PT Sun Life Indonesia membeberkan perkembangan terbaru soal pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) Sun Life Syariah. Aksi spin off dilakukan seiring dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkannya paling lama akhir Desember 2026.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan, proses spin off sudah ditahap uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper. “Kami harapkan nanti di kuartal ketiga atau kuartal keempat semua portfolio dari unit syariah bisa masuk ke perusahaan baru yaitu PT Sun Life Syariah,” kata Albertus dalam acara Konferensi Pers Shifa Signature, Jumat (8/5).

Spin off UUS merupakan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Aturan tersebut mewajibkan UUS melakukan pemisahan apabila telah memiliki aset di atas Rp 50 triliun dan atau total aset UUS telah mencapai lebih dari 50% dari total aset induknya.

Kinerja UUS Sun Life

Kinerja unit usaha syariah cukup positif dengan laba bersih mencapai Rp 28,29 miliar pada kuartal I 2026, melesat 259,46% dibandingkan kuartal I 2025 sebesar Rp 7,87 miliar. Kontribusi neto unit usaha syariah tercatat naik menjadi Rp 83,77 miliar dari Rp 68,43 miliar.

Adapun pada unit konvensiona,PT Sun Life Indonesia membukukan laba bersih Rp 97,05 miliar pada kuartal pertama 2026. Angka ini melonjak 104,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 47,41 miliar.

Total pendapatan perseroan juga meningkat menjadi Rp 505,76 miliar dari Rp 388,23 miliar secara tahunan. Adapun pendapatan premi tercatat naik menjadi Rp 944,94 miliar, dari sebelumnya Rp 633,94 miliar.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan perseroan.

“Kinerja ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh dan menjadi tanggung jawab Sun Life Indonesia untuk terus menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Albertus.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Maybank Indonesia Tbk. (BNII) tengah mempersiapkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memperkuat daya saing setelah spin-off, salah satunya melalui penggarapan proyek-proyek baru berskala besar bersama investor asal Timur Tengah.

Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Romy H. Buchari menyampaikan, perseroan memanfaatkan jaringan globalnya untuk membuka akses bagi investor Timur Tengah agar masuk ke berbagai proyek-proyek perseroan di Indonesia.

“Tim kami, yang kami sebut Global Banking Team, khususnya tim korporasi, sudah mulai membawa investor dari Timur Tengah untuk menggarap proyek-proyek baru di sini. Itu sudah berjalan dan proyeknya berskala besar,” ungkap Romy di sela-sela Peluncuran Amanah Pro, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kendati begitu, Romy belum dapat mengungkapkan secara rinci proyek yang dimaksud, termasuk sektor maupun nilai investasinya. Dia menyatakan, informasi tersebut akan disampaikan pada waktunya setelah mencapai tahap yang lebih matang.

“Saya belum bisa menyebutkan detailnya sekarang, tapi ketika waktunya tepat, akan kami sampaikan,” katanya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Maybank Indonesia untuk memperkuat UUS Maybank Indonesia, agar pasca spin off, unit usaha ini mampu berkompetisi dengan bank-bank yang sudah ada.

Perseroan mengharapkan, nantinya UUS Maybank Indonesia tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Untuk itu, lanjut Romy, Maybank Indonesia perlu memastikan produk, fitur, kemudahan penggunaan, hingga harga yang ditawarkan harus sangat kompetitif.

“Intinya, kami ingin menjadi motor utama bagi perekonomian Indonesia. Bukan sekadar pemain niche,” ujarnya.

Adapun sepanjang 2025, total aset UUS Maybank Indonesia mencapai Rp44,12 triliun, tumbuh 2,71% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan posisi aset 2024 yang sebesar Rp42,96 triliun.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

“Tentunya kita semua tahu threshold di Rp50 triliun. Itu tidak lama lagi. Nah, maka sebab itu dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sederet tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi dalam melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan tantangan itu meliputi kesiapan permodalan dan sumber daya manusia (SDM).

“Serta infrastruktur operasional yang diperlukan untuk membentuk perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Selasa (24/3/2026).

Selain tiga hal itu, Ogi menambahkan tantangan lain adalah perusahaan perlu menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola yang memenuhi ketentuan regulasi, sehingga proses persiapan spin off memerlukan waktu dan perencanaan yang matang.

Oleh karena itu, lanjutnya, OJK terus melakukan monitoring dan asistensi kepada perusahaan asuransi yang memiliki UUS untuk memastikan proses spin off berjalan sesuai ketentuan.

Dia meneruskan bahwa pihaknya juga secara proaktif melakukan komunikasi dan dialog dengan perusahaan yang belum menyampaikan rencana pemisahan UUS, guna mendorong percepatan pelaksanaannya.

“Adapun, sesuai ketentuan yang berlaku, pemisahan UUS tetap harus dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun 2026,” sebut Ogi.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyampaikan hingga kini masih ada beberapa perusahaan yang belum mengajukan permohonan untuk spin off UUS-nya.

Berdasarkan data OJK, Iwan menyebut kini sudah ada 18 perusahaan asuransi syariah yang full fledged. Kemudian, ada 28 aplikasi permohonan yang sudah masuk ke pihaknya untuk mengajukan spin off.

“Kemudian masih ada yang akan spin off menjadi membentuk perusahaan asuransi syariah itu ada 28 aplikasi yang sudah masuk ke kami. Memang kalau kita lihat dari 28 ini, baru 3 telah spin off, kemudian 5 dalam proses spin off, dan masih ada 20 perusahaan yang belum mengajukan mau seperti apa spin off-nya,” bebernya dalam Webinar Asuransi Syariah di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mendukung rencana pemisahan usaha (spin off) Saka Energi Indonesia dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) untuk dialihkan ke Pertamina Hulu Energi (PHE).

Menurut Eddy, langkah tersebut dinilai sejalan dengan strategi bisnis masing-masing entitas dalam struktur bisnis energi nasional, khususnya di lingkungan PT Pertamina (Persero).

“Saya mendukung Saka Energi di spin off dari PGN ke PHE. PGN itu kan tugasnya distribusi dan transmisi, lini tengah bisnis gas, sementara Saka di upstream,” kata Eddy kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa secara karakteristik bisnis, kegiatan usaha Saka Energi yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi lebih selaras dengan fokus bisnis PHE sebagai subholding hulu Pertamina.

Sebaliknya, PGN sebagai subholding gas Pertamina berfokus pada sektor midstream, khususnya distribusi dan transmisi gas bumi kepada pelanggan di dalam negeri.

“Kalau dilihat, strategi bisnisnya sejalan dan karakteristiknya sejalan dengan PHE. Makanya, sebaiknya kegiatan di luar midstream gas bisa dialihkan ke PHE,” ujarnya.

Eddy menilai penataan portofolio bisnis ini justru dapat memperkuat fokus masing-masing perusahaan dalam rantai nilai industri energi nasional. Dengan struktur yang lebih selaras, diharapkan efisiensi dan efektivitas operasional dapat meningkat.

Di sisi lain, di tengah dinamika industri migas global yang bergejolak akibat tensi tinggi di Timur Tengah, Eddy menekankan bahwa perubahan pada struktur kepemilikan atau manajemen tidak akan mengganggu kegiatan operasional.

Eddy berharap proses penataan tersebut dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga stabilitas operasional sektor energi nasional, terutama di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

“Struktur di atas (spin off) tidak akan berdampak di bawah,” tambahnya.

Adapun tahun ini, PGN mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/CAPEX) sebesar US$353 juta atau meningkat sekitar 14% dibandingkan dengan 2025.

Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi serta mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan peran gas bumi sebagai energi transisi.

Di tengah fokus mengembangkan infrastruktur gas bumi, PGN mengalokasikan CAPEX sebesar US$134 juta untuk mengoptimalkan kinerja eksplorasi dan peningkatan produksi minyak dan gas.

Program utama mencakup kegiatan pengeboran (drilling) di Wilayah Kerja (WK) Pangkah, Ketapang, dan Fasken, perpanjangan kontrak kerja sama (KKKS) di WK Pangkah, serta pelaksanaan survei dan pemrosesan seismik 3D.

Dari program tersebut, Saka Energi menargetkan produksi mencapai 24.000 BOEPD atau naik 10,4% pada 2026.

Direktur Utama SAKA Intan Fauzi mengatakan target produksi 2026 tersebut merupakan wujud komitmen perseroan untuk memperkuat kinerja produksi melalui strategi terintegrasi, optimalisasi aset eksisting, serta pengembangan potensi sumber daya migas.

Sebelumnya, Danantara mendorong PGN fokus pada sisi midstream dan downstream. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan PGN perlu memperkuat portofolio bisnisnya di sektor hilir dan distribusi gas.

Dony mengatakan arah bisnis PGN bakal bertransformasi menjadi perusahaan gas negara yang menguasai distribusi gas hingga ke rumah tangga.

“Untuk PGN, kita akan mulai tahun ini melakukan pipanisasi sampai ke rumah-rumah,” ujar Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyoroti pentingnya insentif dari pemerintah bagi bank syariah yang lahir dari pemisahan unit usaha syariah (UUS). Tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, bank hasil spin off berisiko menghadapi tekanan permodalan, efisiensi, dan daya saing di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya perihal spin off bertujuan untuk menguatkan sektor perbankan khususnya bank syariah yang lahir dari spin off UUS.

“Jadi kalau melakukan spin off ini bukan melulu mengenai compliance atas P2SK tapi lebih jauh lagi bertujuan untuk menguatkan bank itu sendiri,” kata Pandji kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (1/3/2026).

Dalam hal ini, Pandji memandang pentingnya komitmen bank induk dalam menguatkan bank hasil spin off. Komitmen dapat berupa permodalan yang cukup untuk dapat bersaing selepas spin off, maupun dukungan lain seperti melakukan sinergi atas infrastruktur induk untuk bisa dipergunakan di bank hasil spin off.

Di sisi lain, dia menilai aksi korporasi seperti merger selalu menarik dan dapat mempercepat pertumbuhan bank. Pandji meyakini, skala bank setelah menjadi besar memiliki kemampuan untuk berkembang lebih pesat.

Namun, Pandji mengakui bahwa proses merger tidak mudah lantaran harus menggabungkan strategi serta visi dan misi dari masing-masing bank. “Kalau tidak sama, maka sulit bank tersebut dipersatukan, di luar kerelaan masing-masing pemegang saham yang belum tentu salah satunya menjadi mayoritas seperti sebelum dimerger,” tuturnya.

Kendati demikian, Pandji menilai bahwa bank hasil spin off memerlukan insentif keberpihakan dari pemerintah agar bank tersebut dapat terus berkembang. Menurutnya, memulai sesuatu dari awal tentu membutuhkan dukungan yang lebih dibandingkan bank lain yang jauh lebih mapan.

“Di market, sering kali bank syariah itu tidak bersaing dengan sesama bank syariah, tapi justru dengan bank konvensional yang memiliki skala jauh lebih besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai bahwa kebijakan spin off dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Dalam catatan Bisnis.com, Anggito mengatakan bahwa kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu yang kurang setuju dengan kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS).

Direktur Infrastruktur KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan sebelum Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan aturan turunannya dirilis, KNEKS telah merekomendasikan agar kewajiban spin off UUS dijadikan sebagai aksi korporasi (corporate action), bukan kewajiban regulasi.

“Kami di KNEKS beberapa tahun lalu itu juga sudah menyampaikan pandangan bahwa sebaiknya spin-off ini menjadi aksi korporasi, bukan sesuatu yang bersifat mandatori di dalam peraturan perundangan,” jelas Sutan kepada Bisnis.com, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, sejumlah negara dengan perbankan syariah yang lebih maju dari Indonesia seperti Arab Saudi dan Malaysia tidak mewajibkan adanya spin off lantaran hal ini akan memunculkan bank-bank syariah berukuran kecil.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menekankan pentingnya roadmap yang jelas apabila UUS tetap berada di bawah bank induk. Salah satunya, dengan mewajibkan bank memiliki direktur khusus yang menangani UUS dengan indikator kinerja (KPI) tersendiri agar tidak menghambat pengembangan bisnis syariah.

“Itu yang kami sarankan waktu itu, walaupun rekomendasi ini tidak diambil sepenuhnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa UUS sulit bertumbuh jika dipaksakan spin off dari induk bank tanpa adanya kesiapan modal. Sutan mengatakan, kondisi ini berisiko melahirkan bank syariah kecil yang hanya masuk kategori KBMI 1 dengan ruang usaha terbatas.

Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Sutan menilai bahwa keputusan spin off sebaiknya diserahkan pada pertimbangan masing-masing bank sebagai aksi korporasi. Dengan begitu, manajemen dapat menghitung secara matang aspek permodalan, kesiapan bisnis, hingga strategi jangka panjang sebelum mengambil langkah pemisahan.

“Mungkin kalau pun spin off harusnya menjadi aksi korporasi itu lebih baik sebenarnya. Karena ketika sudah menjadi aksi korporasi, tentunya lembaga keuangan itu sudah mempertimbangkan beberapa aspek,” tuturnya.

Dia juga mengakui bahwa merger tidak selalu mudah dan tidak selalu berhasil karena melibatkan penyatuan sistem dan budaya kerja. Kendati begitu, pengalaman konsolidasi seperti yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menunjukkan bahwa penguatan skala usaha dapat mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah.

Sebelumnya, Anggito menilai bahwa kebijakan spin off UUS berisiko mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Dalam catatan Bisnis.com, Anggito menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin off yang berlaku bagi perbankan maupun asuransi. Menurut Anggito, kebijakan ini justru berpotensi membuat UUS tidak sehat dan berpotensi mengecil skala usahanya.

“Hasil studi saya itu tidak akan sehat. UUS akan menggerdilkan dia, kecuali dia akan digabung jadi satu,” ujarnya dalam acara sarasehan ekonomi syariah, Selasa (24/2).

Ia menilai, jika UUS dipisahkan menjadi entitas tersendiri tanpa penguatan modal dan strategi ekspansi yang jelas, maka pertumbuhannya akan terhambat. UUS yang berdiri sendiri harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara agresif agar dapat bersaing.

“Kalau tidak, dia akan kecil terus,” katanya.

Anggito mencontohkan model konsolidasi seperti merger bank syariah milik BUMN yang melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Menurutnya, langkah merger semacam itu lebih menjanjikan dibandingkan spin off yang berdiri sendiri dalam skala kecil.

Ia juga menyebut UUS milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat melakukan legal merger untuk memperkuat struktur permodalan dan daya saing. Namun, tanpa tambahan modal yang memadai, entitas hasil spin off dinilai sulit berkembang.

“Kecuali memang seperti BJB yang punya komitmen besar untuk membesarkan jadi spin off. Tapi kalau yang kecil-kecil saya tidak yakin,” ujarnya.

Sebagai informasi, kewajiban spin off UUS merupakan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Aturan tersebut mewajibkan UUS melakukan pemisahan apabila telah memiliki aset di atas Rp50 triliun dan/atau total aset UUS telah mencapai lebih dari 50 persen dari total aset induknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sebelumnya menyatakan kebijakan spin off bertujuan mendorong penguatan kelembagaan dan penyesuaian proses bisnis guna menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing.

“Sehingga mampu merespon tantangan dalam industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Misalnya, BSI yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. Kemudian, BSN lahir dari hasil spin off UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang digabungkan dengan PT Bank Victoria Syariah.

Di sisi lain, Anggito menegaskan bahwa penguatan perbankan syariah memang memerlukan peran pemerintah yang kuat. Kendati begitu dia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada pemisahan kelembagaan, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan modal dan keberlanjutan bisnis.

Menurutnya, jika spin-off justru menghasilkan bank syariah berukuran kecil, maka tujuan memperbesar pangsa pasar dan memperkuat industri syariah sulit tercapai. Karena itu, dia mendorong agar kebijakan spin-off dikaji secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank.

“Jadi kalau menurut saya, dari studi saya ini ya, mungkin untuk Indonesia ya biarlah mereka [UUS] tumbuh aja. Kalau spin-off dan akhirnya menghasilkan suatu bank syariah yang kecil, kan akhirnya enggak bisa kompetitif juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun wajib memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

Pemisahan itu harus dilakukan melalui tahapan tertentu dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tri Pakarta Syariah (Tripa) telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perusahaan asuransi umum syariah pada 29 Januari 2026.

⁠Direktur Utama Asuransi Tri Pakarta Syariah, Herry Triyatno mengatakan pihaknya saat ini menunggu persetujuan pengalihan portofolio dari OJK. Dia berharap agar regulator bisa segera memberikan izinnya.

Selagi menunggu proses tersebut, Herry menceritakan proses yang menantang dan perlu waktu bagi pihaknya dalam melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin off.

“Pertama, mengenai pemenuhan dokumen melalui SPRINT. Jadi, hal-hal yang menjadi diskusi lama itu mengenai interpretasi regulasi dan praktek operasional yang memerlukan klarifikasi. Kemudian, mengenai potensi multitafsir terhadap ketentuan dalam SEOJK, dan membutuhkan penyempurnaan dokumen beberapa kali,” tuturnya dalam Webinar Asuransi Syariah di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Herry melanjutkan, tantangan kedua adalah persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan (Shared Service Agreement). Menurutnya, terjadi revisi beberapa pasal dan konten Perjanjian Kerja Sama (PKS), penyesuaian aspek governance dan independensi

“Jadi ini juga menjadi bahasan mengenai siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk self-service dan mana yang harus kami lakukan penugasan. Karena sebagai entitas baru, tentunya harus berpikir bahwa kami mempunyai organisasi yang slim dan untuk penghematan cost,” bebernya.

Kemudian, imbuhnya, sinkronisasi kepentingan induk dan entitas hasil spin off juga kerap menjadi tantangan tersendiri, karena jangan sampai operasional kantor terganggu.

Lebih lanjut, dia menyebut tantangan ketiga yang dirasakan adalah berkenaan persetujuan tenaga ahli. Bagi Herry, poin ini menjadi bahasan menarik karena persyaratan administratif dan kompetensi cukup komprehensif.

“Karena di kami keterbatasan tenaga ahli ini juga menjadi tantangan tersendiri. Mudah-mudahan ke depan kami sudah mendapatkan tenaga ahli yang lebih banyak lagi di internal,” kata dia.

Selain keterbatasan tenaga ahli, dia menilai proses verifikasi dan kelengkapan dokumen turut menjadi tantangan karena memerlukan ketelitian dan kesabaran yang cukup panjang.

“Insight dari kami bahwa tantangan utama bukan hanya regulasi, tetapi memastikan bahwa seluruh aspek governance, legal dan operasional benar-benar comply sebelum izin diterbitkan,” tegas Herry.

Lebih jauh, dia mengungkapkan perusahaan tidak memiliki konsultan khusus selama proses perizinan spin off berlangsung. Pasalnya, selama ini pihaknya tidak menemukan konsultan yang sudah terbukti dapat mengawal proses spin off dengan baik, sehingga diputuskan semua kendali ada pada perusahaan sendiri.

“Namun kebetulan pada saat itu kami sedang melakukan transformasi organisasi di induk, sehingga ada pendamping konsultan yang kebetulan menangani masalah SDM. Nah, konsultan ini yang kita pakai untuk penyusuran struktur organisasi entitas spin off,” tuturnya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa peran notaris dalam proses spin off penting karena menyangkut aspek legal, baik penyusunan dan penyesuaian dokumen hukum, akta notaris terkait persetujuan spin off, hingga penguatan legal standing entitas baru.

Adapun, strategi pasca spin off yang akan dilakukan perusahaan antara lain menjaga fundamental keuangan, menstabilisasi portofolio awal, mengoptimalisasikan shared services, fokus pada cash flow generating business, dan meningkatkan human capital management.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah masalah yang kerap terjadi saat perusahaan asuransi dan reasuransi mengajukan izin untuk memisahkan atau spin offUnit Usaha Syariah (UUS).

Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK Sumarjono mengelompokkan isu tersebut ke dalam lima kategori. Kategori tersebut adalah izin usaha, fit and proper test, kerja sama shared services, pelaporan produk, dan pengalihan portofolio.

“Jadi, kelima itu adalah di izin usaha misalnya modalnya belum benar-benar siap. Kemudian, struktur organisasinya belum solid. Produk belum disesuaikan. Kemudian shared function atau shared services belum juga jelas skemanya. Dokumen antara dokumen satu dengan dokumen yang lain tidak konsisten. Kemudian kadang-kadang ada timeline yang terlalu optimis,” katanya dalam Webinar Asuransi Syariah di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dalam materinya, masalah dalam kategori izin usaha ini terdiri dari penyampaian dokumen tidak melalui SPRINT, pemisahan fungsi belum tercermin dalam struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab, dan prosedur belum lengkap.

Kemudian, masalah lain adalah rencana bisnis belum memadai, pedoman dan kebijakan belum lengkap, hingga belum terdapat informasi ultimate shareholders.

“Dan kedua untuk fit and proper tentunya ini juga salah satu isu yang kami lihat. Karena memang ada makalah yang belum memadai, daftar riwayat hidupnya juga belum lengkap dan lain sebagainya, dan juga persiapan untuk dilakukan fit and proper-nya kurang, sehingga tidak lulus dan lain sebagainya,” beber Sumarjono.

Sumarjono menambahkan kategori ketiga adalah terkait kerja sama untuk shared services. Dia menekankan di kategori ini, kebanyakan permohonan tidak diajukan perusahaan induk. Kemudian, rencana bisnis belum memuat shared services.

“Ini yang sering kami temui dan juga belum ada SOP dari fungsi yang dilakukan secara shared services. Kemudian, belum terdapat kejelasan batasan tanggung jawab para pihak dan belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi,” ucapnya.

Dia meneruskan, kategori keempat yakni pelaporan produk. Menurut OJK, masalah di kategori ini mencakup pengelompokan produk belum sesuai, penetapan tarif kontribusi tidak didukung dengan data historis, klausul polis belum sesuai peraturan, penjelasan pada dokumen tidak konsisten, hingga belum memenuhi persyaratan untuk memasarkan produk tertentu.

“Kategori selanjutnya adalah pengalihan portofolio. Ini harus ada risalah RUPS, kadang-kadang memang ini juga belum dibuat aktanya. Kemudian, belum terdapat tanggal efektif penghentian bisnis UUS dan pengalihan portofolio,” tutur Sumarjono.

Masalah selanjutnya, imbuhnya, mekanisme penyelesaian jika terdapat peserta yang tidak dialihkan atau terdapat kelebihan dana tabarru’ masih belum jelas. Kemudian, tidak terdapat penjelasan atas perbedaan data rencana pengalihan dan realisasi pengalihan, serta juga dokumentasi pengalihan portofolio belum lengkap.

Lebih jauh, Sumarjono turut mengungkapkan empat tujuan utama spin off UUS. Pertama, untuk memperkuat struktur, ketahanan dan saya saing industri asuransi dan reasuransi syariah.

“Artinya bahwa kita ingin unit syariah itu bukan sekadar anak kos yang numpang alamat gitu, tapi juga entitas yang punya rumah sendiri, fondasi sendiri, dan neraca yang sehat,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, yang kedua adalah untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, memperkuat investasi teknologi dan SDM. Keempat adalah melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2026 menjadi batas akhir bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk melakukan pemisahan atau spin offUnit Usaha Syariah (UUS).

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Iwan Pasila menyampaikan hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan yang belum mengajukan permohonan untuk spin off UUS-nya.

Berdasarkan data OJK, Iwan menyebut kini sudah ada 18 perusahaan asuransi syariah yang full fledged. Kemudian, ada 28 aplikasi permohonan yang sudah masuk ke pihaknya untuk mengajukan spin off.

“Kemudian masih ada yang akan spin off menjadi membentuk perusahaan asuransi syariah itu ada 28 aplikasi yang sudah masuk ke kami. Memang kalau kita lihat dari 28 ini, baru 3 telah spin off, kemudian 5 dalam proses spin off, dan masih ada 20 perusahaan yang belum mengajukan mau seperti apa spin off-nya,” bebernya dalam Webinar Asuransi Syariah di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Iwan menegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan waktu terkait ketentuan spin off tersebut. Sebab demikian, pihaknya berharap waktu untuk spin off ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan.

“Jadi, yang sekarang masih Unit Usaha Syariah [UUS] ya itu tolong dipastikan bahwa sudah memastikan by akhir tahun 2026, itu maka UUS-nya menjadi tidak ada gitu ya,” sebut Iwan.

Dia meneruskan, entah nanti bentuknya akan menjadi perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri (stand alone) atau bahkan mengalihkan portofolionya ke perusahaan asuransi syariah lain.

“Kami sangat berharap untuk dipikirkan dengan baik dan sudah cukup lama kami memberikan waktu dan kami sangat berharap di semester pertama ini sudah dilakukan dengan baik. Karena proses pembentukan dan proses transfer portfolio sendiri itu pasti butuh waktu gitu ya, jadi tidak bisa dilakukan serta merta,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemisahan UUS atau spin-off ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penarikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke bawah Kementerian Keuangan memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pengamat perbankan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah membahas kemungkinan agar PNM menjadi penyalur utama kredit usaha rakyat (KUR) untuk program pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban subsidi bunga yang saat ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Kalau dia dipaksa menjalankan program PSO pemerintah atau PNM-nya dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah dia enggak mengganggu valuasi BRI sendiri,” ujar Purbaya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Namun Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengambilalihan BUMN yang telah berjalan profesional oleh kementerian justru berisiko menimbulkan kerugian tata kelola.

“Ketika sudah mampu dikelola secara profesional oleh BUMN, maka seharusnya dibiarkan dikelola secara mandiri, tidak terikat lagi ke kementerian/lembaga. Maka, saya rasa tidak seharusnya PT PNM ini diambil oleh Kemenkeu,” katanya kepada Bisnis.

Menurutnya, mandat Kementerian Keuangan adalah mengelola fiskal dan keuangan negara, bukan operasional UMKM secara langsung. Jika tujuannya memperkuat pembiayaan rakyat kecil, pemerintah dapat mengembangkan skema yang sudah ada tanpa mengubah struktur kepemilikan.

Dari sisi industri, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan melihat spin off memiliki dua sisi. “Bila perusahaan anak memiliki kinerja baik maka dapat berdampak pada pengurangan kinerja konsolidasian,” ujarnya. Namun dia juga menilai entitas yang berdiri sendiri bisa lebih efektif karena birokrasi lebih pendek.

Sementara itu, manajemen BRI menegaskan belum ada pembahasan resmi. “Belum ada,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi.

Dia menekankan keputusan terkait aksi korporasi merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini Danantara. Dengan kontribusi aset sekitar Rp55 triliun dan laba lebih dari Rp1 triliun menurut data BRI konsolidasian per kuartal tiga 2025, PNM memang bukan entitas kecil dalam struktur BRI Group.