BANJIR bandang di Provinsi Aceh mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan dan jembatan. Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mencatat sebanyak 16 jembatan putus, 362 titik longsor, dan 37 titik banjir terjadi di ruas jalan nasional. Seluruh ruas tersebut kini telah ditangani dan kembali fungsional.

Saat ini Kementerian PU tengah menyiapkan penanganan permanen secara bertahap terhadap tujuh jembatan dan 28 titik longsor di ruas jalan nasional yang terdampak. Penanganan longsor tersebar di sejumlah ruas, antara lain 18 titik di ruas Bireuen–Batas Kota Bireuen/Bener Meriah, dua titik di ruas Simpang Uning–Batas Kota Takengon–Uwaq, serta beberapa titik lainnya di ruas Aceh Tengah–Gayo Lues, Gayo Lues–Kutacane, Genting Gerbang–Nagan Raya, dan Pameu–Genting Gerbang.

Dari tujuh jembatan yang akan ditangani, enam jembatan telah difungsionalkan melalui penanganan darurat, termasuk pemasangan Jembatan Bailey. Konstruksi permanen ditargetkan mulai paling lambat akhir Januari 2026. Sementara itu, satu jembatan lainnya, yakni Jembatan Pantai Dona, telah memasuki tahap penanganan permanen yang diawali dengan pembongkaran jembatan eksisting.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pemerintah memprioritaskan keterjagaan akses logistik agar kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak terhambat.

“Dalam 50 hari pertama, fokus kami memastikan tidak ada kabupaten dan kota yang terisolasi. Memang masih ada beberapa desa dan kecamatan dengan akses terbatas, dan itu menjadi sasaran penanganan lanjutan. Tim di lapangan terus bekerja bersama TNI dan Polri,” kata Dody dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 19 Januari 2026.

Ia menambahkan, penanganan jembatan menjadi tantangan terbesar pascabencana. Namun, untuk percepatan, Kementerian PU membangun jembatan perintis agar akses awal segera terbuka.

Salah satu jembatan yang telah kembali berfungsi adalah Jembatan Krueng Tingkeum di ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara. Jembatan ini kembali fungsional sejak 27 Desember 2025 melalui pemasangan Jembatan Bailey berkapasitas 30 ton. Penanganan permanen berupa duplikasi jembatan dijadwalkan dimulai dengan pemancangan pertama pada 20 Januari 2026.

Jembatan Krueng Meureudu di ruas Banda Aceh–Meureudu juga telah kembali fungsional untuk semua jenis kendaraan. Penanganan permanen akan difokuskan pada rehabilitasi jembatan eksisting serta perbaikan daerah aliran sungai (DAS) guna mengurangi risiko kerusakan berulang.

Sementara itu, Jembatan Teupin Mane di ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Bener Meriah telah terhubung sejak 18 Desember 2025 melalui Jembatan Bailey. Ke depan, jembatan tersebut akan diganti dengan jembatan rangka permanen disertai penanganan longsoran jalan.

Penanganan permanen juga akan dilakukan pada Jembatan Krueng Beutong di ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya–Jeuram, Jembatan Lawe Mengkudu I di ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kutacane, serta Jembatan Krueng Pelang di ruas Geumpang–Genting Gerbang–Simpang Uning. Seluruh jembatan tersebut saat ini telah difungsionalkan melalui penanganan darurat.

"Adapun Jembatan Pantai Dona di ruas Simpang Semadam–Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan jembatan non-nasional yang telah mulai ditangani secara permanen sesuai arahan Presiden," kata Dody Hanggodo.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.

Pada tahap II, Dody mengatakan Sekolah Rakyat dirancang akan menampung 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar. Rinciannya terdiri atas 1.872 rombongan SD, 936 rombongan SMP, dan 936 rombongan SMA.

Setiap lokasi memiliki kapasitas 1.080 siswa. Jumlah ini terdiri dari 540 siswa SD, 270 siswa SMP, dan 270 siswa SMA. "Dalam satu lokasi tersedia 36 rombongan belajar," kata Dody.

Dody menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di berbagai wilayah. Pulau Sumatera ada 26 lokasi dan Jawa 40 lokasi. Kalimantan tersebar di 12 lokasi dan di Sulawesi ada 16 lokasi.

Adapun di Kepulauan Maluku menerima empat lokasi dan Papua tiga lokasi. Bali serta Nusa Tenggara masing-masing satu lokasi. Seluruh sekolah dibangun di atas lahan 5 hingga 10 hektare yang disediakan pemerintah daerah.

Dody Hanggodo mengatakan setiap Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep boarding school. Fasilitasnya meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, dan pusat pembelajaran digital.

Sekolah juga dilengkapi kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan, sarana olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta asrama siswa dan asrama guru. Area hijau dan lansekap disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Adapun tahap II melanjutkan Sekolah Rakyat tahap I yang sudah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tahap II selesai secara bertahap untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Hingga 31 Desember 2025, kata Dody, perkembangan fisik pembangunan tahap II telah mencapai 3,98 persen. Pekerjaan mencakup tahap awal konstruksi dan penyiapan infrastruktur dasar.

Kementerian PU juga memastikan seluruh proyek memenuhi kriteria kesiapan. Persyaratan itu mencakup sertifikat lahan, surat bebas sengketa, dokumen PKKPR, dokumen lingkungan, analisis lalu lintas, dan Persetujuan Bangunan Gedung. "Langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan," kata Dody.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) kembali memperpanjang pembukaan fungsional jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum. Kebijakan ini diambil untuk mendukung distribusi bantuan dan mobilitas kendaraan tanggap darurat di wilayah Aceh yang terdampak banjir Sumatera.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akses logistik menjadi prioritas utama pemerintah. “Yang paling utama bagi kami adalah menjaga jalur logistik tetap terbuka. Akses masuk untuk bahan kebutuhan masyarakat dan kegiatan industri tidak boleh terputus," kata Dody melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.

Pembukaan fungsional ruas Tol Sigli-Banda Aceh diperpanjang hingga 22 Januari 2026. Waktu operasional juga diperluas dari sebelumnya pukul 08.00–18.00 WIB menjadi 24 jam setiap hari.

Selama masa pembukaan, Kementerian PU bersama PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan karena ruas tol masih dalam tahap konstruksi.

Dody mengatakan sejumlah kelengkapan keselamatan telah dipasang. Fasilitas itu meliputi rambu tambahan, petugas siaga, dan patroli di sepanjang ruas tol. Penguatan pengawasan juga dilakukan di titik rawan.

Dody meminta pengguna jalan tol lebih waspada di beberapa lokasi. Sebab, beberapa titik masih mengalami penyempitan lajur lambat akibat potensi longsoran. "Area tersebut telah dilengkapi rambu tambahan dan dijaga petugas," kata dia.

Pada masa pembukaan fungsional ini, Dody Hanggodo mengatakan tol dibuka dua arah. Ruas ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I serta angkutan logistik yang membawa bantuan dan kebutuhan darurat.

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas, ia mengatakan, diterapkan sistem filtrasi di Interchange Seulimeum Jalur B arah Seulimeum–Padang Tiji dan di akses masuk Padang Tiji. Pengguna tetap wajib melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (Kementerian PU) terus melanjutkan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui langkah tanggap darurat, sekaligus mendorong masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya bergerak cepat sejak awal kejadian dengan mengerahkan sumber daya dan peralatan ke wilayah terdampak. “Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses kebutuhan dasar,” kata Dody Hanggodo melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Januari 2026.

Berdasarkan data hingga 7 Januari 2026, Kementerian PU mencatat terdapat 1.459 titik terdampak di tiga provinsi. Rinciannya, 523 titik di Aceh, 306 titik di Sumatera Utara, dan 630 titik di Sumatera Barat.

Dampak bencana meliputi banjir, longsor, tanggul jebol, kerusakan jalan dan jembatan, serta gangguan layanan air bersih. Untuk mendukung penanganan tanggap darurat, Kementerian PU mengerahkan 1.712 unit alat berat dan 1.328 personel, dengan dukungan TNI dan masyarakat setempat.

Selain itu, kementerian menyalurkan 470 unit sarana dan prasarana pendukung serta 6.232 unit bahan dan material guna mempercepat pembersihan lokasi, normalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur.

Di sektor Bina Marga, konektivitas antarwilayah melalui jalan nasional sudah tersambung. Namun, perbaikan masih berlanjut melalui rekayasa lalu lintas dan penanganan permanen seperti pemasangan bor pile dan dinding penahan tanah.

Dody Hanggodo merinci, tercatat 1.961 ruas jalan terdampak, dengan 1.410 ruas sudah fungsional dan 551 ruas masih dalam perbaikan. Selain itu, sebanyak 743 jembatan daerah terdampak, dengan 120 unit telah fungsional dan 623 unit masih memerlukan perbaikan. Untuk kebutuhan darurat, dibutuhkan sekitar 270 Jembatan Bailey dan 205 jembatan Armco.

Pada sektor Sumber Daya Air, dari 36 daerah irigasi (DI) nasional seluas 254.946 hektare, sebanyak 21 DI terdampak dengan luas layanan sekitar 127.688 hektare. Sebanyak 24 bendung juga terdampak, dengan 13 bendung saat ini dalam penanganan.

"Upaya dilakukan melalui pembersihan tanggul bendung, normalisasi aliran, serta optimalisasi lahan irigasi yang tidak terdampak, termasuk penanganan sawah yang mengalami sedimentasi," katanya.

Dody Hanggodo melanjutkanm, Kementerian PU juga mendukung pemenuhan air bersih melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Saat ini, penyediaan suplai air baku dilakukan di 24 lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari 10 alat bor yang disiapkan, delapan telah digunakan untuk pengeboran, empat sedang dipersiapkan, dan satu unit sudah terpasang lengkap dengan pompa, rumah pompa, dan hidran umum dengan debit air 2 liter per detik.

Di sektor Cipta Karya, kata Dody Hanggodo, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar permukiman, seperti sistem penyediaan air minum, drainase lingkungan, sanitasi, serta dukungan hunian sementara. Sebanyak 470 sarana dan prasarana telah disalurkan di tiga provinsi terdampak, dengan 451 unit telah terpasang dan 19 unit masih dalam proses mobilisasi.

Sementara itu, pada sektor Prasarana Strategis, hingga 6 Januari 2026 Kementerian PU membangun satu lokasi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 84 unit dengan progres 80,14 persen. Huntara tersebut dibangun menggunakan struktur modular baja sistem MOLI tanpa alat berat, serta dilengkapi sumber air dari sumur bor dan pasokan listrik dari PLN serta genset.

Selain Aceh Tamiang, Kementerian PU juga melakukan survei lokasi huntara di empat kabupaten lain, yakni Kabupaten Bener Meriah sebanyak 480 unit, Pidie Jaya 211 unit, Aceh Utara 400 unit, dan Tapanuli Selatan 431 unit. Total huntara yang direncanakan dibangun mencapai 1.606 unit.

Dody Hanggodo menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk melanjutkan penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Koordinasi ini sekaligus dibarengi dengan memperkuat mitigasi guna meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang," kata Dody Hanggodo.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembersihan lumpur sisa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Progres pembersihan pada fasilitas umum telah mencapai sekitar 60 persen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, pembersihan dilakukan di 52 fasilitas umum yang mencakup sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintahan, rumah ibadah, pasar, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan fasilitas umum menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat segera kembali normal. “Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi sulit. Selain pembersihan fasilitas umum, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara dan infrastruktur dasar sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh,” kata Dody melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Januari 2026.

Ia mengatakan pembersihan difokuskan pada lumpur sisa banjir bandang dengan ketebalan antara 10 hingga 100 sentimeter yang menutupi bangunan dan halaman fasilitas umum. Dari total area terdampak seluas 372.890 meter persegi, pembersihan telah menjangkau sekitar 229.757 meter persegi atau lebih dari 60 persen.

Secara rinci, lokasi yang ditangani meliputi 19 kantor pemerintahan, 16 fasilitas keagamaan dan pendidikan keagamaan, 8 fasilitas pendidikan formal, 2 fasilitas kesehatan, 1 pasar, 1 fasilitas olahraga, serta 4 fasilitas umum lainnya, termasuk satu lokasi hunian sementara.

Sejumlah fasilitas strategis seperti Terminal Tipe B Kuala Simpang, Pendopo Bupati, Polres Aceh Tamiang, RSUD Aceh Tamiang, dan Pasar Kuala Simpang mulai kembali berfungsi.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU mengerahkan tenaga kerja secara bertahap hingga mencapai 1.064 orang per 2 Januari 2026. Penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan luas area terdampak, dengan prioritas pada fasilitas pelayanan publik.

Kementerian PU juga mengoperasikan berbagai alat berat, antara lain excavator PC 150–200, excavator PC 50–75, dump truck, loader, dan water tank. Puluhan unit alat berat dari PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan dikerahkan untuk mengangkut lumpur dalam volume besar di seluruh lokasi terdampak.

Kementerian PU memastikan pemantauan progres dilakukan setiap hari dan akan menambah tenaga maupun alat berat bila diperlukan. "Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memulihkan fungsi infrastruktur dasar di Kabupaten Aceh Tamiang," kata Dody.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan pascabanjir Sumatera dengan mengerahkan ribuan alat berat. Hingga Ahad, 4 Januari 2025, total alat berat yang dikerahkan mencapai 1.709 unit.

Jumlah ini bertambah 39 unit dari sebelumnya 1.670 unit setelah adanya dukungan tambahan dari BUMN karya. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan seluruh sumber daya terus digerakkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.

Upaya tersebut difokuskan pada perbaikan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. “Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi,” kata Dody melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Januari 2026.

Penambahan alat berat diarahkan untuk mempercepat penanganan darurat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan material longsoran, pembukaan kembali akses jalan, serta dukungan distribusi logistik di sejumlah daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, Kementerian PU menambah 13 unit excavator, 1 backhoe loader, 4 wheel loader, dan 5 dump truck. Alat berat tersebut ditempatkan di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, dukungan diperkuat dengan 15 excavator, 1 backhoe loader, 1 wheel loader, 2 dump truck, 1 bulldozer, serta 1 unit kendaraan pikap. Peralatan ini digunakan untuk mendukung penanganan infrastruktur, termasuk pada ruas jalan Tarutung-Sibolga.

Di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan lapangan. Sebanyak 6 unit excavator ditarik dan digantikan dengan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga menyiagakan infrastruktur darurat berupa Jembatan Bailey. Saat ini tersedia 16 unit Jembatan Bailey, dengan 14 unit disebar di wilayah Aceh dari sebelumnya 11 unit. Di Sumatera Utara, dua unit Jembatan Bailey disiapkan sesuai kebutuhan lapangan.

Adapun di Sumatera Barat, tidak ada Jembatan Bailey yang terpasang. Seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring dengan pulihnya akses transportasi di wilayah tersebut.

Menteri PU menegaskan akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas antardaerah, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum menambah 39 alat berat dari BUMN karya untuk penanganan bencana di tiga wilayah terdampak banjir Sumatera. “Total alat berat yang telah dimobilisasi sebanyak 1.709 unit,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Januari 2025.

Adapun jumlah tambahan alat berat tersebut merupakan data hingga Ahad, 4 Januari 2025 pukul 20.00 WIB. Penambahan alat berat tersebut, kata Dody, difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, dan mendukung distribusi logistik di wilayah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari jumlah 39 unit itu, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan tambahan alat berat di Aceh terdiri dari di 13 unit excavator, satu unit backhoe loader, empat unit wheel loader, dan lima unit dump truck. Alat berat itu ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, penambahan alat berat berupa 15 unit excavator, satu unit backhoe loader, satu unit wheel loader, dua unit dump truck, satu unit bulldozer, dan satu unit pickup untuk penanganan pada ruas Tarutung–Sibolga.

Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum mengurangi enam unit excavator di Sumatera Barat karena menyesuaikan kebutuhan lapangan. Adapun penambahan alat berat di Sumatera Barat berupa satu unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga menambah jembatan bailey. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan saat ini terdapat sebanyak 16 unit jembatan bailey yang disiagakan. Sebanyak 14 unit di antaranya tersebar di Aceh, sedangkan dua unit lainnya berada di Sumatera Utara.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan tidak ada jembatan bailey yang terpasang di Sumatera Barat, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) akan membangun 47 sumur bor air baku di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana banjir bandang. Pembangunan difokuskan pada lokasi ibadah, fasilitas pendidikan, hunian sementara, pasar, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penyediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak bencana. Menurut dia, pemulihan tidak hanya menyangkut perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman dan kenyamanan warga.

“Masjid, sekolah, dan pesantren adalah ruang hidup masyarakat. Ketika air bersih tersedia di sana, warga bisa beribadah dengan tenang, anak-anak bisa belajar dengan layak, dan risiko penyakit dapat dicegah,” kata Dody dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 3 Januari 2026.

Pekerjaan pengeboran sumur air tanah telah dimulai sejak 28 Desember 2025. Hingga kini, satu titik sumur bor telah berfungsi, yakni di Masjid Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed. Di lokasi tersebut juga disiapkan fasilitas pendukung berupa rumah pompa dan fasilitas Mandi Cuci Kakus.

Sejumlah titik lain telah memasuki tahap pengeboran. Di Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi yang menjadi sasaran antara lain puskesmas di Karang Baru, Tamiang Hulu, Sekerak, Bandar Pusaka, Kuala Simpang, Rantau, dan Bendahara. Pengeboran juga dilakukan di Polindes dan Pasar Manyak Payed, sejumlah masjid, kantor kecamatan, hunian sementara DPRK Aceh Tamiang, pesantren, taman kanak-kanak, serta meunasah.

Selain Aceh Tamiang, Dody mengatakan pengeboran sumur air bersih juga dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya dan Bener Meriah. Di Pidie Jaya, lokasi meliputi kompleks perkantoran dan beberapa meunasah. Sementara di Bener Meriah, pengeboran dilakukan di kawasan hunian sementara Blang Rakal dan Tunyang.

Kedalaman sumur bor bervariasi antara 60 hingga 82 meter. Penentuan kedalaman disesuaikan dengan hasil survei geolistrik untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan sumber air.

Dody menyebut lokasi pengeboran dipilih agar air bersih dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat sekitar, terutama pada masa darurat dan pemulihan. Pelaksanaan pengeboran dilakukan dengan pendekatan berbasis data hidrogeologi dan mitigasi risiko bencana.

Secara keseluruhan, Kementerian PU merencanakan pembangunan 47 titik sumur bor air baku di 12 kecamatan dan 30 lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Rencana tersebut mencakup 14 sumur bor dangkal dan 33 sumur bor dalam.

"Seluruh sumur dirancang sebagai cadangan air bersih jangka menengah bagi masyarakat," kata Dody.

Pembangunan sumur bor ini dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Program ini juga didukung penyediaan sarana lain seperti instalasi pengolahan air mobile, mobil tangki air, hidran umum, toilet darurat, dan toren air yang telah dioperasikan di wilayah Aceh Tamiang dan daerah lain yang terdampak bencana.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melaporkan ruas jalan nasional penghubung Gayo Lues - Aceh Tenggara kembali terputus akibat longsor. Longsor susulan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat, 2 Januari 2026.

Material longsoran menutup badan jalan di beberapa titik. Kondisi ini sempat mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang melintas di jalur penghubung antar kabupaten tersebut.

Menindaklanjuti kejadian itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh langsung melakukan penanganan darurat. Alat berat dan personel dikerahkan ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana. Menurut dia, jalan dan jembatan memiliki peran penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat.

“Konektivitas jalan dan jembatan adalah urat nadi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Karena itu, kami memastikan ruas jalan nasional di Aceh tetap tertangani dengan cepat,” kata Dody dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 3 Januari 2027.

Ia menargetkan ruas Jalan Gayo Lues - Aceh Tenggara dapat kembali normal paling lambat 7 Januari 2026 pukul 15.00 WIB. Penanganan di lapangan terus dipercepat agar aktivitas warga segera kembali berjalan.

BPJN Aceh sejak Jumat telah memobilisasi alat berat bersama mitra kerja. Sebanyak delapan unit ekskavator, dua unit dozer, dan empat unit loader dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Penanganan difokuskan pada titik dengan kerusakan terparah.

Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro mengatakan segmen Tetunpun sepanjang sekitar 200 meter telah berhasil difungsikan kembali pada Sabtu siang ini sekitar pukul 14.00 WIB. “Sementara di segmen Tangsaran sepanjang kurang lebih 300 meter masih terdapat runtuhan yang sedang ditangani,” ujar Heri.

Pada segmen Begade sepanjang sekitar 60 meter, jalan yang sempat tertutup total akibat longsoran batu besar sudah kembali fungsional. Saat ini petugas masih menangani sisa batuan menggunakan alat pemecah. Dua unit breaker tambahan sedang didatangkan dari Medan.

Selain fokus di ruas Gayo Lues - Aceh Tenggara, Kementerian PU juga mengintensifkan penanganan infrastruktur konektivitas di wilayah lain yang terdampak bencana di Aceh. Sebanyak 811 personel gabungan dikerahkan ke lapangan.

Personel tersebut berasal dari Kementerian PU, BUMN Karya, pemerintah daerah, dan TNI. Mereka bekerja secara bergantian untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan aman.

Kementerian PU juga menurunkan 145 unit alat berat di berbagai lokasi terdampak. Alat berat tersebut terdiri atas 67 ekskavator, 48 dump truck, 12 wheel loader, enam crane, serta 12 peralatan pendukung lainnya.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menyatakan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dibangun dengan bahan berkualitas tinggi. Pembangunan huntara ini ditujukan untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan warga tidak lagi bertahan di tenda pengungsian dengan keterbatasan fasilitas.

“Kami berkomitmen untuk men-support penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat,” kata Dody dikutip dari keternagan tertulis, Sabtu, 3 Desember 2025. Ia menambahkan, huntara juga akan dilengkapi sarana air bersih dan sanitasi.

Pembangunan huntara di Aceh Tamiang dilaksanakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bersama BUMN Karya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Progres pekerjaan dinilai cepat, mulai dari pondasi hingga pemasangan atap modular.

Deputi Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan mengapresiasi kualitas bangunan huntara tersebut. Ia menilai bahan yang digunakan tergolong premium dan layak huni. “Saya lihat bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat cepat,” ujar Budi.

Huntara di Aceh Tamiang direncanakan menampung sekitar 80 kepala keluarga. Kawasan ini terdiri atas tujuh blok bangunan modular hunian dan satu blok tambahan dengan kapasitas 12 kepala keluarga.

Setiap blok mampu menampung hingga 48 orang atau 12 kepala keluarga. Total daya tampung satu lokasi mencapai sekitar 336 orang. Seluruh kawasan huntara dilengkapi toilet komunal, instalasi listrik, pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi.

Secara teknis, huntara dibangun dengan sistem bangunan modular berstruktur rangka baja ringan. Metode ini dipilih agar bangunan kuat dan cepat diselesaikan. Pekerjaan konstruksi meliputi pondasi, pemasangan rangka, dinding, atap baja ringan, serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.

Kementerian PU menargetkan pembangunan huntara di Gampong Bundar rampung pada akhir Januari 2026.

Berdasarkan data Kementerian PU per 28 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat di tiga provinsi tersebut mencapai 47.149 unit. Dari total tersebut, sebanyak 29.542 unit ditangani melalui pembangunan hunian sementara, sementara 17.057 unit lainnya mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian.

Di Provinsi Aceh, jumlah rumah rusak berat tercatat sebanyak 38.169 unit. Pemerintah membangun 28.236 unit hunian sementara atau sekitar 74 persen dari total kerusakan. Sementara 9.996 unit lainnya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.

Di Sumatera Utara, dari total 6.322 unit rumah rusak berat, pembangunan hunian sementara mencakup 876 unit atau sekitar 14 persen. Dody mengatakan, sebanyak 4.833 unit lainnya memperoleh bantuan Dana Tunggu Hunian. Progres pembangunan terus didorong seiring kesiapan lahan dan logistik di lapangan.

Adapun di Sumatera Barat, tercatat 2.658 unit rumah rusak berat. Pemerintah merencanakan pembangunan 430 unit hunian sementara atau sekitar 16 persen, sementara 2.228 unit sisanya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.

BALAI Wilayah Sungai Sumatera V Padang berencana mengerahkan dua unit alat berat untuk menangani potensi longsor akibat banjir susulan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

“Rencananya satu unit akan datang pada 3 Januari 2026, satunya lagi 6 Januari 2026,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Naryo Widodo, dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut Naryo, potensi longsor susulan masih cukup tinggi, khususnya di kawasan Kelok 28 yang masih menyimpan banyak material longsoran.

Selain dua alat tersebut, Naryo mengatakan, sejumlah instansi mengerahkan alat berat di lokasi meliputi dua unit alat dari Polri, satu unit dari Balai Wilayah Sungai, dan satu unit wheel loader dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten.

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan telah memindahkan masyarakat terdampak di wilayah Kecamatan Tanjung Raya ke hunian sementara di Palembayan, Kabupaten Agam.

Selain itu, Kementerian PU menyatakan telah memobilisasi satu unit Mobile Treatment Unit (MTA) dan lima unit hidran umum sebagai fasilitas kebutuhan air bersih di lokasi pengungsian.

Hingga 30 Desember 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan telah mengerahkan ratusan alat berat. Ratusan alat berat yang disiagakan mencapai 341 unit yang terdiri dari 114 unit alat Kementerian Pekerjaan Umum dan 227 unit dari BUMN.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat pengungsi dampak banjir bandang di Muaro Pisang Pasar Maninjau, Nagari atau Desa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya bertambah menjadi 428 orang.

"Sebelumnya pengungsi hanya 314 orang dan kini bertambah menjadi 428 orang," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam Abdul Ghafur di Lubuk Basung, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengakui banjir bandang sudah beberapa kali terjadi melanda Pasar Maninjau akibat meluapnya Sungai Muaro Pisang.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menyatakan 12 jembatan di Provinsi Aceh kembali berfungsi dengan struktur darurat dalam upaya penanganan konektivitas usai banjir Sumatera. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana. Pasalnya, jalan dan jembatan mempunyai peran strategis sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Dalam kondisi bencana yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Dody mengutip Antara, Kamis, 1 Januari 2026.

Kementerian PU terus memperbaiki jembatan nasional yang sempat terputus akibat banjir bandang di Aceh. Dari 16 jembatan yang telah ditangani, sebanyak 12 jembatan sudah kembali fungsional pada lokasi eksisting meskipun masih menggunakan struktur darurat.

Percepatan penanganan dilakukan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di Aceh dengan berbagai metode tanggap darurat, mulai dari pemasangan Jembatan Bailey hingga pemanfaatan jalan alternatif. Pendekatan ini memungkinkan akses tetap fungsional sambil menunggu penanganan jembatan secara permanen. Dengan demikian konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat, serta distribusi logistik dapat berjalan.

Dua belas jembatan nasional yang sudah kembali berfungsi adalah Jembatan Kreung Tingkeum berlokasi di Kota Bireuen pada ruas Batas Bireuen-Aceh Utara (Lintas Timur). Jembatan Bailey sepanjang 63 meter telah dipasang pada lokasi bentang yang rusak dan fungsional sejak 27 Desember 2025 dengan jalur alternatif Awe Geutah yang telah lebih dahulu difungsikan pada 18 Desember 2025.

Kemudian Jembatan Alue Kulus berada di ruas Batas Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah sebagai jembatan lintas penghubung. Penanganan darurat dilakukan melalui penimbunan setengah badan jalan, sehingga jembatan darurat kembali berfungsi sejak 18 Desember 2025.

Jembatan Kreung Rongka terletak di ruas Batas Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah (Lintas Tengah). Penanganan dilakukan melalui penimbunan dan pemasangan box culvert serta fungsional sejak 21 Desember 2025.

Jembatan Weihni Lampahan merupakan jembatan dengan tipe box culvert beton bertulang yang dibangun pada 1979, berada pada ruas penghubung Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah. Penanganan darurat dilakukan melalui penimbunan oprit dan telah berfungsi sejak 19 Desember 2025.

Jembatan Wehni Rongka berada pada ruas penghubung Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah dan merupakan jembatan rangka baja satu bentang sepanjang 35 meter yang dibangun pada 1992. Penanganan darurat dilakukan dengan pembuatan jalur detour di samping jembatan eksisting menggunakan timbunan dan box culvert sehingga dapat dilalui sejak 24 Desember 2025.

Jembatan Timang Gajah terletak di ruas Batas Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah. Penanganan darurat dilakukan melalui pembuatan jalur detour dengan memanfaatkan timbunan, pelat baja, dan kayu, sehingga akses aktif lagi sejak 24 Desember 2025.

Enam lokasi jembatan lainnya yang sempat terputus, juga sudah dapat dilalui secara darurat seperti Jembatan Kreung Meureudu, Jembatan Simamora II. Lalu Jembatan Lawe Mengkudu I, Jembatan Lawe Penanggalan, Jembatan Krueng Pelang, dan Jembatan Teupin Mane.