Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan risiko hiperinflasi di Indonesia masih jauh. Ia sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah pengamat terkait potensi lonjakan harga yang tidak terkendali.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5).

Menurut dia, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih terjaga. Ia menyebut tingkat inflasi April 2026 berada di kisaran 2,4 persen.

"Ada yang bilang menuju hiperinflasi, bisa 4-5 persen, nakut-nakutin. Ternyata inflasinya pada April ini 2,4 persen," tegasnya.

Purbaya menilai angka tersebut merupakan level inflasi yang ideal.

"Ini (2,4 persen) angka yang sempurna. Kita pastikan inflasi akan terkendali terus. Jadi ekonomi kita tidak kepanasan, hiperinflasi masih jauh. Pengamat-pengamat itu mesti belajar," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan atau year on year (yoy) April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.

Lantas, apa itu hiperinflasi?

Mengutip situs World Economic Forum, hiperinflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa naik sangat cepat dan tidak terkendali dalam periode tertentu.

Umumnya, suatu negara disebut mengalami hiperinflasi jika tingkat inflasinya melampaui 50 persen per bulan.

Hiperinflasi biasanya dipicu pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat. Kondisi ini bisa terjadi ketika pemerintah mencetak uang secara berlebihan untuk membiayai pengeluaran atau ketika permintaan melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan pasokan barang.

Akibatnya, nilai mata uang suatu negara bisa anjlok dan harga kebutuhan sehari-hari naik drastis dalam waktu singkat.

Dalam sejarah, salah satu contoh hiperinflasi paling terkenal terjadi di Jerman pada 1923 setelah Perang Dunia I. Saat itu, inflasi bulanan negara tersebut sempat mencapai 29.500 persen.

Zimbabwe juga pernah mengalami hiperinflasi parah pada 2008 dengan inflasi bulanan tercatat sekitar 79 miliar persen.

CEO World Economic Forum Borge Brende mengundurkan diri dari jabatannya setelah terungkap memiliki hubungan dengan Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seks anak yang memiliki keterlibatan dengan sejumlah nama besar dunia.

Sejumlah dokumen terbaru dalam arsip Epstein menunjukkan Brende mengatur pertemuan dengan Epstein di rumahnya untuk makan malam di New York pada tahun 2018 dan 2019. Pertemuan kedua direncanakan hanya beberapa minggu sebelum penangkapan Epstein di AS atas tuduhan perdagangan seks. Epstein meninggal di penjara pada Agustus tahun itu.

Mengutip Bloomberg, WEF menyatakan awal bulan ini bahwa mereka telah membuka penyelidikan terhadap Brende dan hubungannya dengan Epstein. Mantan menteri luar negeri Norwegia itu menyatakan sama sekali tidak menyadari masa lalu dan aktivitas kriminal Epstein, meskipun ia mengakui seharusnya lebih teliti.

"Penyelidikan WEF kini telah selesai, kata ketua bersama forum tersebut Andre Hoffmann dan Larry Fink, dalam sebuah pernyataan pada Kamis (26/2).

Ia mengatakan, temuan tersebut menunjukkan tidak ada kekhawatiran tambahan di luar apa yang telah diungkapkan sebelumnya.

Jabatan CEO di WEF lebih merupakan posisi operasional, dan terpisah dari posisi ketua yang bergengsi yang lama dipegang oleh pendiri Klaus Schwab.

Dalam pernyataan Kamis, Brende mengatakan dia mengundurkan diri “setelah pertimbangan yang matang,” meskipun tidak menyebutkan Epstein atau penyelidikan tersebut. Dia memegang jabatan itu selama lebih dari delapan tahun.

Jabatan CEO di WEF lebih merupakan posisi operasional, dan terpisah dari posisi ketua yang bergengsi yang lama dipegang oleh pendiri Klaus Schwab.

Dalam pernyataan Kamis, Brende menyatakan pengunduran dirinya dilakukan setelah pertimbangan yang matang, meskipun dia tidak menyebutkan Epstein atau penyelidikan tersebut. Dia memegang jabatan itu selama lebih dari delapan tahun.

Pengusaha Swiss Alois Zwinggi akan menjabat sebagai kepala dan presiden sementara WEF mencari pengganti tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek global dalam dua hingga 10 tahun ke depan dinilai semakin bergejolak. Meski perhatian dunia saat ini tersedot pada ketegangan geoekonomi dan konflik antarnegara, risiko lingkungan tetap mendominasi peringkat ancaman dalam jangka panjang.

Hal tersebut tercermin dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Managing Director WEF Saadia Zahidi mengatakan survei terhadap lebih dari 1.300 pakar menunjukkan gambaran global yang kian pesimistis.

“Untuk periode dua tahun ke depan, 50% pakar memperkirakan dunia akan berada dalam kondisi yang cukup bergejolak atau penuh badai,” ujar Zahidi dikutip dari wawancara Radio Davos di akun youtube World Economic Forum, Jumat (13/2/2026).

Sekitar 40% responden menilai situasi global akan tidak stabil namun masih dapat dikelola, sementara hanya sekitar 10% yang memperkirakan kondisi relatif stabil atau tenang.

Pandangan tersebut semakin suram dalam horizon 10 tahun. Tercatat, sebanyak 57% pakar menilai situasi akan penuh badai atau turbulen. Di sisi lain, responden yang memperkirakan kondisi stabil hanya sekitar 9%–10%.

Menurut Zahidi, memburuknya persepsi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko lintas kategori yakni sosial, ekonomi, teknologi, geopolitik, serta lingkungan yang terjadi secara bersamaan.

“Begitu banyak jenis risiko di lima kategori yang kami analisis terjadi pada saat yang sama,” ujarnya.

Laporan itu juga menyoroti dunia yang memasuki apa yang disebut sebagai potensi era kompetisi, seiring meningkatnya rivalitas antarnegara. “Tatanan multilateral yang selama ini mendorong kemajuan dunia mulai mengalami tekanan dan keretakan,” kata Zahidi.

Negara-negara besar maupun menengah kini semakin bersaing dalam hal sumber daya dan teknologi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperumit kerja sama global, termasuk dalam penanganan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas negara.

Konfrontasi Geoekonomi

Dalam jangka pendek, risiko yang paling menonjol adalah konfrontasi geoekonomi, terutama terkait kenaikan tarif dan kebijakan proteksionisme. “Tarif saat ini tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan itulah mengapa risiko ini melonjak ke peringkat teratas,” ujar Zahidi.

Selain tarif, kekhawatiran juga mencakup pembatasan investasi dan arus investasi langsung asing (FDI), yang menjadi tumpuan pertumbuhan bagi banyak negara berkembang dan ekonomi kecil.

Meski demikian, Zahidi menekankan bahwa di tengah meningkatnya kompetisi, kerja sama ekonomi masih berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk melalui perjanjian perdagangan regional. Pasar global juga dinilai relatif resilien.

Meski dalam horizon dua tahun risiko lingkungan turun peringkat karena dominasi isu geoekonomi, laporan tersebut menegaskan bahwa dalam horizon 10 tahun, risiko lingkungan kembali menduduki posisi teratas.

Cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta potensi perubahan sistem bumi dinilai sebagai ancaman struktural dengan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi global.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana dan gangguan rantai pasok, risiko lingkungan tidak lagi sekadar isu keberlanjutan, melainkan telah menjadi risiko finansial dan operasional bagi dunia usaha.

“Tujuan dari inisiatif risiko ini adalah agar kita bisa mulai melakukan persiapan sejak sekarang, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kerja sama untuk memitigasi risiko tersebut,” tambah Zahidi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari sebuah kedai sederhana di Medan, Coffeenatics kini berhasil menembus panggung global dengan menghadirkan kopi tubruk khas Tapanuli Selatan di World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss.

Di balik keberhasilan ini, ada sosok Harris Hartanto Tan, CEO dan Co-Founder, serta Norita Chai, COO dan Co-Founder, yang menjadikan visi mereka tentang kopi Nusantara sebagai bisnis berkelas internasional.

Harris Hartanto Tan memulai perjalanan Coffeenatics pada 2015 dengan modal dan tim terbatas. Hampir seluruh proses mulai dari pemilihan biji kopi, proses roasting, hingga menyajikan kopi kepada pelanggan dikerjakan sendiri.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kopi lokal tidak kalah dengan produk internasional, sekaligus membuka peluang bagi UMKM Medan untuk bersaing di pasar global,” ujarnya.

Norita Chai mengata2an kualitas dan cerita di balik kopi Nusantara adalah kunci. "Kopi tubruk Tapanuli Selatan bukan sekadar minuman, tapi representasi budaya, keberlanjutan, dan kreativitas pengrajin lokal," tuturnya.

Seiring perkembangan digital, Coffeenatics memperluas sayapnya melalui kemitraan dengan Grab sejak 2020. Layanan pesan antar dan dukungan ekosistem digital membuat Coffeenatics mampu menjangkau lebih banyak pelanggan, sekaligus menjaga kualitas dan konsistensi produk.

Keberhasilan ini menempatkan Coffeenatics sebagai Mitra Merchant Bintang Lima Grab, kategori merchant dengan kualitas rasa dan layanan terbaik berdasarkan ulasan pengguna.

Coffeenatics juga menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Melalui proyek “Apes for Apes”, mereka berkolaborasi dengan organisasi konservasi untuk melindungi orangutan Tapanuli Selatan, menggabungkan bisnis dan konservasi lingkungan.

Setiap kopi yang dijual tidak hanya menawarkan cita rasa Nusantara, tapi juga kontribusi nyata terhadap pelestarian satwa langka.

Harris dan Norita percaya, inovasi dan keberlanjutan adalah dua pilar utama untuk membawa kopi Nusantara ke pasar internasional. Kehadiran mereka di Davos bukan sekadar ajang promosi, tapi bukti nyata potensi UMKM lokal dalam menghadapi standar global.

“Pengalaman ini membuka perspektif baru, dari standar internasional, peluang ekspor, hingga jejaring global. Semua itu memperkuat visi kami bahwa kopi Nusantara bisa dikenal dunia tanpa kehilangan akar lokalnya,” tutup Harris.

Neneng Goenadi, Chief Executive Officer, Grab Indonesia mengatakan, partisipasi Coffeenatics di Paviliun Indonesia, World Economic Forum 2026, didukung oleh Grab sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Grab dalam mendampingi UMKM Indonesia agar siap naik kelas dan bersaing di panggung global.

"Dukungan ini sejalan dengan inisiatif Grab untuk Indonesia dengan total komitmen Rp100 Miliar, yang dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial lewat BPJS TK Gratis bagi Mitra Pengemudi berprestasi, memberikan apresiasi melalui skema BHR 2026 bagi Mitra Pengemudi berprestasi, serta mengembangkan kapasitas Mitra UMKM dan Mitra Pengemudi melalui pemanfaatan teknologi dan program pengembangan usaha seperti GrabAcademy," jelasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak memiliki keterkaitan dengan proses negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) yang tengah dijalankan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), merespons berbagai asumsi yang berkembang di publik.

“Tidak,” ujar Airlangga singkat saat ditanya apakah Board of Peace berkaitan dengan negosiasi tarif Trump.

Kendati demikian, Airlangga menjelaskan bahwa setiap agenda internasional yang diikuti Indonesia tetap beririsan dengan prioritas-prioritas global yang sedang dihadapi dunia saat ini.

Dia menekankan bahwa isu perdamaian menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional.

“Tetapi kan biar bagaimana prioritas-prioritas yang ada tentu terkait dengan agenda-agenda yang ditandatangani,” jelasnya.

Airlangga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai perdamaian global juga mengemuka saat pertemuan-pertemuan internasional, termasuk dalam agenda World Economic Forum di Davos.

“Kemarin waktu di Davos memang semua bicaranya masalah, ya perdamaian lah,” katanya.

Menurut Airlangga, konflik bersenjata yang masih berlangsung di sejumlah kawasan dunia menjadi latar penting mengapa isu perdamaian terus didorong dalam forum global.

“Dan juga terhadap perang yang ada, baik itu Ukraine maupun Gaza,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah bergeliat mendongkrak sektor kelautan dan perikanan. Salah satu program yang digeber adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

Program tersebut turut disinggung oleh Prabowo di World Economic Forum 2026 di Davos pada Kamis (22/1/2026). World Economic Forum 2026 di Davos sendiri dihadiri para kepala negara, pemimpin pemerintahan, serta tokoh ekonomi global, dan menjadi panggung internasional pertama bagi Presiden Prabowo untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tingkat global

Dalam pidatonya di Davos, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memodernisasi kampung nelayan. Pemerintah akan membangun sekitar 1.000 kampung nelayan.

"Setiap kampung akan memiliki 2.000 nelayan. Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada pekan lalu.

Prabowo menambahkan program KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Untuk mendapatkan solar yang jauh, kami akan membangun stasiun pengisian bahan bakar diesel di setiap kampung," kata Presiden.

Sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris. Hasil lawatan ke Inggris, terdapat komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bentuk komitmen investasi itu guna menggenjot potensi laut Indonesia. Bentuknya adalah kerja sama di bidang maritim yaitu pembuatan kapal-kapal tangkap sebanyak 1.582 kapal.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Terlebih, menurutnya pemerintah berupaya mendongkrak produksi protein berbasis ikan dari laut. Sebab, asupan protein Indonesia dari ikan masih cukup rendah. Ditambah, Indonesia juga sedang mengembangkan KMNP.

"Kita membangun kurang lebih 100 kampung nelayan di seluruh wilayah Tanah Air, yang mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah selesai. Kampung-kampung nelayan ini memang kita modernisasi, yang biasanya selama ini belum memiliki dermaga kita buat dermaga, yang tidak memiliki cold storage nelayan-nelayan kita bangunkan dalam satu paket," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, program KMNP merupakan program pemerintah dengan tujuan membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Bangun 65 Lokasi KMNP Tahap Pertama

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pelaksanaan pembangunan KMNP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Di samping itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan, program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasana perikanan melainkan juga meningkatkan kompetensi masyarakat di wilayah itu, untuk menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBUN).

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KMNP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

JAKARTA - The Yudhoyono Institute (TYI) menyelenggarakan Coffee Talks with SBY di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 24 Januari 2026. Diskusi digelar dengan menghadirkan civitas akademik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), anggota DPR, para tokoh, dan peserta diskusi lainnya.

Dikutip dari unggahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun X @SBYudhoyono, forum ini diinisiasi TYI sebagai tradisi dialog baru, sebuah ruang yang jernih dan reflektif.

Forum ini berangkat dari kesadaran bahwa dunia hari ini bergerak semakin cepat, kompleks, dan tidak pasti. Berbagai konflik dan ketegangan geopolitik kembali mengemuka, bersamaan dengan tantangan terhadap norma dan institusi internasional.

"Coffee Talks with SBY diniatkan sebagai “melting pot” bagi akademisi, pegiat HI, pecinta diplomasi, pembuat kebijakan, dan generasi muda Indonesia untuk membaca arah dunia dan menyikapi dinamika global secara lebih mendalam," tulis SBY dikutip Selasa (27/2/2026).

Diskusi kali ini menyoroti dunia pasca World Economic Forum di Davos, yang menyisakan pertanyaan mendasar tentang arah geopolitik ke depan, pergeseran lanskap HI, serta masa depan multilateralisme. Isu yang dibahas mencakup dinamika Greenland dan kawasan Arktik, wacana Board of Peace di tengah kebuntuan konflik Gaza, hingga sinyal perubahan kebijakan global.

Forum ini menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Chairman TYI. SBY merupakan seorang “statesman” dengan pengalaman satu dekade memimpin Indonesia dan rekam jejak panjang dalam diplomasi global.

Jalannya diskusi dimoderatori oleh Direktur TYI Mira Permatasari. Diskusi akademik diperkaya oleh pandangan civitas akademik HI Unpar yakni Yulius Purwadi Hermawan, Mangadar Situmorang, Elisabeth A. S. Dewi, Ratih Indraswari, Albert Triwibowo, Stanislaus Risadi Apresian, serta Idil Syawfi. Diskusi dilaksanakan dengan perspektif keilmuan beragam, yakni “global governance,” kebijakan luar negeri, resolusi konflik, gender, studi kawasan, pertahanan, diplomasi digital, hingga isu perubahan iklim.

Melalui Coffee Talks with SBY, TYI terus menghadirkan ruang dialog yang mencerdaskan dan reflektif; sebagai kontribusi pemikiran Indonesia dalam memahami dinamika global.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyoroti besarnya potensi pengembangan sektor financial technology (Fintech) di Indonesia, seiring meningkatnya minat investor dan pelaku keuangan global untuk menjajaki peluang kolaborasi bersama perbankan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam forum Indonesia Pavilion melalui panel Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets, World Economic Forum (WEF) Davos 2026, Selasa (20/1/2026). Panel tersebut juga diikuti oleh President and Chief Executive Officer of TCW Katie Koch, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dan Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis sebagai moderator.

Dalam kesempatan tersebut, Hery Gunardi menjelaskan bahwa Fintech merupakan bagian dari ekosistem layanan keuangan yang beririsan langsung dengan bisnis perbankan. Secara umum, Fintech terbagi ke dalam dua segmen, yakni Fintech lending dan Fintech berbasis transaksi atau pembayaran.

“Dua segmen ini sangat dekat dengan bisnis perbankan. Setiap Fintech memiliki tantangan yang berbeda. Sehingga, untuk membangun bisnis Fintech yang berkelanjutan dapat mengeksplorasi berbagai layanan keuangan lokal, untuk memahami karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Hery menuturkan bahwa dengan lebih dari 120 bank yang beroperasi di Indonesia, Fintech berbasis pembayaran dinilai memiliki prospek baik. Sedangkan, pada segmen Fintech Lending, Hery menekankan bahwa aspek manajemen risiko menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Menurutnya, sektor Fintech Lending cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sehingga pemahaman terhadap profil nasabah serta mekanisme penyaluran pembiayaan menjadi kunci keberlanjutan bisnis.

Sebagaimana diketahui, pada era teknologi pintar seperti saat ini, institusi keuangan dunia, termasuk industri keuangan di Indonesia terus merespons perubahan dengan menyesuaikan berbagai layanan dan solusi transaksi ke arah digital. BRI pun menjawab kebutuhan tersebut melalui pengembangan ekosistem digital banking yang mencakup ATM, CRM, BRILink Agen, Internet Banking, serta super apps BRImo, guna mendukung kemudahan pembayaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. BRI pun terus berinovasi menghadirkan berbagai solusi keuangan digital yang aman, relevan dan mudah diakses guna mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 100 persen terhadap impor asal Kanada jika Ottawa menjalin kesepakatan dagang dengan China.

Mengutip CNN, Minggu (25/1), ancaman itu disampaikan Trump pada Sabtu (24/1) dan berpotensi memperlebar ketegangan hubungan antara dirinya dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Kanada merupakan mitra dagang terbesar kedua Amerika Serikat.

Trump bahkan menyebut Carney sebagai 'gubernur', istilah yang juga pernah ia gunakan untuk mantan Perdana Menteri Justin Trudeau, merujuk pada pernyataannya yang berulang kali menyebut Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

"Jika Gubernur Carney berpikir ia akan menjadikan Kanada sebagai 'Drop Off Port' bagi China untuk mengirimkan barang dan produk ke Amerika Serikat, maka ia sangat keliru," tulis Trump di Truth Social.

"China akan memakan Kanada hidup-hidup, benar-benar melahapnya, termasuk menghancurkan bisnis mereka, tatanan sosial, dan cara hidup secara umum," imbuhnya.

Dalam unggahan berikutnya, Trump menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan China dan menekankan ia tak akan pernah bisa bekerja sama dengan Kanada.

Pernyataan tersebut menjadi berbalik arah dibandingkan sikap Trump sebelumnya. Pada 16 Januari lalu, Trump sempat mengatakan bahwa akan menjadi hal yang baik jika Carney menandatangani kesepakatan dagang dengan China.

Ancaman Trump muncul setelah Carney awal bulan ini bertemu Presiden China Xi Jinping dan menyepakati sejumlah kemitraan strategis baru, salah satunya Kanada melonggarkan tarif kendaraan listrik asal Beijing dan membuka akses hingga 49 ribu unit mobil listrik China per tahun ke pasar domestik.

China juga diperkirakan akan menurunkan hambatan tarif untuk sejumlah komoditas Kanada seperti kanola, lobster, dan kacang polong.

Menteri Keuangan Kanada Dominic LeBlanc menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan China.

"Kanada dan Amerika Serikat telah membangun kemitraan luar biasa di bidang ekonomi dan keamanan, dan kami akan memastikan hubungan ini terus menguntungkan pekerja dan pelaku usaha di kedua negara," tulis LeBlanc di media sosial X.

Ancaman tarif itu juga datang setelah Carney menyampaikan peringatan di World Economic Forum, Davos, bahwa negara-negara kuat mulai menggunakan integrasi ekonomi sebagai senjata, tarif sebagai alat tekan, dan rantai pasok sebagai kerentanan yang bisa dieksploitasi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan pentingnya menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian utama dalam agenda keuangan berkelanjutan global. Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam forum Indonesia Pavilion melalui panel Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets World Economic Forum (WEF) Davos 2026, Selasa (20/1/2026). Panel tersebut juga diikuti oleh President and Chief Executive Officer of TCW Katie Koch, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dan Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis sebagai moderator.

Dalam panel diskusi tersebut, Hery menjelaskan bahwa di negara berkembang, sektor UMKM sendiri mencakup lebih dari 90% dari total jumlah usaha dan menjadi penggerak utama ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan rantai pasok lokal dan ketahanan ekonomi masyarakat. Meski demikian, peran UMKM masih kerap luput dari perhatian global mengenai keberlanjutan.

“Sejak awal berdiri hingga di usianya yang kini menginjak 130 tahun, BRI memang didesain untuk melayani segmen mikro dan UMKM. Komitmen tersebut tetap menjadi fondasi utama BRI. Karena itu, kami sangat senang dapat berada di WEF Davos 2026 untuk membahas isu keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan apa yang telah kami jalankan selama ini,” ujar Hery.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.

Dalam konteks tersebut, sebagai bank UMKM terbesar di negara berkembang, BRI memadukan prinsip inklusi, pembiayaan, dan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Bagi BRI, keuangan berkelanjutan bukanlah program tambahan, melainkan menjadi proses bisnis yang diterapkan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha setiap hari.

“Tidak akan ada transisi hijau yang berhasil dan tidak akan ada pertumbuhan yang inklusif tanpa UMKM yang ikut bergerak maju bersama. Keberlanjutan yang sesungguhnya terjadi ketika pembiayaan menjangkau desa-desa, petani, serta pelaku usaha mikro di Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Hery, perhatian global terhadap pembiayaan berkelanjutan kian menekankan pada dampak, transparansi, dan kualitas pelaksanaan. Alhasil, dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat lokal agar pembiayaan berkelanjutan benar-benar dapat menjangkau sektor yang membutuhkan.

“BRI sendiri menjalankan peran sebagai anchor bank, dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, serta lembaga multilateral untuk menyalurkan pembiayaan campuran (blended finance) kepada pelaku UMKM. Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Hery Gunardi.

Digitalisasi pun menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi membuat pembiayaan lebih efisien, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta mendukung implementasi ESG (Environmental, Social & Governance) hingga ke segmen UMKM.

Hal ini pun sejalan dengan upaya BRI dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Hingga September 2025, porsi kredit UMKM konsolidasian yang disalurkan BRI mencapai 80,02% dari total portofolio kredit, atau setara dengan Rp1.150 triliun. Selain penyaluran pembiayaan, BRI juga secara konsisten memperluas dampak melalui berbagai program pengembangan kapasitas UMKM. Program-program tersebut antara lain Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, serta platform LinkUMKM, yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau hampir separuh dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun.

Sebaliknya, pemerintah hanya mengalikasikan anggaran pendidikan di Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIn senilai Rp429 miliar.

Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.

Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).

Prabowo Pamerkan MBG di WEF

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto saat berpidato World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026) memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahkan telah melampaui capaian McDonald.

Prabowo menjelaskan program MBG telah diluncurkan sejak Januari 2025. Program tersebut menyasar ibu hamil dan menyusui, balita, dan seluruh anak-anak di Indonesia.

Pada hari pertama, MBG memulai dengan 190 dapur dan melayani 570.000 penerima manfaat per hari. Kini, dalam satu tahun, telah terdapat 21.100 dapur MBG.

"Hingga tadi malam, kami telah memberikan 59,8 juta porsi makanan untuk 59,8 juta anak-anak, ibu, dan lansia," ujar Prabowo dalam World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026).

Prabowo juga membandingkan capaian MBG dengan produksi makanan di perusahaan waralaba asal AS, McDonald. Presiden berujar, McDonald bisa memproduksi 68 juta porsi makanan untuk setiap harinya. Namun, capaian itu didapat dalam kurun waktu 55 dekade.

Adapun, Presiden menargetkan program MBG bisa memproduksi 82,9 juta porsi makanan setiap harinya kepada penerima manfaat pada tahun ini. Apabila itu, tercapai, maka produksi MBG bisa melampaui McDonald.

"Sebagai perbandingan, saya rasa McDonald's memulai dapur pertamanya pada 1940. Untuk mencapai 68 juta, mereka membutuhkan waktu 55 dekade lebih lama," ujar Prabowo.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melobi sejumlah bos korporasi raksasa digital, mulai dari Amazon hingga Nvidia. Lobi itu berlangsung di paviliun Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) yang berlangsung di Davos, Swiss.

"Menko Airlangga bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan digital asal Amerika Serikat untuk berdialog mengenai potensi investasi yang dapat dilakukan. Beberapa perusahaan yang tertarik antara lain Nvidia, Amazon Web Service, Docusign, Crowdstrike, dan Cloudflare," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Minggu (25/1/2026).

Dia menambahkan, turut dalam perundingan itu, Nongsa Digital Park yang menjadi pengelola dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Representasi dunia usaha Indonesia ini, juga membahas soal tren ekonomi digital dan potensi pengembangan investasi di Indonesia.

"Khususnya di bidang data center, keamanan siber, hingga infrastruktur digital," kata dia.

Soal berapa nominal investasi dan bagaimana bentuk kerja sama yang bakal direalisasikan, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto bilang masih menunggu proses perundingan lanjutan.

"Sabar. Masih dalam diskusi untuk detailnya," katanya.

Menko Airlangga sempat mengatakan Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi digital di kawasan Asia Tenggara pada 2023. Nilai investasi pada sektor ekonomi digital telah mencapai USD22 miliar.

Meskipun masih tertinggal dari Singapura yang telah menyerap investasi USD141 miliar, Indonesia telah melampaui Vietnam dan Malaysia yang tecatat masing-masing USD18 miliar dan USD17 miliar.

(Nur Ichsan Yuniarto)