IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membebaskan pajak terkait aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghapusan pajak tersebut sebelumnya diajukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan pembebasan pajak tersebut bersifat sementara. Dia memberikan waktu maksimal tiga tahun bagi Danantara untuk menuntaskan seluruh aksi korporasi BUMN.

Insentif fiskal tersebut, kata Purbaya, dirancang khusus untuk mendukung aksi korporasi BUMN seperti penggabungan usaha (merger), akuisisi, hingga penataan ulang struktur perusahaan tanpa membebani keuangan BUMN dengan biaya pajak transaksi yang besar.

"Transaksi yang jual beli (saham) itu lho. Untuk merger-ing, akuisisi, itu kita nol-kan (pajaknya). Kita kasih waktu tiga tahun sampai 2029," katanya usai konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menegaskan bahwa insentif ini hanya menyasar pajak atas kegiatan konsolidasi atau streamlining. Sementara itu, kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dari aktivitas bisnis rutin BUMN tetap berlaku sesuai ketentuan yang ada tanpa adanya pengecualian. "Pajak penghasilan itu segala macam biasa, normal ya," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, kebijakan pembebasan pajak merupakan bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap rencana konsolidasi BUMN yang dimotori Danantara. Dengan menghapus pajak tersebut tersebut, dia berharap beban biaya BUMN dapat ditekan secara signifikan.

"Kalau kita pajakin pada waktu dia jual beli (saham) di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali cost-nya. Untuk saya juga enggak masuk akal, kan tujuannya untuk efisiensi," katanya.

Di tempat yanag sama, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan, keringanan pajak ini mencakup berbagai aksi korporasi mulai dari transformasi, likuidasi, investasi, hingga restrukturisasi. Insentif ini bertujuan agar proses penataan BUMN menjadi lebih lincah dan kompetitif.

"Semua pajak yang related (berhubungan) dengan transaksi itu ya, transaksi streamlining ini, baik itu transaksi merger, likuidasi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pajak dan itu diatur juga dalam undang-undang kita, ya undang-undang BUMN," imbuh Dony.

Terkait legalitas kebijakan ini, Dony menyebutkan bahwa prosesnya kini tinggal menunggu pengesahan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dalam waktu dekat.

"Pak Menkeu sudah mendukung, segera PP-nya akan diterbitkan,” ujar Dony.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mulai merealisasikan pembelian kembali (buyback) saham sejak 28 April 2026. Langkah ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Maret lalu.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, mengatakan pelaksanaanbuybackmerupakan bentuk keyakinan perseroan terhadap kondisi bisnisnya.

“Pelaksanaanbuybackmerupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini merupakan wujud keyakinan kami atas fundamental bisnis perseroan,” ujar Hendra dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Programbuybacktersebut direncanakan berlangsung selama 12 bulan, terhitung sejak 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027, kecuali dihentikan lebih awal sesuai ketentuan yang berlaku.

BCA menegaskan pelaksanaan aksi korporasi ini tidak memiliki dampak material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha perseroan. Manajemen juga menyatakan akan tetap memperhatikan kondisi pasar selama periode pelaksanaanbuyback.

Hendra menambahkan, perseroan berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta peraturan yang berlaku.

“Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada 2026,” katanya.

Per akhir Maret 2026, BCA melayani sekitar 44 juta rekening nasabah dan memproses lebih dari 122 juta transaksi per hari, didukung jaringan kantor cabang, ATM, serta layanan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) melakukan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum tahap pertama yakni Rp250 miliar yang tenggat waktunya akhir 2026.

Untuk diketahui, peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23 Tahun 2023. Sesuai aturan ini, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap. Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar.

Direktur Keuangan Asuransi Digital Bersama, Randy Tandra mengungkapkan hingga akhir Desember 2025 ekuitas perseroan masih sebesar Rp211 miliar.

“Dari sana [PMHMETD] diharapkan ekuitas perusahaan yang saat ini sebanyak Rp211 miliar mungkin bisa naik sekitar Rp260 miliar—270 miliar,” katanya dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Untuk melancarkan aksi korporasi tersebut, Randy menuturkan pihaknya sudah menyampaikannya dalam keterbukaan informasi pada publik dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana itu sudah disampaikan sejak 21 Januari 2026 dan pernyataan pendaftaran sudah dilakukan pada 30 Maret 2026. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa selesai sekitar akhir Juni 2026.

Lebih lanjut, Randy membeberkan tantangan utama dalam memenuhi ekuitas minimum tahap pertama melalui aksi right issue terletak pada kemampuan dalam menghimpun kembali dana dari masyarakat.

“Tentunya tantangan utamanya adalah apakah dari target yang kita mau capai itu bisa terserap oleh masyarakat melihat kondisi makroekonomi saat ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia tetap optimistis bahwa target yang hendak dicapainya ini bisa terealisasikan, mengingat sebagian besar sudah ada yang siap untuk membelinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) akan melakukan aksi korporasi untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat sembilan perusahaan yang dikategorikan BEI memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

“Tapi tolong diingat, ini adalah informasi yang netral dari regulator, bukan sanksi. Kami mengeluarkan ini untuk investor dapat memperhatikan, ya terserah investornya mau menggunakan atau tidak informasi ini,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Nyoman juga mempersilakan perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan tinggi tersebut untuk melakukan aksi korporasi apapun. Menurutnya, Bursa tidak akan mendikte perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan aksi korporasi.

“Nanti kami akan meminta informasi mengenai aksi korporasi yang dilakukan. Jadi kami meminta mereka proaktif untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan,” tuturnya.

Apabila nantinya aksi korporasi telah dilakukan, Nyoman menuturkan Bursa akan akan kembali mengecek struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, apakah masih terkonsentrasi atau tidak sesuai dengan metodologi perhitungannya.

Bursa kemudian akan mengeluarkan pengumuman apabila saham tersebut sudah tidak terkonsentrasi lagi kepemilikannya. Sampai saat ini, Nyoman menyebut beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar HSC tersebut telah melakukan pertemuan dengan Bursa.

“Tentu mereka mendengar dulu dari sisi metodologi, kemudian apa sih HSC itu. Dan tentu harapan kami mereka melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan,” kata Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan konsentrasi kepemilikan ini merupakan global best practice atau praktik terbaik di global sebagai salah satu bagian dari transparansi. Transparansi seperti ini juga menurutnya dilakukan oleh Bursa Hong Kong. Menurutnya, transparansi kepemilikan akan memberikan kepercayaan terhadap investor.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Adapun selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%.

Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menjelaskan untuk meningkatkan transparansi, OJK dan SRO membuka data High Shareholding Concentration (HSC). Menurut Hasan, data HSC ini dapat dimanfaatkan investor sebagai early warning untuk mengambil keputusan.

“Jadi bukan karena pelanggaran tertentu, tetapi akan terbuka informasi untuk daftar saham-saham yang memang terkonfirmasi mengalami konsentrasi yang tinggi atau kepemilikan yang terbatas oleh hanya sedikit pihak,” tutur Hasan.

IDXChannel – Jajaran manajemen PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) tercatat mengakuisisi saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK). Berdasarkan daftar perubahan kepemilikan di atas 5 persen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kepemilikan yang terafiliasi dengan CBRE di TRUK kini mencapai 35 persen.

Sebelumnya, entitas afiliasi CBRE, PT Catur Dharma Anugerah Surya, telah lebih dahulu masuk sebagai pemegang saham TRUK melalui transaksi pada 14 November 2025. Dalam aksi tersebut, Catur Dharma mengakuisisi 87 juta saham atau setara 20 persen kepemilikan dengan harga Rp100 per saham, sehingga total nilai transaksi mencapai sekitar Rp8,7 miliar.

Mengutip laman Keterbukaan Informasi BEI, Rabu (8/4/2026), pada transaksi terbaru yang dilakukan pada 7 April 2026, sejumlah jajaran manajemen CBRE turut melakukan pembelian saham TRUK. Direktur Utama CBRE Suminto Husin Giman bersama Komisaris CBRE Suganto Gunawan masing-masing membeli saham dengan jumlah yang sama, yakni sebesar 5 persen kepemilikan.

Selain itu, Suwito yang menjabat sebagai Komisaris CBRE serta Direktur Utama PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) sekaligus Founder Republik Capital Indonesia juga mengakuisisi 21.750.000 saham atau setara 5 persen kepemilikan di TRUK.

Berdasarkan keterbukaan informasi, seluruh transaksi tersebut dilakukan dengan harga Rp198 per saham dan bertujuan untuk investasi. Langkah ini mencerminkan optimisme para investor terhadap peluang pertumbuhan di sektor transportasi dan logistik.

Masuknya investor baru tersebut terjadi seiring aksi divestasi yang dilakukan pemegang saham sebelumnya, PT Guna Makmur Raya, yang menurunkan kepemilikannya dari 40,17 persen menjadi 25,2 persen.

Dengan kepemilikan Catur Dharma sebesar 20 persen serta tambahan akumulasi dari jajaran manajemen sebesar 15 persen, total kepemilikan terafiliasi dengan CBRE di TRUK kini mencapai 35 persen.

Perseroan menyampaikan bahwa transaksi tersebut tidak mengubah jumlah free float maupun struktur pengendali.

Hingga siang ini, Rabu (8/4/2026) pukul 13.25 WIB, saham TRUK tercatat mengalami penguatan signifikan. Dalam perdagangan siang ini saham TRUK ditutup melonjak 24,79 persen ke level Rp292.

Kenaikan tersebut mencerminkan respons positif pelaku pasar terhadap masuknya investor strategis yang terafiliasi dengan CBRE sekaligus memperkuat sentimen terhadap prospek pertumbuhan perseroan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton membeberkan ekspansinya dalam proyek kereta bawah tanah di Manila, Filipina, yakni Metro Manila Subway (MMS) dengan nilai kontrak mencapai senilai US$ 10,7 juta atau sekitar Rp 182,27 miliar (kurs: Rp 17.035 per dolar AS).

Direktur Utama WIKA Beton, Kuntjara, mengatakan proyek MMS ini didanai oleh Japan International Cooperation Agency dan dikerjakan oleh Colas Rail sebagai kontraktor trackwork.Kuntjara menegaskan dalam proyek ini perseroan tidak mengeluarkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex).

Di samping itu ia juga menyebut progres pembangunan proyek MRT Manila tersebut kini telah mencapai sekitar 30%. Proyek jumbo itu juga ditargetkan bisa rampung pada 2030.

“Masalah di sana juga sama kayak kita, kadang-kadang masalah tanah, belum terlalu bebas jadi sekarang progres masih sekitar 30%,” kata Kuntjara kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (6/4).

Tak hanya itu Kuntjara menjelaskan WTON berperan dalam memproduksi segmental tunnel atau terowongan penghubung. WIKA Beton juga sebagai pemasok komponen lintasan untuk proyek kereta bawah tanah tersebut.

Adapun komponen bantalan rel beton pratekan (PC sleeper) untuk paket kontrak CP106 dikirim langsung dari fasilitas produksi di Majalengka yang dioperasikan oleh anak usaha perseroan, yakni PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA Kobe).

Bantalan rel beton tersebut akan digunakan untuk kebutuhan depo dan jalur utama dalam sistem Metro Manila Subway. Kuntjara mengatakan proses manufaktur dilakukan di PPB Majalengka yang telah dilengkapi teknologi modern dan sistem pengendalian kualitas sesuai standar proyek infrastruktur internasional.

Setelah produksi, produk akan didistribusikan dari Majalengka menuju Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum dikirim melalui jalur laut ke Pelabuhan Manila. Produksi massal dan pengiriman dijadwalkan berlangsung bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan jaringan Metro Manila Subway.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan sistem transportasi urban modern sekaligus menunjukkan produk dan teknologi manufaktur Indonesia mampu memenuhi standar proyek infrastruktur kelas dunia," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga tengah menjajaki peluang proyek North-South Commuter Railway (NSCR) dengan panjang sekitar 100 kilometer.

“North-South Commuter Railway, jadi kalau tadi (Metro Manila) di dalam kota, kalau NSCR itu misalnya dari Tangerang ke Bekasi lah. Itu lebih panjang lagi,” ucapnya.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton membeberkan ekspansinya dalam proyek kereta bawah tanah di Manila, Filipina, yakni Metro Manila Subway (MMS) dengan nilai kontrak mencapai US$ 110 juta atau sekitar Rp 1,87 triliun (asumsi kurs Rp 17.016).

Direktur Utama WIKA Beton, Kuntjara, mengatakan proyek MMS ini didanai oleh Japan International Cooperation Agency dan dikerjakan oleh Colas Rail sebagai kontraktor trackwork.Kuntjara menegaskan dalam proyek ini perseroan tidak mengeluarkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex).

Di samping itu ia juga menyebut progres pembangunan proyek MRT Manila tersebut kini telah mencapai sekitar 30%. Proyek jumbo itu juga ditargetkan bisa rampung pada 2030.

“Masalah di sana juga sama kayak kita, kadang-kadang masalah tanah, belum terlalu bebas jadi sekarang progres masih sekitar 30%,” kata Kuntjara kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (6/4).

Tak hanya itu Kuntjara menjelaskan WTON berperan dalam memproduksi segmental tunnel atau terowongan penghubung. WIKA Beton juga sebagai pemasok komponen lintasan untuk proyek kereta bawah tanah tersebut.

Adapun komponen bantalan rel beton pratekan (PC sleeper) untuk paket kontrak CP106 dikirim langsung dari fasilitas produksi di Majalengka yang dioperasikan oleh anak usaha perseroan, yakni PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA Kobe).

Bantalan rel beton tersebut akan digunakan untuk kebutuhan depo dan jalur utama dalam sistem Metro Manila Subway. Kuntjara mengatakan proses manufaktur dilakukan di PPB Majalengka yang telah dilengkapi teknologi modern dan sistem pengendalian kualitas sesuai standar proyek infrastruktur internasional.

Setelah produksi, produk akan didistribusikan dari Majalengka menuju Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum dikirim melalui jalur laut ke Pelabuhan Manila. Produksi massal dan pengiriman dijadwalkan berlangsung bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan jaringan Metro Manila Subway.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan sistem transportasi urban modern sekaligus menunjukkan produk dan teknologi manufaktur Indonesia mampu memenuhi standar proyek infrastruktur kelas dunia," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga tengah menjajaki peluang proyek North-South Commuter Railway (NSCR) dengan panjang sekitar 100 kilometer.

“North-South Commuter Railway, jadi kalau tadi (Metro Manila) di dalam kota, kalau NSCR itu misalnya dari Tangerang ke Bekasi lah. Itu lebih panjang lagi,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS – PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) merevisi rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan menaikkan anggaran menjadi maksimal Rp 5 triliun, dari sebelumnya Rp 4 triliun.

Perubahan anggaran tersebut disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 April 2026.

Revisi ini mengubah sejumlah poin dari pengumuman sebelumnya yang dirilis pada 11 Maret 2026, terutama terkait besaran dana yang disiapkan, perkiraan jadwal pelaksanaan, serta proforma laba per saham setelah buyback dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan.

RUPST 17 April, Eksekusi Mulai Keesokan Harinya

Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2026.

Jika mendapat lampu hijau, periode pembelian kembali saham akan dimulai sejak 18 April 2026 dan berlangsung selama 12 bulan. Seluruh proses buyback dilakukan secara bertahap melalui Bursa Efek Indonesia.

Sebagai informasi, pemanggilan RUPST telah dilakukan kepada para pemegang saham melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, serta situs web resmi perseroan www.alamtri.com pada 26 Maret 2026. Adapun pengumuman ringkasan risalah RUPST dijadwalkan pada 20 April 2026.

Patuhi Regulasi, Tak Melebihi 10 Persen Modal Ditempatkan

Alamtri Resources menegaskan bahwa pelaksanaan buyback tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, serta Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan juga menyatakan bahwa jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah modal yang ditempatkan.

Lebih lanjut, langkah ini dipastikan tidak akan membuat kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Dampak Keuangan: Aset dan Ekuitas Susut, EPS Justru Naik

Dengan asumsi penggunaan dana buyback sebesar Rp 5 triliun sudah termasuk biaya transaksi namun belum termasuk komisi pedagang perantara efek yang dinilai tidak material, perseroan memproyeksikan sejumlah perubahan keuangan.

Berdasarkan kurs JISDOR per 30 Maret 2026 yang menempatkan 1 dollar AS pada Rp 16.993, dana buyback setara dengan sekitar 294,24 juta dollar AS. Akibatnya, total aset perseroan diperkirakan susut dari 6,82 miliar dollar AS menjadi 6,52 miliar dollar AS.

Sementara itu, ekuitas juga terkoreksi dari 5,00 miliar dolar AS menjadi 4,71 miliar dolar AS. Meski demikian, laba tahun berjalan tetap bertahan di angka 489,85 juta dolar AS.

Yang menarik, meskipun aset dan ekuitas menyusut, laba per saham dasar justru mengalami kenaikan dari 0,01526 dolar AS menjadi 0,01668 dolar AS.

Hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah saham yang beredar pasca-buyback. Perhitungan EPS tersebut juga telah memperhitungkan dampak buyback tahun 2025 yang telah efektif tercatat pada 28 Februari 2026.

Manajemen Yakin Tak Ganggu Kegiatan Usaha

Manajemen Alamtri Resources menegaskan bahwa dengan posisi dan kinerja keuangan saat ini, rencana buyback tidak akan memberikan dampak buruk terhadap kegiatan usaha maupun pertumbuhan perseroan di masa mendatang.

"Dengan posisi dan kinerja keuangan Perseroan saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak memberikan dampak buruk terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan di masa mendatang," tulis manajemen dalam dokumen resmi yang dikutip, Senin (6/4/2026).

Perseroan berharap langkah ini dapat memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi para pemegang saham sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Dengan demikian, harga saham ADRO diharapkan mampu mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) merencanakan pembelian kembali saham atau buyback hingga Rp500 miliar di tengah fluktuasi pasar, dengan proyeksi dampak terbatas terhadap laba dan penurunan pendapatan bunga sekitar Rp5,9 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/4/2026), aksi korporasi ini dilakukan pada periode mulai 2 April 2026 hingga 2 Juli 2026 dengan durasi maksimal tiga bulan.

Corporate Secretary KLBF, Maria Teresa Fabiola mengatakan biaya pelaksanaan buyback diperkirakan mencapai 0,1% dari total nilai transaksi. Seluruh pembelian akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek.

Dari sisi pendanaan, Kalbe Farma akan menggunakan dana internal. Perseroan memperkirakan penggunaan kas tersebut akan menekan pendapatan bunga sekitar Rp5,9 miliar setelah periode buyback berakhir. Namun, dampak tersebut dinilai tidak material terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan.

"Seiring dengan aksi tersebut, proforma laba per saham diperkirakan meningkat menjadi Rp81,19, dibandingkan dengan Rp80,51 pada periode yang berakhir 31 Desember 2025. Kenaikan ini didorong oleh berkurangnya jumlah saham beredar," tulis Maria dalam keterbukaan informasi.

Manajemen menegaskan harga pelaksanaan buyback akan mempertimbangkan kondisi pasar dan ketentuan regulator. Perseroan juga membuka ruang untuk mengakhiri periode lebih cepat dengan memperhatikan dinamika pasar dan peraturan yang berlaku.

Dalam keterangannya, manajemen menilai buyback menjadi sinyal kepercayaan terhadap fundamental perseroan. Aksi ini juga diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal serta mendukung stabilitas harga saham di tengah tekanan pasar.

Selain itu, perseroan menilai langkah ini tidak akan mengganggu operasional maupun kemampuan memenuhi kewajiban keuangan, mengingat struktur permodalan dan likuiditas yang tetap terjaga.

Melansir laporan keuangan perseroan, KLBF membukukan pendapatan senilai Rp35,32 triliun sepanjang tahun lalu. Realisasi ini mencerminkan kenaikan 8,26% year-on-year (YoY) dibandingkan Rp32,62 triliun pada periode yang sama 2024.

Tumbuhnya pendapatan perseroan terutama disebabkan oleh kinerja segmen distribusi dan logistik yang tumbuh 12,01% YoY menjadi Rp12,21 triliun per 2025, naik dibandingkan Rp10,90 triliun pada periode yang sama 2024.

Selain itu, segmen obat resep juga membukukan pertumbuhan sebesar 11,00% YoY menjadi Rp10,24 triliun, dari Rp9,22 triliun per Desember 2024. Segmen produk kesehatan juga mencatat pendapatan senilai Rp4,82 triliun dan segmen nutrisi membukukan penjualan senilai Rp8,04 triliun.

Sejalan dengan bertumbuhnya pendapatan perseroan, KLBF turut membukukan beban pokok pendapatan yang membengkak 8,12% YoY menjadi Rp21,26 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu melampaui Rp19,67 triliun pada periode yang sama 2024.

Alhasil, laba bruto yang mampu dibukukan perseroan tercatat senilai Rp14,05 triliun, naik 8,47% YoY dari Rp12,95 triliun pada periode yang sama 2024. Namun, upaya pengendalian beban mendorong KLBF membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi pada laba bersih perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melaporkan kinerja keuangan positif sepanjang tahun buku 2025.

Perseroan menyatakan, pertumbuhan pendapatan dan laba bersih ditopang penguatan bisnis inti serta kontribusi aksi korporasi strategis.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis pada 31 Maret 2026, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 266,67 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,52 triliun (kurs Rp 16.968 per dollar AS), meningkat 5 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 254,48 juta dollar AS.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi para pekerja di industri migas sedang melaksanakan pekerjaannya di lapangan.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja kuat pada lini bisnis midstream dan downstream yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perseroan.

Sejalan dengan itu, laba bersih RAJA tercatat naik 20 persen menjadi 35,02 juta dollar AS atau sekitar Rp 594,5 miliar, dari sebelumnya 29,08 juta dollar AS.

Dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (1/4/2026), perseroan menyebutkan, peningkatan laba bersih ini didukung oleh kontribusi non-operating income, khususnya dari akuisisi Hafar yang telah diselesaikan pada Agustus 2025.

Kinerja tersebut mencerminkan strategi pertumbuhan perseroan yang mengombinasikan penguatan bisnis inti dan ekspansi anorganik.

Dari sisi operasional, pertumbuhan bisnis inti tercermin dari mulai beroperasinya proyek kompresor gas di Sengkang pada segmen midstream, serta peningkatan penjualan gas pada segmen downstream.

Sementara itu, ekspansi anorganik melalui akuisisi Hafar dinilai turut memperkuat kinerja serta portofolio bisnis perseroan.

Perseroan menilai strategi diversifikasi yang dijalankan mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

SHUTTERSTOCK/NOOMCPK Ilustrasi pipa gas, jalur pipa gas.

Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, perseroan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,39 triliun.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan berbagai proyek strategis, termasuk perluasan kapasitas operasional, peningkatan nilai tambah bisnis, serta penguatan posisi di sektor energi nasional.

Beberapa proyek utama yang menjadi fokus antara lain pembangunan pipa BBM Balikpapan–Samarinda, pengembangan mini LNG di Jawa Barat, serta studi kelayakan fasilitas LNG di Kalimantan Utara sebagai bagian dari diversifikasi portofolio gas.

Selain ekspansi organik, Perseroan juga memperkuat strategi anorganik melalui entitas anak, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU).

Saat ini, RATU tengah menyelesaikan akuisisi SMS Development Limited yang merupakan pemegang participating interest di Blok Madura Strait.

Secara paralel, perseroan juga menjalankan proses legal due diligence dan negosiasi tahap akhir untuk rencana akuisisi participating interest pada blok migas lainnya di kawasan Indonesia Timur.

Perseroan menyatakan, langkah akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan eksposur terhadap aset hulu produktif sekaligus memperkuat pertumbuhan kinerja ke depan.

Langkah ini juga mencerminkan strategi ekspansi yang selektif dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Seluruh rangkaian transaksi dan pengembangan proyek tersebut ditargetkan mencapai milestone utama pada kuartal II 2026, sehingga diharapkan mulai memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan dalam jangka menengah dan panjang.

Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk, Djauhar Maulidi, menyampaikan capaian kinerja ini menunjukkan perseroan berada pada jalur pertumbuhan yang tepat melalui strategi yang seimbang antara penguatan bisnis inti dan ekspansi anorganik.

Adapun secara rinci, kinerja keuangan RAJA menunjukkan laba kotor meningkat dari 69,25 juta dollar AS menjadi 72,16 juta dollar AS. Sementara laba sebelum pajak naik dari 44,22 juta dollar AS menjadi 49,54 juta dollar AS.

Namun, laba operasional tercatat turun dari 48,38 juta dollar AS menjadi 39,87 juta dollar AS.

Perseroan menambahkan, laporan ini juga mengandung informasi proyeksi yang didasarkan pada kondisi saat ini serta ekspektasi perusahaan, yang mencakup berbagai risiko dan ketidakpastian.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi realisasi kinerja antara lain kondisi industri, fluktuasi harga minyak mentah dan gas bumi, kemampuan serta jangka waktu penyelesaian proyek baru, hingga perubahan berbagai faktor eksternal lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) berencana menyampaikan laporan keuangan yang diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik untuk periode kuartal I/2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan seiring adanya rencana aksi korporasi perseroan.

Kendati begitu, bank berlogo pita emas itu tidak merinci lebih lanjut mengenai aksi korporasi yang dimaksud.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilakukan limited review atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk periode 31 Maret 2026 sehubungan dengan terdapatnya rencana aksi korporasi Perseroan,” tulis Adhika Vista dalam surat yang ditujukan kepada BEI, dikutip pada Minggu (29/3/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, Adhika menyebut bahwa laporan keuangan konsolidasian BMRI periode kuartal I/2026 yang akan diaudit oleh akuntan publik akan disampaikan perseroan paling lambat dua bulan setelah tanggal laporan keuangan periode 31 Maret 2026.

“...laporan keuangan konsolidasian perseroan periode 31 Maret 2026 yang akan diaudit oleh akuntan publik akan kami sampaikan kepada BEI dan kami publikasikan kepada publik paling lambat dua bulan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian,” jelas Adhika.

Kinerja Keuangan 2025

Adapun sepanjang 2025, perseroan membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun secara konsolidasi. Angka ini naik 0,93% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Hingga akhir 2025, BMRI membukukan kredit senilai Rp1.895 triliun atau naik 13,4% YoY. Pada sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp2.106 triliun atau naik 23,9% YoY dengan pertumbuhan dana murah sebesar 12,6% YoY senilai Rp1.431 triliun.

Realisasi kredit tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang merata di seluruh segmen bisnis. Kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88% YoY sepanjang 2025, di saat pertumbuhan secara industri melambat.

Dari sisi rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat sebesar 0,96% secara bank only dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 20,4%. Aset perseroan ikut tumbuh sebesar 16,6% YoY dari Rp2.427,22 triliun menjadi Rp2.829,95 triliun.

Angka margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat sebesar 4,89%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi akhir 2024 yang sebesar 5,15%.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga aksi korporasi yang direncanakan PT TBS Energi Utama Tbk., yakni pembagian dividen hingga buyback dinilai bisa menjadi katalis positif bagi saham TOBA.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (26/3/2026), tiga aksi korporasi strategis tersebut yaitu penggunaan sebagian saldo laba untuk pembagian dividen, pembelian kembali (buyback) saham dan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Adapun TOBA berencana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut RUPS untuk tahun buku 2025 pada 16 April 2026.

Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey menilai penggunaan sebagian saldo laba untuk pembagian dividen dan buyback saham akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham sementara PMHMETD menjadi landasan fondasi penguatan modal untuk ekspansi jangka menengah panjang.
Soal bagi dividen, dia juga menjelaskan bahwa meski TOBA membukukan rugi bersih di tahun 2025 akibat rugi non-kas dan akuntansi dari divestasi PLTU, TOBA masih bisa membagikan dividen.
“Secara historis sebenarnya TOBA adalah emiten yang dividend paying, tahun 2025 memang ada kerugian non-kas karena transisi aset ke bisnis hijau, tetapi saldo laba masih positif dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya jadi masih bisa bagi dividen. Hal ini juga menunjukkan fundamental bisnis TOBA tetap kuat di tengah periode transisi,” kata Andhika dalam keterangannya.
Meskipun mencatat rugi bersih non-kas pada 2025 akibat divestasi aset PLTU sebagai bagian dari transisi, Perseroan tetap mencapai EBITDA Disesuaikan positif dan saldo kas sebesar US$102,3 juta, naik 15% dari tahun sebelumnya.
Transformasi ini memengaruhi pendapatan dari bisnis berkelanjutan mencapai US$164,1 juta pada 2025, naik 738% (yoy), dengan kontribusi pengelolaan limbah mencapai 41% dari total pendapatan.
Sementara itu, Analis MNC Sekuritas, Raka Junico mengatakan selain dividen, buyback juga diharapkan memainkan peran penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pasar terkait fundamental dan nilai saham TOBA.
“Ini artinya bahwa manajemen punya keyakinan bahwa harga saham saat ini belum benar-benar mencerminkan valuasi wajarnya,” kata Raka.
Dia menambahkan selain saldo laba yang masih positif, arus kas TOBA yang solid turut mendukung kemampuan Perseroan untuk melakukan dua aksi korporasi ini secara sekaligus. Percepatan pergeseran portofolio TOBA membutuhkan penguatan modal yang diyakini akan difasilitasi melalui aksi PMHMETD untuk mendukung ambisi ekspansi jangka panjang.
“Skema rights issue bisa memfasilitasi investor strategis untuk masuk dan ambil bagian dalam pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Ini yang menjadi keuntungannya,” katanya.

Adapun, agenda RUPS TOBA bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan harga sahamnya dalam jangka pendek.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.