JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya pada pekan depan. Hal ini menyusul permohonannya menjadi justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Yang jelas minggu depan. Minggu depan ya, tunggu saja nanti tanggalnya," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Anang menyampaikan bahwa penyidik masih mempelajari dokumen permohonan JC yang diajukan Sony sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.

Dia menjelaskan, mekanisme pengajuan JC diawali dengan permohonan yang diajukan kepada penyidik. Selanjutnya, penyidik akan menilai apakah pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh status tersebut.

"Itu kan permohonan JC, mekanismenya diajukan dulu ke penyidik. Nanti penyidik kaji apakah ini memang dia layak untuk memperoleh itu," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah peran tersangka dalam tindak pidana yang sedang diusut.

"Karena kan ini perannya dia sebagai apa? Kalau dia pelaku utama kan kita tidak bisa. Bisa membuka yang lebih besar enggak? Kalau dia pelaku utamanya gimana mau membuka?," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia tengah menjajaki sumber pasokan minyak mentah baru dari sejumlah negara guna mendiversifikasi pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan upaya tersebut memerlukan evaluasi teknis karena minyak mentah dari setiap negara dan wilayah produsen memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua jenis minyak mentah dapat diolah menggunakan fasilitas pengolahan yang saat ini dimiliki Malaysia.

Akmal mengungkapkan bahwa Rusia dan Turki menjadi dua negara yang saat ini sedang dipertimbangkan sebagai sumber pasokan baru.

“Setiap pasokan minyak mentah dari berbagai wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian apakah fasilitas yang kami miliki mampu menerima dan mengolah pasokan tersebut,” ujarnya dikutip dari The Star, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, diversifikasi pasokan tidak sekadar mencari sumber minyak dari berbagai negara, melainkan memastikan bahwa minyak mentah dari wilayah tertentu kompatibel dengan infrastruktur dan fasilitas pengolahan yang tersedia.

Dia juga memastikan pemerintah Malaysia telah menjamin ketersediaan pasokan minyak hingga akhir Juli 2026. Sementara itu, perkembangan terkait jaminan pasokan untuk periode berikutnya diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini.

Menurutnya, pemerintah Malaysia memilih pendekatan yang transparan dengan menyampaikan tingkat ketersediaan pasokan setelah seluruh aspek terkait sumber pasokan, biaya, dan perjanjian pengadaan diselesaikan.

Akmal menegaskan bahwa jaminan pasokan hingga akhir Juli tidak berarti kondisi pasokan akan menghadapi kesulitan setelah periode tersebut. Pemerintah akan mengumumkan jaminan pasokan lanjutan setelah proses finalisasi kontrak pengadaan berikutnya selesai.

Dia menambahkan, pemerintah tidak ingin terikat dalam kontrak pasokan jangka panjang di tengah volatilitas harga minyak global yang masih tinggi. Perubahan kondisi pasar dinilai dapat memengaruhi biaya yang harus ditanggung negara dalam pengadaan energi.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Andri Mulyono, Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Andri Mulyono keluar Gedung Jampidsus mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, lengkap borgol yang mengikat kedua tangannya.

Dengan wajah lesunya, Andri menuju mobil tahanan didampingi oleh tim penyidik. Tak ada sepatah katapun yang disampaikannya kepada awak media. Dia terlihat pasrah dengan langkah yang cepat masuk ke dalam mobil tahanan.

"Saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Dirdik Jampidus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya, Jumat (12/6/2026) malam.

Kasus ini bermula pada awal tahun 2025 ketika Andi Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN.

Pasca-pertemuan tersebut, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," ujarnya.

Menariknya, PT Yasa Arta Trimanunggal sendiri ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

"PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai," tuturnya.

Untuk menyiasati persyaratan tersebut, AM bekerja sama dengan salah seorang berinsial AA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

"Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan," kata Syarief.

Tak hanya melakukan kongkalikong dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), Andri juga melakukan penggelembungan harga atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.

"Bahwa Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut," ucapnya.

Dia menyebut, perbuatan ini terjadi setelah adanya pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilakukan oleh pihak BGN bersama Andri Mulyono.

Lebih lanjut, kata dia, Andri juga disebut telah melawan hukum karena telah menerima pembayaran penuh sebesar 100 persen. Pembayaran ini didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dimanipulasi, seolah-olah proses perakitan motor telah selesai dan memenuhi spesifikasi.

"Padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BGN," pungkasnya.

Atas perbuatannya, AM disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tersangka Andri Mulyono selaku Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal tak hanya melakukan kongkalikong dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Andrijuga melakukan penggelembungan harga atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya yang digelar di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

"Bahwa Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut," kata Syarief.

Dia menyebut, perbuatan ini terjadi setelah adanya pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilakukan oleh pihak BGN bersama Andri Mulyono.

Lebih lanjut, kata dia, Andri juga disebut telah melawan hukum karena telah menerima pembayaran penuh sebesar 100 persen. Pembayaran ini didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dimanipulasi, seolah-olah proses perakitan motor telah selesai dan memenuhi spesifikasi.

"Padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BGN," ujarnya.

Atas perbuatannya, AM disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatat produksi minyak sebesar 70 ribu barel per hari sepanjang 2025, melampaui target yang ditetapkan perusahaan. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang pasokan energi nasional di tengah upaya pemerintah meningkatkan produksi migas dalam negeri.

Selain minyak, PEPC memproduksi gas sebanyak 299,5 juta kaki kubik per hari. Total lifting migas perusahaan sepanjang 2025 mencapai 94.349 barel setara minyak per hari.

Direktur Utama PEPC Ruby Mulyawan mengatakan, capaian tersebut diraih di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri migas, termasuk dinamika bisnis dan operasional yang terus berkembang.

“Pencapaian tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh pekerja PEPC yang mampu beradaptasi dalam setiap perubahan dinamika yang terjadi,” ujar Ruby dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Selain mencatat peningkatan produksi, PEPC juga membukukan penurunan emisi karbon sebesar 13,19 kiloton setara karbon dioksida (CO2e) sepanjang 2025. Perusahaan juga mencatat laba positif serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Di bidang keselamatan kerja, PEPC membukukan lebih dari 70 juta jam kerja selamat sejak 2017 hingga 2025. Capaian tersebut menunjukkan operasional perusahaan berjalan dengan menjaga aspek keselamatan kerja.

Komisaris Utama PEPC Taufan Hunneman mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan perusahaan mampu mempertahankan operasional dan produktivitas di tengah tantangan ekonomi maupun geopolitik global.

Memasuki 2026, PEPC menargetkan peningkatan produksi migas melalui percepatan pengembangan lapangan. Perusahaan juga berencana melanjutkan program pengurangan emisi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasinya.

Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi Mery Luciawaty mengapresiasi capaian PEPC sepanjang 2025. Menurut dia, keberhasilan menjaga produksi migas dan keselamatan kerja menjadi modal penting untuk mendukung target perusahaan pada tahun berikutnya.

“Torehan 70 juta lebih jam kerja selamat dan kinerja positif adalah pencapaian yang lahir dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi seluruh pekerja PEPC,” kata Mery.

Kinerja produksi tersebut memperkuat peran PEPC sebagai salah satu kontributor penting dalam menjaga pasokan minyak dan gas nasional di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Andri Mulyono selaku Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkap kasus ini bermula pada awal tahun 2025 ketika Andri Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN. Pasca-pertemuan tersebut, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," kata Syarief dalam konferensi persnya di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

PT Yasa Arta Trimanunggal ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan motor listrik tersebut. "PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai," ujarnya.

Untuk menyiasati persyaratan tersebut, AM bekerja sama dengan salah seorang berinsial AA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

"Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) memperluas kerja sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui penyediaan layanan perbankan syariah terintegrasi yang menyasar anggota persyarikatan dan jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional penunjang jasa perbankan terintegrasi pada Jumat (12/6/2026) di Jakarta.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofyan Noor mengatakan, kolaborasi yang dirancang untuk jangka waktu lima tahun tersebut difokuskan untuk mendukung operasional persyarikatan dan ribuan jaringan AUM melalui layanan keuangan syariah.

"Maksud dan tujuan utama dari kerja sama ini adalah sebagai dasar untuk mengoptimalisasi pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah yang saling menguntungkan," ujar Alex di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

"Kami ingin menghadirkan solusi keuangan produktif yang langsung menyentuh para anggota, guru, dan karyawan di lingkungan Muhammadiyah, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi umat," imbuh dia.

Muhammadiyah dorong dukungan pembiayaan pendidikan dan perumahan

Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib mengatakan, Muhammadiyah memandang Islam tidak hanya sebagai praktik ritual, tetapi juga instrumen yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, dukungan sektor perbankan menjadi penting untuk menopang aktivitas ribuan Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang.

"Kerja sama dengan Bank BSN ini diharapkan mampu menjadi daya dukung finansial bagi ribuan Amal Usaha Muhammadiyah, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa topangan sektor perbankan," kata Irwan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Muhammadiyah.

Menurut Irwan, mayoritas siswa dan mahasiswa Muhammadiyah berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, namun memiliki semangat tinggi untuk melanjutkan pendidikan.

"Kami berharap Bank BSN hadir memberikan solusi konkret melalui skema beasiswa atau pembiayaan penyelesaian studi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dana. Di sisi lain, kami juga mendorong kolaborasi pengadaan perumahan bagi para guru, dosen, dan karyawan yang belum memiliki rumah, dengan memanfaatkan keahlian serta rekam jejak program KPR Sejahtera milik Bank BSN," tambahnya.

Sediakan layanan dari tabungan hingga KPR

Melalui kerja sama tersebut, Bank BSN akan menyediakan berbagai layanan bagi ekosistem Muhammadiyah.

Pada segmen ritel, anggota Muhammadiyah akan memperoleh fasilitas Kartu Debit Co-Branding yang terhubung dengan aplikasi Muhammadiyah 'Aisyiyah Super Apps (MASA).

Untuk produk simpanan, Bank BSN menawarkan BSN Tabungan Berkah Wadiah dengan setoran awal Rp 50.000 serta bebas biaya administrasi bulanan.

Selain itu, pengelolaan gaji atau payroll guru dan staf AUM akan dialihkan ke Bank BSN. Langkah tersebut dibarengi dengan akses terhadap berbagai produk pembiayaan konsumer, mulai dari cicil emas, pembiayaan haji dan umrah, hingga KPR Sejahtera bersubsidi dengan uang muka mulai 1 persen.

Di sektor perumahan, Bank BSN menyatakan telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 980 warga Muhammadiyah yang terdiri dari 835 unit KPR subsidi dan 145 unit KPR non-subsidi.

Bank BSN juga mulai mengembangkan sinergi antara AUM dan pengembang mitra melalui proyek Perumahan Panorama Kemang Bogor yang diperuntukkan bagi dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Salurkan modal kerja untuk AUM

Pada sektor produktif, Bank BSN menyediakan pembiayaan modal kerja komersial bagi AUM dengan margin mulai 7,25 persen per tahun serta diskon biaya administrasi sebesar 50 persen.

Fasilitas tersebut mencakup pembiayaan pembangunan perumahan komersial melalui program BSN Yasa Griya, pengadaan lahan, hingga modal kerja kontraktor.

Untuk mendukung transparansi transaksi, operasional sekolah, rumah sakit, dan unit bisnis Muhammadiyah akan menggunakan platform Bale Syariah by BSN yang dilengkapi berbagai fitur, seperti jadwal shalat, arah kiblat, juz amma, dan lokasi masjid.

Bank BSN juga menyediakan layanan Virtual Account untuk rekonsiliasi otomatis dan memperluas jaringan QRIS Merchant yang telah digunakan oleh sejumlah mitra, antara lain Yoshinoya, Beard Papa, dan Shihlin.

Selain layanan transaksi, kedua pihak berkomitmen menggelar program edukasi literasi keuangan syariah secara berkala bagi masyarakat.

Aset tumbuh 23 persen hingga Mei 2026

Kerja sama tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan kinerja Bank BSN.

Per Mei 2026, total aset Bank BSN mencapai Rp 78,21 triliun atau meningkat 23 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pada sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 61,15 triliun atau tumbuh 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba tahun berjalan perseroan meningkat 40 persen YoY menjadi Rp 473 miliar.

Di sektor digital, aplikasi mobile banking Bale Syariah yang diluncurkan pada Februari 2026 telah memiliki 187.319 pengguna aktif. Volume transaksi yang tercatat mencapai Rp 3,51 triliun dari total 1.470.964 transaksi.

Ke depan, dana penempatan DPK Muhammadiyah yang tersimpan di Bank BSN akan dikonsolidasikan sebagai dasar penentuan limit plafon pembiayaan lanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum (Ketum) Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terus tumbuh.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%, angka yang menunjukkan kapasitas pembiayaan masih tersedia. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%, mengindikasikan kualitas aset industri perbankan masih terjaga dengan baik.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi.

Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan domestik. Industri perbankan dituntut untuk tetap disiplin dalam mengelola risiko di tengah kondisi tersebut.

"Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga," jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan industri, perbankan perlu terus meningkatkan langkah mitigasi risiko secara menyeluruh. Penguatan manajemen risiko mencakup pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi pemburukan kualitas kredit.

Penerapan disiplin kredit yang lebih ketat sesuai profil risiko masing-masing debitur juga menjadi prioritas yang perlu dijaga. Selain itu, perbankan perlu memastikan kecukupan likuiditas melalui penguatan indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pengelolaan risiko nilai tukar turut menjadi perhatian, termasuk melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent dan penguatan strategi lindung nilai. Manajemen jatuh tempo aset serta kewajiban valuta asing juga perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga stabilitas likuiditas valas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik. Perbanas menegaskan bahwa ketahanan industri bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa momentum aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah menjadi bidang yang akan terus didukung oleh industri perbankan.

"Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Hery.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM), sukses menerbitkan obligasi global perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

Manajemen Danantara mengungkapkan antusiasme investor tercermin dari nilai pemesanan maksimal yang tembus kisaran US$4,6 miliar. Minat itu datang dari investor institusi Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Penerbitan surat utang valuta asing (valas) ini dieksekusi di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, tingginya ketidakpastian geopolitik, serta tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi,” tulis manajemen Danantara Indonesia dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Manajemen pun optimistis tingginya kepercayaan dari pasar internasional dapat memperkuat keyakinan investor domestik maupun masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia ke depan.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Sebagaimana diketahui, DIM dibentuk berdasarkan UU No. 16/2025 dan dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara untuk mengoptimalkan aset serta investasi BUMN. Hubungan kepemilikan tersebut dinilai sangat kuat karena setiap perubahan struktur hukum memerlukan amandemen undang-undang

JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak agar prajurit TNI ditarik dari pengawalan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di wilayah Jabodetabek, Jumat (12/6/2026). Pengerahan aparat dalam jumlah masif itu dinilai menciptakan efek intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul serta melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

"Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).



Usman menjelaskan keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan langkah yang problematis lantaran TNI dilatih untuk melawan musuh bukan mengendalikan massa. Kata Usman, terlibatnya prajurit TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI yang berfokus mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.

"Peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi," tegas Usman.

Usman meminta agar Pemerintah tidak tutup mata terhadap memori kelam tragedi Demo Agustus 2025 yang juga mengerahkan banyak aparat dalam pengendalian unjuk rasa. Pengerahan aparat yang berlebihan, tambah dia, berpotensi berujung pada penangkapan massal.

"Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir," tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pertambangan Indonesia tengah mengalami perubahan mendasar. Dalam kurun waktu hanya tiga tahun—dari 2023 hingga kuartal I/2026—perannya bergeser dari motor pertumbuhan menjadi sumber tekanan bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pergeseran ini bukan sekadar siklus jangka pendek, melainkan indikasi perubahan struktural yang perlu diwaspadai.

Dari Boom Komoditas ke Normalisasi (2023–2024), tahun 2023 dan 2024 merupakan periode keemasan sektor pertambangan. Lonjakan harga komoditas global, terutama batu bara dan logam, mendorong ekspansi yang kuat.

Pada 2024, sektor ini masih tumbuh sekitar 4,9% dan menghasilkan nilai ekonomi di atas Rp2.000 triliun, menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan nasional.

Kemudian, pada 2025 mulai menjadi beban pertumbuhan, sektor pertambangan mulai kehilangan momentumnya. Pada kuartal I/2025, sektor ini sudah terkontraksi sebesar -1,23 secara tahunan. Pelemahan berlanjut hingga kuartal III/2025 dengan kontraksi -1,98%, menjadikannya satu-satunya sektor yang tumbuh negatif.

Sepanjang 2025, sektor pertambangan tercatat menyusut -0,66% sekaligus menjadi “pemberat” pertumbuhan ekonomi nasional. Turunnya permintaan batu bara global, iklim geopolitik dunia menyebabkan bahan baku mahal, volatility kebijakan minerba termasuk tarif royalti baru dan penurunan produksi logam karena rencana kerja anggaran belanja seperti nikel, bauksit, timah, tembaga dan emas, menjadi faktor utama pelemahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB pun menurun, memperkuat indikasi bahwa pelemahan tidak hanya cyclical, tetapi juga struktural.

Selanjutnya pada kuartal I/2026 tekanan justru semakin dalam. Pada kuartal I/2026, sektor pertambangan kembali terkontraksi sebesar 2,14% secara tahunan, secara kuartalan kontraksinya mencapai -8,20%, menjadi yang terdalam dibandingkan dengan sektor lain.

Penurunan produksi pada komoditas utama—bijih logam, batu bara, dan migas—menjadi pemicu utama. Pada saat yang sama, kontribusi sektor ini terhadap PDB menyusut hingga sekitar 6,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa boom sebelumnya.

Sempat terjadi kerumitan karena perubahan rencana kerja anggaran belanja dari 3 tahun menjadi kembali 1 tahun dan penurunan persetujuan produksi dalih harga rendah. Kemudian, bulan Maret sempat ada pemikiran royalti naik kembali serta kuartal dua muncul lagi pemikiran tersebut. Kenaikan harga patokan mineral (HPM) sangat memukul produsen nikel karena bahan pokok HPAL berupa bijih nikel kadar rendah atau limonit naik signifikan.

Dampak Nyata: Ancaman PHK Massal di Daerah Tambang

Di balik angka makro tersebut, terdapat konsekuensi serius terhadap tenaga kerja. Sektor pertambangan secara langsung menyerap sekitar 1,5 juta–2 juta pekerja, belum termasuk jutaan pekerja tidak langsung di sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik, dan jasa penunjang.

Kontraksi pada 2025 yang mencapai -0,66% diperkirakan telah berdampak pada 10.000 hingga 20.000 pekerja, baik dalam bentuk pengurangan tenaga kerja langsung, efisiensi operasional, maupun penurunan aktivitas kontraktor.

Situasi ini berpotensi memburuk pada 2026. Dengan kontraksi yang mencapai -2,14% pada kuartal I/2026, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan meningkat menjadi sekitar 25.000 orang—50.000 orang, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada aktivitas tambang utamanya nikel dan batu bara.

Angka tersebut belum memperhitungkan dampak tidak langsung. Ketika aktivitas tambang menurun, sektor pendukung seperti transportasi batu bara, operator alat berat, serta usaha mikro di sekitar tambang akan ikut terpukul. Efek domino ini dapat melipatgandakan jumlah masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor berbasis komoditas mentah membawa risiko besar dengan vulnarability geopolitik yang tinggi ditambah uncertainty kebijakan di tahun 2025 dan awal 2026.

Ketika harga global tinggi, ekonomi melonjak. Namun ketika harga turun, dampaknya langsung terasa hingga ke lapangan kerja.

Transformasi ekonomi menjadi keharusan. Hilirisasi mineral, penguatan industri pengolahan, serta diversifikasi ekonomi di daerah tambang perlu dipercepat. Tanpa itu, sektor pertambangan akan terus menjadi sumber volatilitas, bukan stabilitas.

Yang kini dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan keberlanjutan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja Indonesia. Jika tren ini berlanjut, maka tantangan terbesar Indonesia bukan lagi bagaimana memaksimalkan booming komoditas, tetapi bagaimana melindungi tenaga kerja dari dampak kemerosotan sektor yang selama ini menjadi andalan.

Awal Juni 2026 juga hampir terjadi perubahan kebijakan terkait dengan gross split untuk minerba yang pada akhirnya tidak dilanjutkan. Perlunya tata kelola jangka panjang dan certainty sektor ini agar dapat mengembalikan pertumbuhan secara sustainable dan juga menyerap kembali tenaga kerja yang terkena dampak.

Arahan Presiden Prabowo untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan sehingga dapat membuat ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam kondisi geopolitik saat ini.

*Penulis yang merupakan Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik Tbk., saat ini dipercaya sebagai Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk membantu perajin tempe menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat gejolak pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6/2026) sebagai langkah menjaga keberlangsungan produksi tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Budi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi untuk sekitar 250.000 ton kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya produksi yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas di pasar internasional.

Budi menjelaskan, kenaikan harga kedelai dipengaruhi kondisi global, termasuk dampak konflik dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok serta perdagangan komoditas pangan dunia.

Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap para perajin tempe dapat mempertahankan produksi dan menjual produknya dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Tujuannya untuk meringankan dampak kenaikan harga akibat gejolak pasar global dan perang, sehingga perajin tetap bisa memproduksi tempe dengan harga yang ada sekarang," kata Budi.