakan APBN. “Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayar tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun banyak di situ,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.