Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan petani dan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang akan dipusatkan melalui badan usaha milik negara (BUMN).

Desakan itu disampaikan setelah Presiden mengumumkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis melalui BUMN dalam penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pembahasan kebijakan strategis tersebut dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit nasional.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi memunculkan monopoli perdagangan dan mengulang pengalaman buruk tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya model Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru.

Menurut Darto, tata niaga cengkeh pada masa itu menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani jatuh, serta membuka ruang praktik rente ekonomi.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri sawit nasional yang selama ini telah terintegrasi dengan pasar global melalui kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik, hingga refinery network global.

Ketika ekspor dipusatkan melalui satu pintu BUMN, perusahaan dinilai akan kehilangan akses direct export dan bergantung pada satu jalur perdagangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta melemahkan daya tawar sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, POPSI menilai investor asing dapat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk resource nationalism dan intervensi pasar yang berlebihan sehingga memicu ketidakpastian usaha.

“Efek lanjutannya dapat berupa penurunan kepercayaan investor, sikap wait and see dari foreign capital, hingga kenaikan cost of capital bagi industri sawit nasional,” ujar Darto.

Namun, menurut POPSI, dampak terbesar justru akan dirasakan petani sawit mandiri. Ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif menyusut, kompetisi pembelian crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) dinilai akan melemah. Dalam situasi tersebut, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” katanya.

POPSI juga menilai sentralisasi ekspor dapat memperburuk posisi sawit Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global terkait transparansi dan keberlanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) Uni Eropa.

Menurut organisasi tersebut, pasar internasional saat ini menuntut tata kelola rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, penguatan industri sawit berkelanjutan dinilai tidak dapat dilakukan melalui monopoli perdagangan.

POPSI meminta pemerintah segera membuka evaluasi kebijakan secara terbuka dengan melibatkan petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil sebelum kebijakan diterapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dikecualikan dari aturan penjualan hasil sumber daya alam (SDA) satu pintu. Pemerintah menilai sektor hulu migas memiliki karakter usaha dan pola kontrak berbeda dibandingkan komoditas SDA lainnya.

Penjelasan itu disampaikan Bahlil saat membuka IPA Convex 2026 di Tangerang, Rabu (20/5/2026). Pemerintah ingin menjaga kepastian usaha dan iklim investasi sektor hulu migas di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Menteri ESDM mengatakan, kebijakan penjualan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor komoditas SDA. Pemerintah selama ini masih menemukan praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah sektor.

“Yang pertama bahwa selama ini harus diakui adanya terjadi under invoicing. Yang kedua, terjadinya transfer pricing,” jelas Bahlil.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pengendali pengelolaan sumber daya alam strategis. Karena itu, pemerintah menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola mekanisme penjualan ekspor komoditas tertentu.

Bahlil menilai sektor hulu migas memiliki kondisi berbeda karena mayoritas produksinya digunakan untuk kebutuhan domestik. Adapun kontrak ekspor migas telah dilakukan dalam skema jangka panjang dengan kesepakatan bisnis yang disusun sejak tahap awal pengembangan proyek.

“Karena yang pertama, hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri,” ujarnya.

Bahlil menyebut risiko praktik transfer pricing maupun under invoicing di sektor hulu migas relatif kecil. Pemerintah juga mempertimbangkan besarnya biaya eksplorasi serta tingginya risiko investasi pada proyek-proyek migas.

Pemerintah, lanjut dia, juga tidak akan memperketat ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) bagi pelaku usaha hulu migas. Fleksibilitas diberikan karena sebagian besar pembiayaan proyek migas masih berasal dari pinjaman luar negeri.

“Maka DHE-nya pun karena investasinya lebih banyak meminjam uang dari luar negeri, maka DHE-nya pun kita tidak mempergunakan yang diminta seratus persen untuk harus ke dalam negeri,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, kontrak hulu migas memiliki jangka waktu panjang sehingga pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan. Kontrak kerja sama migas umumnya berlaku minimal 20 tahun dan dapat diperpanjang selama cadangan migas masih tersedia serta proyek dinilai layak secara bisnis.

“Migas selamanya. Karena kontraknya tidak boleh kita bikin setahun-setahun, dia kontraknya sampai dua puluh tahun minimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil turut merespons kekhawatiran investor terkait pembentukan badan khusus ekspor komoditas SDA. Ia memastikan kontrak penjualan yang sudah berjalan tetap dapat diteruskan tanpa gangguan.

Menurut dia, pasar ekspor yang telah dimiliki perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Perusahaan hanya diminta melakukan sinkronisasi data dan koordinasi dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Danantara.

“Saya pikir ini kan tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, karena pasti pasar mereka yang sudah di luar negeri itu transaksinya dijalankan saja, tidak apa-apa,” kata Bahlil.

Ia mengatakan, kontrak penjualan yang sudah berjalan tahun ini tetap dapat diteruskan. Pemerintah tidak akan mengganggu kesepakatan bisnis yang telah disusun perusahaan dengan pembeli di luar negeri.

“Kalau katakanlah buyer-nya sudah ada dan kontraknya sudah setahun, itu bisa dilakukan,” ujar Menteri ESDM.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Melalui beleid tersebut, pemerintah membentuk badan khusus untuk ekspor komoditas SDA.

Pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. Tahap awal implementasi difokuskan pada batu bara, bijih besi, dan sejumlah produk setengah jadi.

Presiden menegaskan, kebijakan itu dapat memperkuat pengawasan transaksi ekspor, menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembentukan badan ekspor baru akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Purbaya, selama ini ada potensi keuntungan perusahaan yang tidak sepenuhnya tercermin di laporan keuangan emiten karena mengalir ke pemegang saham mereka di luar negeri.

"Potensi ke perusahaan Indonesia yang listed di bursa justru akan positif karena yang tadinya profitnya diambil sama pemegang saham utamanya mungkin main di luar negeri, sekarang akan terefleksi secara fair di pembukuan mereka," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia mengatakan profitabilitas perusahaan bahkan bisa meningkat signifikan jika praktik tersebut berhasil ditekan. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi investor pasar modal.

"Ini berita positif untuk perusahaan yang di bursa. Profitnya akan gelembung. Jadi kalau saya bilang it's time to buy, siap-siap serok aja," katanya.

Pernyataan itu menyusul langkah pemerintah menunjuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia, termasuk sawit dan batu bara.

[Gambas:Youtube]

Pada Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5) pagi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

Ia menilai penerimaan negara dari sektor SDA selama ini masih tertinggal dibanding negara lain karena lemahnya pengelolaan ekspor komoditas strategis.

"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," katanya.

Dalam tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas strategis yang wajib melalui DSI, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloys). Skema tersebut nantinya akan diperluas ke seluruh komoditas SDA strategis secara bertahap.

Pemerintah juga menyiapkan dua tahapan implementasi kebijakan tersebut. Pada tahap pertama, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir dengan pembeli di luar negeri. Namun, seluruh dokumentasi ekspor akan diproses melalui DSI.

Skema awal akan berlaku selama tiga bulan sebelum dievaluasi pemerintah. Setelah masa transisi berakhir, seluruh proses ekspor komoditas strategis mulai dari kontrak, pengiriman barang, hingga pembayaran akan dilakukan sepenuhnya oleh DSI sebagai eksportir tunggal pemerintah.

Pemerintah menargetkan skema penuh tersebut berlaku pada 1 September 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membentuk badan tunggal urusan ekspor komoditas strategis lewat lembaga bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Kebijakan tersebut direspons oleh Indonesia Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti mengatakan, wacana pemerintah untuk memperkuat pengendalian ekspor komoditas tambang melalui pembentukan satu badan khusus negara perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, dan terpenting keberlanjutan sektor pertambangan.

Sari menyebut, IMA pada dasarnya mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Akan tetapi, IMA berharap kebijakan yang dibuat tetap menarik untuk industri tambang. Dia juga menyatakan, banyak industri tambang yang sejak awal investasi sudah memiliki kontrak jangka panjang dan sudah dikaji keekonomiannya dalam rentang waktu yang panjang.

“IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sari melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Sari menyampaikan, industri pertambangan pada prinsipnya siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola sektor minerba. Implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang (long-term sales agreement) yang telah disepakati. Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta daya saing Indonesia di industri pertambangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan regulasi baru yang berpotensi mengubah tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Regulasi tersebut bakal diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan baru ini nantinya disebut-sebut akan mengatur ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam diwajibkan melalui satu pintu yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam draf beleid yang beredar terkait dengan pembentukan lembaga baru, pemerintah menilai pengaturan ekspor diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, ketahanan ekonomi nasional, hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Aturan tersebut juga membuka jalan bagi pemerintah untuk menunjuk BUMN tertentu sebagai pelaksana ekspor komoditas strategis nasional. Dalam beleid itu, entitas tersebut disebut sebagai 'BUMN Ekspor'.

Komoditas yang masuk dalam tata kelola ekspor di antaranya batu bara dan kelapa sawit. Pemerintah juga membuka peluang penambahan komoditas strategis lain melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Kemenko Perekonomian atau kementerian terkait pangan.

Poin paling krusial dalam rancangan aturan tersebut tercantum pada Pasal 3. Dalam beleid itu ditegaskan bahwa komoditas sumber daya alam strategis 'hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor'.

Artinya, pemerintah berpotensi mengakhiri mekanisme ekspor langsung oleh perusahaan swasta untuk sejumlah komoditas strategis tertentu, dan menggantinya melalui skema ekspor terpusat melalui BUMN.

Meski demikian, draf beleid belum menjelaskan secara terperinci BUMN mana yang akan ditunjuk sebagai eksportir utama maupun skema bisnis yang akan diterapkan terhadap pelaku usaha eksisting.

Pemerintah juga menyiapkan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN Ekspor sampai pengalihan penuh diterapkan. Setelah tenggat tersebut, ekspor hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor.

Selain pengendalian ekspor, pemerintah membuka ruang penerapan 'mekanisme lain' sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, detail pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga terkait.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Akan tetapi, beleid tersebut hingga saat ini belum muncul di laman resmi JDIH Setneg.

Kebijakan teranyar pemerintah terkait dengan tata kelola ekspor ini diumumkan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA nasional di tengah tantangan geopolitik dan kebutuhan memperkuat penerimaan negara.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai bank ekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bank ekspor tunggal,” katanya.

Prabowo menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan itu adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari pengelolaan serta penjualan SDA Indonesia.

“Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi membentuk badan tunggal urusan ekspor lewat lembaga bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan adanya badan khusus ekspor dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun 2025—2026 yang digelar di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Namun, saat itu ia belum mengungkapkan nama lembaganya.

“Penerbitan PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA kita. Penjualan semua hasil SDA kita, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, dengan adanya badan pengekspor tunggal tersebut, setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan ekspor.

“Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atau underinvoicing, praktik pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” terangnya.

Prabowo meyakini keputusan tersebut bakal mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA. Ia menyebut, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan penerimaan Indonesia bisa menyerupai penerimaan sejumlah negara lain seperti Meksiko, Filipina, dan beberapa negara tetangga.

“Kita tidak mau penerimaan negara kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa sendiri,” tegasnya.

“Kita harus percaya bahwa semua SDA Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci SDA kita yang dijual ke luar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” lanjutnya.

Usulan Nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

Dalam konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nama lembaga badan ekspor tersebut, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.

“Pengaturan ekspor komoditas SDA strategis dilakukan pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan. Menteri Investasi atau Danantara (Rosan P. Roeslani) sudah menentukan namanya PT Danantara Sumberdaya Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pembentukan badan tersebut sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Dengan adanya badan tersebut, diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan negara dan disinyalir mampu menghasilkan 150 miliar dolar AS per tahun atau setara Rp 2.653 triliun (asumsi kurs Rp 17.692 per dolar AS).

Airlangga menekankan, tujuan utamanya adalah mendorong pembangunan, khususnya investasi dan hilirisasi SDA, meningkatkan investasi dan kemampuan ekspor, serta mendukung stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Ia menyampaikan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mengelola ekspor tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Pada tahap awal, eksportir harus mengalihkan transaksinya ke BUMN, kemudian BUMN melakukan transaksi dan kontrak dengan seluruh buyer di luar negeri.

“Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2026,” ungkapnya.

Tahap pertama akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Juni—Agustus 2026. Nantinya akan dilakukan evaluasi sebagai masa transisi. Kemudian, tahap kedua akan dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap tersebut, transaksi dan kontrak dengan buyer di luar negeri sepenuhnya dilakukan oleh BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani menuturkan, tahapan transisi dilakukan karena PT Danantara Sumberdaya Indonesia masih sangat baru.

“Ini hal yang baru, akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami beri jangka waktu tiga bulan, kemudian dievaluasi sampai akhir tahun, jadi enam bulan,” ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar mengungkapkan tengah menunggu rincian kebijakan baru pemerintah terkait ekspor komoditas strategis melalui mekanisme satu pintu lewat Danantara. Saham-saham terkait komoditas pun terpantau mendingin siang ini.

Head of Investment Information Mirae Asset Martha Christina menilai wacana pembentukan badan ekspor komoditas muncul seiring dengan kebutuhan pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara dalam waktu cepat.

Menurut dia, pemerintah kemungkinan melihat sektor komoditas seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara sebagai sumber penerimaan strategis yang dapat dioptimalkan melalui pembentukan badan ekspor.

“Negara butuh duit cepat, mungkin wacana badan ekspor ini untuk memperbesar pundi-pundi penerimaan negara. Tetapi kami masih belum melihat detailnya,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Martha mengatakan pasar saat ini masih menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah. Dia menilai kebijakan tersebut harus disertai perencanaan matang agar implementasinya tidak menimbulkan hambatan di lapangan.

“Ini uang besar. CPO dan batu bara merupakan sektor krusial, sehingga kalau perencanaannya tidak matang, eksekusinya bisa sulit,” katanya.

Dia menambahkan sentimen pasar terhadap wacana tersebut saat ini cenderung negatif karena pelaku usaha membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian bisnis.

Menurut Martha, kepastian hukum dan regulasi menjadi faktor utama yang dibutuhkan investor maupun pengusaha, terutama di tengah upaya Indonesia menarik investasi masuk.

“Bagi pengusaha, untung atau rugi biasanya masih bisa diatasi selama aturannya pasti. Kepastian itu nomor satu,” tuturnya.

Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 11.50 WIB, sejumlah saham komoditas mengalami tekanan. Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) terkoreksi 6% ke level Rp2.190. Kemudian saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) melemah 2,18% ke posisi Rp11.200.

Tekanan juga terjadi pada saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) yang turun 0,31% ke level Rp1.585

Namun, tidak seluruh saham sektor komoditas bergerak di zona merah. Saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) masih mampu menguat 0,11% ke posisi Rp23.250. Adapun saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) melonjak 6,79% ke level Rp2.830.

Pergerakan saham tersebut terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Prabowo menyebut, tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi (fero alloy), yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Penerbitan PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, fero alloys kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya pada rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian KEM PPKF 2027, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara. Kita berharap penerimaan kita bisa seperti Meksiko dan Filipina," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan pemerintah mewajibkan ekspor sejumlah komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.

Ia mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, pencatatan nilai ekspor lebih kecil dari nilai yang sebenarnya (underinvoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Pada tahap awal, komoditas yang wajib melalui BUMN antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferro alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Pernyataan tersebut merujuk pada setiap hasil penjualan ekspor, nantinya diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini merupakan amanat dari pasal 33 ayat 3 di mana negara wajib mengontrol dan menguasai sektor penting, dan untuk pengaturan terkait pengelolaan ekspor komunitas SDA strategis.

"Pengaturan pengelolaan ekspor komunitas SDA strategis ini sudah sangat mendesak," jelas Airlangga.

Adapun beberapa pertimbangannya yakni, ekspor komoditas SDA berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total ekspor nasional. Di mana tiga komoditas penopang aktivitas ekspor tersebut yakni batu bara 8,65 persen, CPO 8,63 persen dan ferro alloy 5,82 persen. 

Faktor lainnya, komoditas SDA di sektor pertambangan tersebut ekstraktif atas kekayaan bumi dan memiliki dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah. Sementara itu, terjadi praktik perbedaan pencatatan ekspor-impor antara kedua mitra dagang, di mana catatan Indonesia dengan negara yang menerima produk RI.

"Tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar dan validitas serta akurasi data ekspor dan impor," ungkap Airlangga. 

Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang menjadi eksportir tunggal komoditas strategis. Perusahaan pelat merah ini akan bertugas mengontrol dan melakukan pengawasan terkait ekspor tersebut.

Kehadiran badan usaha ekspor ini diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi ekspor dan devisa terkait ekspor komoditas strategis. Hal itu sekaligus mendorong dan untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan. 

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing (manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan ekspor-impor) dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, kemudian dengan perdagangan devisa yang lebih besar," bebernya.

Ia menambahkan, kehadiran DSI juga akan menguatkan posisi tawar Indonesia terhadap buyer di luar negeri. Harapannya, perusahaan pelat merah ini mampu menciptakan stabilitas harga dan meningkatkan pangsa pasar ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menjadi platform satu pintu proses ekspor sumber daya alam (SDA). Mulai Juni 2026, dokumentasi ekspor sudah dilakukan melalui perusahaan pelat merah baru tersebut.

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat Presiden Prabowo Subianto guna mendorong transparansi transaksi perdagangan, khususnya ekspor SDA. Nantinya, transaksi ekspor ini akan dilakukan melalui satu pintu BUMN baru tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan mekanisme baru ini guna meningkatkan pengawasan ekspor maupun devisa hasil ekspor (DHE) komoditas strategis. Harapannya, mekanismen anyar ini bisa membangun validitas dan integritas data perdagangan.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," ujarnya pada konferensi pers di DPR usai penyampaikan KEM & PPKM 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah berharap agar peningkatan kontrol ekspor ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor serta kelancaran pengiriman barang.

"Pengaturannya meliputi pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumberdaya Indonesia," jelasnya.

Kemudian, komoditas yang menjadi sasaran pertama mekanisme baru ini adalah CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Pada tahap transisi, Airlangga menyebut bahwa transaksi ekspor masih akan dilakukan antara perusahaan dan buyer. Namun, dokumentasi akan mulai dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Juni 2026.

Mekanisme transisi ini ditargetkan berlangsung sekitar 3 bulan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi dan diharapkan mulai 1 September seluruh proses ekspor baik dokumentasi maupun transaksi dilakukan melalui perusahaan bentukan Danantara ini.

"Tahap berikutnya ekspor komoditas strategis dilakukan oleh BUMN ekspor. Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia, ini direncanakan per 1 September 2026," terang Airlangga.

Adapun, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa tujuan pembentukan badan baru ini adalah meningkatkan transparansi transaksi. Sebab, sebagaimana keprihatinan presiden, diduga masih marak praktik transfer pricing hingga underinvoicing dalam praktik perdagangan luar negeri Indonesia.

"Semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu secara komprehensif kepada kami. Kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar, yang sesuai dengan indeks pasar di dunia," paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana pemerintah membentuk badan khusus pengontrol ekspor perlu dikaji secara mendalam sebelum direalisasikan. Menurut Faisal, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan urgensi pembentukan lembaga tersebut serta merancang model kelembagaan yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor perdagangan.

"Semestinya pemerintah perlu mengkaji terlebih dahulu terhadap feasibility daripada badan ini dan desain yang tepat seperti apa. Kalau kemudian sudah feasible kemudian desain yang tepat seperti apa. Memang ada beberapa kasus under invoicing yang dilakukan tapi pertanyaannya adalah apakah bisa diselesaikan dengan membentuk badan,” ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Faisal menjelaskan sejumlah negara memang memiliki badan pengontrol ekspor untuk komoditas tertentu. Faisal mencontohkan Ghana yang memiliki Ghana Cocoa Board untuk mengontrol ekspor kakao, Australia dengan Australian Wheat Board untuk ekspor gandum, hingga Cina yang mempunyai state trading enterprises untuk mengontrol ekspor komoditas grains dan chemicals. Menurut dia, praktik serupa juga diterapkan di Chile dan India dengan fokus pada komoditas strategis masing-masing negara.

"Jadi memang ada contohnya di negara-negara yang lain dan dia targeted pada komoditas-komoditas tertentu. Tapi tentu saja perlu dipelajari kelayakannya bagi Indonesia dan juga komoditas-komoditas apa saja," ungkap dia.

Meski demikian, Faisal mengingatkan tantangan terbesar dalam pembentukan badan khusus ekspor adalah aspek tata kelola atau governance. Faisal mengatakan pembentukan lembaga baru memang diharapkan dapat mengurangi praktik under invoicing, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan inefisiensi serta mengurangi daya saing ekspor apabila tata kelolanya tidak dijalankan secara baik dan transparan.

"Yang paling menjadi kritik tentu saja adalah masalah governance. Tata kelola daripada badan yang bersangkutan karena dengan dibentuknya badan harapannya memang mengurangi praktik-praktik under invoicing tapi jangan lupa juga dengan dibentuknya badan juga memberikan peluang juga terjadinya inefficiency dan mengurangi competitiveness,” ungkap Faisal.

Faisal juga menyoroti potensi munculnya praktik rent seeking dan korupsi apabila pengawasan terhadap lembaga tersebut tidak dilakukan secara ketat. Menurutnya, risiko tersebut justru bisa menjadi ancaman baru bagi sektor ekspor nasional.

“Apalagi kalau tata kelolanya tidak baik justru bisa menimbulkan praktik-praktik rent seeking dan juga korupsi yang itu harus sebetulnya justru merupakan satu bahaya bagi ekspor energi kita,” ucap diaa.

Faisal menegaskan tanpa governance yang kuat dan sistem kontrol yang ketat, pembentukan badan pengontrol ekspor dikhawatirkan tidak memperbaiki situasi.

"Jadi tanpa adanya governance yang sangat baik dan sangat ketat dari sisi kontrolnya ini saya pikir dikhawatirkan bukan malah memperbaiki keadaan tapi menimbulkan masalah baru yang bisa jadi masalah yang tidak lebih kecil bahkan justru bisa jadi lebih besar masalahnya,” katanya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim pembentukan badan ekspor mampu mencegah kebocoran negara USD150 miliar atau setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per USD).

Kebijakan ini nantinya akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak," kata Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Melalui mekanisme baru ini, Prabowo menekankan bahwa tata niaga penjualan seluruh hasil kekayaan alam RI ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas ke masing-masing korporasi swasta.

Aktivitas ekspor komoditas utama, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga produk hilirisasi seperti ferroalloy, wajib melalui satu pintu.

Pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk mengelola skema tersebut. Teknisnya, para pelaku usaha atau perusahaan pengelola kegiatan tambang dan perkebunan harus menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada BUMN yang ditunjuk, sebelum komoditas itu dijual ke pembeli global.

"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," kata Prabowo.

Prabowo meyakini strategi integrasi satu pintu ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menyikat habis berbagai modus kecurangan bisnis global.
Berdasarkan data evaluasi pemerintah, praktik culas selama 22 tahun terakhir telah membuat kekayaan riil Indonesia menguap dan lari ke luar negeri dengan estimasi kerugian mencapai USD343 miliar atau setara Rp6.069,04 triliun.

Pemberlakuan eksportir tunggal ditargetkan mampu memblokir celah manipulasi perdagangan internasional yang kerap dimainkan oknum eksportir nakal, seperti tindakan under invoicing (pencatatan nilai faktur lebih rendah), under accounting, pembukuan berlapis lewat transfer pricing, hingga penyembunyian Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank jangkar luar negeri.

"Saudara-saudara, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," tutur Presiden.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia mesti bisa meniru negara-negara seperti Arab Saudi hingga Malaysia dalam tata kelola ekspor. Tujuannya agar pengelolaan sumber daya alam tidak mengalami kebocoran.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya itu, Prabowo sekaligus mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Prabowo menegaskan bahwa aturan baru itu menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA nasional sekaligus memperketat pengawasan terhadap arus perdagangan komoditas unggulan Indonesia.

Prabowo pun menjelaskan bahwa kebijakan tata kelola ekspor yang baik telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasi kekayaan sumber daya alamnya.

"Kita harus liat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam," kata Prabowo.

Menurutnya, negara-negara tersebut telah mampu mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat mereka sendiri.

"Karena itu saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia bukan kebijakan yang aneh-aneh, ini praktik yang sudah diterapkan negara," katanya.

Menurut Prabowo, kebijakan baru terkait tata kelola ekspor itu akan mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas utama dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Adapun komoditas yang masuk dalam skema baru tersebut antara lain minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, hingga paduan besi. Nantinya, seluruh transaksi ekspor komoditas tersebut akan difasilitasi melalui BUMN yang mendapat mandat dari pemerintah.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” katanya.

Prabowo menjelaskan, hasil penjualan ekspor tetap akan diteruskan kepada para pelaku usaha atau pengelola kegiatan usaha terkait. Pemerintah, kata dia, hanya menempatkan BUMN sebagai fasilitas pemasaran atau marketing facility guna memastikan pengawasan lebih optimal.

“Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujarnya.

Kepala Negara menilai langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas nasional sekaligus memperkuat monitoring terhadap penerimaan negara dari sektor SDA.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring,” tutur Prabowo.