IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa naiknya harga plastik dan Crude Palm Oil (CPO) memberi tekanan pada produsen Minyakita. Defisit keuangan untuk memproduksi sudah di ambang batas.

"Harga CPO Rp12.400 (per kilogram) ketika HET-nya Rp15.700. Sekarang sudah Rp15.500 (harga CPO), Ya enggak mungkin dijual Rp15.700. Artinya nombok (produsen). Jadi ya kita hitung harga keekonomiannya," kata Budi saat ditemui di kantor Kemendag, Kamis (4/6/2026).

Adapun pemerintah memutuskan menaikkan harga Minyakita yang akan ditetapkan besaran harganya dalam waktu dekat ini. Kebijakan ini dipengaruhi oleh sejumlah komponen berkaitan dengan rantai pasok,mulai dari tekanan di biaya produksi hingga distribusi.

Tak hanya itu, Budi juga menyoroti kondisi petani sawit saat menghitung ulang kenaikan harga Minyakita.

"Kalau misalnya ditetapkan HET sekian, maka kami juga harus bisa menghitung dari produsen ke di-1 (distributor utama) berapa, ke di-2 berapa, di-2 ke pengecer, lalu pengecar ke konsumen. Kami hitung, tapi tadi sudah sepakat (naik). Belum ditetapkan (harga persis kenaikan) karena memang harga masih naik turun," kata Budi.

(NIA DEVIYANA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira) optimistis pertumbuhan pembiayaan dapat berlanjut hingga akhir 2026 meskipun industri saat ini menghadapi tantangan berupa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), tekanan terhadap daya beli masyarakat, serta dinamika ekonomi global.

Untuk menjaga pertumbuhan bisnis, perseroan mengandalkan diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan manajemen risiko.

Chief Financial Officer Adira Finance, Sylvanus Gani, mengatakan momentum pertumbuhan pembiayaan yang terjadi sepanjang kuartal I-2026 menjadi modal bagi perusahaan untuk mempertahankan tren positif hingga akhir tahun.

“Melihat pertumbuhan pembiayaan baru hingga kuartal I-2026, Perusahaan berharap momentum pertumbuhan dapat terus berlanjut hingga akhir tahun 2026,” ujar Sylvanus kepada Warta Ekonomi, Selasa (2/6/2026).

Ia menegaskan bahwa perusahaan akan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memperluas pembiayaan agar pertumbuhan yang dicapai tetap sehat dan berkelanjutan.

“Dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, Perusahaan akan berupaya mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Sylvanus mengakui industri pembiayaan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal maupun domestik, yang berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan bisnis sepanjang tahun ini.

“Namun demikian, industri pembiayaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti dinamika kondisi ekonomi global dan domestik, daya beli masyarakat, perkembangan industri otomotif,” ujarnya.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Adira Finance menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui pengelolaan margin yang disiplin dan diversifikasi sumber pendanaan guna mengurangi tekanan akibat kenaikan biaya dana.

“Oleh karena itu, Perusahaan akan terus memperkuat pengelolaan margin secara disiplin, melakukan diversifikasi sumber pendanaan, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional,” kata Sylvanus.

Selain menjaga profitabilitas, perusahaan juga berupaya mempertahankan kualitas aset melalui penguatan mitigasi risiko kredit sejak tahap awal akuisisi nasabah.

Pada kuartal I-2026, Adira Finance mencatatkan pertumbuhan yang solid dengan pembiayaan baru yang meningkat 52% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp11,9 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, piutang pembiayaan yang dikelola perusahaan juga naik 18% (yoy) menjadi Rp64,7 triliun.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (22/5) pagi ini, bahkan sempat turun hingga menyentuh level 5.000 pada awal perdagangan.

Melansir RTI Business per pukul 09.17 WIB, indeks terpantau turun 20,30 poin atau 0,33 persen ke 6.074. Sebanyak 221 saham menguat, sementara 362 saham melemah, dan 145 saham bergerak stagnan.

Hari ini, IHSG dibuka turun ke 6.065 dan sempat bergerak ke posisi tertinggi harian di 6.079, sementara level terendah di 5.966.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.533 triliun. Sementara volume perdagangan mencapai 6,20 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,87 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 314.930 kali transaksi.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan berada dalam tekanan pada Jumat ini setelah terkoreksi tajam dan menutup area gap yang sebelumnya terbentuk.

"Kami memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan pelemahan dengan area koreksi berikutnya di kisaran 5.899-5.999," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.996, 5.899 dan resistance 6.318, 6.459 hari ini. 

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menutup penuh gap di area 6.092-6.148 disertai sinyal bearish pada perdagangan sebelumnya.

"Jika IHSG turun di bawah 5.911, pelemahan berpotensi berlanjut menuju 5.700. Namun peluang rebound jangka pendek masih terbuka selama indeks bertahan di atas 5.967," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.911, 5.673, dan 5.439 dan resistance 6.459, 6.755, dan 7.001 hari ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 30,84 poin atau 0,47 persen ke level 6.568 pada perdagangan Selasa (19/5).

Melansir RTI Business per pukul 09.05 WIB, IHSG dibuka di level 6.599 dan sempat bergerak ke posisi tertinggi harian di 6.612. Namun, tekanan jual membuat indeks turun hingga menyentuh level terendah di 6.560 pada awal perdagangan.

Sebanyak 270 saham menguat, sementara 216 saham melemah dan 188 saham bergerak stagnan.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.481 triliun. Sementara volume perdagangan mencapai 1,87 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp1,02 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 153.653 kali transaksi.

Tekanan di pasar juga terlihat dari aksi jual investor asing. Investor asing membukukan penjualan bersih Rp463,99 miliar di seluruh pasar.

Sementara di pasar reguler, investor asing mencatat penjualan bersih sebesar Rp460,34 miliar, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai tercatat penjualan bersih sekitar Rp3,65 miliar.

Dari sisi aktivitas perdagangan, investor domestik masih mendominasi dengan porsi sekitar 77,26 persen dari volume transaksi, sementara investor asing sekitar 22,74 persen.

Berdasarkan nilai transaksi, investor domestik menguasai sekitar 57,64 persen, sedangkan investor asing sebesar 42,36 persen.

Sejumlah saham terpantau bergerak bervariasi pada awal perdagangan. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 0,65 persen ke level 3.080, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat 0,73 persen menjadi 4.160, dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 1,94 persen ke level 210.

Di sisi lain, beberapa saham mengalami tekanan, seperti PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) yang turun 12,96 persen dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang melemah 2 persen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (19/5).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini.

"IHSG berpotensi turun menguji area 6.307-6.379," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.270, 6.148 dan resistance 6.640, 6.745 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADMR, ARCI, BNBR, INKP, dan XKID.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan jual setelah menembus support Fibonacci 6.587 secara agresif pada awal pekan.

"Tekanan jual di pasar masih cukup kuat sehingga IHSG berpotensi menguji 6.363. Jika level tersebut ditembus, maka peluang koreksi lanjutan menuju 5.911 semakin terbuka," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 6.363, 6.253, 6.098, dan 5.911 dan resistance 6.787, 7.001, dan 7.207 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INKP, JPFA, MBMA, MDKA, dan UNVR.

IHSG ditutup di level 6.599 pada perdagangan Senin (18/5) sore. Indeks saham melemah 124,07 poin atau minus 1,85 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp20,71 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 31,99 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 125 saham menguat, 616 terkoreksi, dan 79 stagnan.

Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksi tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan mulai melandai pada pertengahan pekan ini. Optimisme tersebut didorong dengan mulai berjalannya strategi intervensi pemerintah di pasar surat utang serta masuknya kembali aliran modal asing.

Purbaya menilai melandainya tekanan pada pasar obligasi negara (bond market) akan menjadi katalis positif pada penguatan mata uang domestik dalam beberapa hari ke depan.

“Saya pikir pertengahan minggu ini juga sudah mulai berkurang. Pemerintah sudah masuk ke bond market sedikit-sedikit, asing juga sudah mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar," kata Purbaya ke awak media di Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2026).

Pada kesempatan itu, Purbaya juga memberikan bocoran bahwa kinerja fiskal Indonesia hingga bulan lalu atau April 2026 mencatatkan performa yang sangat impresif. Data resmi tersebut rencananya akan dipaparkan secara detail kepada publik pada esok hari.

"Yang penting gini, besok akan ada APBN Kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para-para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus jadi Anda nggak usah khawatir,” ujarnya.

Purbaya juga meluruskan kabar yang beredar di sela-sela acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan secara khusus perkembangan kurs dolar AS kepadanya.

“Oh nggak, nggak. Saya bercanda nggak. Bercanda, saya dikasih minum aja enak,” ujar Purbaya sembari berseloroh.

Berdasarkan data Bloomberg pada penutupan Senin sore (18/5/2026), mata uang Garuda bertengger di level Rp17.667 per USD.

Posisi tersebut mencerminkan pelemahan sekitar 0,40 persen jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan lalu yang berada di level Rp17.597 per USD.

Bahkan, di pasar spot intra-hari, rupiah sempat tertekan lebih dalam hingga menyentuh level kisaran Rp17.660 per USD akibat kombinasi tingginya permintaan valas musiman di dalam negeri serta bertahannya sentimen suku bunga tinggi (higher for longer) dari Bank Sentral AS.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan MSCI Inc. dalam tinjauan indeks Mei 2026 dinilai belum menjadi katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Pelaku pasar kini akan menanti kepastian arah status Indonesia di indeks global, terutama terkait risiko penurunan klasifikasi menjadi frontier market.

Stockbit Sekuritas dalam risetnya, menilai hasil rebalancing Mei 2026 sejalan dengan ekspektasi sebelumnya. Menurut mereka, MSCI masih mempertahankan pembekuan pasar Indonesia sehingga tidak ada penambahan baru ke indeks utama global, MSCI Global Standard Indexes.

“MSCI mengeksekusi deletion atas saham dalam daftar high shareholding concentration [HSC] seperti BREN dan DSSA sesuai preseden Hong Kong, serta penyesuaian free float yang berdampak pada beberapa konstituen non-HSC,” tulis Stockbit dalam risetnya, Rabu (13/5/2026).

Stockbit menilai penghapusan saham-saham HSC seperti BREN dan DSSA berpotensi memicu tekanan jual dari passive fund menjelang rebalancing efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026.

Selain itu, keluarnya AMMN, TPIA, dan CUAN dari MSCI Standard Index disebut mencerminkan dampak penyesuaian free float yang lebih rendah oleh MSCI menggunakan data kepemilikan di atas 1% dari KSEI.

Saat ini, perhatian pasar dinilai bergeser ke MSCI Market Accessibility Review yang akan dirilis pada Juni 2026. Menurut Stockbit, agenda tersebut jauh lebih substansial dibandingkan rebalancing indeks Mei.

Menurut Stockbit, review tersebut selayaknya menjadi perhatian pasar lantaran berisi keputusan mengenai pembekuan FIF/NOS, penambahan ke IMI, dan migrasi size segment untuk review berikutnya pada Agustus 2026.

Selain itu, keputusan ini penting lantaran pasar menunggu penegasan bahwa risiko penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market sudah tidak lagi menjadi ancaman.

“Yang perlu dicermati ke depan adalah MSCI Market Accessibility Review pada Juni 2026 sebagai katalis yang lebih substansial dibandingkan index review Mei kali ini,” tulis Stockbit.

Ketidakpastian status Indonesia di indeks global sebelumnya menjadi perhatian investor asing, terutama setelah MSCI menyoroti isu aksesibilitas pasar dan konsentrasi kepemilikan saham di sejumlah emiten domestik.

Diberitakan sebelumnya, lembaga penyedia indeks internasional, MSCI Inc. baru saja mengumumkan hasil rebalancing saham hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan arus dana asing keluar (capital outflow) dari pasar modal Indonesia saat ini terjadi karena faktor eksternal, khususnya kondisi geopolitik dan geoekonomi global, dibandingkan dengan fundamental ekonomi domestik.

Friderica menjelaskan ketidakpastian global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan lebih lama oleh Federal Reserve, menjadi salah satu pemicu utama keluarnya dana asing dari berbagai pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kalau teman-teman lihat terjadi (outflow) karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya kita harapkan ini akan bisa berbalik," ujarnya di Istana Negara Jakarta dikutip Rabu (6/4/2026).

Namun, OJK memastikan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi data investor, termasuk pembukaan informasi pemegang saham di atas 1 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner, serta penyajian data yang lebih rinci dari sebelumnya.

Baca Juga

OJK Kantongi Nama Calon Direksi BEI jelang RUPS Juni, Siapa Saja?

Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan free float minimum di atas 15 persen. Upaya ini dilakukan untuk memperdalam pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

Sementara itu, kata Friderica, perbaikan yang dilakukan otoritas juga merupakan respons terhadap perhatian dari lembaga indeks global seperti MSCI. Menurutnya, sejumlah kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek, termasuk potensi penyesuaian (rebalancing) dalam indeks MSCI.

Baca Juga

SLIK di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank

"Ini mungkin memberikan dampak sementara, semacam short-term pain. Tapi ke depan, fundamental pasar kita akan semakin kuat," katanya

Di sisi lain, OJK melihat ketahanan pasar mulai meningkat seiring peran investor domestik yang kian besar. Dalam satu tahun terakhir, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat bertambah sekitar 5 juta single investor identification (SID).

Editor: Puti Aini Yasmin

Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp111,54 triliun hingga 21 April 2026. Dari jumlah tersebut, Rp56,53 triliun dilakukan melalui pembelian di pasar sekunder.

"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu (22/4).

Pembelian SBN merupakan bagian dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal sekaligus untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah mengingat saat ini mata uang garuda masih berada dalam tekanan di tengah ketidakpastian global.

"Nilai tukar rupiah pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen (point-to-point) dibandingkan dengan level akhir Maret 2026," terangnya.

Selain SBN, BI juga mengandalkan instrumen SRBI untuk menarik aliran modal asing dan menjaga rupiah.

Hingga 21 April 2026, posisi SRBI tercatat mencapai Rp885,41 triliun, dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp165,98 triliun atau 18,75 persen dari total outstanding.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026. Posisi ini menurun dibandingkan Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar, seiring intensitas intervensi BI di pasar valuta asing.

[Gambas:Youtube]

SOLO - PT Dexa Medica kembali menggelar program Cek Segitiga berupa cek kesehatan gratis . Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.000 warga ini digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu (19/4/2026).

Tinggi antusiasme warga menegaskan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol sebagai langkah awal menjaga kesehatan. Berdasarkan hasil skrining, ditemukan bahwa sebagian peserta memiliki kadar kolesterol dan tekanan darah yang perlu menjadi perhatian. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Sebanyak 35,6% memiliki kadar kolesterol di atas 199 mg/dL, 31,5% terdeteksi tekanan darah tinggi,

dan 7,5% memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 200 mg/dL. Dokter Umum dari RS Panti Waluyo Surakarta, dr. Felix Juan Yu, mengungkapkan pola makan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

“Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti makanan bersantan, gorengan, kerupuk, hingga makanan dengan kandungan mentega tinggi berkontribusi pada peningkatan kolesterol. Selain itu, konsumsi makanan tinggi garam dan penyedap juga memicu naiknya tekanan darah,” katanya.

Ia menambahkan, penting bagi masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, seperti mengatur pola makan, mengurangi konsumsi lemak jenuh dan garam, serta rutin berolahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, juga disarankan untuk memantau kondisi tubuh secara menyeluruh.

District Sales Manager OGB Yogyakarta, Wintoro Nur mengatakan, program ini telah digelar dua kali di Solo dan menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Jika sebelumnya didominasi peserta usia lanjut, kini semakin banyak anak muda yang ikut. Ini menunjukkan kesadaran kesehatan mulai tumbuh,” ujarnya.

Wintoro menambahkan, program Cek Segitiga tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang efektif untuk mendorong perubahan gaya hidup. Ke depan, Dexa Medica berencana untuk menghadirkan layanan yang lebih berkualitas dengan terus mengembangkan program ini melalui berbagai kegiatan tambahan yang lebih edukatif.

Salah satu peserta, Heppy mengungkapkan kegiatan ini sangat membantu masyarakat. “Kami sekeluarga merasa terbantu. Pelayanannya baik, petugasnya ramah, dan ada konsultasi yang membuat kami lebih paham kondisi kesehatan,” katanya. Cek Kesehatan Gratis di Karawang, Dexa Medica Deteksi Risiko Tinggi Penyakit Kronis

Peserta lainnya, Maulana, mengaku mendapatkan pengalaman yang berkesan dan menjadi lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan. “Awalnya deg-degan melihat hasilnya, ternyata tensi saya cukup tinggi. Dari sini saya jadi ingin lebih rutin berolahraga agar bisa menurunkannya,” ujarnya.

Melalui program Cek Segitiga, Dexa Medica terus menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit kronis hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

Jakarta (ANTARA) - Tekanan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi geopolitik, hingga perang dagang yang belum sepenuhnya mereda, telah menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan penerimaan negara.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, tantangan tersebut tidak hanya datang dari sisi eksternal, tetapi juga dari praktik-praktik penghindaran pajak lintas negara yang semakin canggih.

Dalam hal ini praktik yang penting untuk diwaspadai bagi Indonesia adalah keberadaan skema dan celah untuk meminimalkan beban pajak secara agresif, sehingga menggerus basis pajak negara berkembang, atau dikenal dengan istilah base erosion and profit shifting (BEPS) dan menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan fiskal.

Dengan tax ratio yang masih relatif rendah dan tax gap yang besar, setiap praktik penghindaran pajak lintas negara akan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan.

Istilah BEPS dipopulerkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2012 untuk menggambarkan strategi perusahaan memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah atau tanpa pajak guna mengurangi kewajiban pajak secara global. Secara global, OECD memperkirakan praktik BEPS menyebabkan kehilangan penerimaan pajak sebesar 100–240 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 4–10 persen dari total penerimaan pajak global.

Keterkaitan Praktik BEPS dengan tekanan global, saat ini menjadi semakin relevan dan strategis. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia mulai dari perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga global, hingga eskalasi geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, maka perusahaan multinasional menghadapi tekanan besar untuk menjaga profitabilitas. Dalam situasi ini, strategi efisiensi tidak lagi hanya menyasar operasional, tetapi juga merambah agresivitas dalam perencanaan pajak lintas negara.

Skema dan celah

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, praktik BEPS tidak hanya bertahan, tetapi justru berevolusi menjadi lebih adaptif dan sulit dideteksi. Perusahaan multinasional memanfaatkan kombinasi skema teknis dan celah regulasi lintas negara untuk menjaga profitabilitas di tengah perlambatan ekonomi, volatilitas energi, dan ketidakpastian geopolitik.

Salah satu skema paling umum adalah profit shifting melalui transfer pricing. Perusahaan mengatur harga transaksi antar-entitas dalam grup untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif rendah. Misalnya, entitas di Indonesia dibebani biaya tinggi atas lisensi, jasa manajemen, atau pembelian barang dari afiliasi di yurisdiksi pajak rendah, sehingga laba kena pajak di dalam negeri menjadi kecil.

Selain itu, terdapat skema strategic placement of intangible assets. Aset tidak berwujud, seperti paten, algoritma, dan merek dagang, ditempatkan di negara dengan tarif pajak rendah. Entitas di negara pasar, seperti Indonesia, kemudian membayar royalti yang besar, sehingga laba secara sistematis dipindahkan ke luar negeri.

Skema lain yang juga marak adalah thin capitalization, yaitu pembiayaan perusahaan melalui utang berlebihan dari afiliasi luar negeri. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga yang tinggi.

Tidak kalah penting, praktik treaty shopping juga menjadi bagian dari strategi BEPS. Perusahaan memanfaatkan jaringan perjanjian pajak untuk mendapatkan tarif pajak lebih rendah dengan mendirikan entitas perantara di negara tertentu yang memiliki perjanjian menguntungkan.

Menurut OECD, berbagai skema ini secara agregat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global, hingga 100–240 miliar dolar AS per tahun, angka yang semakin signifikan ketika tekanan ekonomi global meningkat.

Selanjutnya, di balik skema tersebut terdapat sejumlah celah yang kerap dimanfaatkan. Pertama, perbedaan aturan pajak antarnegara. Perbedaan perlakuan atas suatu instrumen keuangan atau entitas dapat menciptakan situasi di mana penghasilan tidak dikenakan pajak di dua yurisdiksi sekaligus.

Kedua, keterbatasan definisi permanent establishment (bentuk usaha tetap/BUT) menjadi celah krusial di era ekonomi digital karena kerangka perpajakan internasional masih bertumpu pada kehadiran fisik. Banyak perusahaan, khususnya platform digital, mampu meraup nilai ekonomi besar dari suatu negara hanya melalui interaksi pengguna, data, dan transaksi daring, tanpa kantor, aset, atau karyawan yang signifikan secara lokal. Akibatnya, negara pasar, seperti Indonesia, kesulitan menetapkan hak pemajakan secara optimal, karena secara formal entitas tersebut tidak memenuhi kriteria.

Ketiga, lemahnya pertukaran informasi dan keterbatasan data lintas negara masih menjadi hambatan serius dalam mengatasi praktik BEPS. Meski inisiatif, seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), telah digagas secara global, implementasinya belum merata dan sering terkendala kualitas data, perbedaan standar pelaporan, serta keterbatasan kapasitas administrasi di banyak negara berkembang.

Akibatnya, otoritas pajak kerap menghadapi blind spot dalam melacak aliran dana, kepemilikan aset, dan struktur perusahaan multinasional yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

Keempat, keberadaan yurisdiksi tax haven menjadi episentrum dari praktik penghindaran pajak global yang semakin agresif. Negara atau wilayah ini secara sengaja menawarkan tarif pajak sangat rendah, bahkan mendekati nol, dikombinasikan dengan rezim kerahasiaan finansial yang ketat, sehingga menjadi tempat ideal untuk “menyembunyikan” laba, tanpa aktivitas ekonomi yang sepadan.

Tekanan akibat perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga global, serta gejolak energi akibat konflik perang mendorong perusahaan untuk menjaga margin keuntungan dengan segala cara, termasuk optimalisasi pajak lintas negara. Kondisi ini tentunya menciptakan ketimpangan fiskal, ketika negara membutuhkan penerimaan lebih besar untuk menjaga stabilitas fiskal, praktik BEPS justru semakin menggerus potensi tersebut.

Penguatan strategi

Bagi Indonesia, momentum tekanan global justru harus dimaknai sebagai katalis untuk mempercepat reformasi perpajakan yang lebih dalam dan berbasis data. Penguatan untuk menghindari BEPS bukan lagi pilihan teknokratis, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan fiskal di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Salah satu penguatan kunci adalah Country-by-Country Reporting (CbCR). Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memperoleh gambaran utuh mengenai distribusi laba, aktivitas ekonomi, dan pembayaran pajak dari suatu grup usaha multinasional di berbagai yurisdiksi. Dengan data ini, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengidentifikasi pola profit shifting yang tidak wajar, misalnya ketika laba besar dilaporkan di negara dengan aktivitas ekonomi minimal.

Selanjutnya, penguatan exchange of information (pertukaran informasi perpajakan) menjadi fondasi penting dalam era ekonomi lintas batas. Melalui skema, seperti AEOI, Indonesia dapat mengakses data keuangan wajib pajak yang ditempatkan di luar negeri, termasuk rekening keuangan, kepemilikan aset, dan transaksi lintas yurisdiksi. Hal ini secara signifikan mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak yang selama ini memanfaatkan kerahasiaan perbankan di yurisdiksi tertentu.

Kerja sama ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan cross-check atas laporan wajib pajak domestik, dengan data global, sehingga meningkatkan akurasi dan kredibilitas pengawasan. Dalam konteks tekanan global, akses terhadap data ini menjadi semakin penting karena arus modal internasional cenderung lebih volatil dan kompleks.

Di sisi lain, penerapan prinsip substance over form menjadi kunci dalam menutup celah legalistik yang sering dimanfaatkan dalam praktik BEPS. Prinsip ini menekankan bahwa penilaian pajak tidak hanya didasarkan pada bentuk formal suatu transaksi, tetapi pada substansi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, jika suatu transaksi atau struktur bisnis secara formal terlihat sah, tetapi secara substansi hanya bertujuan untuk menghindari pajak, maka otoritas pajak berhak untuk mengabaikan bentuk tersebut dan mengenakan pajak sesuai realitas ekonominya.

Lebih jauh, integrasi ketiga instrumen tersebut akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. Dengan dukungan sistem digital, seperti Coretax, analisis big data, dan kecerdasan buatan, otoritas pajak dapat mengidentifikasi anomali secara lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalkan ketergantungan pada pemeriksaan manual yang memakan waktu.

Pada akhirnya, penguatan strategi untuk menghindari BEPS bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan instrumen-instrumen ini akan sangat menentukan seberapa kuat negara mampu menjaga basis pajaknya dari praktik penggerusan yang semakin canggih.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengelola ekonominya dengan satu senjata pamungkas, yakni disiplin fiskal. Selama itu pula kekuatan Indonesia bukan semata pada angka pertumbuhan, melainkan pada disiplin dan kredibilitas kebijakan.

Batas defisit fiskal 3 persen dari PDB bukan hanya menjadi ketentuan teknis, tetapi simbol komitmen bahwa negara ini tidak akan mengorbankan masa depan demi kenyamanan jangka pendek.

Disiplin inilah yang menjadi fondasi kepercayaan investor global dan menjaga peringkat investasi tetap berada pada level layak investasi sejak 2011.

Ketika lembaga pemeringkat global mulai menggeser outlook menjadi negatif, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan persepsi terhadap arah kebijakan itu sendiri.

Kepercayaan dalam ekonomi modern bekerja seperti udara yang tidak terlihat, tetapi menjadi syarat utama kehidupan. Kepercayaan dibangun perlahan melalui konsistensi, namun dapat runtuh hanya karena satu sinyal yang dianggap menyimpang.

Ketika istilah “berkurangnya prediktabilitas kebijakan” muncul dalam analisis lembaga internasional, itu adalah alarm yang jauh lebih serius daripada sekadar perlambatan ekonomi. Ini menandakan bahwa pasar mulai meragukan, bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga proses di baliknya.

Di saat yang sama, tekanan fiskal semakin terasa nyata. APBN 2026 dirancang dengan defisit yang masih berada di bawah ambang batas, namun ruang untuk kesalahan menjadi sangat sempit.

Program sosial berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan komitmen kuat negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menuntut kapasitas fiskal yang tidak kecil.

Di sisi lain, rasio pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa mesin penerimaan negara belum bekerja optimal. Ketika pengeluaran meningkat, sementara penerimaan tidak mengimbangi, ketidakseimbangan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang. Ketika sebagian signifikan dari penerimaan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, karena setiap rupiah yang digunakan untuk membayar utang adalah rupiah yang tidak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, dinamika nilai tukar rupiah menjadi indikator lain yang perlu dicermati. Pelemahan rupiah hingga mendekati level psikologis yang pernah dialami pada masa krisis 1998 bukan hanya soal fluktuasi pasar, tetapi juga soal memori bersama dan persepsi risiko.

Bagi investor, angka tersebut bukan sekadar kurs, melainkan sinyal tentang stabilitas makroekonomi dan kredibilitas kebijakan. Ketika independensi otoritas moneter mulai dipertanyakan, bahkan hanya dalam bentuk persepsi, pasar cenderung merespons secara cepat dan defensif.

Dinamika geopolitik

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia, saat ini, tidak berdiri sendiri. Kondisi itu juga berkelindan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Ketegangan perdagangan, perubahan arah kebijakan ekonomi negara besar, hingga fragmentasi ekonomi global menciptakan tekanan eksternal yang tidak mudah dikendalikan oleh satu negara saja.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga agar mampu membaca arah perubahan global dengan cermat.

Di sinilah pentingnya membedakan antara tantangan dan ancaman. Tantangan adalah sesuatu yang dapat direspons dengan kebijakan yang tepat, sementara ancaman muncul ketika respons tersebut tidak memadai.

Sejumlah analisis internasional menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi Indonesia cenderung bersifat gradual, bukan ledakan mendadak.

Pelemahan rupiah yang bertahap, investasi yang mulai tertahan, hingga penurunan daya beli kelas menengah merupakan gejala yang jika tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi tekanan yang lebih besar di masa depan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang rapuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi.

Krisis 1998, yang menjadi titik balik besar dalam perjalanan ekonomi dan politik Indonesia, justru melahirkan reformasi struktural yang memperkuat institusi dan tata kelola.

Pandemi global juga membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan yang luar biasa.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada fondasi demokrasinya yang relatif kokoh dan kapasitas institusional yang terus berkembang. Kekuatan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan otomatis.

Resiliensi bukanlah alasan untuk lengah, melainkan modal untuk bertindak lebih bijak. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang spektakuler, tetapi konsistensi dalam reformasi yang mendasar, yakni penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi.

Narasi optimisme

Di sisi lain, pendekatan pembangunan juga perlu terus diselaraskan antara tujuan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Program sosial yang ambisius harus diimbangi dengan strategi pembiayaan yang realistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh fondasi struktural yang kuat, bukan sekadar dorongan konsumsi atau ekspansi fiskal.

Lebih dari itu, penting untuk membangun kembali narasi optimisme yang berbasis pada realitas, bukan retorika. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tantangan yang ada bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju kematangan ekonomi.

Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu indikator atau satu kebijakan, melainkan oleh kemampuan secara bergotong royong untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian.

Gejolak yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi peringatan dini yang berharga, jika direspons dengan kebijakan yang tepat. Sejarah memang tidak pernah berulang secara persis, tetapi sering memberikan isyarat bagi mereka yang mau membaca.

Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, ada potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan.

Di sisi lain, ada risiko yang jika diabaikan dapat menggerus fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Pilihan ada pada bagaimana negara ini merespons sinyal-sinyal yang ada antara apakah sebagai ancaman yang menakutkan, atau sebagai momentum untuk memperkuat diri.

Di tengah semua itu, satu hal yang tetap relevan adalah bahwa kepercayaan, sekali lagi, adalah mata uang paling berharga dalam ekonomi modern.

Menjaga kepercayaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Karena pada akhirnya, stabilitas bukanlah kondisi yang diberikan, melainkan hasil dari upaya yang terus-menerus diperjuangkan.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah profesor ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026