SUMENEP - Tokoh Madura HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur buka suara menyoroti konversi energi kedua Indonesia yakni dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) . Konversi negeri dari LPG ke CNG yang bakal berdampak positif bagi Indonesia, justru memiliki makna yang lebih mendalam bagi Madura, daerah yang kaya akan gas alam, tetapi masyarakatnya masih banyak bergulat dengan kemiskinan.

"Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan," ujar Gus Lilur, Rabu (13/5/2026).

Kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun mengalir keluar, menghidupi industri besar di Jawa Timur, tetapi belum cukup kuat mengangkat martabat ekonomi rakyat Madura sendiri. Madura bukan pulau miskin sumber daya. Madura adalah pulau kaya gas.

"Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur. Data yang banyak dikutip menyebut gas alam Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut," kata Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara) ini.

Dalam konteks tersebut, Madura menemukan wajah ironinya yang paling telanjang, yakni Madura kaya gas, tetapi rakyatnya tetap miskin. Jembatan Suramadu pernah dibayangkan sebagai pintu perubahan ekonomi Madura. Jembatan ini diharapkan menjadi jalan baru bagi perdagangan, investasi, mobilitas manusia, dan pemerataan pembangunan.

"Namun dalam urusan gas, Suramadu hampir tidak punya makna. Sebab, gas Madura tidak mengalir melalui jembatan itu. Gas Madura tidak terlebih dahulu masuk ke dapur rakyat Madura. Gas itu justru dialirkan lewat pipa laut menuju kawasan industri di Jawa Timur," ungkapnya.

Dia menuturkan setelah sampai di Jawa Timur, gas Madura masuk ke sistem distribusi, industri, dan logistik energi yang lebih besar. "Ia menghidupi pabrik, kawasan industri, pembangkit, petrokimia, dan konglomerasi ekonomi di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, serta daerah-daerah lain. Dalam banyak hal, yang menikmati nilai tambah terbesar dari gas Madura bukanlah rakyat Madura, melainkan pusat-pusat industri di luar Madura," ujarnya.

Menurut Gus Lilur, luka struktural tersebut harus dibaca dengan jernih di mana Madura menjadi sumber, menjadi pemasok, menjadi tulang punggung, tetapi Madura belum menjadi pusat manfaat. Kekayaannya mengalir keluar, sementara desa-desa Madura tetap menunggu tetesan pembangunan yang tak kunjung deras.

"Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura," ujarnya.

Gus Lilur menilai di situlah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya. Dia menegaskan AMPERA bukan sekadar teriakan emosional. AMPERA adalah panggilan keadilan yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal.

"AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat. Karena itu, kami memohon kepada Presiden, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura," katanya.

Jika negara hendak membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Jika akan dibangun mother station atau induk stasiun gas untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka induk stasiun itu tidak boleh seluruhnya dikuasai oleh pihak luar.

"Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama atau setidaknya sebagai mitra strategis. Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat," ujarnya.

Gus Lilur mengingatkan jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama, yakni sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal. Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.

"Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas," ucapnya.

Tetapi, jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Dia menuturkan rakyat tetap menjadi konsumen.

"Daerah penghasil tetap menjadi penonton. Pengusaha lokal tetap tersisih. BUMD tetap berada di pinggir. Sementara keuntungan besar dari stasiun-stasiun gas, distribusi CNG, rantai logistik, dan perdagangan energi kembali berputar di tangan segelintir kelompok besar," ujarnya.

Karena itu, sejak awal desain konversi LPG ke CNG harus memasukkan klausul keadilan bagi daerah penghasil. Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan, alokasi mother station, hak kemitraan, serta ruang dalam rantai bisnis CNG, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat.

Gus Lilur menegaskan Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil, bukan negara yang sekadar mengambil gasnya atau negara yang hanya mencatat produksinya. Menurut dia, Madura membutuhkan kesadaran negara bahwa Madura sudah memberi banyak kepada Republik, maka Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.

"Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura," kata Gus Lilur.

Dia juga mendorong agar konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan, dari LPG ke CNG, dari impor ke sumber daya domestik, dari ketergantungan ke kemandirian serta dari ketimpangan ke pemerataan. Bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi, tetapi konversi harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.

Dia menggunakan istilah konversi energi kedua karena baginya konversi energi pertama adalah dari minyak tanah ke LPG. Menurut dia, konversi energi pertama telah membawa Indonesia ke posisi dilematis, bahagia sekaligus berduka.

Sekarang pemerintahan Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia bersiap memasuki babak baru, konversi energi kedua, dari LPG ke CNG. Langkah tersebut merupakan momentum besar yang patut disambut dengan rasa syukur. Pasalnya, berbeda dengan LPG yang masih banyak bergantung pada impor, CNG bersumber dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri.

"Artinya, jika kebijakan ini dijalankan dengan benar, negara bisa menghemat devisa, subsidi dapat ditekan, dan masyarakat berpeluang mendapatkan energi dengan harga yang lebih murah. Namun, konversi kedua harus diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah penghasil gas seperti Madura sehingga tidak menjadi penonton dan bahkan masih miskin di tengah kekayaan gas alam melimpah," katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk menggantikan LPG 3 kilogram (kg) masih berlangsung.

Menurut Bahlil, ini adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun.

"CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji-coba terhadap tabungnya," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Rabu (6/5).

Bahlil menyebutkan langkah ini juga sebagai upaya untuk mengurangi anggaran subsidi yang mencapai Rp80 triliun-Rp87 triliun per tahun.

Anggaran tersebut dalam kondisi normal, dan bisa lebih tinggi lagi di tengah kondisi kenaikan harga minyak dunia imbas perang saat ini.

Karenanya, pemerintah mencari alternatif pengganti dari sumber daya alam yang ada di dalam negeri.

"Nah, tidak ada cara lain, dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG, kira-kira itu," jelasnya.

Bahlil meminta masyarakat untuk menunggu hasil uji coba. Apabila berjalan dengan lancar, maka akan sangat menguntungkan bagi negara.

"Kapan ini selesai, nanti tunggu uji-coba daripada tabung 3 kg-nya," imbuhnya

Ia mengatakan penggunaan CNG sebagai bahan bakar bukan hal baru. Sudah banyak dilakukan di restoran, tapi memang kapasitas tabungnya lebih besar yakni 20 kg.

"Itu sudah dipakai di hotel dan restoran dan prudent, bagus, dan ini lebih efisien. Tapi kan rakyat kan tidak mungkin kita suruh yang berat-berat itu 20 kg. Nah, ini yang kita lagi godok. Dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi yang 3 kg-nya, ini lagi kita tes," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia sebetulnya mampu untuk tidak melakukan impor LPG (liquefied petroleum gas) apabila CNG (Compressed Natural Gas atau Gas Alam Terkompresi) sudah bisa digunakan masyarakat. Bahlil mengatakan, saat ini Pemerintah tengah melakukan pengujian terhadap penggunaan CNG untuk masyarakat luas.

Produk inilah yang rencananya akan menggantikan penggunaan LPG apabila hasil pengujian terbukti aman untuk dijadikan ukuran 3 Kg seperti LPG. Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, cadangan CNG di Indonesia cukup melimpah.

Namun teknologi pengolahan agar sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas masih menjadi kendala. Sehingga impor LPG untuk memenuhi permintaan masyarakat masih dilakukan hingga saat ini.

Bahlil Blak-blakan Negosiasi Pembelian LPG dari Rusia Masih Alot



"Kalau tabungnya sudah prudent, kalau sudah diuji oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), selesai aspek keselamatannya, mau berapapun itu (kebutuhan gas nasional), Indonesia pasti ada. Karena gas kita kan over supply," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Sehingga menurut Bahlil apabila CNG sudah mampu tersedia dalam ukuran 3 Kg dan di jual dengan harga subsidi, maka Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor LPG. Sebab produk CNG masih tersedia untuk ukuran 20 Kg dan masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri.

"Kau pintar sekali (Indonesia bisa stop impor LPG jika sudah menggunakan CNG)," kata Bahlil.

Pangkas Beban Fiskal, Konversi LPG ke CNG Digadang-gadang Bisa Hemat Rp137 Triliun



Bahlil mengatakan, arahan Presiden Prabowo agar sumber daya alam seperti CNG agar sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Pemerintah juga siap untuk memberikan subsidi agar membentuk harga yang terjangkau bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengklaim, cadangan devisa Indonesia bisa hemat seiring konversi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) ke gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) . Hal ini lantaran pasokan sumber daya produk LPG bergantung impor.

"Dengan Indonesia memakai CNG, InsyaAllah kalau teknologinya sudah ada, itu mampu kita melakukan efisiensi devisa kurang lebih 130 triliun sampai 137 triliun," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).

Bahlil juga mengatakan konversi LPG ke CNG ini bakal berdampak pada beban fiskal. Sebab selama ini anggaran subsidi cukup banyak terserap untuk produk LPG. Konversi juga digadang-gadan bakal berkorelasi pada kepentingan masyarakat.

Bahlil Buka Opsi LPG 3 Kg Diganti CNG, Masuk Tahap Uji Coba



"Kami akan mengurangi beban rakyat karena dalam konteks pembelian sekarang kan per tabung itu LPG ada 18, 19, ada yang 20 (ribu rupiah) bahkan ada yang lebih," kata dia.

Adapun proses konversi LPG ke CNG di tabung 3 kilogram telah memasuki tahap uji coba yang diperkirakan rampung paling lambat 3 bulan ke depan. LPG ke Industri Bakal Dibatasi, Kebutuhan Gas Melon Jadi Prioritas



Ditekankan juga bahwa konversi ke CNG menjadi cara pemerintah perlahan keluar dari ketergantungan impor LPG. Sementara sumber daya yang digunakan sebagai basis produk CNG disebut melimpah di Indonesia.

"CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, sudah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kilogram ke atas, ada yang 10-10 kilogram ke atas. Nah untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba," ujar Bahlil.

"Kalau sudah dapat hasilnya (uji coba) dan kalau sudah dinyatakan firm, kami akan melakukan konversi (LPG ke CNG)," imbuhnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proses konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) di tabung gas 3 kilogram telah memasuki tahap uji coba yang diperkirakan rampung paling lambat 3 bulan ke depan.

Bahlil menekankan, konversi ke CNG menjadi cara pemerintah perlahan keluar dari ketergantungan impor sumber daya yang selama ini digunakan untuk kepentingan produk LPG hingga jutaan ton. Sumber daya yang digunakan sebagai basis produk CNG disebut melimpah di Indonesia.

"Ketika gejolak geopolitik seperti ini untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kami merumuskan alternatif lain. Apalagi kami baru menemukan gas di Kalimantan Timur. Nah ini sebagian besar kami bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk meng-cover CNG," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Produk CNG

Sampai kini, pemerintah masih merumuskan soal pendanaan konversi energi gas tersebut. Hanya saja, skema bisnis produksinya bakal bersifat business to business, yang kemungkinan besar melibatkan Pertamina.

"CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, sudah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kilogram ke atas, ada yang 10-10 kilogram ke atas. Nah untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba," ujar Bahlil.

"Kalau sudah dapat hasilnya (uji coba) dan kalau sudah dinyatakan firm, kami akan melakukan konversi (LPG ke CNG)," imbuhnya.

Kementerian ESDM Dorong Bio-CNG Sebagai Pengganti LPG



Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Adapun bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi.

PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional yang efisien, aman dan ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk membantu keuangan negara, karena sumber gasnya berasal di dalam negeri, sehingga energi yang mayoritas masih impor akan berkurang.

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional yang efisien, aman dan ramah lingkungan,” ucap Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Melalui anak usaha, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), layanan CNG terus didorong di berbagai daerah. PGN Gagas memiliki produk Gaslink yaitu layanan CNG untuk industri, komersial dan ritel.

Sedangkan, Gasku merupakan layanan CNG untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) .

Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari. Total penyaluran BBG untuk sektor transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025.

Sedangkan, untuk pelanggan Gaslink secara keseluruhan sampai dengan September 2025 sudah melayani sekitar 600 pelanggan dengan total penyaluran CNG mencapai 10.85 BBTUD.

Adapun pelanggan Gaslink eksisting merupakan sektor Industri, hotel, kafe, restoran (horeka).

CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis pemerintah dalam penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor dan Boyolali.

Pada September 2025, PGN Gagas membangun Mother Station (MS) CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas sektor industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD.

Ia menjelaskan bahwa PGN berkomitmen mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi.

Dalam konteks ini, CNG menjadi solusi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis dan ramah lingkungan.

“Pemanfaatan CNG turut mendukung upaya dalam mencapai target lingkungan seperti Net Zero Emission,” kata Fajriyah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemanfaatan CNG akan membantu keuangan negara, karena sumber gasnya berasal di dalam negeri, sehingga energi yang mayoritas masih impor akan berkurang.

“PGN siap berkolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan CNG secara nasional. Kolaborasi melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan dibutuhkan agar manfaat gas bumi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia,” ujar Fajriyah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025