Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Permata Tbk. (BNLI) terus melakukan serangkaian upaya guna menarik lebih banyak nasabah, di tengah rendahnya inklusi keuangan syariah Tanah Air.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi total aset, jumlah nasabah, hingga minat masyarakat terhadap produk-produk syariah.

“Tapi masih banyak tantangannya, terutama tantangan struktural,” kata Rudy dalam sesi diskusi pada agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy mengungkapkan, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara angka literasi keuangan syariah dan angka inklusi keuangan syariah.

Saat ini, angka literasi keuangan syariah berada di level 43%, sedangkan angka inklusi keuangan syariah cukup rendah, yakni sebesar 13%. Itu artinya, kata dia, meski pemahaman terhadap produk syariah terus meningkat, masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan syariah itu sendiri.

Untuk itu, pihaknya berusaha menjawab tantangan tersebut, dengan memperluas akses keuangan syariah. Rudy mengatakan, pihaknya menghadirkan produk dan layanan keuangan syariah yang aksesibel untuk semua masyarakat modern saat ini.

Selain itu, perseroan juga berupaya menghadirkan solusi keuangan syariah yang lengkap dan holistik, yang dapat memenuhi kebutuhan solusi keuangan di setiap fase kehidupan nasabah.

Melalui semangat ini, Rudy menyebut bahwa perseroan ingin memastikan bahwa semua individu memiliki akses kepada solusi keuangan syariah untuk kebutuhan keuangan di semua fase kehidupan nasabah.

“Itu adalah bentuk komitmen Permata Bank Syariah untuk menghadirkan solusi keuangan syariah yang lebih inklusif, praktikal, dan juga relevan untuk seluruh segmen masyarakat tanpa terkecuali,” tuturnya.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebut integrasi sistem dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan industri halal di dalam negeri sampai saat ini masih kurang.

Hal ini tercermin dari realisasi pembiayaan yang digelontorkan oleh lembaga keuangan syariah di dalam negeri ke industri halal.

Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS menyebut bahwa meskipun industri dan ekonomi halal di dalam negeri memiliki potensi yang cukup besar, tapi pembiayaan yang digelontorkan industri keuangan syariah masih kurang.

"Yang namanya industri halal, harusnya dibiayai keuangan syariah. Yang namanya keuangan syariah harusnya hanya bisa biayai yang halal halal. Tapi sayang di kita ini belum terjadi," katanya dalam Forum Ekonomi Syariah yang dilaksanakan CNNIndonesia, Kamis (9/4).

Selain masalah itu, Emir juga mengatakan Indonesia dan ekonomi syariahnya juga mengalami masalah terkait tingginya gap atau kesenjangan antara tingkat literasi keuangan syariah dengan inklusinya.

Menurutnya, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia sekarang ini sudah tembus 43 persen. Tapi, tingkat inklusinya baru 13 persen.

"Maka itu perlu mensyariahkan ekonomi masyarakat sehingga nanti integrasi lembaga keuangan syariah dengan insdustri halal bisa tercapai, literasi membaik inklusi membaik," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional mempercepat ekspansi dalam ceruk bisnis pembiayaan rumah sebagai mesin pertumbuhan pada 2026.

Upaya tersebut kini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank Syariah Nasional dan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI). Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam mendorong integrasi sektor keuangan syariah dengan sektor riil, khususnya di industri properti.

Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor mengatakan pasar hunian berbasis syariah masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, termasuk dalam kepemilikan rumah.

Namun, ia menilai rendahnya literasi masyarakat terkait pembiayaan syariah masih menjadi tantangan utama. “Banyak yang belum memahami bahwa sistem syariah bukan sekadar bebas riba, tetapi menawarkan transaksi yang lebih transparan dan berkeadilan,” ujarnya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Bank Syariah Nasional memperluas perannya tidak hanya pada pembiayaan konsumen, tetapi juga pada sisi hulu industri. Pembiayaan mencakup konstruksi proyek, pembebasan lahan, hingga modal kerja bagi pengembang, selain kredit pemilikan rumah (KPR) syariah baik subsidi maupun non-subsidi.

Dari sisi konsumen, bank menawarkan pembiayaan dengan margin kompetitif serta tenor hingga 30 tahun. Selain itu, berbagai skema akad seperti murabahah, istishna, dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) disiapkan untuk memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum APSI M. Abubakar menilai kerja sama ini dapat memperkuat pengembangan properti syariah di tengah backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Menurut dia, skema syariah menawarkan alternatif dengan tingkat transparansi yang lebih baik dan minim spekulasi.

“Dengan dukungan perbankan syariah yang kuat, pengembangan properti syariah bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pembiayaan, kedua pihak juga menyiapkan penguatan ekosistem melalui pengembangan platform digital APSI HUB yang akan menghubungkan berbagai pelaku dalam industri properti syariah. Upaya edukasi pasar juga akan dilakukan melalui roadshow, workshop literasi keuangan syariah, serta pameran Properti Syariah Expo

Bisnis.com, JAKARTA — Minat masyarakat terhadap investasi berbasis syariah diperkirakan meningkat selama Ramadan seiring bertambahnya kesadaran terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Januari 2026, jumlah produk reksa dana syariah mencapai 257. Sementara dari sisi dana kelolaan reksa dana syariah per Januari 2026 mencapai Rp85,26 triliun. Naik Rp1,82 triliun atau sebesar 2,2% dibandingkan dengan sepanjang 2025 senilai Rp83,44 triliun.

CoFounder & CEO Pinnacle Investment Guntur Putra mengatakan tren tersebut juga tercermin dari pertumbuhan dana kelolaan (asset under management/AUM) reksa dana syariah dalam beberapa waktu terakhir.

Dia menilai momentum Ramadan kerap mendorong perhatian investor terhadap produk investasi syariah, di tengah kondisi pasar keuangan yang masih diliputi volatilitas.

“Selain faktor seasonality, peningkatan literasi dan akses melalui platform digital juga menjadi pendorong utama bertambahnya investor di segmen ini,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai sulit mengukur secara pasti apakah momentum Ramadan secara langsung meningkatkan aliran dana ke produk investasi syariah, .

Menurutnya, periode Ramadan setiap tahun jatuh pada tanggal yang berbeda sehingga pengaruhnya terhadap pola investasi masyarakat tidak selalu mudah diukur.

Meski demikian, dia menilai peningkatan literasi keuangan dan kemudahan akses investasi dinilai tetap menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan investor pada produk reksa dana, termasuk yang berbasis syariah.

Jika mencermati kinerja reksa dana syariah dari Panin AM, secara year to date mencatatkan kinerja yang bervariasi . Dari sebanyak 4 produk reksa dana syariah ,secara year to date sebanyak 3 produk masih mencatatkan kinerja negatif tetapi1 produk yakni Panin Dana Likuid Syariah tumbuh 0,67%.

Kendati demikian, secara tahunan kinerja produk syariah Panin mencatatkan return positif yang memuaskan. Panin Dana Syariah saham yang selama satu tahun mencapai return 16,18%, disusul Panin Dana Syariah Berimbang yang mencapai return 14,14%, sedangkan RSD Panin Global Sharia Equity Fund mencapai 13,45%, serta Panin Dana Likuid Syariah sebesar 4,25%.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual reksa dana. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG— Gelaran Indonesia HijabFest 2026 diyakini mampu meningkatkan ekosistem halal di Jawa Barat. Selain dari sisi ekonomi syariah, acara ini juga diharapkan meningkatkan literasi keuangan syariah.

Founder Indonesia Hijabfest, Sheena Krisnawati mengatakan, penyelenggaraan Indonesia HijabFest tahun ini sudah memasuki yang ke-14 kalinya sejak pertama kali digelar 2012 lalu.

“Tahun ini kita targetkan transaksi tembus Rp10 miliar. Dua tahun lalu itu ada di kisaran Rp9 miliaran,” ungkap dia belum lama ini.

Selai itu, ia juga menargetkan angka kunjungan bisa mencapai 20.000 kunjungan. Sehingga, tidak hanya meningkatkan perekonomian daerah, tapi juga langkah yang baik untuk memasyarakatkan pemahaman industri halal.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur, menjelaskan Indonesia Hijabfest telah berkembang menjadi salah satu ajangmodest fashionterbesar di Indonesia yang tidak hanya menampilkan produk fesyen muslim, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kuliner lokal, termasuktenantmakanan favorit dari Pasar Cihapit.

Ia memerhatikan, setiap penyelenggaraan kegiatan ini selalu menarik minat ribuan pengunjung dan diikuti lebih dari seratus pelaku usaha, khususnya pada sektor fesyen muslim dan makanan minuman halal.

Menurutnya, potensi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat sangat besar. Hal itu didukung dengan jumlah penduduk yang besar dan kontribusi ekonomi yang signifikan.

“Sehingga dapat menjadi peluang strategis untuk terus mendorong pertumbuhan sektor usaha halal dan pengembangan ekonomi syariah”, ujar Nur.

Lebih jauh, Bandung dan Jawa Barat sebagai Paris van Java menjadi kekuatan tersendiri dalam mengembangkanhalal value chain,tidak hanya dalam sektor fesyen, namun juga industri kreatif berbasis nilai syariah.

Potensi tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, otoritas, pelaku usaha dan lembaga keuangan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam konteks perluasan inklusi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menjadiofficial bank sponsormenyampaikan dukungan penuh terkait perluasan ekosistem ekonomi keuangan syariah termasuk penguatan literasi keuangan, kapabilitas UMKM dan kemudahan pembayaran digital di Indonesia Hijabfest salah satunya melalui QRIS.

RCEO BSI Regional 6 Bandung, Fitria Ekayani, menegaskan Bandung memiliki posisi strategis sebagai pusat kreativitas fesyen muslim di Indonesia.

"Bandung dikenal sebagai salah satu episentrum fesyen muslim nasional. Melalui Hijab Fest Ramadan 2026, BSI Regional 6 ingin mendorong pelaku UMKM fesyen agar dapat memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkuat bisnis mereka," jelas Fitria.

Kehadiran BSI dalam HijabFest 2026 ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM lokal. Lebih dari sekadar memfasilitasi transaksi, dalam ajang ini BSI juga mendorong transformasi digital melalui aplikasi BYOND by BSI.

Penggunaan transaksi digital melalui QRIS diharapkan dapat membantu pelaku UMKM membangun rekam jejak transaksi yang lebih terstruktur.

Menurut Fitria, rekam jejak transaksi digital tersebut sangat penting karena dapat menjadidasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih besar di masadepan.

"Melalui digitalisasi transaksi menggunakan QRIS BYOND by BSI, pelaku UMKM dapat memiliki credit history yang lebih jelas sehingga mereka dapat berkembang dari usaha berbasis tunai menjadi usaha yang bankable dan siap naik kelas," tambahnya.

Bisnis.com, MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang memberikan literasi keuangan syariah kepada 1.000 anak yatim dan duafa dalam Gebyar Malam Lailatul Qadar, Sabtu (21/2/2026).

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program GERAK Syariah (Gebyar Ramadan Keuangan Syariah) OJK Malang serta menjadi momentum memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah bagi generasi muda, khususnya dari kelompok rentan.

Acara diawali oleh edukasi keuangan syariah dari OJK Malang. Peserta yang hadir dikenalkan dengan tugas dan fungsi OJK, pengelolaan keuangan sederhana, dan pengenalan produk keuangan syariah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang memberikan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah, sedangkan Bank Jatim Syariah sebagai perwakilan pelaku usaha jasa keuangan juga hadir memberikan edukasi mengenai produk keuangan syariah seperti Tabungan Santri dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan Pemerintah Kota Malang berkomitmen memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi agar generasi muda dapat terus bertumbuh, belajar, serta menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya saing.

Menurut Farid, sejalan dengan prioritas OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada kelompok rentan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk membekali anak-anak dengan pemahaman dasar pengelolaan keuangan yang bermanfaat bagi masa depan.

Melalui pembekalan ini, kata dia, diharapkan para peserta tumbuh menjadi generasi yang mampu memanfaatkan pengetahuan keuangan sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih berdaya.

Jakarta: PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menggandeng Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar menggelar kegiatan literasi keuangan syariah melalui Festival 1000 Berkah selama bulan Ramadhan 2026.

Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin mengatakan kegiatan yang diadakan selama 19 Februari hingga 14 Maret 2026 di kawasan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, juga menghadirkan konsultasi peluang bisnis, serta pendampingan perencanaan finansial berbasis prinsip syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim masa kini.

"Komitmen tersebut selaras dengan misi kami dalam memperluas akses keuangan berbasis prinsip syariah, meningkatkan literasi keuangan keluarga Indonesia," ujar dia dikutip dari Antara.

Selain itu, lanjutnya, juga menyediakan solusi proteksi yang tidak hanya memberikan ketenangan finansial tetapi juga dampak sosial berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, dia menambahkan Festival 1000 Berkah menjadi program pembuka rangkaian inisiatif literasi dan inklusi keuangan syariah Prudential Syariah di sepanjang 2026.

"Momentum Ramadhan dipilih sebagai titik awal untuk menghadirkan pendekatan edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sebelum selanjutnya dilanjutkan melalui berbagai program di sejumlah kota di Indonesia," katanya.

Iskandar menegaskan upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan perusahaan dalam memperluas pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Hal itu, tambahnya mengingat berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,4 persen dengan tingkat inklusi sebesar 13,4 persen, yang menunjukkan masih besarnya ruang untuk penguatan edukasi dan akses proteksi syariah di Indonesia.

Sejak menjalin kemitraan pada 2023, kedua institusi tersebut secara konsisten menghadirkan puluhan program kolaboratif di berbagai daerah, mencakup program literasi keuangan syariah bagi jamaah dan keluarga, kegiatan sosial berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, dukungan terhadap program keagamaan dan edukasi Ramadhan, serta penguatan nilai kepedulian sosial berbasis komunitas.

Hingga kini, kolaborasi tersebut telah menjangkau hampir 5.000 penerima manfaat yang semakin memperkuat peran kedua institusi dalam menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Komitmen kedua institusi juga diwujudkan melalui dukungan kepada perempuan, yang dalam banyak keluarga berperan sebagai pengelola keuangan sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.

Melalui program edukasi keuangan syariah bagi perempuan, kedua institusi telah menjangkau ribuan penerima manfaat, mendorong semakin banyak perempuan untuk lebih percaya diri dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan keluarga secara lebih terarah.

Ke depan kedua institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan program-program yang relevan, inklusif, dan berdampak luas, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem keuangan dan sosial berbasis nilai syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu Festival 1000 Berkah yang juga menampilkan puluhan kios kuliner UMKM lokal diharapkan dapat menjangkau sedikitnya 30 ribu pengunjung sepanjang 23 hari penyelenggaraan.

(SAW)

Jakarta (ANTARA) - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menggandeng Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar menggelar kegiatan literasi keuangan syariah melalui Festival 1000 Berkah selama bulan Ramadhan 2026.

Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin mengatakan kegiatan yang diadakan selama 19 Februari hingga 14 Maret 2026 di kawasan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, juga menghadirkan konsultasi peluang bisnis, serta pendampingan perencanaan finansial berbasis prinsip syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim masa kini.

"Komitmen tersebut selaras dengan misi kami dalam memperluas akses keuangan berbasis prinsip syariah, meningkatkan literasi keuangan keluarga Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, lanjutnya, juga menyediakan solusi proteksi yang tidak hanya memberikan ketenangan finansial tetapi juga dampak sosial berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, dia menambahkan Festival 1000 Berkah menjadi program pembuka rangkaian inisiatif literasi dan inklusi keuangan syariah Prudential Syariah di sepanjang 2026.

"Momentum Ramadhan dipilih sebagai titik awal untuk menghadirkan pendekatan edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sebelum selanjutnya dilanjutkan melalui berbagai program di sejumlah kota di Indonesia," katanya.

Iskandar menegaskan upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan perusahaan dalam memperluas pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Hal itu, tambahnya mengingat berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,4 persen dengan tingkat inklusi sebesar 13,4 persen, yang menunjukkan masih besarnya ruang untuk penguatan edukasi dan akses proteksi syariah di Indonesia.

Sejak menjalin kemitraan pada 2023, kedua institusi tersebut secara konsisten menghadirkan puluhan program kolaboratif di berbagai daerah, mencakup program literasi keuangan syariah bagi jamaah dan keluarga, kegiatan sosial berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, dukungan terhadap program keagamaan dan edukasi Ramadhan, serta penguatan nilai kepedulian sosial berbasis komunitas.

Hingga kini, kolaborasi tersebut telah menjangkau hampir 5.000 penerima manfaat yang semakin memperkuat peran kedua institusi dalam menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Komitmen kedua institusi juga diwujudkan melalui dukungan kepada perempuan, yang dalam banyak keluarga berperan sebagai pengelola keuangan sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.

Melalui program edukasi keuangan syariah bagi perempuan, kedua institusi telah menjangkau ribuan penerima manfaat, mendorong semakin banyak perempuan untuk lebih percaya diri dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan keluarga secara lebih terarah.

Ke depan kedua institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan program-program yang relevan, inklusif, dan berdampak luas, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem keuangan dan sosial berbasis nilai syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu Festival 1000 Berkah yang juga menampilkan puluhan kios kuliner UMKM lokal diharapkan dapat menjangkau sedikitnya 30 ribu pengunjung sepanjang 23 hari penyelenggaraan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Potensi industri keuangan syariah di Indonesia sejatinya sangat besar. Namun, kenyataannya, penetrasi dan penggunaan produk syariah di masyarakat masih tergolong rendah.

Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan OJK bekerja sama dengan BPS, indikator inklusi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 13,41 persen. Artinya, hanya satu dari tujuh orang yang benar-benar menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

“Awareness masyarakat terhadap produk syariah tinggi, tapi penggunaan aktual masih rendah,” kata Direktur Indef, Esther Dwi Sri Astuti.

Menurut Ester, salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini adalah akses yang terbatas. Masyarakat cenderung tidak tertarik menggunakan layanan syariah jika fasilitas seperti ATM atau kantor layanan tidak mudah dijangkau.

Tantangan Lebih Luas dari Sekadar Syariah

Persoalan ini bukan hanya berlaku untuk sektor syariah. Secara umum, hanya sekitar 20 persen masyarakat Indonesia yang tergolong bankable.

Dengan kondisi ini, industri keuangan syariah menghadapi tantangan ganda yakni tingkat inklusi keuangan yang masih rendah secara keseluruhan, serta segmen syariah yang lebih kecil lagi.

“Pejuang ekonomi syariah harus bekerja lebih keras,” ujarnya.

Secara demografis, pengguna produk ekonomi syariah cenderung berasal dari kelas menengah ke atas.

Produk-produk syariah, seperti kosmetik halal atau layanan finansial bersertifikasi syariah, umumnya memiliki harga premium sehingga sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Dengan kata lain, industri ini masih terbatas pada segmen khusus.

Urgensi RUU Ekonomi Syariah

Menurut Ester, salah satu kunci percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah hadirnya payung hukum yang komprehensif. Saat ini, regulasi terkait zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih berdiri sendiri-sendiri. Fragmentasi ini membuat koordinasi dan pengembangan ekosistem menjadi kurang optimal.

“RUU Ekonomi Syariah sangat urgent. Dengan payung hukum yang jelas, semua regulasi yang terfragmentasi bisa terintegrasi, termasuk insentif fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor ini,” ujar Ester.

Ia menambahkan, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, ekosistem yang solid sangat diperlukan.

Ekosistem ini mencakup aktor, pelaku usaha, konsumen, regulator, dan kebijakan pendukung yang saling terhubung. Undang-undang yang kuat akan mempermudah koordinasi antar lembaga, memperjelas arah kebijakan, dan menciptakan struktur yang sistematis bagi pengembangan ekonomi syariah.

Selain payung hukum, Ester menekankan perlunya kebijakan afirmatif. Tanpa dukungan regulasi yang jelas, sulit mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah.

“Dengan undang-undang yang kuat, ekosistem bisa berkembang lebih terstruktur. Ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga pusat inovasi dan literasi ekonomi syariah di dunia,” tutupnya.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum syariah, PT Asuransi Jasindo Syariah membeberkan beberapa faktor yang diperkirakan membuat industri asuransi syariah tumbuh pada 2026.

Semula, Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi menilai industri asuransi syariah pada tahun ini memiliki prospek yang sangat positif dan berada pada fase akselerasi. Meskipun, tantangan masih ada dalam beberapa segmen.

“Momentum penguatan regulasi, proses spin-off unit syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah menjadi pendorong utama pertumbuhan,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, minat masyarakat terus membaik seiring meningkatnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan proteksi yang semakin relevan dengan risiko kehidupan dan usaha.

“Dengan jumlah populasi muslim yang besar serta kesadaran terhadap perlindungan keuangan syariah yang terus meningkat, kami optimistis industri asuransi syariah memiliki peluang tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan ke depan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off batas waktunya adalah akhir 2026. Menanggapi hal itu, Jasindo Syariah menilai peta persaingan industri akan menjadi lebih dinamis dengan bertambahnya entitas syariah independen yang baru.

Wahyudi mengatakan regulasi OJK itu mendorong transformasi yang dapat memperkuat struktur kelembagaan dan tata kelola, sehingga persaingan akan lebih sehat dan profesional.

“Kami melihat ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang kolaborasi dalam memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan kredibilitas industri secara keseluruhan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, tantangan utama pasca spin-off biasanya mencakup penguatan permodalan, kesiapan operasional yang mandiri, pengembangan SDM dengan kompetensi asuransi syariah, serta peningkatan penetrasi pasar di tengah tingkat literasi yang masih bertumbuh.

Untuk menghadapi tantangan itu, Jasindo Syariah menerapkan strategi penguatan modal secara bertahap, peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi proses bisnis yang lebih efisien dan adaptif.

“Ke depan, fokus perusahaan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat,” ungkap Wahyudi.

Sementara itu, untuk menghadapi persaingan ke depannya, inovasi produk dan digitalisasi dianggap menjadi faktor penting. Namun demikian, dia menyebut kunci utama daya saing tetap terletak pada kualitas underwriting, manajemen risiko yang disiplin, serta pemanfaatan kanal distribusi yang efisien.

“Digitalisasi kami dorong sebagai enabler untuk meningkatkan layanan, kecepatan proses, dan transparansi, sehingga pertumbuhan dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Lebih jauh, Wahyudi mengungkapkan portofolio perusahaan Jasindo Syariah saat ini ditopang oleh produk-produk proteksi berbasis aset dan aktivitas usaha, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, serta berbagai lini bisnis komersial lainnya.

Ke depannya, dia menyebut perusahaan akan fokus mengembangkan produk asuransi Haji dan Umrah, seiring menguatnya ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tingkat nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) atau JMA Syariah melihat industri asuransi syariah memiliki prospek yang baik dan positif pada 2026 ini.

Menurut Direktur Utama JMA Syariah Basuki Agus, pertumbuhan pasar akan terdorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial dan berkembangnya literasi serta inklusi keuangan syariah.

Dirinya melihat minat masyarakat terhadap produk transparan yang sesuai prinsip syariah dan relevan dengan kebutuhan keluarga muda serta pelaku UMKM kian meningkat.

“Sebab itu, kami optimistis tren ini akan berlanjut seiring dengan penguatan ekonomi dan inovasi produk di industri asuransi syariah,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Basuki meneruskan, JMA Syariah melihat peta persaingan di industri asuransi syariah ke depannya akan semakin dinamis, mengingat bertambahnya pemain baru dari proses pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

Baginya, hal tersebut akan mendorong industri menjadi lebih kompetitif dan inovatif, baik dari sisi produknya maupun layanannya.

“Persaingan tersebut kami pandang positif karena akan memperluas pilihan bagi masyarakat serta mempercepat pertumbuhan industri asuransi syariah secara keseluruhan,” tegasnya.

Dia menambahkan, hal yang paling penting dalam menghadapi persaingan ke depan adalah kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Sebab demikian, menurutnya, inovasi produk dan digitalisasi yang disertai peningkatan kualitas layanan dan penguatan kepercayaan nasabah dianggap menjadi kunci utama dalam menentukan daya saing perusahaan di industri asuransi syariah.

Meski begitu, Basuki turut membeberkan tantangan utama yang kini dihadapi perusahaannya mencakup penguatan permodalan, penyesuaian operasional, pengembangan SDM, serta perluasan penetrasi pasar.

“Untuk mengatasinya, kami fokus pada pengelolaan modal yang prudent, peningkatan efisiensi proses bisnis dan digitalisasi, penguatan kompetensi SDM, serta pengembangan produk dan kanal distribusi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat,” bebernya.

Lebih jauh, dia menuturkan prospek bisnis yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan terlihat masih sangat baik seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja bank untuk menyalurkan pendanaan produktif kepada masyarakat.

“Pada 2026, perusahaan menargetkan peningkatan bisnis sebesar 70%,” tutupnya.

Senada dengan Basuki, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) optimistis bahwa industri asuransi syariah masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2026 ini.

Ketua Umum AASI Rudy Kamdani menyebut Indonesia memiliki kurang lebih 280 juta orang, tetapi penetrasi asuransi syariah belum terlalu tinggi, sehingga peluangnya masih sangat besar.

“Cuma masalahnya kan orang itu masih belum tau apa bedanya syariah dengan yang umum, yang konvensional gitu loh. Nah memang di sini perlu digenjot salah satunya literasi. Memang ini enggak bisa sendirian, perlu literasi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti perkembangan industri keuangan syariah di Sumatra Selatan yang dinilai belum optimal meski potensi masih begitu besar.

Kepala OJK Sumatra Selatan (Sumsel) Arifin Susanto mengungkapkan terdapat paradoks dalam perkembangan industri keuangan syariah di Tanah Air.

Dia menilai, potensi penduduk yang besar terutama dari kaum muslim, tetapi realisasi perkembangan keuangan syariah nasional masih tertinggal dengan pangsa baru sekitar 7,4%.

“Angka ini paradoksial jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang justru awalnya belajar dari Indonesia, tetapi pangsa pasar [keuangan syariah] sekarang telah mencapai kisaran 40%,” ungkapnya dalam kegiatan ngobrol santai perkembangan keuangan syariah dan UMKM di Sumsel, dikutip Senin (28/12/2025).

Arifin menjelaskan untuk kondisi di Sumsel, per Oktober 2025 perbankan syariah menunjukkan kinerja yang relatif baik, dengan nilai aset Rp20,04 triliun, dan pembiayaan Rp17,56 triliun, serta dana pihak ketiga (DPK) Rp12,96 triliun.

Meski begitu, capaian itu dipandang masih belum mencerminkan potensi riil di masyarakat. Menurutnya, salah satu kendala adalah penggunaan narasi keuangan syariah yang terkesan eksklusif, seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah.

Oleh karena itu, ke depan, Arifin menekankan perlunya dilakukan reframing atau penataan ulang narasi dalam keuangan syariah. Dengan demikian keuangan syariah tidak selalu dikomunikasikan semata-mata dalam konteks beribadah atau agama, tetapi sebagai sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Karena prinsip bagi hasil [keuangan syariah] itu di semua agama ada. Jadi, kita harus menarasikan keuangan syariah ini jangan terlalu ruwet, seolah-olah harus islam banget,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, faktor yang perlu didorong ke depan juga terkait penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang relatif masih rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional.

Hal itu, imbuhnya, bisa dilakukan dengan membangun ekosistem yang utuh agar literasi dan inklusi berjalan beriringan, serta benar-benar terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dalam membangun ekosistem syariah dibutuhkan terobosan, misalnya dengan mengadakan event besar seperti pekan keuangan syariah se Sumsel, sehingga bisa melihat langsung manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.