Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama PT Vale Indonesia segera melakukan pembangunan Matano Belt Road di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel pada tahun ini.

"Pembangunan Matano Belt Road atau jalan lingkar Matano sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar sumber daya alam Luwu Timur bagi pembangunan daerah," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Senin.

Gubernur mengatakan, pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Matano sepanjang 35 kilometer yang membentang dari Desa Ussu, Malili, melewati Nuha, hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Luwu Timur.

“Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam, dan 35 kilometer ini akan memangkas jarak tempuh masyarakat kita naik kapal dari Malili ke Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Gubernur, Kabupaten Lutim juga mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur jalan yang masuk dalam Paket 6 MYP dengan nilai sekitar Rp239 miliar.

Paket ini mencakup peningkatan struktur jalan pada ruas Ussu–Nuha hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu jalur penting penunjang aktivitas masyarakat dan distribusi barang.

Termasuk rehabilitasi Daerah Irigasi Angkona di Kabupaten Luwu Timur guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

“Luwu Timur juga termasuk dalam pembangunan irigasi melalui Paket 4 MYP Rehabilitasi Daerah Irigasi senilai Rp120 miliar yang mencakup kabupaten Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujarnya saat menghadiri Hari Jadi ke-23 Kabupaten Luwu Timur.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pembebasan denda 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan.

"Benar, Bapak Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan pembebasan denda dan pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak," kata Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Muhammad Irvandi Thamrin di Makassar, Jumat.

Menurut Irvandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Ia menjelaskan, program tersebut memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100 persen serta pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Program keringanan pajak ini berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026.

Menurut Irvandi, pendekatan insentif menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya.

Selain menghadirkan program keringanan pajak, Pemprov Sulsel juga menyiapkan Program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

"Selain itu, Bapak Gubernur juga menghadirkan Program Gebyar Pajak bagi wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, Pemprov Sulsel menyiapkan berbagai hadiah, mulai dari grand prize satu unit mobil, paket umrah, sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi, hingga mesin cuci. Pengundian dijadwalkan berlangsung setiap triwulan hingga akhir tahun.

Program Gebyar Pajak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Irvandi mengimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak sebelum masa berlakunya berakhir pada 30 Juni 2026 agar dapat memperoleh manfaat pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak.

Masyarakat juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bapenda Sulsel mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang tersedia di kantor Samsat maupun berbagai kanal pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

Makassar (ANTARA) - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulsel sebagai bentuk nyata kepedulian negara kepada masyarakat.

Pangdam Bangun Nawoko dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan selama bertahun-tahun, masyarakat di sekitar daerah itu harus menghadapi berbagai risiko saat menyeberangi sungai, terutama ketika musim hujan tiba.

Karena itu, kehadiran Jembatan Perintis Garuda Merah Putih diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Hari ini dengan hadirnya Jembatan Perintis Garuda Merah Putih mudah-mudahan bahaya itu tidak lagi mengintai anak-anak kita, emak-emak kita, dan seluruh masyarakat setiap saat,” ujar Pangdam.

Mayjen TNI Bangun Nawoko juga memberikan apresiasi kepada para prajurit yang bekerja di lapangan dan masyarakat yang bergotong royong hingga jembatan tersebut dapat diselesaikan.

Menurutnya, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bupati Maros Chaidir Syam turut menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XIV/Hasanuddin dan seluruh jajaran TNI yang telah menghadirkan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Tompobulu.

Ia menjelaskan, kehadiran jembatan tersebut akan mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses pendidikan anak-anak, mempercepat distribusi hasil pertanian, hingga membuka peluang pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.

“Jembatan ini akan memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat. Anak-anak kini dapat bersekolah dengan lebih aman, masyarakat lebih mudah menuju kebun, dan aktivitas ekonomi akan semakin berkembang,” katanya disela peresmian jembatan oleh Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan warga.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan penguatan kerja sama dengan Tiongkok merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas akses pasar ekspor Sulawesi Selatan di tingkat global.

"Sejak dulu, hubungan emosional antara Tiongkok dengan masyarakat Sulawesi Selatan sudah terjalin," ujar Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Rabu.

Ia menjelaskan, data menunjukkan realisasi investasi Tiongkok di Sulawesi Selatan pada 2025 mencapai Rp748 miliar. Selain itu, Tiongkok menjadi pasar ekspor terbesar kedua bagi Sulsel dengan kontribusi sebesar 33,69 persen dari total nilai ekspor daerah.

Sementara untuk nilai ekspor Sulsel ke Tiongkok pada 2024 tercatat sebesar 693,88 juta dolar AS.

Jufri Rahkan saat menerima rombongan Kedutaan Besar Tiongkok di Makassar sengaja memaparkan berbagai potensi unggulan Sulawesi Selatan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan yang dinilai berpeluang besar dikembangkan melalui kerja sama investasi.

Penguatan kerja sama di berbagai sektor diharapkan semakin mendorong peningkatan nilai ekspor Sulsel ke depan.

Sementara Konselor Tiongkok untuk Indonesia, Zhen Wangda, menyampaikan Sulawesi memiliki posisi strategis di Indonesia dan merupakan pusat ekonomi dan budaya di kawasan ini.

"Sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri makanan berkembang pesat serta telah menarik minat investor," ujarnya.

Ia juga menilai kekayaan budaya dan keindahan alam Sulawesi Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

"Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia menugaskan saya untuk memimpin kunjungan ini. Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat kerja sama daerah Tiongkok–Indonesia, termasuk integrasi industri unggulan, serta mempererat hubungan antarmasyarakat," jelasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya terus mendorong percepatan pembangunan melalui program Multiyears Project (MYP) 2025-2027, khususnya konektivitas infrastruktur jalan dan rehabilitasi daerah irigasi (DI) di Kabupaten Wajo.

“Khusus di Wajo, pembangunan lima ruas jalan strategis serta penguatan sektor irigasi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Sabtu.

Melalui program MYP, pembangunan infrastruktur jalan di Wajo masuk dalam Paket 4 mendapatkan anggaran senilai Rp230 miliar untuk penanganan lima ruas jalan strategis.

Yakni ruas Batas Soppeng – Ulugalung Rp17 miliar, Impa-Impa – Anabanua Rp37 miliar, Anabanua – Malake – Batas Sidrap Rp53 miliar, Solo – Peneki – Kulampu Rp65 miliar dan Doping – Atapange Rp56 miliar.

Andi Sudirman menjelaskan, ruas-ruas tersebut merupakan kewenangan provinsi yang selama ini menjadi kendala akses masyarakat dan telah lama menjadi prioritas penanganan.

Di sektor sumber daya air, Wajo juga menjadi bagian dari Paket 2 MYP rehabilitasi daerah irigasi dengan total anggaran sekitar Rp48 miliar. Program ini mencakup: Daerah Irigasi Cilellang: Rp21 miliar dan Daerah Irigasi Cenrana: Rp26 miliar

“Rehabilitasi ini bertujuan mengembalikan fungsi jaringan irigasi agar kembali optimal dalam mendukung produktivitas pertanian,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur, Gubernur Sulsel juga terus mendorong pembangunan sektor lain di Kabupaten Wajo secara bertahap. Mulai dari rehabilitasi sekolah, bantuan benih pertanian, hingga dukungan di bidang keagamaan dan kesehatan.

“Upaya ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kawasan Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin UMKM lokal seperti tenun emas ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu menembus pasar yang lebih luas, karena kualitas dan nilai budayanya sangat kuat,

Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tenun emas di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) untuk naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Fatmawati dalam keterangannya di Makassar, Rabu, menilai tenun emas Sidrap memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai produk ekonomi kreatif berbasis budaya.

“Kita ingin UMKM lokal seperti tenun emas ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu menembus pasar yang lebih luas, karena kualitas dan nilai budayanya sangat kuat,” ujarnya saat mengunjungi perajin tenun emas di Kecamatan Tellulimpoe, Sidrap.

Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel hingga kini terus berkomitmen mendorong program pembinaan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, serta perluasan pasar berbasis digital sehingga pertumbuhan ekonomi daerah berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Menurut dia, tenun emas menjadi salah satu produk unggulan UMKM Sidrap yang terus dikembangkan untuk mendukung ekonomi kreatif daerah.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah agar memiliki nilai tambah dan daya saing, baik di pasar nasional maupun global.

Salah satu perajin yang dikunjungi adalah Mannia Parenta (68) mengaku telah puluhan tahun menekuni kerajinan tenun emas.

Ia mengungkapkan, satu lembar kain tenun dapat dikerjakan hingga dua bulan, tergantung tingkat kerumitan motif. Bahan baku benang diperoleh dari Makassar, sementara motif kini banyak terinspirasi dari tren yang berkembang di media sosial.

“Lewat facebook. Macam-macam (harganya), ada yang Rp4 juta sampai Rp5 juta, tergantung tingkat kerumitan,” katanya.

Mannia mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap para perajin lokal. Kunjungan tersebut, menurut dia, menjadi motivasi untuk terus mempertahankan usaha sekaligus mengembangkannya.

Ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut, terutama dalam akses pemasaran, permodalan, serta penguatan kapasitas usaha berbasis digital.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.

Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas keterbatasan ruang fiskal daerah.

"Tahun depan ada kemungkinan [merumahkan PPPK], karena sudah dirapatkan di Komisi II DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, penyesuaian jumlah tenaga PPPK ini berkaitan erat dengan target efisiensi belanja pegawai. Berdasarkan ketentuan regulasi, pemerintah daerah diharuskan menekan porsi belanja pegawai agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan pada 2027 yaitu 30%.

Kondisi ini dianggap bisa mempengaruhi komponen belanja secara keseluruhan, salah satunya memicu peningkatan belanja infrastruktur agar mendekati angka ideal 40%.

Jufri mengakui bahwa setiap kebijakan memiliki dampak negatif, termasuk potensi meningkatnya angka pengangguran. Namun, dia menekankan bahwa pengambil kebijakan harus memilih alternatif yang memberikan manfaat paling luas bagi pembangunan daerah.

"Setiap kebijakan itu pasti ada plus-minusnya dengan memperhitungkan alternatif mana yang paling luas manfaatnya dan paling kecil risikonya. Kalau nanti dipilih untuk merumahkan PPPK, itu berarti kebijakan tersebut yang paling dianggap tepat untuk kondisi saat ini," jelasnya.

Saat ini jumlah PPPK di lingkup Pemprov Sulsel sekitar 1.500 orang. Pihaknya tengah melakukan perhitungan mendalam dan sedang menyisir data untuk menentukan langkah yang paling minim risiko secara sosial maupun operasional.

Sebagai langkah mitigasi bagi para tenaga PPPK yang masih memenuhi syarat secara administratif dan usia, Pemprov mendorong mereka untuk ikut serta dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"PPPK yang masih bersyarat untuk jadi PNS, silakan mendaftar CPNS," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan 13 armada bus bagi masyarakat untuk program mudik gratis Lebaran 2026. Masing-masing bus berkapasitas 35-40 kursi yang ditargetkan bisa menampung total sekitar 500 penumpang.

Rute yang disiapkan semuanya dari Kota Makassar dengan tujuan Parepare, Sidrap, Wajo, Palopo, Masamba, Malili, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, dan Watampone.

Pendaftaran peserta mudik bakal dibuka mulai 10 Maret 2026 pukul 09.00 hingga 14.00 Wita di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 15 (depan KIMA), Kota Makassar.

"Kuotanya terbatas, sehingga pendaftaran akan ditutup apabila jumlah peserta telah terpenuhi," ucap Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel Muhammad Salim Basmin di Makassar, Minggu (8/3/2026).

Dia menambahkan, program mudik gratis ini juga direncanakan bakal mendapat dukungan armada dari Jasa Raharja yang menyediakan hingga 10 unit bus berkapasitas 23 kursi, terutama untuk rute Makassar-Palopo.

Sehingga diproyeksi peserta mudik gratis bisa bertambah sekitar 230 penumpang atau total mencapai 750 orang.

"Selain itu pemerintah juga akan menyediakan kendaraan mobil box bagi peserta yang ingin mengangkut kendaraan roda dua ke kampung halaman," tambah Salim Basmin.

Adapun syarat untuk mengikuti program ini, peserta diwajibkan membawa sejumlah dokumen berupa fotokopi KTP atau SIM, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta fotokopi dokumen kendaraan roda dua bagi yang ingin mengangkut sepeda motornya.

Keberangkatan dijadwalkan pada 16 Maret 2026 pukul 10.00 Wita dengan titik kumpul dan keberangkatan di Jembatan Toraja CPI, Kota Makassar. Sehingga peserta diimbau hadir lebih awal di lokasi keberangkatan, yakni pukul 08.00 Wita, untuk proses pengecekan dan persiapan sebelum perjalanan dimulai.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Andi Erwin Terwo menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan layanan transportasi yang aman dan membantu masyarakat menjelang momentum mudik.

Diharapkan upaya tersebut dapat mengurangi penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh yang berisiko tinggi, serta meningkatkan keselamatan masyarakat selama arus mudik.

"Untuk para peserta akan mendapatkan paket sembako gratis sebagai bentuk dukungan mudik dalam program ini. Sehingga harapannya dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan mudik yang lebih aman, tertib, dan nyaman," tutup Andi Erwin.

kita harus tingkatkan daya beli masyarakat, kita tingkatkan ekosistem ekonomi kita di dalam negeri. Jadi semua berjalan seperti biasa

Makassar (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah fokus memperkuat konsumsi domestik sebagai antisipasi dampak kondisi di Timur Tengah yang menunjukkan potensi eskalasi perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Jadi kita harus tingkatkan daya beli masyarakat, kita tingkatkan ekosistem ekonomi kita di dalam negeri. Jadi semua berjalan seperti biasa," ujarnya saat meninjau harga dan ketersediaan pangan di Pasar Terong Makassar, Sulsel, Rabu.

Mendag Budi mengakui perang Amerika Serikan dan Iran yang terjadi saat ini akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian khususnya untuk kebutuhan pasar-pasar ekspor.

Untuk itu dinilai perlu dilakukan berbagai upaya upaya agar dampak dari kondisi yang terjadi saat ini tidak terlalu berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri.

"Kita lihat pasar-pasar ekspor kita terutama tentu akan sedikit terpengaruh tapi akan tetap kita monitor. Kita juga berharap segera selesai (konflik)," ujarnya.

Terkait peninjauan di pasar tradisional hari ini, Mendag yang didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa secara umum harga dan stok pangan tetap stabil.

Pemerintah juga terus berupaya memastikan bahwa selama Ramadhan dan menjelang lebaran, pasokan bahan pokok terjamin pasokannya dan harganya stabil.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kepemimpinan yang berani mengubah sistem pertanian menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan pangan sekaligus mendorong lompatan ekonomi nasional.

Mentan Amran dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan sektor pertanian membutuhkan kepemimpinan yang tidak ragu membongkar sistem lama yang berbelit dan tidak efektif.

Reformasi regulasi, subsidi, hingga tata niaga menjadi langkah konkret untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak pada petani.

“Kalau kita hanya melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda, itu tidak masuk akal. Kita harus berani ubah sistem, Indonesia bisa melompat,” ujarnya saat memberikan arahan pada Leadership Camp ASN Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Sebagai bukti, ia memaparkan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui deregulasi 145 aturan dan penyederhanaan distribusi.

Sistem yang sebelumnya panjang kini dipangkas sehingga lebih efisien dan transparan, hanya melibatkan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta Gapoktan atau pengecer sebagai ujung distribusi kepada petani.

Reformasi tersebut menurunkan biaya pupuk bersubsidi hingga 20 persen serta meningkatkan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.

Langkah ini memperkuat kepastian pasokan dan meningkatkan efisiensi di tingkat petani. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat ketahanan pasokan nasional dalam jangka panjang.

Selain reformasi sistem, Mentan Amran menegaskan hilirisasi komoditas pertanian menjadi bagian dari kepemimpinan strategis untuk menjaga nilai tambah bangsa.

“Seluruh kekayaan kita dihilirisasi. Jangan ekspor bahan mentah. Nilai tambahnya harus untuk rakyat,” ujarnya.

Secara khusus, Mentan Amran menilai peluang hilirisasi kelapa semakin besar seiring terjadinya pergeseran pola konsumsi pangan global, termasuk di China, yang mulai beralih dari susu hewani seperti susu sapi dan kambing ke susu nabati berbasis kelapa.

“Ini coconut milk. Itu ada pergeseran pangan di China, itu dari susu sapi kambing bergeser ke susu yang dari kelapa. Ini nilainya ini total itu bisa potensi Rp5.000 triliun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti komoditas gambir, di mana sekitar 80 persen bahan bakunya dikuasai Indonesia, namun proses pengolahannya masih dilakukan di luar negeri.

“Gambir kita diekspor ke India, lalu dijual kembali oleh India ke Amerika. Potensinya bisa mencapai Rp5.000 triliun,” katanya.

Sementara pada komoditas CPO, Indonesia menguasai sekitar 60–70 persen pasar dunia. Dengan strategi penguatan biofuel dan pengurangan impor solar, nilai tambahnya dinilai dapat melonjak signifikan.

“Baru 3 komoditas saja yang dihilirisasi bisa menghasilkan 15 ribu triliun,” ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Kemendagri menegaskan kunci pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan responsif terletak pada perencanaan yang matang, pemahaman penganggaran di seluruh perangkat daerah, serta optimalisasi APBD di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam keterangannya di Makassar Rabu, menjelaskan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah secara konstitusional berada di tangan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota.

Karena itu, kata dia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memahami siklus perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Begitu kita memegang jabatan, di situ ada tanggung jawab. Dari sisi perencanaan harus matang, karena perencanaan itulah yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dilaksanakan, dan yang dilaksanakan itulah yang dipertanggungjawabkan,” ujarnya pada kegiatan Ramadan Leadership Camp di Makassar.

Ia menekankan pentingnya penyusunan perencanaan sejak awal tahun anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di masing-masing OPD.

Selain itu, kepala OPD diminta memahami dan menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur, agar penganggaran benar-benar sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Dalam kondisi fiskal saat ini, Agus Fatoni menilai APBD harus dikelola secara maksimal, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Optimalisasi pendapatan, menurutnya, dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, hingga pemanfaatan potensi lain yang sah.

“Dari sisi belanja harus dikencangkan. Prinsip efisiensi tetap relevan, artinya menganggarkan belanja yang betul-betul diperlukan,” kata Agus Fatoni.

Ia juga mengingatkan bahwa negara harus tetap hadir dalam situasi darurat dan mendesak. Menurutnya, tidak boleh ada alasan pelayanan publik terhenti hanya karena keterbatasan anggaran, mengingat mekanisme perubahan APBD maupun pergeseran anggaran telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam paparannya, Agus Fatoni memaparkan sedikitnya sembilan alternatif sumber pembiayaan daerah, mulai dari PAD, dana transfer, BUMD, BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, pinjaman daerah termasuk obligasi dan sukuk, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPDBU), CSR, hingga anggaran kementerian dan lembaga.

Ia juga menguraikan empat langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yakni percepatan realisasi APBD melalui optimalisasi belanja, inovasi PAD yang tidak memberatkan masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional sebagai peluang pertumbuhan, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Makassar, Sulsel (ANTARA) - Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto mendorong daerah memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Adriyanto, dalam keterangannya di Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran.

APBD, lanjutnya, harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.

"APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar, Sulsel, pada 22-28 Februari 2026.

Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026.

Adriyanto dalam kesempatan itu menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Menurutnya, sinkronisasi tersebut menjadi jembatan strategis agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Ia juga mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menekankan perlunya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.

"Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan komposisi belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi.

Selain itu, percepatan realisasi belanja khususnya belanja modal juga menjadi perhatian. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026