Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai salah satu kunci utama pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengusung konsep "Prabowonomics" di Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 Davos, Swiss, adalah peran penting Danantara dalam kerja sama investasi industri.

"Kunci pidato Prabowo terletak pada kehadiran Danantara yang mengajak co-invest atau kerja sama investasi industri pada para peserta di WEF. Meskipun jenis industri masa depan tidak dijelaskan secara detil," kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Bhima menilai bahwa dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo mencoba menunjukkan kredibilitas program yang telah dijalankan dalam satu tahun pemerintahannya melalui pandangan inward (ke dalam).

Pidato dibuka dengan Indonesia mampu bertahan di tengah kondisi eksternal yang tidak menentu. Prabowo juga menunjukkan defisit APBN masih terjaga di bawah 3 persen, dan kemampuan untuk membayar utang masih baik.

"Tanggapan ini muncul karena adanya dampak pelebaran defisit APBN pada pelemahan nilai tukar rupiah yang menjadi concern dari pelaku pasar global. Setelah mendengar pidato, investor diharapkan bisa lebih melihat Indonesia sebagai negara yang risiko fiskalnya terkelola dengan baik," ujar Bhima.

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga banyak menyinggung tantangan dan dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta soal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Selain itu, kepastian hukum (rule of law) pada akhir pidato di forum tersebut disebut Bhima sebagai salah satu kekuatan Prabowo selama setahun terakhir.

"Memang harus diakui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menertibkan izin di kawasan hutan bekerja cepat. Prabowo juga wajar membanggakan pencabutan izin 28 perusahaan yang menyebabkan kerugian ekologis," katanya.

Hanya saja, Bhima menilai ada yang terlewatkan dari pidato Prabowo yakni mengajak kerja sama terkait langkah transisi energi dalam konteks instalasi 100 GW panel surya di desa-desa.

"Peluang transisi energi idealnya menjadi daya ungkit bagi ekonomi Indonesia, karena sebagian investor yang hadir di WEF berlatar belakang sektor energi," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia sudah sebenarnya dipandang cukup baik dan punya potensial untuk bisa mengundang investasi masuk

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan gelaran World Economic Forum (WEF) 2026 merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk membangun citra positif sekaligus menarik investasi di tingkat global.

WEF 2026 akan diselenggarakan di Kota Davos, Swiss, pada 19-23 Januari 2026, yang rencananya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri bidang ekonomi, serta Danantara Indonesia.

"Kita melihat ini momen yang sangat penting. Kenapa penting? Karena Indonesia sudah sebenarnya dipandang cukup baik dan punya potensial untuk bisa mengundang investasi masuk karena kita punya kekayaan sumber daya alam, kemudian ekonomi kita juga relatif tumbuh terus dan politik juga stabil, sumber daya manusia juga dengan bonus demografi yang terus kita tingkatkan kualitasnya ini bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka," ujar Nurul dalam Coffee Morning Session di Wisma Danantara Jakarta, Jumat.

Melalui keikutsertaan di WEF 2026, Nurul belum dapat memproyeksikan total nilai hasil kerja sama investasi yang akan didapatkan, yang mana gelaran ini merupakan tahap awal untuk membangun citra baik di tingkat global supaya investasi dapat segera masuk ke Indonesia.

"Jadi, kalaupun misalnya mau ditarik garis langsung, berapa sih yang pada akhirnya bisa dipengaruhi di kegiatan WEF ini untuk mereka bisa berinvestasi di Indonesia, itu agak sulit. Tapi kalau misalnya ada kontribusinya atau tidak, saya yakin, kami yakin sangat ada," ujar Nurul.

Melalui gelaran WEF, Danantara Indonesia menawarkan kerja sama investasi ke sektor-sektor strategis nasional kepada para investor global, yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief mengungkapkan sektor-sektor strategis yang akan ditawarkan oleh Danantara, di antaranya terkait dengan transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengembangan industri yang bernilai tambah.

“Sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas kami, yang juga strategis menjadi prioritas agenda pembangunan nasional. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ketahanan pangan, dan pengembangan industri yang bernilai tambah ya,” ujar Arief.

Arief memastikan bahwa Danantara fokus berinvestasi ke sektor-sektor yang membuka peluang penciptaan lapangan kerja di tanah air.

“Kita tentu juga ingin banyak melihat sektor-sektor yang sangat imperative dalam penciptaan lapangan kerja, dan juga pertumbuhan inklusif ya,” ujar Arief.

Ia melanjutkan kehadiran Danantara dalam gelaran WEF 2026 juga menjadi kesempatan untuk memperluas kemitraan internasional.

"Ini kesempatan kami untuk melihat dan juga mengembangkan mitra-mitra baru nanti di sana. Long term partnership dan kemungkinan adanya co-investments yang bisa kita explore di sana," ujar Arief.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan Transmigrasi 4.0 menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Iftitah di Makassar, Jumat, mengatakan program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas ekspor, sehingga mampu memperkuat arus investasi di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan bahwa misi transmigrasi selaras dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, melalui peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Dalam presentasinya pada Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 bertema “Pilar Baru Kekuatan Ekonomi Nasional” di Universitas Hasanuddin, Mentrans menekankan empat pilar utama Transmigrasi 4.0.

Empat pilar itu ​​​​​​yakni edukasi, industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi, yang didukung penguatan manajemen aset kawasan sebagai fondasi pengembangan transmigrasi modern dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menteri Iftitah juga menyoroti besarnya potensi Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur, yang tidak hanya menjadi lumbung pangan, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai lumbung energi nasional.

Sementara Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Jamaluddin Jompa mendorong agar momentum forum ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peluang strategis yang dapat memperkuat posisi kawasan Indonesia Timur dalam peta ekonomi nasional.

Rektor menekankan bahwa diplomasi pembangunan dan kepemimpinan nasional yang kuat menjadi modal penting, sehingga perguruan tinggi dan pemerintah daerah di kawasan Timur dapat mengambil peran lebih besar.

Menurut dia, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk berdiskusi dan merumuskan rekomendasi konkret. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu pilar utama penguatan ekonomi Indonesia.

“Kita membahas kawasan Timur karena wilayah ini menjadi bagian penting dari pilar pembangunan nasional,” ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pekerjaan diprediksi berisiko hilang seiring otomatisasi dan perkembangan sistem teknologi. Kondisi ini pernah disampaikan dalam laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Periode 2023-2027, forum tersebut memperkirakan 83 juta lapangan pekerjaan akan punah dan terjadi karena perkembangan teknologi yang kian masif.

Salah satunya adalah teknologi kecerdasan buatan (AI) dan mesin yang akan membuat banyak pekerjaan hilang. AI diketahui kian populer usai peluncuran chatbot populer ChatGPT beberapa waktu lalu.

Riset dalam laporan Future of Work 2023 itu mengungkapkan 23% tenaga kerja di sejumlah industri akan berubah dalam lima tahun. Bukan hanya pekerjaan yang hilang namun akan ada yang muncul dalam periode tersebut.

Industri yang mengalami perubahan paling drastis adalah media, hiburan, dan olah raga. Sekitar 23% pekerjaan dalam industri tersebut akan lenyap atau muncul profesi baru.

Selain itu lebih dari 23% pekerjaan di bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok juga mengalami perubahan.

Berikut 15 daftar pekerjaan yang akan punah hingga 2027 menurut laporan WEF:

Teller bank

Petugas pos

Kasir dan loket

Data entry

Sekretaris dan administrasi

Staf pencatat stok (stock-keeping)

Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll

Legislator dan pejabat pemerintahan

Staf statistik, asuransi, dan keuangan

Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran

Satpam

Manajer kredit dan pinjaman

Penyelidik dan pemeriksa klaim

Penguji software

Relationship manager

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemajuan teknologi membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah munculnya risiko hilangnya sejumlah jenis pekerjaan di masa depan.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) pernah menyoroti tren tersebut. Dalam laporan untuk periode 2023-2027, WEF memperkirakan sekitar 83 juta posisi kerja berpotensi lenyap akibat pesatnya perkembangan teknologi.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi menjadi faktor utama yang memicu perubahan tersebut. Popularitas AI sendiri meningkat tajam sejak kehadiran chatbot seperti ChatGPT yang ramai digunakan dalam beberapa waktu terakhir.

Riset dalam laporan Future of Work 2023 itu mengungkapkan 23% tenaga kerja di sejumlah industri akan berubah dalam lima tahun. Bukan hanya pekerjaan yang hilang namun akan ada yang muncul dalam periode tersebut.

Industri yang mengalami perubahan paling drastis adalah media, hiburan, dan olah raga. Sekitar 23% pekerjaan dalam industri tersebut akan lenyap atau muncul profesi baru.

Selain itu lebih dari 23% pekerjaan di bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok juga mengalami perubahan.

Berikut 15 daftar pekerjaan yang akan punah hingga 2027 menurut laporan WEF:

Teller bank

Petugas pos

Kasir dan loket

Data entry

Sekretaris dan administrasi

Staf pencatat stok (stock-keeping)

Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll

Legislator dan pejabat pemerintahan

Staf statistik, asuransi, dan keuangan

Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran

Satpam

Manajer kredit dan pinjaman

Penyelidik dan pemeriksa klaim

Penguji software

Relationship manager

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu normalisasi hubungan dengan Korea Utara dipastikan tidak akan menjadi agenda pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2025. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Abdul Kadir Jailani.

Kadir menegaskan bahwa APEC yang digelar di Kota Gyeongju-si, Korea Selatan (Korut) merupakan forum ekonomi dan bukan wadah untuk membahas isu politik atau keamanan kawasan.

"Isu normalisasi dengan Korea Utara tidak akan dibahas di KTT APEC. Forum ini fokus pada kerja sama ekonomi, bukan politik atau geo-strategi," ujar Kadir dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, pembahasan terkait Semenanjung Korea kemungkinan akan muncul di forum ASEAN, yang memiliki agenda khusus untuk isu tersebut. "Korea Utara juga bukan anggota APEC, jadi pembahasan semacam itu di luar konteks," lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kemlu, Sidharto Reza Suryodipuro. Ia menyebut bahwa isu-isu politik kawasan seperti Korea Utara umumnya dibahas di forum lain seperti ASEAN Regional Forum.

Foto: (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani dalam acara mural Together di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (28/3/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Biasanya pembahasan terkait Korea Utara muncul jika ada perkembangan signifikan, misalnya uji coba rudal. Tapi sejauh situasi stabil, saya tidak mengantisipasi adanya pembahasan khusus di APEC," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugino telah melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) alias Korea Utara. Kunjungan dari 10 hingga 11 Oktober 2025 itu dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri RRDK, Choe Son Hui.

Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia ke RRDK dalam 12 tahun terakhir.

Dalam pertemuan bilateral tanggal 11 Oktober, kedua Menteri Luar Negeri bertukar pandangan mengenai persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan RRDK serta membahas upaya untuk semakin memperkuat kerja sama bilateral. Kedua pihak sepakat untuk menjajaki bidang-bidang kerja sama baru yang saling menguntungkan.