REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bursa kripto PT Central Finansial X (CFX) menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat literasi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor aset kripto. Langkah ini dilakukan seiring pertumbuhan industri aset digital yang membutuhkan dukungan talenta dan inovasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diumumkan dalam ajang CFX Crypto Conference (CCC) 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026). CFX menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Direktur Utama CFX Subani mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk menjembatani kebutuhan industri dengan dunia akademik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital yang berlangsung cepat.

“Bagi kami, edukasi dan literasi mengenai aset kripto bukan sekadar kampanye, tetapi harus bersifat struktural. Penandatangan nota kesepahaman dengan UI, UGM, dan STAN menjadi langkah konkret untuk memastikan inovasi di sektor ini didukung riset dan talenta yang memadai,” kata Subani.

Menurut dia, pengembangan industri aset kripto tidak hanya bergantung pada pertumbuhan transaksi dan jumlah investor. Industri juga membutuhkan dukungan riset, inovasi, serta sumber daya manusia yang memahami teknologi dan tata kelola aset digital.

Melalui kerja sama tersebut, CFX dan perguruan tinggi akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital nasional.

Selain menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, CFX juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) melalui Anugerah Ksatria CFX 2026. Penghargaan diberikan kepada pelaku industri yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan pasar, peningkatan literasi, kepatuhan, serta inovasi layanan.

Indodax meraih penghargaan kategori literasi dan edukasi serta kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan pasar aset kripto. FLOQ memperoleh penghargaan atas komitmen pemenuhan kewajiban sebagai anggota bursa, Pluang meraih penghargaan pengalaman pengguna terbaik, sedangkan Ajaib mencatat pertumbuhan pangsa pasar paling signifikan.

Subani mengatakan, kolaborasi antara industri, akademisi, dan regulator menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem aset kripto yang lebih kuat dan berdaya saing.

“Industri ini tidak akan tumbuh tanpa kontribusi para anggotanya. Karena itu, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membangun pasar yang lebih kredibel dan berdaya saing,” ujar Subani.

TEHERAN - Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi melakukan perjalanan ke Iran untuk menyampaikan "surat khusus" kepada Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Amerika Serikat-Israel di Iran, yang dimulai 100 hari yang lalu.

Naqvi tiba di ibu kota Iran, Teheran, pada Sabtu malam, dan bertemu dengan mitranya dari Iran, Eskandar Momeni. Keduanya membahas "perkembangan regional terkini dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan internal", di antara isu-isu lainnya, kata Naqvi di media sosial. Sebelum kedatangannya, media Iran melaporkan bahwa pejabat Pakistan tersebut membawa surat dari kepala angkatan darat dan perdana menteri negaranya untuk pemimpin tertinggi.

Kunjungan beliau terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Teluk. Pada hari Minggu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukannya telah menembak jatuh dua drone serang satu arah Iran "yang mengancam lalu lintas maritim internasional di Selat Hormuz".

Pada hari Jumat, mereka mengatakan telah mencegat tujuh rudal balistik yang menuju Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah menembak jatuh empat drone Iran yang diluncurkan ke arah selat tersebut, jalur air utama yang biasanya dilalui sekitar 20 persen minyak yang diperdagangkan secara global. Pasukan Amerika Serikat mengatakan mereka "kemudian" menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Garuk dan di Pulau Qeshm "untuk bertahan melawan serangan maritim lebih lanjut".

Serangan tersebut memicu kemarahan negara-negara Teluk yang menanggung beban perang yang mereka lawan. Bahrain mengecam serangan terbaru sebagai "agresi terang-terangan". Negara kepulauan itu menjadi markas besar Armada Kelima AS. Kuwait mengatakan serangan tersebut "merupakan eskalasi yang berbahaya". Mesir, Yordania, dan Qatar ikut mengecam.

Meskipun terjadi serangan balasan dan baku tembak sporadis, negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang terus berlanjut, tetapi kesepakatan masih sulit tercapai.

Presiden AS Donald Trump bergantian antara mengancam akan melancarkan kembali kampanye militer dan menyatakan optimisme tentang terobosan diplomatik. Pada hari Rabu, ia mengatakan kesepakatan dapat diselesaikan pada akhir pekan.

Namun, para pejabat Iran menawarkan nada yang lebih hati-hati. “Negosiasi mengalami kebuntuan, dan Trump harus memecahkan kebuntuan ini,” kata Mohsen Rezaei, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, kepada media AS CNN pada hari Sabtu. Ia juga menyerukan pelepasan sekitar $24 miliar aset Iran yang dibekukan.

Pencairan aset Iran adalah salah satu poin penting yang menjadi kendala dalam pembicaraan yang sedang berlangsung. Pada hari Rabu, laporan media mengatakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk mendukung upaya pembangunan kembali di Teluk yang disebabkan oleh serangan Iran.

“Departemen Keuangan akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memungkinkan aset Iran tersedia bagi sekutu Teluk kami untuk mendukung pembangunan kembali dan perbaikan atas kerusakan di masa depan yang disebabkan oleh Iran,” kata seorang pejabat AS kepada beberapa kantor berita.

Poin-poin penting lainnya termasuk penghentian permusuhan di semua lini, termasuk Lebanon; pencabutan sanksi atas ekspor minyak mentah; Pencabutan blokade pelabuhan AS; dan pengaruh atas Selat Hormuz.

Iran telah memblokir jalur air sempit tersebut sejak AS dan Israel melancarkan perang pada 28 Februari. Teheran menanggapi dengan menembakkan gelombang drone dan rudal ke Israel, target AS di kawasan tersebut, dan negara-negara Teluk tetangga.

Mereka menyatakan Selat Hormuz tertutup dan mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintas melalui jalur sempit tersebut. Jalur air tersebut tanpa izinnya. Kontrol efektifnya atas jalur perdagangan penting itu membuat harga minyak dan gas mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun dan mengancam pasokan global.

Permusuhan bersenjata sebagian besar mereda setelah gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan dimulai pada 8 April. Perundingan langsung di Islamabad gagal pada 12 April, dan kedua pihak telah bertukar serangkaian proposal untuk mengakhiri perang melalui Pakistan sejak saat itu. Namun, beberapa kali terjadi peningkatan ketegangan sejak saat itu telah menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar bahwa pertempuran skala penuh dapat berlanjut.

ISLAMABAD - Mayoritas orang di 36 negara memiliki pandangan tidak baik terhadap Israel dan kurang percaya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Data itu menurut survei baru yang dilakukan Pew Research Center.

Survei yang dilakukan pada 8 Februari – 13 Mei 2026 ini menemukan rata-rata global 67% orang dewasa memandang Israel secara tidak baik, sementara 25% memiliki pandangan yang baik.

Pandangan sangat negatif di negara-negara mayoritas Muslim yang disurvei, termasuk Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Mayoritas di sebagian besar negara yang disurvei mengatakan mereka memiliki sedikit atau tidak sama sekali kepercayaan pada Netanyahu untuk melakukan hal yang benar terkait urusan dunia, menurut survei tersebut.

Kenya dan Filipina adalah satu-satunya negara di mana lebih dari setengah masyarakat menyatakan kepercayaan pada perdana menteri Israel, ungkap survei itu.

Pandangan negatif terhadap Israel meningkat di 13 dari 24 negara tempat data tren tersedia sejak tahun 2025, menurut Pew.

JAKARTA - Ratusan mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan IPB University menghadiri program SNI Goes to Campus di IPB University. Acara ini untuk mendukung penguatan standardisasi nasional dan tata kelola pangan berkelanjutan di Indonesia.

Program ‘SNI Goes to Campus’ di IPB University merupakan sinergi strategis antara Badan Standar Nasional (BSN)

, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Garudafood sebagai salah satu pelaku industri nasional.

Kolaborasi lintas sektor ini dijadwalkan akan terus bergulir dan menyambangi berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026, guna mencetak generasi muda yang sadar mutu dan siap berdaya saing tinggi.

Prof. Dr. Ir. Yulin Lestari selaku Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Institut Pertanian Bogor (IPB University) dalam sambutannya menekankan pentingnya pengintegrasian aspek standardisasi ke dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya strategis meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Nindya Malvins Trimadya selaku Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi industri dalam program ‘SNI Goes to Campus’.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha memegang peran penting dalam mendekatkan pemahaman standardisasi dengan praktik nyata di dunia kerja.

‘Keterlibatan perusahaan seperti Garudafood membuktikan bahwa penerapan standar bukan hanya urusan laboratorium, tetapi menyentuh seluruh aspek operasional bisnis. Ini pesan yang perlu diterima mahasiswa sedini mungkin’, ungkapnya, melalui siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Garudafood menghadirkan Head of Q-SHE & MFG Innovation, Bangun Raharjo, sebagai narasumber utama.

Kehadiran perwakilan manajemen ini bertujuan untuk membagikan pengalaman empiris serta praktik terbaik implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rantai produksi industri makanan dan minuman skala besar.

Dalam paparannya, Bangun Raharjo menegaskan bahwa SNI bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan yang mengakar.

‘Standar bukan hanya tentang memenuhi persyaratan dan regulasi, tetapi tentang membangun disiplin, konsistensi, dan kepercayaan sehingga menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari. Karena itu, kami percaya mahasiswa yang memahami pentingnya standardisasi sejak dini akan memiliki kesiapan lebih baik untuk masuk ke dunia industri, yang kemudian berkembang dengan berkontribusi pada produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing’, ujar Bangun Raharjo.

Sebagai wujud komitmen terhadap budaya mutu, Garudafood secara sukarela telah menerapkan SNI pada kategori produk biskuit sejak tahun 2014, meskipun regulasi belum mewajibkannya. Langkah ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa standardisasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar.

Lebih lanjut, forum ini menjadi momentum penting bagi Garudafood untuk menggaungkan edukasi mengenai keamanan pangan (food safety) dan standardisasi produk kepada civitas academica. Perusahaan menilai bahwa sektor perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan kesadaran akan produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki sistem ketertelusuran yang jelas, sehingga asal bahan baku hingga proses distribusinya dapat diketahui.

Pemerintah Indonesia buka suara soal ancaman tarif tambahan 10 persen terhadap produk-produk RI yang masuk Amerika Serikat (AS).

Pemerintah tengah mencermati dan menyiapkan respons resmi atas hasil investigasi Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti dugaan praktik kerja paksa (forced labor) di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Kamis (5/6).

Selanjutnya, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan olehUSTR, termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing.

Haryo mengatakan karena proses pembahasan yang masih berjalan, pihaknya akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah AS.

"Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang, dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa," pungkasnya.

AS mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

[Gambas:Youtube]

Indonesia Open 2026 sebagai ajang bulu tangkis bergengsi kelas dunia, juga menjadi panggung penting dalam proses regenerasi atlet nasional. Turnamen level Badminton World Federation (BWF) Super 1000 tersebut memberikan kesempatan kepada para atlet muda Indonesia untuk mengasah kemampuan, memperkaya pengalaman bertanding, serta membangun mental juara.

Komitmen mendukung pembinaan dan pengembangan bulu tangkis nasional diwujudkan melalui kolaborasi berkelanjutan antara Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Dukungan tersebut terbukti membuka ruang bagi atlet-atlet muda potensial untuk mempersiapkan diri menjadi penerus tradisi prestasi bulu tangkis nasional di tingkat global.

Salah satu talenta itu adalah pasangan ganda putra Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan. Kehadiran mereka di Indonesia Open 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan jangka panjang untuk memperkuat daya saing atlet muda Indonesia di level internasional.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan bahwa kesempatan tampil di turnamen sekelas Indonesia Open merupakan bagian penting dalam perjalanan atlet menuju level tertinggi. Menurutnya, pengalaman menghadapi pemain-pemain elite dunia akan menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter, mental bertanding, serta kualitas permainan atlet muda Indonesia.

"Sebagai bank nasional yang konsisten mendukung kemajuan olahraga Indonesia, BNI meyakini bahwa pengalaman bertanding di level tertinggi merupakan investasi penting dalam proses pembentukan atlet berkelas dunia. Kesempatan tersebut akan membantu atlet muda meningkatkan kepercayaan diri, memperkaya jam terbang internasional, serta memperkuat daya saing mereka di kancah global," ujar Okki.

Sejak dipasangkan di Pelatnas, Devin/Faathir menunjukkan perkembangan menjanjikan. Keduanya berhasil meraih gelar juara Toyota Thailand International Challenge 2025 dan Odisha Masters 2025 di India. Selain itu, mereka juga menembus babak semifinal pada wondr by BNI Indonesia International Challenge I 2025, wondr by BNI Indonesia Masters II 2025, serta Astana International Challenge 2025 di Kazakhstan.

Rangkaian prestasi tersebut menjadi indikator positif bahwa proses pembinaan atlet muda Indonesia berjalan di jalur yang tepat. Dengan dukungan yang berkelanjutan, para atlet muda memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kekuatan baru bulu tangkis Indonesia di masa depan.

"Prestasi yang diraih Devin dan Faathir menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan talenta. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk berkembang, pengalaman bertanding yang memadai, serta dukungan yang konsisten dari seluruh ekosistem olahraga. Kami optimistis semakin banyak atlet muda Indonesia yang mampu mengikuti jejak para pendahulunya dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia," tambah Okki.

Sebagai mitra strategis PBSI, BNI terus berkomitmen mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari pengembangan talenta usia muda hingga penguatan ekosistem kompetisi nasional dan internasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari kontribusi BNI dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus menjaga tradisi prestasi olahraga Indonesia.

BNI optimistis bahwa pembinaan atlet muda adalah investasi bagi masa depan bangsa. Melalui dukungan yang konsisten dan kolaborasi yang kuat dengan PBSI, BNI berharap dapat turut melahirkan generasi penerus juara dunia untuk kejayaan Indonesia di ranah bulu tangkis internasional.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia.

Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

Langkah terbaru ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

USTR menyebut tarif baru tersebut akan menjadi pelengkap tarif sementara sebesar 10 persen yang diberlakukan sejak 20 Februari dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang.

Meski demikian, tidak semua produk akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, USTR mengusulkan pengecualian untuk sejumlah komoditas strategis seperti energi, logam tanah jarang, beberapa jenis logam lainnya, daging sapi, kopi, buah dan sayuran tertentu, produk farmasi, bahan kimia organik, serta suku cadang pesawat terbang.

Kawasan Investasi Keuangan Khusus Tamchy (Tamchy Special Financial Investment Territory/Tamchy SFIT) di Kirgizstan resmi membuka pusat bisnis pertamanya di tepi Danau Issyk-Kul. Fasilitas ini menjadi penanda dimulainya fase operasional kawasan yang diproyeksikan berkembang sebagai pusat keuangan baru di Asia Tengah.

Pusat bisnis tersebut akan menjadi kantor perusahaan pengelola Tamchy SFIT sekaligus lokasi awal penerimaan perusahaan dan investor. Pembukaan fasilitas ini juga menandai transisi dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan operasional.

Bangunan seluas 3.850 meter persegi itu dilengkapi ruang perkantoran, area kerja bersama (co-working space), aula konferensi multifungsi, dan ruang pertemuan. Dalam beberapa bulan mendatang, restoran dan kafe juga dijadwalkan mulai beroperasi di lokasi tersebut.

Ketua Dewan Manajemen Tamchy SFIT sekaligus Menteri Kehakiman Republik Kirgiz, Ayaz Baetov, mengatakan pembukaan pusat bisnis pertama menjadi langkah penting dalam pengembangan kawasan tersebut.

"Tamchy SFIT hadir tepat pada saat dunia bisnis internasional sedang aktif mencari jangkar kepercayaan baru. Pembukaan pusat bisnis pertama kami menandai dimulainya kehidupan operasional yang nyata di wilayah ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Sebelum fasilitas tersebut dibuka, Dewan Manajemen Tamchy SFIT telah membentuk perusahaan pengelola, menyetujui rencana pengembangan kawasan, serta mengadopsi paket regulasi awal untuk mendukung operasional. Saat ini, proses seleksi untuk posisi Ketua dan Hakim pada Pusat Internasional Penyelesaian Sengketa juga masih berlangsung.

Sebagai informasi, kawasan Tamchy SFIT dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Kirgiz Nomor 136 yang diterbitkan pada 10 Juli 2025. Kawasan ini mencakup area sekitar 6.000 hektare di sekitar Danau Issyk-Kul dan dirancang untuk menarik investasi internasional.

Para residen yang beroperasi di kawasan tersebut akan menggunakan prinsip hukum umum Inggris (English common law). Selain itu, mereka juga memperoleh fasilitas berupa tarif pajak nol selama 49 tahun dan hak penuh untuk memulangkan keuntungan ke negara asal.

Menurut Baetov, Tamchy SFIT juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi lintas kawasan.

"Kami sedang membangun jembatan keuangan dan logistik antara pasar CIS, Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dan hari ini, jembatan tersebut memiliki alamat pertamanya," imbuh dia.

Dalam jangka panjang, Tamchy SFIT menargetkan menjadi salah satu pusat aktivitas bisnis dan investasi di kawasan. Hingga 2035, wilayah ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 3.900 perusahaan serta menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap alasan impor migas melonjak 82,52 persen menjadi US$4,60 miliar sepanjang April 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menerangkan kenaikan impor disebabkan oleh peningkatan pembelian minyak mentah ke sejumlah negara mitra dagang, terbesar dari Nigeria, Brazil, dan Kazakhstan.

"Kenaikan impor migas 82,52 persen ini disebabkan oleh peningkatan nilai impor minyak mentah yaitu 67,49 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Selain itu, BPS juga mencatat ada peningkatan impor hasil minyak mentah dari Malaysia, Singapura dan Mesir.

"Kemudian peningkatan nilai impor hasil minyak sebesar 87,76 persen," imbuhnya.

Secara keseluruhan, impor Indonesia tercatat sebesar US$25,21 miliar sepanjang April 2026. Angka ini naik 22,49 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,59 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,60 miliar atau melesat 82,52 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,62 miliar atau naik 14,11 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,43 miliar atau naik 42,90 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$18,65 miliar atau naik 24,56 persen (yoy).

Kemudian, sektor barang modal tercatat US$4,13 miliar atau naik 5,64 persen dari April 2025 yang sebesar US$3,91 miliar.

ISLAMABAD - Selama beberapa dekade, paspor Pakistan memiliki tulisan sederhana namun mencolok: “Berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.”

Posisi ini lebih dari sekadar formalitas diplomatik. Ini mencerminkan salah satu prinsip kebijakan luar negeri Pakistan yang paling lama: Pakistan tidak mengakui negara Israel.

Pakistan saat ini tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang memiliki bom nuklir.

Kebijakan Islamabad soal Israel berakar pada pendirian Pakistan pada tahun 1947. Ini diperkuat oleh sentimen keagamaan yang mendalam, ekosistem media yang sensitif, keengganan pemerintah berturut-turut untuk menantang keduanya, dan konsensus nasional yang memandang konflik Israel-Palestina sebagai ketidakadilan historis.

Kini, konsensus yang telah lama ada ini menghadapi ujian eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengaitkan usulan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan perluasan dramatis dan "mandatori" dari Kesepakatan Abraham (Abraham Accords).

Kesepakatan tersebut merupakan serangkaian perjanjian normalisasi bilateral antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang awalnya ditengahi oleh AS selama pemerintahan Trump pertama pada tahun 2020. Maroko dan Sudan kemudian bergabung dalam kerangka kerja tersebut.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, setelah diskusi dengan para pemimpin regional, termasuk pemimpin militer Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Trump menuntut agar Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara lain bergabung dalam kesepakatan tersebut “secara bersamaan” untuk memperkuat penyelesaian regional yang bersejarah.

“Ini harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti jejak mereka,” tulis Trump.

Islamabad dengan cepat menolak gagasan tersebut. Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif pada 26 Mei mengatakan bahwa Pakistan tidak dapat menjadi bagian dari pengaturan apa pun yang bertentangan dengan “ideologi fundamentalnya”.

“Saat ini, belum ada inisiatif dalam hal ini yang diambil oleh kami, dan belum ada yang meminta kami,” kata Asif kepada sebuah saluran televisi Pakistan.

Peristiwa ini telah menghidupkan kembali perdebatan yang muncul secara berkala di Pakistan tetapi jarang mendapatkan daya tarik politik: dapatkah Islamabad mengakui Israel, dan dalam keadaan apa?

Mengapa Pakistan Mengatakan 'Tidak'?

Posisi Pakistan terhadap Israel sebagian besar tetap tidak berubah sejak berdirinya negara tersebut.

Pemerintahan sipil dan militer berturut-turut telah mempertahankan bahwa pengakuan terhadap Israel bergantung pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Meskipun pemerintah berbeda pendapat dalam banyak aspek kebijakan luar negeri, terdapat kesinambungan yang luar biasa dalam masalah ini.

Pada bulan Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menegaskan kembali posisi Islamabad bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham saat menjawab pertanyaan tentang usulan Presiden Trump tentang Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dimaksudkan untuk mengawasi Gaza pasca-perang.

“Kami tidak mempermasalahkan negara mana pun yang memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kesepakatan tersebut,” kata Andrabi. “Kami melihat masalah ini melalui prisma negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

Para analis mengatakan kebijakan tersebut dibentuk bukan hanya oleh pertimbangan diplomatik tetapi juga oleh realitas politik domestik yang kuat.

“Tidak seperti monarki Teluk yang bergabung dengan Kesepakatan Abraham, Pakistan beroperasi dalam lingkungan politik yang sangat diperebutkan di mana opini publik, partai-partai Islamis, kelompok-kelompok jihadis, parlemen, masyarakat sipil, dan media yang dinamis semuanya memberikan pengaruh pada debat kebijakan luar negeri,” kata Muhammad Israr Madani, kepala International Research Council for Religious Affairs, sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Islamabad, kepada Middle East Eye, Senin (1/6/2026).

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan biaya politik normalisasi “jauh lebih tinggi di Pakistan daripada di sebagian besar negara Arab”.

“Pemerintah mana pun yang dianggap meninggalkan perjuangan Palestina akan menghadapi perlawanan langsung dari partai-partai keagamaan dan sebagian besar masyarakat,” kata pejabat tersebut.

Masalah ini semakin rumit karena posisi Pakistan terhadap Kashmir. Selama beberapa dekade, para pembuat kebijakan Pakistan telah menyamakan perjuangan Palestina dan Kashmir, menganggap keduanya sebagai isu penentuan nasib sendiri dan hukum internasional.

Banyak analis berpendapat bahwa mengakui Israel tanpa penyelesaian Palestina akan membuat Islamabad dituduh tidak konsisten dan melemahkan salah satu pilar utama narasi diplomatiknya.

Tekanan dari Washington

Proposal terbaru Trump melangkah lebih jauh dengan menghubungkan diplomasi regional di masa depan, termasuk potensi kesepahaman dengan Iran, dengan kerangka normalisasi yang diperluas. Proposal ini telah disambut dengan skeptisisme di sebagian besar dunia Muslim, terutama di tengah kemarahan yang terus berlanjut atas genosida Israel di Gaza.

Kesepakatan Abraham telah menjadi pilar utama strategi Timur Tengahnya sejak masa jabatan pertamanya.

Di antara pendukung terkuat inisiatif ini adalah Senator Lindsey Graham, salah satu sekutu terdekat Trump di Kongres AS. Graham secara terbuka berpendapat bahwa Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan harus mendukung Kesepakatan Abraham, menggambarkan perluasannya sebagai "sangat transformatif bagi kawasan dan dunia".

“Jika Anda menolak untuk menempuh jalan ini seperti yang disarankan oleh Presiden Trump, hal itu akan berdampak buruk bagi hubungan kita di masa depan dan membuat proposal perdamaian ini tidak dapat diterima,” kata Graham dalam ancamannya di X pada 24 Mei.

“Lebih lanjut, hal itu akan dilihat oleh sejarah sebagai kesalahan perhitungan besar," ujarnya.

Debat ini terjadi pada saat yang sensitif dalam hubungan AS-Pakistan. Islamabad telah berupaya memposisikan diri sebagai jembatan diplomatik antara Washington dan Teheran, sambil secara bersamaan mempertahankan hubungan dekat dengan Arab Saudi dan China.

Beberapa anggota Kongres Amerika, seperti Senator Graham, dan para komentator mempertanyakan apakah Pakistan dapat memainkan peran sebagai mediator netral sambil tetap teguh menentang Israel.

Namun, bagi para pembuat kebijakan Pakistan, bergabung dengan Kesepakatan Abraham akan menciptakan risiko baru.

Pengakuan terhadap Israel dapat mempersulit hubungan dengan Iran, memicu keresahan domestik, dan merusak diplomasi regional Islamabad yang seimbang.

“Kesepakatan Abraham tidak dapat dipertahankan melalui paksaan atau tekanan transaksional,” kata Asif Durrani, mantan duta besar Pakistan untuk Iran dan Uni Emirat Arab.

Menurut Durrani, perdamaian regional yang langgeng membutuhkan “diplomasi yang kredibel, jaminan keamanan bersama, de-eskalasi dengan Iran, dan kemajuan yang berarti di Palestina” daripada taktik tekanan atau upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada mitra regional.

Jurnalis veteran Pakistan, Hamid Mir, juga menyatakan di X bahwa pernyataan Presiden Trump baru-baru ini menunjukkan kemarahannya atas penolakan Pakistan dan Arab Saudi untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Namun, beberapa analis memperingatkan agar tidak berasumsi bahwa hubungan yang lebih hangat dengan pemerintahan Trump akan diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan Pakistan terhadap Israel.

Mereka mencatat bahwa Islamabad secara historis mempertahankan posisi independen pada isu-isu strategis utama, termasuk China, Afghanistan, dan keamanan regional, bahkan di tengah tekanan dari Washington.

“Presiden Trump menyadari keterbatasan tersebut,” kata seorang pejabat keamanan yang berbasis di Islamabad. “Itu mungkin menjelaskan mengapa dia mengakui bahwa satu atau dua negara pada akhirnya dapat memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kesepakatan Abraham. Pakistan secara luas dipandang sebagai salah satu kandidat yang paling mungkin.”

Variabel Arab Saudi

Meskipun Pakistan bersikeras bahwa keputusan kebijakan luar negerinya bersifat kedaulatan, para analis secara luas sepakat bahwa setiap perubahan di masa depan terkait Israel akan terkait erat dengan posisi Arab Saudi.

Sebagai penjaga situs-situs suci Islam dan salah satu mitra strategis terpenting Pakistan, tindakan Riyadh memiliki bobot politik dan agama yang signifikan di Islamabad.

Hubungan tersebut meluas jauh melampaui diplomasi. Arab Saudi telah lama memberikan dukungan finansial, investasi, peluang kerja bagi jutaan pekerja Pakistan, dan kerja sama pertahanan yang luas kepada Pakistan.

Kedua negara semakin memperkuat hubungan mereka dengan perjanjian keamanan yang ditandatangani pada bulan September, yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara. Meskipun implikasi praktis dari komitmen tersebut masih terbuka untuk interpretasi, pakta tersebut menyoroti kedalaman kemitraan strategis mereka.

Dengan latar belakang ini, banyak pengamat percaya bahwa pendekatan Arab Saudi terhadap Israel akan sangat memengaruhi setiap perdebatan di Pakistan mengenai kemungkinan normalisasi.

Michael Kugelman, peneliti senior untuk Asia Selatan di The Atlantic Council, baru-baru ini menyatakan bahwa Pakistan "akan merasa tertekan untuk mempertimbangkan kembali" posisinya jika Riyadh bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

"Tetapi mengingat sentimen publik saat ini, pemerintah Pakistan yang bergabung akan berisiko melakukan bunuh diri politik," tulis dia X.

Meskipun demikian, Arab Saudi terus bersikeras bahwa normalisasi harus dikaitkan dengan jalur yang kredibel menuju solusi dua negara, sebuah posisi yang sebagian besar mencerminkan sikap Pakistan sendiri.

Faktor Gaza

Jika normalisasi secara politik sulit sebelum Oktober 2023, perang di Gaza telah membuatnya jauh lebih sulit.

Sebelum konflik, AS secara aktif mendekati Arab Saudi untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham, dengan banyak analis melihat terobosan Saudi-Israel semakin mungkin terjadi. Langkah seperti itu akan memberikan tekanan signifikan pada Pakistan untuk menilai kembali posisinya sendiri terhadap Israel, mengingat pengaruh politik dan agama Riyadh di dunia Muslim.

Namun, prospek itu berubah secara dramatis oleh serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 dan kampanye militer Israel selanjutnya di Gaza. Perang tersebut secara efektif membekukan pembicaraan normalisasi Saudi-Israel.

Ketika korban sipil meningkat dan gambar-gambar kehancuran yang meluas di Gaza mendominasi liputan media regional, dukungan untuk keterlibatan dengan Israel menurun tajam di sebagian besar dunia Muslim.

Di Pakistan, konflik tersebut semakin memperkeras sikap publik. Menurut survei Gallup Pakistan tahun 2023, 91 persen warga Pakistan menyatakan simpati mereka terhadap Palestina di Gaza, sementara hanya dua persen yang menyatakan simpati terhadap Israel.

Kelompok-kelompok keagamaan, partai-partai politik arus utama, dan organisasi masyarakat sipil menggambarkan perang tersebut sebagai bukti bahwa normalisasi tanpa negara Palestina yang layak akan tidak dapat diterima secara moral dan politik.

Untuk saat ini, Pakistan tampaknya tidak akan mengubah posisinya.

Seruan terbaru Trump untuk perluasan kerangka kerja Abraham Accords bukanlah kali pertama Islamabad menghadapi pertanyaan tentang pengakuan Israel.

Terlepas dari dinamika regional yang berubah dan spekulasi berkala tentang perubahan kebijakan, garis merah Pakistan yang telah berusia tujuh dekade tetap teguh.

BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan bom bunuh diri dengan mobil terhadap kereta api yang membawa tentara telah menewaskan 24 orang di Quetta, Pakistan.

Dilansir dari Aljazeera pada Senin (25/5/2026), kelompok separatis Balochistan Liberation Army telah mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu tersebut.

Melaporkan dari lokasi kejadian, reporter Al-Jazeera, Kamal Hyder mengatakan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan dengan jalur kereta api mengalami kerusakan parah akibat bom. Ledakan juga telah menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar.

Kemudian, Hyder mengatakan Pakistan telah mengalami beberapa serangan oleh kelompok separatis dalam beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan tersebut semakin meningkat dan menargetkan pekerja Tiongkok karena penentangan terhadap proyek infrastruktur Beijing di Balochistan.

Adapun, keadaan darurat telah diumumkan di rumah sakit umum di Quetta, dengan dokter dan staf medis lainnya diperintahkan untuk tetap bertugas. Selain 24 orang tewas, setidaknya ledskan ini telah membuat 50 orang lainnya terluka.

Berkaitan dengan hal ini, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dalam sebuah unggahan di X.

“Tindakan terorisme pengecut seperti itu tidak dapat melemahkan tekad rakyat Pakistan. Kami tetap teguh dalam tekad kami untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” tulisnya di X @CMShehbaz, Minggu (24/5/2026).