Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberi tekanan terhadap industri cat nasional. Meskipun dampaknya belum terasa signifikan, pelaku usaha di sektor ini berupaya melakukan mitigasi.

Head of Investor RelationPT Avia Avian Tbk. (AVIA)Andreas Timothy Hadikrisno mengatakan pelemahan rupiah tentu akan memengaruhi biaya bahan baku perseroan, meski efeknya baru akan terlihat sekitar satu kuartal mendatang.

“Dampak pastinya akan berpengaruh ke biaya bahan baku Avia, tetapi akan berdampaknya lagging sekitar satu kuartal ke belakang karena inventory raw material days kami sekitar dua sampai tiga bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/5/2026).

Andreas menjelaskan margin kotor konsolidasi perseroan selama ini relatif stabil di kisaran 40% hingga 44%, termasuk pada periode lonjakan harga minyak saat pandemi Covid-19. Stabilitas itu ditopang oleh penyesuaian harga jual secara bertahap, buffer persediaan, hingga efisiensi operasional dan kemampuan internal pengadaan bahan baku.

Kendati demikian, ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz hadir memperburuk kondisi rantai pasok global. Gangguan pasokan dan kenaikan harga terjadi di sejumlah bahan baku utama, diperparah oleh pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun yuan China.

Sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ini, perseroan mengamankan pasokan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok, meningkatkan level persediaan, serta mengatur prioritas pengiriman bahan baku. Saat ini, ketersediaan bahan baku disebut telah aman hingga Juni 2026.

Avia juga melakukan pembelian dolar AS secara rutin setiap pekan sebagai persiapan pembayaran bahan baku impor. Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap kepada konsumen.

Andreas mengungkapkan perusahaan telah dua kali menaikkan harga produk sepanjang tahun ini.

“Kenaikan pertama dilakukan pada 6 April sebesar 7% sampai 10%, lalu kenaikan kedua pada 11 Mei sebesar 5%,” katanya.

Seiring upaya mitigasi, industri cat juga berharap adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi.

Dia mengatakan kebijakan yang mendorong sektor properti akan berdampak positif terhadap permintaan cat dan bahan bangunan. Salah satu program yang dinilai potensial ialah target pembangunan 3 juta rumah.

“Program ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor properti yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan produk cat dan bahan bangunan lainnya,” sebut Andreas.

Perseroan memandang program tersebut sebagai peluang strategis untuk meningkatkan permintaan pada segmen cat dekoratif dan pelapis, baik untuk pembangunan maupun renovasi hunian. Dalam jangka panjang, implementasi program perumahan juga diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan industri turunannya.

“Oleh karena itu, perseroan berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik dan berjalan secara berkelanjutan,” tutur Andreas.

Nilai tukar rupiah sendiri diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026), setelah sehari sebelumnya ditutup melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS di tengah penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global.

Mengutip data RTI Infokom, rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke level Rp17.529 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS terpantau menguat 0,31% ke posisi 98,25.

Bisnis.com, JAKARTA — Integrasi antara sektor produksi dan logistik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan rantai pasok industri nasional, terutama pada sektor petrokimia yang sangat bergantung pada kontinuitas pasokan bahan baku cair dan bahan antara.

Founder & CEO Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, investasi armada logistik sendiri seperti kapal pengangkut kimia cair, dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar logistik spot sekaligus meningkatkan kepastian pasokan di tengah ketidakpastian global.

“Integrasi produksi dan logistik sangat penting untuk menjaga ketahanan rantai pasok industri, terutama sektor petrokimia yang bergantung pada kontinuitas pasokan bahan baku cair,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penguatan integrasi tersebut semakin relevan karena industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sementara sektor transportasi dan pergudangan terus menunjukkan pertumbuhan.

Setijadi menjelaskan, investasi armada domestik dapat membantu industri menekan risiko keterlambatan distribusi dan menjaga kelancaran operasional manufaktur.

Kendati demikian, dia menilai tantangan logistik industri di Indonesia masih cukup besar. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya konektivitas antara pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan pasar distribusi.

Distribusi bahan baku antarkawasan masih menghadapi berbagai hambatan seperti tingginya biaya trucking, ketidakseimbangan arus muatan, keterbatasan fasilitas khusus, waktu tunggu pelabuhan, hingga persoalan perizinan.

Khusus untuk distribusi bahan kimia cair, tantangan disebut lebih kompleks karena membutuhkan kapal khusus, tangki penyimpanan, terminal curah cair, sistem handling, serta standar keselamatan yang ketat.

Setijadi menyebut, penguatan armada domestik memang berpotensi menekan biaya logistik industri, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada utilisasi armada, keseimbangan rute, integrasi jadwal produksi, dan kesiapan fasilitas pelabuhan.

Menurutnya, efisiensi logistik tidak hanya ditentukan oleh biaya kapal, tetapi juga total landed cost yang mencakup biaya terminal, waktu tunggu, trucking, handling, hingga persediaan.

“Tanpa integrasi end-to-end, penambahan armada justru dapat meningkatkan biaya tetap,” katanya.

Di sisi lain, dia memproyeksikan kebutuhan logistik industri, termasuk logistik kimia cair, akan terus meningkat seiring pertumbuhan manufaktur, program hilirisasi, ekspansi kawasan industri, dan substitusi impor bahan baku.

Sejumlah sektor seperti industri kimia, farmasi, makanan dan minuman, plastik, otomotif, energi, hingga pertambangan diperkirakan menjadi pendorong utama permintaan logistik bahan kimia dan curah cair dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, investasi besar di sektor petrokimia diprediksi meningkatkan kebutuhan armada pengangkut, terminal curah cair, tank farm, serta layanan distribusi khusus. Meski infrastruktur pelabuhan nasional dinilai mulai membaik, Setijadi menilai kesiapan fasilitas logistik bahan kimia masih belum merata.

Hambatan utama masih terdapat pada keterbatasan terminal curah cair, tank farm, jaringan pipa, akses dari pelabuhan menuju kawasan industri, hingga integrasi data antarinstansi.

“Kebutuhan bahan kimia tidak bisa dilayani dengan pendekatan general cargo karena memerlukan standar keselamatan, lingkungan, dan fasilitas khusus,” ujarnya.

Untuk itu, Setijadi mendorong pemerintah memperkuat ekosistem logistik industri melalui pengembangan koridor logistik industri, investasi terminal curah cair, penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, serta pemberian insentif bagi armada domestik khusus.

Dia berpendapat, kebijakan logistik juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan industri, perdagangan, kepabeanan, pelabuhan, dan kawasan industri agar biaya logistik nasional dapat ditekan secara berkelanjutan.

“Penguatan National Logistics Ecosystem juga perlu diperluas hingga level operasional agar biaya logistik industri dapat ditekan secara berkelanjutan,” tambah Setijadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapal logistik kimia cair MT Novah milik PT Chandra Shipping International (CSI), anak usaha PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), resmi bersandar di dermaga PT Chandra Pelabuhan Nusantara (CPN), Selasa (12/5/2026).

Presiden Direktur CSI Lingga Widastri mengatakan MT Novah merupakan kapal tanker kimia cair berbahan stainless steel dengan kapasitas 9.000 deadweight tonnage (DWT). Kapal tersebut disiapkan untuk mendukung distribusi bahan baku dan produk kimia milik grup Chandra Asri.

“Kegunaannya untuk feedstock bahan baku Chandra Asri, juga produksi dari Chandra Asri. Semuanya bahan-bahan kimia seperti pygas, MTBE [Metil Tersier Butil Eter], bisa juga membawa caustic soda,” ujarnya dalam seremoni sandar perdana MT Novah.

Dia mengemukakan MT Novah akan melayani rute domestik dan internasional guna memperkuat fleksibilitas distribusi logistik perusahaan di tengah tantangan rantai pasok global.

Dia mengatakan keberadaan armada milik sendiri berbendera Indonesia menjadi penting untuk menjaga kesinambungan operasional industri manufaktur, khususnya sektor petrokimia.

“Ketahanan supply chain itu penting sekali bagi manufacturing, terutama Chandra Asri. Dengan adanya kapal kita sendiri yang berbendera Indonesia, bisa melayani rute domestik dan internasional, membuat kita semakin fleksibel dalam menjaga pasokan bahan baku," katanya.

Dalam pengembangannya, CDI Group bekerja sama dengan galangan kapal Jepang, Usuki Shipyard di Fukuoka, untuk pembangunan kapal tanker kimia cair tersebut.

Saat ini, CSI memiliki 13 armada kapal dan akan bertambah menjadi 14 unit setelah kedatangan kapal baru dari Korea Selatan. Perseroan juga menyiapkan pengembangan armada lain, termasuk kapal kimia tanker, kapal gas, dan kapal ethylene.

“Nanti di akhir tahun kami ada kapal kimia sekitar 12.000 DWT. Ke depan kami juga tidak menutup kemungkinan berkembang ke jenis kapal lain,” ujarnya.

Selain melayani kebutuhan internal grup, CSI juga membuka kerja sama dengan pihak eksternal. Lingga mengatakan perseroan telah melayani sejumlah klien domestik dan internasional di luar grup Chandra Asri.

“Kami tidak menutup bekerja sama dengan pihak lain. Kita ada beberapa external client domestik maupun internasional yang sudah berkontrak dengan Chandra Shipping,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) Merly mengatakan penambahan MT Novah diharapkan dapat memperkuat kontribusi bisnis logistik terhadap pertumbuhan CDI Group. Dia menjelaskan bisnis logistik menjadi salah satu dari empat pilar utama bisnis CDI sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi di Asia Tenggara.

“Dengan adanya penambahan MT Novah, ini akan mendukung pendapatan dari sektor logistik yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan CDI untuk ke depan," kata Merly.

Dia menambahkan penambahan armada tersebut menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur dan logistik perseroan untuk mendukung distribusi industri domestik.

Adapun nama “Novah” diambil dari kata nova yang berarti bintang yang bersinar terang. Nama itu merepresentasikan semangat baru CDI Group dalam memperkuat konektivitas logistik melalui layanan yang lebih modern, adaptif, dan kompetitif.

Sebagai informasi, emiten berkode saham CDIA tersebut bergerak di sektor investasi infrastruktur dengan fokus pada energi, air, kepelabuhanan dan penyimpanan, serta solusi logistik. Anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) itu juga mengoperasikan armada logistik maritim berkapasitas 4.200 hingga 9.600 DWT, armada logistik darat sebanyak 212 unit, gudang seluas 30.091 meter persegi, serta satu unit gudang cold storage.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengungkapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang tahun ini sampai dengan April 2026 didominasi terjadi di wilayah Jawa Barat.

Saiful menyampaikan, berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian, PHK terjadi mayoritas di lapangan industri yang mengandalkan bahan baku minyak maupun plastik, yang saat ini terdampak tensi geopolitik Timur Tengah.

"Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya [industri] bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak dan plastik," ujarnya kepada wartawan di kawasan Kuningan, Senin (11/5/2026).

Sementara detail perusahaan yang melakukan PHK, Saiful enggan memerincinya. Dirinya memastikan untuk proaktif dan segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang terdampak PHK.

Pihaknya pun saat ini tengah mendata dan memastikan kepada pemberi kerja terkait potensi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK di kemudian hari.

"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja yang akan terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," tambahnya.

Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah buruh yang terdampak PHK mencapai 15.425 orang pada periode Januari hingga April 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Kemenaker mencatat tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah yang sudah menembus level tinggi saat panen raya berisiko menguji stabilitas harga beras pada kuartal II/2026, ketika produksi nasional mulai turun dan luas panen menyusut.

Di tengah stok pemerintah yang besar, pasar menghadapi tekanan baru karena kompetisi bahan baku di tingkat penggilingan masih ketat.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 sebesar 9,61 juta ton. Angka itu turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibanding periode sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi. Pada periode yang sama, luas panen diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% secara tahunan.

“Sementara itu, potensi produksi beras pada April sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton atau menurun sekitar 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam paparan data BPS Mei 2026.

Turunnya produksi menandai fase panen raya mulai berakhir. Secara musiman, kondisi itu lazim terjadi setelah lonjakan produksi pada Februari dan Maret. Namun, tahun ini pasar menghadapi persoalan tambahan karena harga gabah sudah tinggi bahkan sebelum memasuki musim gadu.

Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling pada April–Juni 2026 diperkirakan 16,68 juta ton, turun 1,51 juta ton atau 8,31% dibanding periode sama 2025. Sebelumnya, produksi beras Maret 2026 juga turun 3,67% menjadi 5,04 juta ton.

Pelaku Usaha Tertekan Harga Gabah Tinggi

Di lapangan, pelaku usaha penggilingan menyebut harga gabah kering panen jauh melampaui harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Di sejumlah sentra, harga gabah di penggilingan disebut sudah berada di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.200 per kilogram.

Kenaikan bahan baku itu menekan margin penggilingan karena pada saat bersamaan harga jual beras dibatasi melalui harga eceran tertinggi. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha kehilangan ruang usaha, terutama penggilingan kecil dan menengah.

Pengamat pertanian Khudori menilai tekanan di pasar gabah terjadi karena perebutan pasokan masih sangat kuat, termasuk dari jalur pengadaan pemerintah. Menurut dia, selama kebutuhan serapan tinggi dan produksi mulai menurun, harga gabah berpotensi bertahan mahal.

“Ketika harga GKP tinggi, bahkan tinggi sekali, mitra maklon masih berpeluang membeli gabah dan menyetorkan beras hasil giling ke BULOG,” ungkapnya.

Dia menilai kondisi itu berpotensi membuat harga gabah tetap tinggi memasuki musim gadu pada Juni–September, ketika produksi biasanya lebih rendah dibanding masa panen raya.

Pemerintah Pastikan Aman

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi pasokan nasional masih aman. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan penurunan produksi April–Juni lebih mencerminkan pola musiman dan masih dapat ditopang stok nasional serta Cadangan Beras Pemerintah.

Menurut dia, per April 2026 stok CBP mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga hingga semester II/2026.

“Stok yang tersedia dapat menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga di pasar hingga semester II,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/5/2026).

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah apabila harga gabah terus naik, antara lain penyaluran CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan pengadaan secara terukur, pengawasan distribusi, serta percepatan pasokan ke daerah defisit.

Selain itu, operasi pasar disebut dapat diperluas jika terjadi gejolak harga yang tidak terkendali atau tekanan inflasi pangan di wilayah tertentu. Namun intervensi akan dilakukan selektif agar tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani.

Persoalan utama kuartal II/2026 akhirnya bukan semata soal kecukupan stok nasional, melainkan apakah stok besar pemerintah cukup cepat mengalir ke pasar saat harga bahan baku sudah mahal.

Jika distribusi tersendat, harga beras eceran berpotensi kembali naik meski cadangan negara berada pada level tertinggi.

Pasar juga akan menguji kemampuan pemerintah menjaga dua sasaran sekaligus, yakni memastikan petani tetap menikmati harga baik dan konsumen tidak menanggung lonjakan beras. Ketika produksi mulai turun dan gabah mahal sejak awal, ruang kebijakan menjadi lebih sempit dibanding tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri kosmetik menghadapi jalan yang cukup berat untuk menangkap peluang potensi pertumbuhan yang diproyeksikan melampaui US$10 miliar pada 2026.

Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor hingga potensi kenaikan harga, seiring tekanan geopolitik yang belum mereda menjadi hambatan nyata untuk mencapai potensi besar tersebut.

Sektor kosmetik nasional merupakan salah satu subsektor prioritas yang diklaim memiliki kinerja baik. Kementerian Perindustrian mencatat, nilai pasar industri kosmetik Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$9,74 miliar dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 4,33% hingga 4,37%. Selain itu, kinerja ekspor kosmetik meningkat dari US$416,8 juta pada 2024 menjadi US$473,8 juta pada 2025.

Berbagai lembaga riset termasuk Statista juga memproyeksikan nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 menembus lebih dari US$10 miliar dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5,5% dalam lima tahun ke depan.

Pertumbuhan industri kosmetik juga tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia dan sekitar 85% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan, di tengah gambaran positif ini, penguatan ekosistem industri kosmetik masih menghadapi tantangan dari sisi bahan baku. “Karena bahan baku kosmetik masih didominasi impor hingga sekitar 80 persen,” ujarnya di sela-sela acara Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) ke-16.

Hal serupa disampaikan Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) Sancoyo Antarikso. Menurutnya, sebagian bahan baku utama sebenarnya sudah dapat diproduksi di dalam negeri, khususnya untuk produk tertentu seperti sabun mandi berbasis crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). Namun, berbagai bahan tambahan lain masih bergantung pada impor karena keterbatasan teknologi dan skala ekonomis.

“Kalau kosmetik itu dalam satu SKU (Stock Keeping Unit), jumlah bahan bakunya bisa puluhan. Nah, puluhan itu kecil-kecil, kadang kalau mau bikin di sini (dalam negeri), agak nggak masuk skala ekonomisnya,“ sebut Sancoyo.

Seiring konflik yang memanas di Timur Tengah, industri juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat penguatan dolar AS dan terganggunya rantai pasok internasional. Selain bahan baku kosmetik, industri juga terdampak kenaikan harga bahan kemasan berbasis petrokimia dan plastik.

“Dolarnya makin mahal, supply chain terganggu, bahan baku petrochemicals juga terdampak. Bahan-bahan kemasan juga terdampak,” imbuhnya.

Harga Melonjak

Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Indonesia Solihin Sofian mengatakan, perang di kawasan Teluk telah memicu kelangkaan bahan baku turunan minyak yang selama ini menjadi komponen penting industri kosmetik, terutama untuk kemasan plastik dan bahan dasar produk.

Menurutnya, harga bahan baku kemasan plastik saat ini melonjak hingga 100%—129% dibandingkan sebelum konflik terjadi. Padahal, komponen kemasan menyumbang sekitar 25% terhadap struktur biaya produksi atau cost of goods sold (COGS) industri kosmetik.

Solohin menjelaskan, tekanan terbesar dirasakan pada produk kosmetik yang menggunakan kemasan plastik seperti sampo, lotion, dan krim. Sementara itu, produk parfum relatif lebih stabil karena mayoritas menggunakan kemasan berbahan kaca.

Selain kemasan, kenaikan juga terjadi pada bahan baku dasar kosmetik berbasis minyak seperti white oil dan propylene glycol yang naik sekitar 42%—47%.

“Tentu (konflik geopolitik) dampaknya luar biasa besar, bukan hanya shortage saja, tapi juga kenaikan harga,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Solohin menyebut, akibat kondisi ini, industri kosmetik skala besar hanya stok bahan baku hanya mampu bertahan dalam 6 bulan. Industri yang semakin kecil skalanya sampai ke UMKM, mungkin hanya bisa bertahan dalam hitungan mingguan.

“Jadi kalau saya hitung-hitung, industri menengah itu akan bisa bertahan sampai akhir bulan Mei, dalam hal penyediaan bahan baku kemasan,” imbuhnya.

Menurutnya, kondisi tersebut mulai memaksa pelaku industri menaikkan harga jual produk. Dia menyebut sebagian industri kosmetik skala menengah telah menaikkan harga produk sebesar 9%—21%, bahkan ada yang melakukan penyesuaian harga dua kali dalam sebulan.

Kondisi itu dinilai berisiko menggerus daya saing produk lokal, terutama ketika harga kosmetik domestik mulai melampaui produk impor yang lebih murah. “Begitu naik, harga itu berada di atas harga produk-produk import, maka ini kembali tekanan kepada industri kosmetika lokal nasional,” tegasnya.

Selain kenaikan bahan baku, industri juga menghadapi tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena sekitar 80% bahan baku kosmetik nasional masih bergantung pada impor. Solihin menambahkan biaya logistik dan asuransi pengiriman juga melonjak akibat tingginya risiko geopolitik di jalur perdagangan internasional.

Tekanan tersebut, lanjutnya, dapat berujung pada penurunan utilisasi industri hingga efisiensi tenaga kerja apabila situasi tidak segera membaik. “Kalau kapasitas produksi nasional kosmetika turun, tentu langkah yang paling tidak enak yaitu PHK,” sebut Solihin.

Dia menjelaskan pelaku industri saat ini masih berupaya bertahan dengan menekan margin keuntungan dan melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari mengurangi jumlah shift produksi hingga menghentikan produk yang kurang laku di pasar. Solihin memprediksi, bila penurunan produksi terjadi sampai 15%, maka efisiensi tenaga kerja juga bisa sekitar 15%.

Dorong Pasokan Baru & Hilirisasi

Dia mendorong pemerintah mempercepat proses perizinan impor dari negara sumber baru untuk menjaga pasokan bahan baku industri. Selain itu, Solihin menilai pengembangan bahan baku lokal dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan industri kosmetik nasional.

CEO Martha Tilaar Group Martha Tilaar Group, Kilala Tilaar mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan tanaman herbal, aromatik, dan kosmetik yang belum dimanfaatkan optimal sebagai bahan baku kosmetik.

“Indonesia punya 33.000 tanaman obat, aromatik, dan kosmetik. Belum kita manfaatin, dimanfaatin oleh orang-orang luar negeri, diambil bahan baku mentahnya, diproses di luar negeri, balik lagi ke sini, dengan harga mungkin 8 kali lipat misalnya,” tuturnya.

Dia optimistis industri kosmetik Indonesia memiliki peluang menjadi kekuatan baru di pasar global melalui pengembangan identitas produk lokal.

“Mimpi kita bersama adalah kita mau geser K-Beauty. Mungkin 10 tahun lagi, kita mau menciptakan Indonesian Beauty,” tegas pria yang karib dipanggil Kiki itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) menilai industri kosmetik nasional masih menghadapi tantangan besar pada sisi bahan baku karena di tengah pertumbuhan merek lokal yang cukup pesat, sebagian besar bahan baku kosmetik di Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor.

Ketua PERKOSMI, Sancoyo Antarikso, mengatakan tingginya ketergantungan impor tidak lepas dari kompleksitas formulasi produk kosmetik.

Dalam satu SKU, kata dia, sebuah produk kosmetik bisa menggunakan 30 hingga 40 jenis bahan baku. Tidak semua komponen tersebut saat ini tersedia di dalam negeri, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya.

Menurut Sancoyo, kondisi itu membuat produksi bahan baku lokal belum selalu layak secara ekonomi. Kebutuhan yang beragam dan volume produksi yang belum besar membuat sebagian bahan baku masih belum kompetitif jika diproduksi di pasar domestik.

Menjelaskan kondisi tersebut, Sancoyo mengatakan skala ekonomi masih menjadi tantangan utama bagi industri bahan baku kosmetik di Indonesia.

“Untuk produk kosmetik, satu SKU itu bahan bakunya bisa sampai 30 sampai 40 jenis. Karena banyak dan tidak semuanya tersedia di Indonesia, secara skala ekonomis sebagian masih belum commercially viable untuk diproduksi di sini,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, dia menegaskan industri tetap terbuka menggunakan bahan baku lokal. Syaratnya, bahan baku tersebut harus mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan produsen.

Menurut dia, ada empat faktor yang selalu menjadi pertimbangan industri dalam membeli bahan baku. Empat faktor itu meliputi kualitas, inovasi, layanan, dan harga yang kompetitif.

Sancoyo menambahkan, pemerintah bersama pelaku usaha saat ini terus mendorong pemanfaatan bahan baku yang sebenarnya tersedia di Indonesia. Salah satu yang dinilai potensial ialah bahan baku berbasis palm oil.

Menekankan syarat utama agar bahan baku lokal bisa diterima industri, Sancoyo mengatakan harga tetap menjadi faktor penting selain kualitas.

“Kalau bahan baku itu kualitasnya bagus, inovatif, layanannya baik, dan harganya kompetitif, tentu industri akan memakai. Tapi jangan sampai dipaksa diproduksi di Indonesia kalau akhirnya harganya justru tidak bersaing,” katanya.

Berdasarkan catatan PERKOSMI, sekitar 80 persen bahan baku kosmetik nasional masih berasal dari impor.

Namun, angka tersebut tidak berlaku seragam pada semua jenis produk. Setiap produk memiliki kebutuhan formulasi yang berbeda, sehingga tingkat ketergantungan impornya pun tidak sama.

Sancoyo memberi contoh, untuk sabun mandi batangan, bahan utama seperti Crude Palm Oil dan Palm Kernel Oil pada dasarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia.

Akan tetapi, bahan tambahan lain seperti komponen formula penunjang masih banyak yang harus didatangkan dari luar negeri.

Di sisi lain, persoalan keamanan produk kosmetik juga masih menjadi perhatian industri. Temuan produk yang mengandung bahan pewarna terlarang masih terus muncul setiap tahun di pasar.

Menanggapi hal itu, Sancoyo mengatakan PERKOSMI menempuh dua pendekatan sekaligus, yakni pembinaan kepada produsen dan edukasi kepada konsumen.

Menurut dia, pembinaan kepada produsen dilakukan secara berkelanjutan agar mutu produk tetap terjaga sejak proses produksi.

“Kami terus melakukan komunikasi, pelatihan, dan coaching clinic kepada produsen. Mulai dari pelatihan CPKB sampai pengisian Product Information File,” tegasnya.

Sancoyo menambahkan, edukasi kepada konsumen juga diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi. Masyarakat diimbau lebih cermat memilih kosmetik yang aman, bermutu, dan tidak mudah tergiur klaim hasil instan.

Sementara itu, Corporate Director of Creative and Innovation Martha Tilaar Group, Kilala Tilaar, menilai pembenahan rantai pasok bahan baku menjadi pekerjaan besar industri kosmetik nasional.

Menurut dia, ketergantungan impor tidak hanya memengaruhi biaya produksi. Kondisi itu juga membuat industri rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kenaikan harga bahan pendukung.

Menyoroti besarnya ketergantungan impor, Kilala mengatakan persoalan bahan baku perlu segera dibenahi jika industri ingin tumbuh lebih kuat.

“Sekitar 85 persen bahan baku kosmetik kita masih impor. Bukan hanya brand-nya yang harus tumbuh, tetapi rantai pasoknya juga harus dibenahi dengan benar,” kata Kilala.

Dalam kapasitasnya sebagai Technical Director Innovation Zone Award, Kilala menjelaskan ajang tersebut dibuat untuk mendorong lahirnya inovasi bahan baku baru.

Program itu menjadi ruang apresiasi bagi pelaku industri lokal maupun global yang mengembangkan inovasi bahan baku kosmetik.

Dia menyebut ada tiga kategori penilaian dalam ajang tersebut. Ketiganya meliputi active ingredients, functional ingredients, dan kategori local produce yang secara khusus menyoroti potensi bahan baku lokal Indonesia.

Menurut Kilala, perhatian terhadap bahan baku lokal menjadi penting karena Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat besar.

Dia menilai potensi tanaman obat, aromatik, dan bahan kosmetik di dalam negeri masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh industri nasional.

Menggambarkan besarnya potensi yang belum tergarap, Kilala menilai banyak bahan baku Indonesia justru memberi nilai tambah di negara lain.

“Indonesia punya ribuan tanaman obat, aromatik, dan kosmetik. Banyak yang justru keluar sebagai bahan mentah, diproses di luar negeri, lalu kembali lagi ke kita dengan harga jauh lebih mahal,” ujarnya.

Kilala mengatakan mimpi besar industri kosmetik nasional bukan hanya melahirkan merek lokal yang kuat. Industri, kata dia, juga ingin membangun identitas baru bernama I-Beauty atau Indonesian Beauty.

Menurut dia, cita-cita itu hanya bisa tercapai jika pengembangan bahan baku dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari petani, riset perguruan tinggi, hingga proses hilirisasi industri.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pelaku usaha, universitas, dan UMKM menjadi langkah penting agar inovasi bahan baku lokal dapat berkembang lebih cepat.

Dengan begitu, industri kosmetik Indonesia diharapkan tidak hanya kuat di sisi pemasaran, tetapi juga lebih mandiri dalam pasokan bahan baku.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelaran Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) 2026 kembali menjadi ajang bagi pelaku industri kosmetik dan parfum untuk menampilkan inovasi bahan baku, teknologi, hingga tren terbaru yang tengah berkembang di pasar nasional maupun global.

Diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pameran ini mengusung tema “Innovating the Future of Cosmetic Ingredients: Technology, Safety, and Sustainable Excellence.”

Ketua Umum PERKOSMI, Sancoyo Antarikso, mengatakan industri kecantikan saat ini bergerak menuju standar yang semakin tinggi, di mana inovasi teknologi, keamanan produk, dan keberlanjutan menjadi faktor utama dalam pengembangan industri.

“Melalui ICI 2026, kami mendorong pelaku industri untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memimpin inovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini, memastikan keamanan produk, serta mengedepankan praktik yang berkelanjutan,” ujarnya di sela pembukaan ICI 2026 yang berlangsung pada 6 hingga 8 Mei 2026.

Pertumbuhan industri kosmetik nasional sendiri terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan proyeksi sejumlah lembaga riset, nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai lebih dari US$10 miliar dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5,5% dalam lima tahun terakhir.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, inovasi bahan baku parfum dan kosmetik juga semakin berkembang. Salah satu tren yang mencuri perhatian di ICI 2026 adalah meningkatnya minat pasar terhadap aroma parfum bergaya Timur Tengah.

Komisaris PT Alfa Indo Global Ali Akbar mengatakan, saat ini konsumen mulai menyukai karakter aroma yang lebih manis dengan sentuhan vanilla dan woody khas parfum Timur Tengah.

“Sekarang lagi tren aroma Timur Tengah seperti Gissah, Rasasi, dan Lattafa. Aromanya lebih mewah, sweet dengan sentuhan vanilla dan woody,” katanya saat ditemui di sela pameran.

Menurutnya, tren tersebut berkembang seiring meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap parfum yang sering dijadikan oleh-oleh dari perjalanan umrah maupun wisata ke Timur Tengah.

Tren aroma ini pun sangat diminati oleh para konsumen mulai dari brand parfum lokal, parfum refill, hingga perusahaan kosmetik yang ingin mengembangkan aroma khas sendiri.

Tidak hanya tren aroma, inovasi pada bahan baku parfum juga terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Direktur Utama PT Alfa Indo Global Fahmi menjelaskan bibit parfum saat ini tidak lagi sekadar meniru aroma produk global, tetapi mulai dikembangkan dengan karakter yang lebih unik dan disesuaikan dengan kebutuhan brand lokal.

“Sekarang formulasi bisa dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan pasar. Ada twist aroma tertentu supaya tetap punya identitas sendiri,” ujarnya.

Selain kualitas aroma, kecepatan distribusi bahan baku juga menjadi perhatian pelaku industri. Menurut Fahmi, efisiensi pasokan menjadi penting karena banyak brand lokal membutuhkan suplai bahan baku dalam waktu cepat untuk menjaga produksi tetap berjalan.

Peluang bisnis parfum ini juga terlihat dari peningkatan volume distribusi bibit Parfum Plus France milik perusahaan dari sekitar 2 ton menjadi 4 ton per bulan. Ke depan, pihaknya menargetkan distribusi dapat mencapai 10 ton per bulan melalui penguatan jaringan distribusi dan ekspansi pasar nasional, termasuk mengikuti berbagai pameran seperti ICI 2026.

Di sisi lain, BPOM menilai perkembangan industri kosmetik harus tetap diimbangi dengan aspek keamanan dan keberlanjutan. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya pengembangan bahan baku berbasis riset inovatif yang tetap memenuhi standar keamanan.

“Industri kosmetik saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang efektif dan menarik, tetapi juga harus mampu menjamin keamanan bagi konsumen serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,” ujarnya dalam sambutan video di ICI 2026.

Tahun ini, ICI 2026 menghadirkan 98 perusahaan nasional dan internasional melalui 564 stan pameran. Berbagai program seperti Innovation Zone dan Formulation Lab juga dihadirkan untuk memberikan pengalaman langsung terkait inovasi bahan baku dan proses formulasi produk kosmetik.

Dengan target lebih dari 15.000 pengunjung, ICI 2026 diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku industri, regulator, akademisi, dan mitra global untuk memperkuat daya saing industri kosmetik Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

IDXChannel - Perum Bulog melakukan penyederhanaan kemasan beras imbas kenaikan harga bahan baku plastik. Meski demikian, Bulog memastikan hal tersebut tidak akan menurunkan kualitas produk yang diterima masyarakat.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, mengatakan penyederhanaan kemasan hanya dilakukan pada aspek visual agar lebih praktis dan efisien.

"Untuk tampilan (kemasan) yang tadinya kita degradasi warna ada 4 sampai 2 warna, sekarang menggunakan 1 warna. Tapi dari segi kualitas kemasan itu tetap tidak menurunkan standar kualitasnya. Dari segi kualitas masih sama cuma dari segi huruf saja atau tulisan lebih sederhana," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Menurut Taufan, simplikasi kemasan beras bantuan pangan perlu dilakukan untuk mempercepat distribusi bantuan pangan di tengah kendala pasokan kemasan.

Sementara itu, untuk kemasan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Kanwil Bulog Jakarta Banten ini masih menggunakan desain sebelumnya. Hal ini karena stok kemasan yang ada masih mencukupi sebelum terjadi kendala pasokan bahan baku plastik.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 206, sesuai permohonan yang diajukan Perum Bulog pada akhir Maret 2026. Adapun program bantuan pangan ini merupakan untuk periode Februari dan Maret.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memaparkan apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

"Selanjutnya agar Bulog melakukan percepatan penyaluran melalui beberapa langkah dengan memanfaatkan kemasan yang tersedia. Apabila belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria dapat menggunakan kemasan dengan menambahkan identitas bantuan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan," kata Ketut.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki menaruh harapan pada rencana pemerintah memberikan insentif guna menahan tekanan biaya produksi, sekaligus mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah terkait permohonan insentif. Langkah tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya tekanan biaya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

APSyFI mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan mekanisme evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Tidak dipungkiri, konflik geopolitik memberi tamparan keras bagi industri tekstil yang masih bergantung pada impor bahan baku. Keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan laju produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain. Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%–60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%.

Pasokan benang polyester juga saat ini terbatas. Produsen bahkan hanya memprioritaskan distribusi kepada pelanggan tertentu karena terbatasnya kapasitas produksi.

Dia menyebut kapasitas polimerisasi nasional telah turun signifikan dari sekitar 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir akibat berhentinya operasi sejumlah produsen. Penurunan kapasitas tersebut mempersempit pasokan bahan baku bagi industri hilir.

Selain faktor kapasitas, Aqil menilai kebijakan perdagangan turut berkontribusi terhadap melemahnya industri dalam negeri. Penolakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk impor dinilai mempercepat tekanan terhadap produsen lokal.

“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya merealisasikan insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

Percepatan implementasi insentif dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan industri TPT sekaligus menahan dampak lanjutan terhadap sektor manufaktur secara keseluruhan.

Dari sisi hilir, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap adanya likuiditas di tengah kondisi ketidakpastian ini.

“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebutnya dalam acara Katadata Policy Dialogue, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah stimulus atau insentif yang bisa diberikan kepada sektor alas kaki. Adapun yang paling mendesak adalah diskon tarif listrik dan harga gas, sebagai langkah cepat untuk menekan biaya produksi.

Menurutnya, komponen energi memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur biaya industri alas kaki. “Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelasnya ketika dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, asosiasi juga mendorong insentif fiskal berupa penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat. Pasalnya, pengenaan PPN ini membuat pabrik menganggarkan dana besar.

Usul berikutnya yakni adanya formulasi pengupahan bagi sektor padat karya. Billie menyebut saat ini tidak ada kepastian, biaya naik setiap tahun, dan upah sektoral kembali muncul. Asosiasi katanya berharap agar pada UU Tenaga Kerja yang akan datang, diatur formulasinya dengan tepat.

Aprisindo juga mengharapkan iuran sejenis jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) ditangguhkan jika pemerintah menggelontorkan insentif fiskal.

Terakhir, asosiasi meminta adanya penyederhanaan perizinan, termasuk penyederhanaan perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Proses perizinan yang lebih cepat dan berbiaya rendah dinilai dapat mendorong investasi baru di sektor ini.

Billie berpandangan insentif bisa memulihkan kinerja sektor alas kaki. Adapun saat ini, pelaku usaha bersikap wait and see dan berupaya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk menggantikan LPG 3 kilogram (kg) masih berlangsung.

Menurut Bahlil, ini adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun.

"CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji-coba terhadap tabungnya," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Rabu (6/5).

Bahlil menyebutkan langkah ini juga sebagai upaya untuk mengurangi anggaran subsidi yang mencapai Rp80 triliun-Rp87 triliun per tahun.

Anggaran tersebut dalam kondisi normal, dan bisa lebih tinggi lagi di tengah kondisi kenaikan harga minyak dunia imbas perang saat ini.

Karenanya, pemerintah mencari alternatif pengganti dari sumber daya alam yang ada di dalam negeri.

"Nah, tidak ada cara lain, dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG, kira-kira itu," jelasnya.

Bahlil meminta masyarakat untuk menunggu hasil uji coba. Apabila berjalan dengan lancar, maka akan sangat menguntungkan bagi negara.

"Kapan ini selesai, nanti tunggu uji-coba daripada tabung 3 kg-nya," imbuhnya

Ia mengatakan penggunaan CNG sebagai bahan bakar bukan hal baru. Sudah banyak dilakukan di restoran, tapi memang kapasitas tabungnya lebih besar yakni 20 kg.

"Itu sudah dipakai di hotel dan restoran dan prudent, bagus, dan ini lebih efisien. Tapi kan rakyat kan tidak mungkin kita suruh yang berat-berat itu 20 kg. Nah, ini yang kita lagi godok. Dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi yang 3 kg-nya, ini lagi kita tes," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Industri Kimia Hulu pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti, memastikan keamanan ketersediaan bahan baku bagi industri petrokimia nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Wiwik menjelaskan bahwa kondisi stok bahan baku, khususnya yang bersumber dari nafta, gas, maupun alternatif lainnya, saat ini relatif terjaga. Hal tersebut ditopang oleh langkah industri dalam mengamankan pasokan dari berbagai sumber serta strategi pengelolaan persediaan yang lebih adaptif.

“Kondisi hulu, petrokimia sudah mulai membaik. Kita bisa pastikan bahwa stok aman,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialogue terkait dampak konflik Timur Tengah terhadap industri dan ekonomi Indonesia, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Wiwik mengakui bahwa tantangan masih muncul, terutama terkait fluktuasi harga bahan baku yang dipengaruhi kondisi global. Namun demikian, industri dinilai dalam posisi yang cukup stabil dari sisi ketersediaan fisik.

Dia menambahkan ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti nafta masih menjadi perhatian. Saat ini, sebagian besar kebutuhan nafta industri petrokimia nasional masih dipasok dari luar negeri, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi sumber bahan baku, termasuk melalui pemanfaatanLiquefied Petroleum Gas (LPG). Pemerintah diketahui telah membebaskan bea impor LPG dalam 6 bulan ke depan untuk membantu sektor industri.

“Alternatif ini diupayakan supaya ketergantungan nafta bisa diselesaikan,” sebut Wiwik.

Kondensat juga diharapkan bisa dikonversi untuk membantu industri petrokimia dalam negeri. Kondensat adalah hidrokarbon cair ringan yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari pengolahan gas alam atau sumur minyak, yang sering disebut juga sebagai bensin alam ataunatural gas liquids(NGL).

“Ke depan dengan memanfaatkan batu bara. Dengan teknologi, batu bara bisa menjadi bahan baku yang bernilai dikembangkan menjadi produk kimia,” tutur Wiwik.

Selain itu, Kemenperin juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung industri petrokimia. Pertama, yakni pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan tax deduction. Kemudian, kemudahan akses bahan baku industri. Terakhir, dukungan terhadap pengembangan energi dan teknologi alternatif.