Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK mendapat sambutan positif dari Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) Koko Rachmadi

Koko menyampaikan sepak terjang Friderica di bidang edukasi dan literasi keuangan melalui program Indonesia Anti Scam Center (IASC), salah satu inisiatif OJK untuk mempercepat penanganan laporan penipuan keuangan, cukup sukses sehingga dia mengharapkan kesuksesan tersebut dapat dituangkan di industri keuangan syariah.

“Moga-moga itu bisa dituangkan di industri keuangan syariah supaya makin sukses lagi,” kata Koko di sela-sela Media Briefing di Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Koko juga mengharapkan, performa Friderica dapat membawa industri perbankan menjadi lebih baik ke depannya.

“Selamat bertugas dan kami yakin dengan performa Bu Kiki bisa membawa industri perbankan menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Friderica sebagai Ketua DK OJK usai melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengganti anggota Dewan Komisioner. Selanjutnya, hasil fit and proper test akan dibawa ke dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/3/2026).

Profil Friderica Widyasari, Ketua OJK Baru

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 ini menempuh pendidikan sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2001.

Setelah itu, Friderica melanjutkan studi di California State University, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Business Administration pada 2004. Dia kemudian kembali menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar doktor dalam bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan pada 2019.

Dalam perjalanan kariernya, Friderica menghabiskan lebih dari satu dekade di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia mulai bergabung pada 2005 dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Pasar BEI pada periode 2009—2015.

Friderica kemudian melanjutkan karirnya di lembaga self-regulatory organization (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dia menjabat sebagai Direktur Keuangan KSEI pada 2015—2016, lalu dipercaya menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016—2019. Karier Friderica kemudian berlanjut sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada periode 2020—2022.

Di bidang profesional, Friderica juga mengantongi sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019.

Sebelum terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS) melakukan acara peresmian sebagai perusahaan asuransi umum syariah yang berdiri mandiri (full-fledged).

Direktur Utama SMAS Daniel Armagatlie mengatakan, peresmian ini dilakukan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-123/D.05/2025 tertanggal 23 Desember 2025.

“Kehadiran PT Sinar Mas Asuransi Syariah sebagai entitas mandiri memungkinkan perusahaan bergerak lebih fokus, adaptif, dan optimal dalam mengembangkan produk serta layanan asuransi berbasis prinsip syariah yang amanah, transparan, dan berkeadilan,” kata dia dalam Acara Peresmian PT Sinar Mas Asuransi Syariah, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, pembentukan entitas ini merupakan wujud menjalankan amanah sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2023 P2SK tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi, sekaligus memperkuat tata kelola asuransi syariah yang berkelanjutan.

Pembentukan SMAS merupakan langkah strategis Asuransi Sinar Mas dalam mendukung penguatan industri keuangan syariah nasional serta sejalan dengan mandat regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan dukungan ekosistem Sinar Mas, fondasi keuangan yang kuat, serta pengalaman panjang di industri asuransi syariah sejak tahun 2004, PT Sinar Mas Asuransi Syariah optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas akses perlindungan berbasis nilai-nilai syariah sekaligus memperkuat industri asuransi umum syariah nasional.

“Dalam satu hingga tiga tahun ke depan, setelah melakukan pengalihan portofolio peserta dari induk, SMAS akan fokus pada akselerasi pertumbuhan bisnis, serta penguatan kemitraan. Untuk jangka menengah, kami menargetkan SMAS akan menjadi market leader dalam industri asuransi umum syariah dengan penguatan tata kelola dan pengembangan berkelanjutan,” jelas Daniel.

Sementara itu, Direktur PT Asuransi Sinar Mas, I Ketut Pasek Swastika, menambahkan bahwa spin-off Unit Usaha Syariah menjadi PT Sinar Mas Asuransi Syariah merupakan langkah strategis untuk memperkuat fokus bisnis syariah.

“Melalui pembentukan entitas syariah yang berdiri mandiri, kami berharap SMAS dapat tumbuh lebih optimal dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pengembangan industri asuransi syariah nasional,” ujar I Ketut.

Deputi Direktur Promosi dan Kerja Sama Strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Inza Putra mengungkapkan, dengan bertambahnya satu perusahaan asuransi syariah yang berdiri penuh, hal ini menjadi penanda bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus berkembang.

"Saya sangat bahagia dengan hadirnya PT Sinar Mas Asuransi Syariah, dan berharap ke depannya dapat terus bersaing, berkembang, serta memberikan manfaat bagi banyak pihak,” jelas Inza.

Dari sisi kinerja keuangan, per Desember 2025 (unaudited), UUS ASM mencatat kontribusi sebesar Rp 168 miliar, dengan surplus underwriting Rp 36 miliar, serta berhasil menjaga tingkat solvabilitas yang sangat kuat dengan Rasio risk based capital (RBC) 931,87 persen.

Sebagai informasi, portofolio bisnis SMAS masih didominasi oleh asuransi kendaraan bermotor, asuransi harta benda, dan Simas Super Cover Syariah.

Ke depannya, SMAS akan meningkatkan kontribusi dari lini bisnis lain seperti asuransi mikro, asuransi pengangkutan, asuransi surety syariah, dan penjaminan sukuk.

SMAS juga membidik segmen pasar ritel, komersial, dan korporasi melalui kemitraan strategis dengan bank syariah, multifinance syariah, UMKM, serta ekosistem haji dan umrah, yang didukung oleh penguatan kanal distribusi digital melalui website dan marketplace.

Bisnis.com, PALEMBANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti perkembangan industri keuangan syariah di Sumatra Selatan yang dinilai belum optimal meski potensi masih begitu besar.

Kepala OJK Sumatra Selatan (Sumsel) Arifin Susanto mengungkapkan terdapat paradoks dalam perkembangan industri keuangan syariah di Tanah Air.

Dia menilai, potensi penduduk yang besar terutama dari kaum muslim, tetapi realisasi perkembangan keuangan syariah nasional masih tertinggal dengan pangsa baru sekitar 7,4%.

“Angka ini paradoksial jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang justru awalnya belajar dari Indonesia, tetapi pangsa pasar [keuangan syariah] sekarang telah mencapai kisaran 40%,” ungkapnya dalam kegiatan ngobrol santai perkembangan keuangan syariah dan UMKM di Sumsel, dikutip Senin (28/12/2025).

Arifin menjelaskan untuk kondisi di Sumsel, per Oktober 2025 perbankan syariah menunjukkan kinerja yang relatif baik, dengan nilai aset Rp20,04 triliun, dan pembiayaan Rp17,56 triliun, serta dana pihak ketiga (DPK) Rp12,96 triliun.

Meski begitu, capaian itu dipandang masih belum mencerminkan potensi riil di masyarakat. Menurutnya, salah satu kendala adalah penggunaan narasi keuangan syariah yang terkesan eksklusif, seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah.

Oleh karena itu, ke depan, Arifin menekankan perlunya dilakukan reframing atau penataan ulang narasi dalam keuangan syariah. Dengan demikian keuangan syariah tidak selalu dikomunikasikan semata-mata dalam konteks beribadah atau agama, tetapi sebagai sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Karena prinsip bagi hasil [keuangan syariah] itu di semua agama ada. Jadi, kita harus menarasikan keuangan syariah ini jangan terlalu ruwet, seolah-olah harus islam banget,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, faktor yang perlu didorong ke depan juga terkait penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang relatif masih rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional.

Hal itu, imbuhnya, bisa dilakukan dengan membangun ekosistem yang utuh agar literasi dan inklusi berjalan beriringan, serta benar-benar terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dalam membangun ekosistem syariah dibutuhkan terobosan, misalnya dengan mengadakan event besar seperti pekan keuangan syariah se Sumsel, sehingga bisa melihat langsung manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.

inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai membahas fatwa terkait usaha bulion atau bank emas.

“Pada tanggal 3-4 Desember 2025 yang lalu, KPKS telah melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama DSN MUI membahas usulan fatwa terkait kegiatan usaha bulion syariah,” ujar Dian Ediana Rae, yang juga Ketua KPKS, di Jakarta, Senin.

Selain kegiatan bulion, ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut juga telah melakukan sejumlah pertemuan selama Juni-Desember 2025.

Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait daftar efek syariah, kripto syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan kebijakan dan produk perbankan syariah, serta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah.

Dian menuturkan, kolaborasi dengan DSN MUI tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memperluas ragam instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ia mengatakan, inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI).

“Peringkat ini didukung oleh performa kuat di berbagai indikator utama, seperti pendidikan dan penelitian, di mana Indonesia mencatatkan jumlah institusi pendidikan serta publikasi ilmiah yang tinggi di bidang keuangan syariah,” kata Dian.

Ia menilai, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan keuangan syariah global.

“Selain itu, Indonesia juga menempati posisi yang sangat kompetitif dalam hal regulasi dan penyelenggaraan kegiatan terkait industri (keuangan syariah) ini. Ini menandakan bahwa dukungan ekosistem, baik dari sisi kebijakan maupun aktivitas industri, terus diperkuat,” ujarnya lagi.

Tidak hanya pengembangan dan pengaturan produk keuangan syariah, OJK juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi terkait industri keuangan syariah di tengah masyarakat.

Pihaknya pun menggandeng Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk meluncurkan buku khutbah syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Dian menyatakan, peluncuran buku khutbah tematik tersebut merupakan upaya kultural untuk memberikan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui masjid dan lembaga pendidikan.

“Kami percaya bahwa dengan dukungan ekosistem pengetahuan yang kuat, termasuk melalui penerbitan buku seperti ini, industri keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis industri keuangan syariah tak akan goyah meski diterpa dugaan gagal bayar perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada lender.

Untuk diketahui, pada 15 Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha kepada DSI. DSI dilarang menggalang dan menyalurkan dana baru serta melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham kecuali untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat permodalan.

“Industri keuangan syariah tetap maju, tetap tumbuh berkembang,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML) OJK Agusman usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Di sisi lain, Paguyuban Lender Dana Syariah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Komisi XI DPR RI terkait dugaan gagal bayar perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Surat tersebut dikirimkan melalui e-mail setelah DPR RI selesai reses, kemudian tiga hari setelahnya surat fisik dikirimkan ke Gedung DPR RI. Harapannya, DPR bisa membantu memberikan solusi konkret untuk penyelesaian pengembalian dana lender atau para pemberi pinjaman.

Semula, Pengurus Paguyuban Lender Muhammad Munir mengatakan pihaknya menganggap dugaan kasus gagal bayar ini berdampak kepada rakyat, khususnya para lender DSI. Sebab itu, paguyuban ingin berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi XI.

“Secara formal kami sudah bersurat, agar DPR segera memberi suatu solusi atau kami berharap kami dipanggil semuanya, dari OJK dipanggil, dari DSI dipanggil, kami dipanggil,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya juga sudah mengetahui bahwa Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia mengirim surat ke komisinya.

Dia menyampaikan dalam rapat tertutup hari ini, Rabu (19/11/2025) OJK menyampaikan banyak pengaduan mengenai Dana Syariah Indonesia. Menurutnya, OJK memberikan respons yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan bagi para lender.

“Karena sifat rapatnya tertutup saya jadi enggak bisa membagi terlalu banyak, tapi itu dibahas sangat serius dan itu terjadi karena temuan OJK, karena pengawasan,” tuturnya di tempat yang sama.

Dengan demikian, lanjutnya, Komisi XI DPR RI meminta OJK untuk lebih meningkatkan koordinasi kepada pihaknya dan aparat penegak hukum untuk mengutamakan pemberian perlindungan kepada konsumen dalam bentuk pengembalian.

Sebagai informasi, mengutip laman Instagram @paguyubanlenderdsi pada Rabu (19/11/2025), dana lender yang terkapitulasi hingga 18 November 2025 mencapai Rp1,004 triliun dengan total 3.312 lender.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja mengenai perkembangan industri pembiayaan dan financial technology (fintech) pada hari ini, Rabu (19/11/2025).

Rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu dilakukan tertutup. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membeberkan salah satu hal yang dibahas mendalam di rapat adalah soal dugaan gagal bayar perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada lender.

Dia mengatakan dalam rapat tersebut, OJK menyampaikan secara jelas temuan pengawasannya terhadap PT DSI, termasuk bagaimana skema penyelesaiannya hingga penentuan pihak yang berhak mewakili para pemberi dana alias lender.

“Karena sifat rapatnya tertutup, saya jadi enggak bisa membagi terlalu banyak, tapi itu dibahas sangat serius dan itu terjadi karena temuan OJK, karena pengawasan,” katanya seusai raker, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya meminta OJK agar lebih meningkatkan koordinasi dengan Komisi XI DPR dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengutamakan pemberian perlindungan kepada konsumen dalam bentuk pengembalian dana.

Politisi Golkar ini menekankan bahwa semua pihak terkait seperti PT DSI, para lender, dan OJK sudah mengadakan pertemuan. Sebab itu, Komisi XI DPR menyerahkan skema penyelesaiannya kepada OJK.

“Jadi, kita sangat concern terhadap kepentingan itu. Supaya tidak menjadi sebuah konsumsi media yang berlebihan, maka saya minta maaf kepada media untuk tidak kita buka [rapatnya], dalam rangka menjaga supaya ini bisa diselesaikan dengan baik, karena pihak PT DSI juga berkomitmen untuk menyelesaikan itu,” jelas Misbakhun.

Kala ditanyai pendapatnya apakah dugaan kasus DSI dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah atau tidak, dia hanya menjawab yang pasti rapat hari ini salah satunya ditujukan untuk membahas soal PT DSI.

“Jadi saya tidak bisa memberikan opini secara pribadi, tadi termasuk itu yang ingin kita jaga kenapa kita mengadakan rapat,” sebutnya.

Tidak hanya mengenai PT DSI, Misbakhun mengatakan praktik skema pembayaran kecebong atau tadpole juga disampaikan secara umum dalam rapat, tetapi tidak menjadi pembahasan karena sifatnya terlalu teknis.

“Tadpole kita tidak bahas karena itu kan menyangkut hal-hal yang sifatnya terlalu teknis, terlalu teknis tentang industri. Jadi kita tidak mau bahas, tapi secara umum disampaikan,” sebutnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah resmi melakukan pelepasan atau spin off BTN Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan begitu, unit usaha syariah (UUS) BTN itu resmi berdiri menjadi bank umum syariah (BUS).

Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Selasa (18/11/2025) pukul 09.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat. Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut.

Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional. Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk memperkuat posisinya pada industri keuangan syariah di Indonesia, Qazwa, platform pembiayaan syariah menjalin kerja sama strategis dengan microLEAP, platform fintech terkemuka dari Malaysia.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan produk dan layanan keuangan syariah digital yang lebih inovatif, dengan memanfaatkan pengalaman microLEAP dalam ekosistem fintech di Malaysia.

CEO Qazwa, Dikry Paren mengatakan Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan keuangan syariah paling maju di dunia. "Qazwa sebagai salah satu platform pembiayaan syariah di Indonesia, dirasa perlu untuk bisa belajar dan memanfaatkan ekosistem keuangan syariah yang maju di Malaysia sehingga dapat meningkatkan keuangan syariah di Indonesia," katanya.

Malaysia telah lama menempati posisi terdepan dalam keuangan syariah global. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Malaysia secara konsisten menempati urutan teratas, sementara pangsa pembiayaan syariah dalam sistem perbankannya telah menembus sekitar 40 persen.

Dikry menambahkan, kerja sama strategis antara Qazwa dan microLEAP merupakan langkah penting bagi kedua pelaku keuangan syariah untuk saling berbagi pengalaman, mengembangkan inovasi, serta memanfaatkan sumber daya bersama dalam upaya memajukan industri keuangan syariah.

Hingga saat ini, Qazwa telah menyalurkan pembiayaan dengan total Rp 480 miliar sejak didirikan. Melalui kolaborasi seperti bersama microLEAP, Qazwa berharap dapat memperluas jangkauan dan menghadirkan lebih banyak dampak positif bagi pelaku usaha di Tanah Air. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen Qazwa untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), Koko Tjatur Rachmadi menyebut Indonesia harus mencontoh negara tetangga dalam mengembangkan ekosistem halal. Upaya ini nantinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah.

"Kalau kita contoh dari negara sebelah bagaimana negara tetangga itu beberapa government atau dana BUMN itu sekian persen harus muter di syariah, misalnya," ungkap dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Bank and Financial Services', Selasa (11/11/2025).

Koko memaparkan upaya ini berkaitan dengan social finance atau kegiatan keuangan secara sosial (amal). Menurut dia Indonesia menjadi negara paling mudah untuk melakukan kegiatan amal. Sehingga pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan para pelaku di industri keuangan syariah

"Kalau di sisi agama Islam, infaq, sedekah, wakaf, berlimpah di Indonesia. Ini kalau bekerja sama dengan pemerintah bisa mengelola dengan baik, menjadikan wakaf yang belum ada industri keuangan bisa menjadi potensi pajak pendapatan bagi negara," ungkap Koko.

"Ini sama-sama harus kita pikirkan, apa yang harus diberikan industri syariah buat negara," tegas dia.

Koko menambahkan ekosistem halal di Indonesia juga perlu menjalin kolaborasi dengan industri perbankan syariah. Misalnya ekosistem halal food dan fesyen memanfaatkan pembayaran syariah.

"Kalau kami bisa membangun ekosistem itu, saya yakin bahwa angka inklusi akan eksponensial," tegas Koko.

Lebih lanjut, ekosistem halal di Indonesia menghadapi tantangan baik dari pelaku industri maupun dari regulator.

Dari industri, perbankan syariah memiliki kewajiban untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sedangkan dari regulator, industri keuangan syariah memerlukan berbagai dukungan.

"Dari government baik regulator, BI dan OJK maupun government lain, departemen keuangan, kemudian legislatif untuk memberikan keberpihakan kepada kami. Industri perbankan syariah ini yang secara usia jauh dibandingkan yang sudah mature di konvensional," pungkas Koko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan aset industri keuangan syariah naik 11,3 persen year on year (tahunan) menjadi sekitar Rp3.050 triliun, dengan rincian perbankan Rp975,9 triliun, pasar modal Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank Rp178,7 triliun.

“Total aset industri keuangan syariah meningkat 11,3 persen year on year, menjadi sebesar Rp3.050 triliun. Ini tentu saja didukung oleh stabilitas kinerja sektor keuangan kita,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar di Jakarta, Kamis.

Adapun total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) per Desember 2024 mencapai Rp2.883,67 triliun, dikutip dari snapshot perbankan syariah yang dirilis oleh OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, menyampaikan bahwa yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat. Tingkat literasi keuangan nasional masyarakat saat ini mencapai 66,46 persen pada 2025.

Akan tetapi, lanjut dia, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat berada di angka 43,42 persen. Selain itu, rendahnya inklusi keuangan syariah juga menuai sorotan Kiki.

“Kenapa kami mendorong inklusi keuangan? Berdasarkan studi OECD, semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi masyarakat di suatu negara, itu semakin tinggi tingkat kesejahteraannya,” tutur Kiki.

Oleh karena itu, ia menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun upaya OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yakni melalui penguatan literasi berbasis kolaborasi, peningkatan inovasi dan teknologi, pengembangan produk, serta peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan.

“Ini tidak akan mungkin tanpa komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ucap Kiki.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA — Sejumlah tantangan masih membayangi potensi pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, mulai dari skala permodalan yang masih kecil hingga belum maksimalnya kemudahan akses produk syariah untuk masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa meskipun menunjukkan tren pertumbuhan positif, dia menyebut industri keuangan syariah nasional masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

"Sebagian tantangan tersebut bersifat struktural, sementara sebagian lainnya bersifat literasi dan operasional," jelas Dian dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya, Senin (3/11/2025).

Dian menjelaskan sisi struktur industri, permodalan lembaga keuangan syariah masih relatif kecil. Hal ini berdampak pada daya saing karena skala ekonomi yang belum cukup besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dian menuturkan, kebijakan spin-off untuk sektor perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat struktur industri. Dia mengatakan, OJK juga terus mendorong munculnya bank-bank syariah berskala besar dalam 1—2 tahun ke depan.

Dia berharap dalam jangka waktu tersebut akan ada sekitar tiga hingga empat bank syariah besar yang mungkin dapat menyaingi OJK Ungkap Ragam Tantangan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Sementara itu, dari sisi literasi dan inklusi, Dian menyebut terdapat dua isu utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni ketersediaan produk yang setara dengan segmen konvensional (availability) dan kemudahan akses (accessibility) serta dukungan-dukungan terhadap kegunaan produk syariah.

"Ke depan, aspek inklusi diharapkan juga mencakup bagaimana instrumen keuangan syariah bisa menjadi katalisator bagi ekosistem halal, termasuk sektor produktif seperti UMKM, pesantren, koperasi dan usaha mikro yang menjadi punggung ekonomi umat dan daerah," jelasnya.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Dian menjelaskan, industri membutuhkan SDM dengan kompetensi ganda—baik dalam bidang keuangan maupun syariah—agar dapat menjawab tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi.

"Sinergi antara industri, akademisi, dan lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk membangun talent pipeline yang berkualitas," lanjutnya.

Minim Produk

Dia juga menyoroti minimnya diversifikasi produk serta model bisnis sektor keuangan syariah yang perlu dibenahi. Dian mengatakan produk eksisting sektor keuangan syariah yang masih bersifat dasar (basic product) perlu lebih dioptimalkan agar lebih efisien dan inklusif.

Selain itu, dia juga mendorong kemunculan produk-produk baru yang unik dan memiliki nilai tambah tinggi. Menurutnya, hal ini dapat menjadi good game changer di sektor keuangan syariah dan akan menarik minat masyarakat secara lebih luas.

Dian melanjutkan, OJK telah menyiapkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023—2027, yang menekankan pengembangan karakteristik keuangan syariah melalui inovasi produk dan instrumen.

Dia mencontohkan, OJK telah mengembangkan instrumen seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Dia menuturkan, produk tersebut menyinergikan sektor keuangan komersial dan sektor keuangan melalui optimalisasi dana wakaf dalam sistem keuangan.

Selain itu, OJK juga mengembangkan Sharia Restricted Investment Account (SRIA) atau Rekening Investasi Syariah Terbatas. Dian mengatakan, produk ini berpotensi mendalam pasar keuangan syariah melalui skema investasi dalam sektor seperti asuransi syariah dan dana pendidikan syariah.

"Kita memiliki potensi besar, sumber daya yang kuat, dan dukungan publik yang luas. Namun, pertumbuhan ke depan membutuhkan kolaborasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan agar keuangan syariah benar-benar menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan anyar mengenai struktur permodalan dan likuiditas bagi bank syariah, dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional. Kedua beleid tersebut yakni Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

“Kedua POJK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB),” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Lebih lanjut, melalui POJK Nomor 20 Tahun 2025, OJK memperkuat pengelolaan likuiditas jangka pendek dan kestabilan pendanaan jangka panjang pada industri perbankan syariah dengan mewajibkan BUS dan UUS untuk senantiasa memelihara rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) minimal sebesar 100 persen dengan penerapan secara bertahap.

Ketentuan tersebut disusun untuk memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek yang memadai serta pendanaan jangka panjang yang stabil. Sehingga BUS dan UUS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengantisipasi kecukupan likuiditas yang dapat timbul akibat dinamika ekonomi dan volatilitas pasar keuangan.

Lewat peraturan tersebut, OJK juga mewajibkan BUS dan UUS untuk melakukan perhitungan kecukupan likuiditas dan pemantauan pendanaan stabil bersih secara berkala, baik pada tingkat individu maupun konsolidasi, guna memastikan risiko likuiditas dikelola secara terukur dan transparan.

“Pelaporan serta publikasi atas rasio-rasio tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028, sejalan dengan kesiapan industri dan harmonisasi sistem pelaporan keuangan syariah,” terang OJK.

POJK tersebut dirancang dengan mengacu pada standar global, yakni Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools serta The Net Stable Funding Ratio, dan memperhatikan Guidance Note GN-6 dari Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa sistem keuangan syariah Indonesia selaras dengan praktik terbaik internasional (best practices), sekaligus memperkuat kredibilitas dan daya saing BUS dan UUS di tingkat global.

“Dengan penerapan POJK ini, BUS dan UUS diharapkan mampu mengelola likuiditas dan pendanaan secara lebih disiplin, mengoptimalkan komposisi aset dan liabilitas, serta memperkuat kemampuan dalam menghadapi multiple scenario tanpa mengganggu fungsi intermediasi,” jelasnya.