Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri asuransi syariah alias takaful guna mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengungkap saat ini perbankan syariah yang menjadi komponen utama dalam ekonomi syariah, masih memiliki porsi kecil dalam sistem keuangan nasional.

"Kita masih lihat porsi dari perbankan syariah yang merupakan komponen utama dari ekonomi syariah ini masih belum terlalu besar, masih sekitar 10-15 persen," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut dia, meskipun Indonesia telah memiliki bank syariah berukuran besar, dukungan dari sektor keuangan syariah lainnya masih diperlukan agar ekosistem berjalan optimal.

"Saat ini memang perbankan syariah kita sekarang sudah punya bank cukup besar, tapi tentu tidak cukup," ujar Ayahandayani.

Ia menilai industri asuransi syariah perlu diperkuat karena berperan dalam mendukung infrastruktur dari keuangan syariah lainnya.

"Kita harus memiliki juga industri asuransi syariah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses dari perbankan syariah, penjamin syariah," ucap Ayahandayani.

OJK juga mendorong integrasi antara perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah, dan pasar modal syariah agar kebijakan tidak berjalan terpisah.

Wasit industri jasa keuangan itu kini memiliki departemen yang secara khusus menangani integrasi kebijakan pengembangan keuangan syariah serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Di situ kami bisa membahas bagaimana kebijakan dan produk-produk syariah di keuangan syariah yang sebelum dikeluarkan itu juga kita bisa tetapkan, dan apa yang masih memerlukan fatwa dari Dewan Syariah Nasional pun kita juga bisa di sana," ujar Ayahandayani.

Ia menekankan kolaborasi antar otoritas menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah ke depan.

"Kolaborasi itu memang satu hal yang utama dan kita berharap itu dapat mendukung pengembangan ke depannya," ujar Ayahandayani.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi umum syariah pada 2026 akan mengalami perubahan peta persaingan. Pasalnya, tahun ini akan diwarnai dengan pemenuhan mandat pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

Pakar ekonomi dan keuangan Islam sekaligus pendiri Karim Consulting Indonesia, Adiwarman Azwar Karim membeberkan setidaknya ada tujuh UUS yang keluar dari pasar atau mentransfer portofolionya ke perusahaan asuransi syariah lain.

Semula, dia menyebut industri asuransi umum syariah ini diisi oleh pemain-pemain lama yang full fledge sebelum 2026 seperti PT Zurich General Takaful Indonesia, PT Asuransi Askrida Syariah, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia.

“Tapi di tahun 2026 ini ada para pendatang baru, ada sebelas. Yaitu Unit Syariah Asuransi Astra Buana, Unit Syariah Asuransi Sinar Mas, Unit Syariah PT Sompo Insurance Indonesia, Unit Syariah Asuransi Tri Pakarta, Unit Syariah BRI Asuransi Indonesia,” bebernya dalam acara peresmian PT Sinar Mas Asuransi Syariah, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kemudian, lanjutnya, ada Unit Syariah PT Asuransi Umum Mega, Unit Syariah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Unit Syariah PT Asuransi Reliance Indonesia, Unit Syariah PT Asuransi Sonwelis, Unit Syariah PT Asuransi Ramayana Tbk, dan Unit Syariah PT Asuransi Central Asia.

“Nah, yang menarik adalah ini ada yang meninggalkan industri. Ada tujuh perusahaan yang tadinya menawarkan jasanya, sekarang meninggalkan industri,” ungkap Adiwarman.

Tujuh perusahaan yang dimaksudnya adalah Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, Unit Syariah PT Asuransi Staco Mandiri, Unit Syariah PT Asuransi Asei Indonesia, Unit Syariah Jasaraharja Putera, Unit Syariah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, Unit Syariah PT Asuransi Wahana Tata, dan Unit Syariah Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.

Menurut Adiwarman, keluarnya tujuh perusahaan dari market membuat munculnya fenomena supply fight. Artinya, terjadi kekosongan supply yang ditinggalkan oleh tujuh perusahaan itu.

“Karena tujuh perusahaan ini meninggalkan industri, maka terjadi perebutan di antara pemain lama dan penantang baru. Ini yang akan terjadi di tahun 2026,” sebutnya.

Akibat pergeseran itu, dia melihat akan ada empat pemain besar di industri asuransi umum syariah. Pertama, Zurich General Takaful Indonesia. Kedua, Askrida Syariah. Ketiga, Unit Syariah Asuransi Astra Buana dan keempat adalah Sinar Mas Asuransi Syariah.

Baginya, masuknya Asuransi Sinar Mas Syariah dan Astra Buana pasca spin-off secara instan mendilusi pangsa pasarZurich dan Askrida, sekaligus mendepak Jasindo Syariah dan Takaful dari papan atas.

Lebih jauh, Adiwarman mengungkapkan ada peluang baru yang bisa menjadi mesin pertumbuhan di industri asuransi umum syariah.

“Yaitu adanya POJK Nomor 20 Tahun 2023, yang telah membolehkan untuk melakukan suretyship syariah dan syariah credit insurance, nah ini peluang nih,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Takaful Umum membuka peluang masuknya investor baru, di tengah kesiapan pemegang saham existing untuk menambah porsi kepemilikan menjelang tenggat pemenuhan modal minimum Rp150 miliar pada Desember 2026 sebagaimana diatur POJK 20/2023,

Saat ini Kospin Jasa memegang 95% saham Asuransi Takaful Umum.

Presiden Direktur Asuransi Takaful Umum Ihrom Bayu Aji menjelaskan bahwa penguatan permodalan menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk memenuhi standar kesehatan minimum.

“Salah satu upayanya harus membuka investor atau pemegang saham existing juga sebenarnya sudah siap untuk menambah kepemilikan saham,” ujarnya saat ditemui media, Kamis (4/12/2025).

Dia menegaskan langkah ini sesuai aturan dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023 terkait produk asuransi dan suretyship syariah.

Upaya mencari partner strategis sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Direktur Kepatuhan R. Melda Maesarach mengungkapkan bahwa minat calon partner cukup banyak, bahkan Takaful sudah melakukan dua kali proses due diligence.

“Namun negosiasi di antara para petingginya nggak ketemu. Harus juga punya visi misi yang sama, itu sih semangat yang sama untuk mengembangkan syariah,” jelasnya.

Dia bilang pasar asuransi syariah sendiri sebenarnya cukup menarik di mata investor, terbukti dari banyaknya pihak yang melakukan penjajakan sejak beberapa tahun terakhir. Industri ini dipandang memiliki potensi pertumbuhan yang besar seiring meningkatnya kebutuhan produk syariah, sehingga minat investor baik lokal maupun asing sebenarnya ada.

Di sisi lain, Takaful Umum juga menjadi salah satu perusahaan yang menerima portofolio pengalihan dari sejumlah UUS yang ingin membalikkan izin menjelang kewajiban spin off 2026. Sejauh ini, pengalihan dari Asuransi Bintang dan Pan Pacific telah rampung, sementara proses dari Asuransi Maximus ditargetkan selesai tahun ini.

Ihrom menjelaskan bahwa portofolio transfer tersebut memberikan dampak langsung terhadap kontribusi, profit, hingga pertumbuhan dana tabarru perusahaan.

“Dua-duanya kita dapat kontribusi dan data baru kita dapat, profit juga dapat meskipun tidak besar. Tapi yang paling utama itu dana tabarru kita dapat,” ujarnya.

Namun, perusahaan tetap harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan kecukupan pencadangan dan liabilitas dari portofolio yang diterima. Meski memberikan tambahan kontribusi, Ihrom menegaskan bahwa portofolio transfer belum mampu sepenuhnya menopang kebutuhan modal untuk memenuhi standar 2026.

Asuransi Takaful Umum membukukan kontribusi bruto sebesar Rp168 miliar hingga Oktober 2025, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp175 miliar.

Ihrom menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada lini pembiayaan syariah yang sempat tertahan sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025.

"Izin barunya baru kami peroleh kembali di pertengahan tahun 2025,” ujarnya.

Saat ini, perusahaan memfokuskan pengembangan portofolio pada empat lini utama, yaitu pembiayaan, properti, kendaraan bermotor, dan suretyship syariah. Dari keempatnya, lini pembiayaan masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sekitar 30% dari total portofolio.

Takaful Umum juga terus memperluas bisnis suretyship syariah yang mencakup bid bond, performance bond, maintenance bond, hingga advance payment bond. Ihrom menilai produk-produk berbasis akad kafalah ini menjadi salah satu motor penggerak profit karena kontribusinya langsung tercatat sebagai pendapatan perusahaan.

Dia bilang bahwa Suretyship syariah ini 100% langsung masuk ke profit perusahaan dan berkontribusi terhadap kinerja laba. Dia juga menyebut bahwa perusahaan memprioritaskan peningkatan kualitas portofolio melalui seleksi risiko yang lebih ketat di seluruh lini usaha. Takaful umum tidak hanya mengejar pertumbuhan volume, tetapi juga memperhatikan kontribusi, rasio klaim, serta profitabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Sonwelis Takaful mengumumkan telah resmi memperoleh persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan itu tertuang dalam surat OJK nomor S-36/D.05/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Dalam pengumuman tertanggal pekan lalu yang dikutip Senin, 3 November 2025, manajemen menyampaikan bahwa penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga menyediakan layanan informasi melalui kanal resmi perusahaan.

"Penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tulis perusahaan dalam pengumuman resminya.

Dalam catatan Bisnis, Penghentian usaha ini merupakan kelanjutan dari aksi korporasi pengalihan portofolio perusahaan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia. Pada 26 September 2024, perusahaan telah mengumumkan bahwa OJK menyetujui pengalihan portofolio asuransi syariah tersebut. Proses pengalihan disampaikan akan berlangsung dengan mengikuti regulasi, termasuk pengalihan polis yang terkait.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan periode Agustus 2024, Sonwelis Takaful mencatat total aset gabungan dana perusahaan dan dana tabarru’ sebesar Rp73,06 miliar. Perusahaan melaporkan modal gabungan Rp66,78 miliar dan kewajiban Rp6,27 miliar. Dalam periode tersebut, perseroan membukukan rugi pengelolaan dana perusahaan sebesar Rp603,38 juta, sementara dana tabarru’ mencatat surplus Rp943,3 juta.

Dalam industri asuransi syariah, pemisahan pencatatan antara dana perusahaan dan dana peserta (tabarru’) merupakan ketentuan operasional yang berlaku. Manajemen menyatakan seluruh proses pengalihan portofolio dan penghentian usaha mengikuti ketentuan regulator