#30 tag 24jam
Pegadaian catat total kelolaan emas capai 136 ton hingga akhir 2025
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa keseluruhan ekosistem bisnis perseroan, yakni layanan pergadaian dan layanan bank emas, ... [342] url asal
#pegadaian #bank-emas #ekosistem-emas #ekosistem-bulion #emas-digital #bulion-syariah
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa keseluruhan ekosistem bisnis perseroan, yakni layanan pergadaian dan layanan bank emas, mengelola total 136 ton emas hingga akhir tahun lalu.
“Selama tahun 2025, kelolaan ekosistem emas di Pegadaian mencapai 136 ton, yang mencakup portofolio agunan emas produk gadai dan portofolio layanan bank emas pegadaian,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Terkait layanan bank emas, ia menuturkan perseroan mencatatkan total transaksi dan kelolaan emas sebesar 33,7 ton sepanjang 2025.
Ia mengatakan, layanan bank emas tersebut terdiri dari transaksi tabungan emas mencapai 17,1 ton, transaksi deposito emas sebesar 2,18 ton, transaksi cicil emas senilai 10,3 ton, serta sisanya berasal dari transaksi titipan emas korporasi dan pinjaman modal kerja emas.
“Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin aware (sadar) untuk berinvestasi dalam bentuk emas, serta paham dan bijak dalam mengoptimalkan aset emas yang dimiliki,” kata Damar Latri Setiawan.
Menjelang genap satu tahun peresmian layanan bank emas pada 26 Februari mendatang, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha optimis pihaknya dapat lebih mengembangkan produk dan layanan bulion.
Hal tersebut terutama usai diterbitkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 166 tahun 2026 tentang Layanan Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 13 Februari lalu.
Fatwa DSN-MUI tersebut menjadi landasan normatif sekaligus pedoman operasional yang strategis bagi industri bulion dalam menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah, serta bertujuan mendorong terciptanya ekosistem emas syariah di Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) ekosistem bulion Pegadaian, Ferdian mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalisasi layanan bank emas digital melalui aplikasi TRING!.
Ia menyampaikan, kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat menyempurnakan ekosistem layanan bank emas perseroan dengan memberikan kemudahan dalam berinteraksi, kecepatan dalam bertransaksi serta kenyamanan dalam berinvestasi emas.
“Melalui TRING!, seluruh nasabah Pegadaian, baik yang baby boomer hingga Gen Z, baik nasabah Pegadaian konvensional maupun Pegadaian syariah dapat mengakses seluruh produk Pegadaian secara real-time dalam satu aplikasi,” tutur Ferdian Timur Satyagraha.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
DSN-MUI Terbitkan Fatwa Usaha Bulion Syariah, Pegadaian Siap Implementasi
PT Pegadaian mendukung Fatwa DSN-MUI No.166 tentang Bulion Syariah, menjadikannya pelopor dengan izin OJK untuk mengembangkan bank emas dan pasar logam mulia yang sesuai syariah. [448] url asal
#fatwa #fatwa-dsn-mui #bulion-syariah #pt-pegadaian #bank-emas #pasar-emas-syariah #pegadaian #emas #update-me
PT Pegadaian mendukung peluncuran Fatwa Nomor 166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peluncuran fatwa tersebut digelar di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta, Jumat (13/2).
Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas perkembangan pasar emas dan kebutuhan pedoman syariah yang lebih spesifik bagi regulator serta pelaku industri. Penerbitannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 yang membuka ruang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah.
Pegadaian merupakan lembaga jasa keuangan pertama yang mengantongi izin usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan layanan bank emas.
Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI, sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian, M Cholil Nafis mengatakan, fatwa ini diharapkan dapat mendorong emas menjadi instrumen investasi yang lebih produktif dan menjaga nilai aset masyarakat dari inflasi. Menurut dia, potensi emas yang dimiliki masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 1.800 ton dan dapat menjadi sumber permodalan domestik apabila dimonetisasi melalui skema bulion syariah.
Ia menyebut DSN-MUI menyediakan kerangka syariah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menuturkan, fatwa tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap produk bulion syariah. Ia menyatakan perusahaan siap mengimplementasikan fatwa secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Damar menjelaskan, dalam layanan Cicil Emas maupun Tabungan Emas, setiap gram emas yang ditransaksikan didukung fisik emas dengan rasio satu banding satu yang disimpan di tempat penyimpanan berstandar internasional. Nasabah dapat mencetak atau mengambil emas fisik melalui ATM Emas maupun outlet Pegadaian dengan ketentuan biaya dan waktu pemrosesan tertentu.
Fatwa Nomor 166 mengatur empat kegiatan utama usaha bulion beserta akad yang diperbolehkan. Pertama, simpanan emas menggunakan akad qardh, mudharabah, atau akad lain sesuai prinsip syariah. Kedua, pembiayaan emas menggunakan akad musyarakah, mudharabah, atau wakalah bi al-istitsmar untuk kegiatan produktif. Ketiga, perdagangan emas menggunakan akad bai’ al-murabahah atau bai’ al-musya’. Keempat, penitipan emas menggunakan akad ijarah atau wadi’ah.
Salah satu poin yang diatur adalah konsep emas musya’, yakni kepemilikan emas secara kolektif. Dalam skema ini, misalnya 100 nasabah masing-masing menabung 10 gram, maka disediakan emas fisik seberat 1 kilogram yang menjadi milik bersama para nasabah tersebut dan disimpan di vault. Kepemilikan tetap diakui secara sah meski fisik emas tercampur.
Menurut Damar, meskipun emas tidak disiapkan dalam denominasi per keping sesuai transaksi nasabah, hak kepemilikan tetap terjamin dan dapat dicetak sesuai jumlah yang dimiliki dengan proses produksi dan distribusi tertentu.
Pegadaian menilai fatwa ini menjadi landasan normatif dan pedoman operasional bagi industri jasa keuangan dalam menjalankan usaha bulion secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan ... [423] url asal
#bank-emas #kegiatan-bulion #khotbah-asuransi #industri-keuangan-syariah #bulion-syariah #kripto-syariah
inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai membahas fatwa terkait usaha bulion atau bank emas.
“Pada tanggal 3-4 Desember 2025 yang lalu, KPKS telah melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama DSN MUI membahas usulan fatwa terkait kegiatan usaha bulion syariah,” ujar Dian Ediana Rae, yang juga Ketua KPKS, di Jakarta, Senin.
Selain kegiatan bulion, ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut juga telah melakukan sejumlah pertemuan selama Juni-Desember 2025.
Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait daftar efek syariah, kripto syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan kebijakan dan produk perbankan syariah, serta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah.
Dian menuturkan, kolaborasi dengan DSN MUI tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memperluas ragam instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia mengatakan, inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.
Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI).
“Peringkat ini didukung oleh performa kuat di berbagai indikator utama, seperti pendidikan dan penelitian, di mana Indonesia mencatatkan jumlah institusi pendidikan serta publikasi ilmiah yang tinggi di bidang keuangan syariah,” kata Dian.
Ia menilai, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan keuangan syariah global.
“Selain itu, Indonesia juga menempati posisi yang sangat kompetitif dalam hal regulasi dan penyelenggaraan kegiatan terkait industri (keuangan syariah) ini. Ini menandakan bahwa dukungan ekosistem, baik dari sisi kebijakan maupun aktivitas industri, terus diperkuat,” ujarnya lagi.
Tidak hanya pengembangan dan pengaturan produk keuangan syariah, OJK juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi terkait industri keuangan syariah di tengah masyarakat.
Pihaknya pun menggandeng Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk meluncurkan buku khutbah syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
Dian menyatakan, peluncuran buku khutbah tematik tersebut merupakan upaya kultural untuk memberikan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui masjid dan lembaga pendidikan.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan ekosistem pengetahuan yang kuat, termasuk melalui penerbitan buku seperti ini, industri keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya pula.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)