#30 tag 24jam
Fatwa Muhammadiyah Izinkan Kripto untuk Investasi, Indodax Dorong Literasi Investor
Fatwa ini jadi momentum memperkuat literasi investasi aset digital. [471] url asal
#kripto-indonesia #fatwa-muhammadiyah-kripto #indodax #investasi-kripto-syariah #hukum-kripto-islam #investor-kripto-indonesia #perdagangan-kripto-indonesia #aset-digital-indonesia #literasi-investasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan fatwa yang menyatakan aset kripto dapat dipandang sebagai aset digital bernilai sehingga sah dimanfaatkan sebagai instrumen investasi. Menanggapi hal itu, platform perdagangan kripto Indodax menilai fatwa tersebut dapat menjadi rujukan bagi investor Muslim sekaligus momentum memperkuat literasi investasi aset digital.
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam fatwa yang terbit pada Maret 2026 menyebut aset kripto dapat dikategorikan sebagaimal mutaqawwam, yaitu harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut fikih. Dengan dasar tersebut, kripto dinilai dapat digunakan sebagai instrumen investasi selama tidak melanggar prinsip syariah.
Namun, Muhammadiyah menegaskan bahwa kripto tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran. Alasan utamanya adalah volatilitas harga yang tinggi serta potensi mudarat dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.
Vice President INDODAX, Antony Kusuma, mengatakan fatwa tersebut memberi referensi bagi masyarakat Muslim dalam memahami posisi kripto dalam perspektif ekonomi syariah. “Fatwa Muhammadiyah ini memberikan kejelasan bagi investor Muslim bahwa aset kripto dapat dipandang sebagai instrumen investasi dalam kerangka syariah. Pandangan ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong ekosistem kripto Indonesia yang semakin matang,” kata Antony, Kamis (12/3/2026).
Antony menambahkan bahwa karakter kripto yang volatil membuat investor perlu memahami risiko sebelum berinvestasi. “Namun sebagai instrumen investasi, aset kripto tetap memiliki karakteristik volatil yang perlu dipahami investor, sehingga literasi mengenai manajemen risiko dan pemahaman terhadap fundamental aset menjadi penting dalam berinvestasi di aset digital,” kata Antony.
Dalam fatwa tersebut, Muhammadiyah juga menguraikan aktivitas kripto yang dinilai dapat dilakukan, antara lain investasi jangka panjang, perdagangan spot, serta staking produktif. Sementara itu, sejumlah praktik dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti perdagangan berjangka (futures trading), penggunaan utang berbunga melaluileverageataumargin trading, manipulasi pasar sepertipump and dump, serta transaksishort selling.
Fatwa ini muncul di tengah berkembangnya diskusi mengenai hukum kripto di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan populasi Muslim sekitar 242 juta jiwa, Indonesia menjadi negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia sehingga pandangan syariah terhadap instrumen ekonomi digital semakin relevan bagi masyarakat.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia melalui hasil Ijtima’ Ulama 2021 menyatakan kripto tidak sah digunakan sebagai alat transaksi karena mengandung unsurgharar,dharar, danqimar. Namun kripto tetap dapat diperdagangkan sebagai komoditas atau aset selama memenuhi syarat sebagai barang yang memiliki manfaat ekonomi sertaunderlyingyang jelas.
Di sisi lain, minat masyarakat terhadap aset kripto terus meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah investor kripto di Indonesia mencapai sekitar 20,70 juta pengguna hingga Januari 2026.
Menurut Antony, peningkatan jumlah investor tersebut membuat literasi investasi menjadi semakin penting agar masyarakat memahami karakter dan risiko aset digital. “Edukasi menjadi penting agar investor memahami risiko, volatilitas, serta strategi pengelolaan portofolio sebelum memutuskan berinvestasi di aset digital,” kata Antony.
Indodax menyatakan akan terus memperkuat program edukasi investasi kripto bagi masyarakat. Platform tersebut juga menyebut operasionalnya telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dengan penerapan standar kepatuhan sepertiknow your customerdananti money laundering.
KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan ... [423] url asal
#bank-emas #kegiatan-bulion #khotbah-asuransi #industri-keuangan-syariah #bulion-syariah #kripto-syariah
inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai membahas fatwa terkait usaha bulion atau bank emas.
“Pada tanggal 3-4 Desember 2025 yang lalu, KPKS telah melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama DSN MUI membahas usulan fatwa terkait kegiatan usaha bulion syariah,” ujar Dian Ediana Rae, yang juga Ketua KPKS, di Jakarta, Senin.
Selain kegiatan bulion, ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut juga telah melakukan sejumlah pertemuan selama Juni-Desember 2025.
Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait daftar efek syariah, kripto syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan kebijakan dan produk perbankan syariah, serta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah.
Dian menuturkan, kolaborasi dengan DSN MUI tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memperluas ragam instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia mengatakan, inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.
Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI).
“Peringkat ini didukung oleh performa kuat di berbagai indikator utama, seperti pendidikan dan penelitian, di mana Indonesia mencatatkan jumlah institusi pendidikan serta publikasi ilmiah yang tinggi di bidang keuangan syariah,” kata Dian.
Ia menilai, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan keuangan syariah global.
“Selain itu, Indonesia juga menempati posisi yang sangat kompetitif dalam hal regulasi dan penyelenggaraan kegiatan terkait industri (keuangan syariah) ini. Ini menandakan bahwa dukungan ekosistem, baik dari sisi kebijakan maupun aktivitas industri, terus diperkuat,” ujarnya lagi.
Tidak hanya pengembangan dan pengaturan produk keuangan syariah, OJK juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi terkait industri keuangan syariah di tengah masyarakat.
Pihaknya pun menggandeng Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk meluncurkan buku khutbah syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
Dian menyatakan, peluncuran buku khutbah tematik tersebut merupakan upaya kultural untuk memberikan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui masjid dan lembaga pendidikan.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan ekosistem pengetahuan yang kuat, termasuk melalui penerbitan buku seperti ini, industri keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya pula.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)