Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut masyarakat masih tetap mendatangi pusat perbelanjaan meski daya beli tertekan. Namun, terdapat perubahan pola belanja dengan kecenderungan pembelian barang dengan banderol harga lebih murah di kalangan konsumen.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan masyarakat masih menjadikan pusat perbelanjaan sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Meski demikian, perilaku konsumsi kini lebih selektif dengan kecenderungan memilih produk berharga lebih rendah.

“Jadi masyarakat masih tetap ke pusat belanja. Jadi tingkat kunjungan kalau berdasarkan data kami itu tetap dalam kondisi stabil lah dapat dikatakan, ya ada turun naik sedikit tetapi saya kira dalam kondisi stabil,” kata Alphonzus dalam acara Peluncuran Program BINA Holiday & Back to School di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

APPBI mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaan masih relatif stabil di kisaran 85%–90% secara nasional, meski belum kembali ke level sebelum pandemi.

Namun, dia menyebut dalam 1–2 tahun terakhir terjadi perubahan tren belanja, di mana konsumen cenderung memilih barang dengan harga satuan atauunit priceyang lebih murah.

Menurutnya, seluruh kategori produk masih tetap dibeli, hanya saja konsumen lebih memilih varian dengan harga yang lebih terjangkau. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk murah, termasuk barang impor ilegal dan pakaian bekas.

“Itulah yang terjadi bahwa barang impor ilegal makin banyak, makin marak, pakaian bekas makin banyak diminati. Jadi sebetulnya semuanya dibeli tetapi harga satuannya produk unit price harga unit price-nya yang murah,” tuturnya.

Di sisi lain, Alphonzus menyebut tingkat kunjungan ke mal tidak mengalami penurunan signifikan. Dia menuturkan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan berkumpul sehingga pusat perbelanjaan tetap menjadi salah satu destinasi utama.

Dia mengakui tekanan daya beli membuat pertumbuhan omzet tidak sejalan dengan peningkatan jumlah pusat perbelanjaan maupun masuknya merek baru. Terlebih, lanjut dia, kondisi ekonomi global turut menekan industri ritel, termasuk melalui kenaikan biaya operasional.

Kendati demikian, menurutnya, pusat perbelanjaan tidak dapat serta-merta menaikkan harga sewa kepada tenant karena kondisi penjualan yang masih berada dalam faselow season. Dia menjelaskan penyesuaian harga sewa tenant umumnya dilakukan sekali dalam setahun dengan kisaran kenaikan sekitar 5%–10%, tergantung pada faktor inflasi, upah minimum, dan biaya operasional.

“Service chargebiasanya dinaikkan di awal tahun karena ada kenaikan upah minimum, kemudian inflasi di 2025 itu semua menjadi faktor perhitungan untuk kenaikan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - BPOM pada akhir Mei 2026, menemukan gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal/tanpa izin edar (TIE) yang berlokasi di Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dari lokasi tersebut, petugas BPOM pusat dan Balai POM di Tangerang menemukan kosmetik TIE dan tanpa dilengkapi dokumen importasi yang lengkap sehingga diduga masuk melalui jalur yang tidak resmi sebanyak 956 item atau 2.082.039 pieces dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai Rp27,6 miliar.

Mayoritas temuan merupakan kosmetik impor ilegal yang berasal dari Tiongkok dan didominasi jenis kosmetik dekoratif atau rias wajah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan bahwa kosmetik impor ilegal tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui forwarder umum yang diduga melakukan praktik tidak sesuai dengan ketentuan.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses investigasi, produk ilegal tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen importasi yang lengkap sehingga diduga masuk melalui jalur tidak resmi,” papar Taruna Ikrar dilansir dari laman resmi BPOM.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kosmetik ilegal tersebut dipasarkan dan diedarkan secara luas melalui platform e-commerce sehingga berpotensi menjangkau konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

“Kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik impor yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku tidak dapat dijamin keamanan maupun mutunya. Penggunaannya tentu berpotensi merugikan kesehatan konsumen,” lanjut Taruna Ikrar.

Temuan kali ini berawal dari operasi intelijen terhadap laporan pengaduan masyarakat serta pengawasan online yang dilakukan BPOM. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, ditemukan aktivitas penyimpanan dan peredaran kosmetik impor ilegal pada gudang tersebut.

Saat ini, BPOM telah menghentikan sementara kegiatan pada sarana tersebut serta mengamankan seluruh produk kosmetik impor ilegal yang ditemukan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat guna menghentikan peredaran kosmetik impor ilegal lebih luas.

Kasus ini masih berada dalam tahap pengembangan dan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta modus pelanggaran yang digunakan. Sehubungan dengan temuan tersebut, pihak sarana dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan termasuk pemusnahan produk. Apabila terdapat bukti yang cukup mengarah pada dugaan tindak pidana, BPOM akan mengambil langkah penegakan hukum melalui proses pro-justitiasesuai ketentuan yang berlaku.

“BPOM mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung kebijakan terhadap pengetatan importasi produk ilegal. Kami berkomitmen memastikan setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan yang berlaku, dan BPOM tidak segan menegakkan sanksi tegas terhadap oknum pelaku usaha yang sengaja melanggar regulasi,” tegas Kepala BPOM.

Kepala BPOM menegaskan bahwa BPOM siap menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan, sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 12 tahun atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Temuan ini merupakan bagian dari komitmen BPOM untuk terus memperkuat perlindungan konsumen di tengah masifnya penjualan kosmetik impor pada platform e-commerce. Seiring semakin mudahnya akses masyarakat terhadap produk dari dalam maupun luar negeri, maka pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik yang beredar.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu, BPOM mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan literasi untuk menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan tidak menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, upayakan untuk selalu membeli kosmetik dari sarana penjualan yang tepercaya dan selalu terapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik.

TANGERANG - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membongkar gudang kosmetik impor ilegal dari Tiongkok di Kabupaten Tangerang. Ditemukan sekitar 956 item kosmetik berjumlah 2.082.039 pieces yang nilai ekonominya mencapai Rp27,6 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, gudang tersebut terletak di lokasi yang cukup tersembunyi di mana masyarakat tidak mengetahui bahwa tempat itu digunakan untuk menyimpan kosmetik impor ilegal.

“Kita berfokus membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam artian karena kita tahu ruangan ini bukan merupakan gudang. Dan selama ini mungkin masyarakat di sekeliling tidak tahu bahwa di sini disimpan barang-barang ilegal,” ujar Taruna, Jumat (5/6/2026).

Semua kosmetik impor Ilegal itu tidak dijual secara sembunyi-sembunyi di toko atau ruko melainkan dijual secara online melalui e-commerce. Produk tersebut awalnya diimpor ke Indonesia melalui forwarder perantara dengan cara tidak sesuai ketentuan.

“Dia jualnya secara online. Berdasarkan informasi diperoleh selama pemeriksaan, produk-produk tersebut diimpor ke wilayah Indonesia melalui forwarder umum yang diduga melakukan praktik tidak sesuai ketentuan. Kosmetik tersebut dipasarkan dan diedarkan secara luas melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce,” katanya.

Menurut dia, terungkapnya gudang kosmetik ilegal berawal dari laporan masyarakat yang dirugikan kemudian laporan tersebut diselidiki BPOM. Pihaknya sudah satu tahun memata-matai tempat tersebut bahkan sampai mencoba membeli produk secara online guna kepentingan penyelidikan.

“Berdasarkan data yang kita temukan kurang lebih setahun terakhir ini tim intelijen kami telah memata-matai, mengikuti, kan bisa dilihat arusnya. Dia lewat online tempatnya di mana. Bahkan sebagian dari tim kami melakukan pembelian untuk bisa melacak di mana tempatnya,” ujar Taruna.

Saat ini BPOM telah menghentikan operasi dan penyegelan terhadap gudang penyimpanan kosmetik ilegal itu. Sementara, temuan tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan guna mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Bahkan bisa jadi ada kemungkinan yang menjadi tersangka dengan adanya aktivitas impor ilegal dan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di gudang tersebut.

Adanya temuan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan potensi jenis hukuman yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda per itemnya Rp5 miliar.

Terkait masyarakat yang mungkin sudah mengalami kerugian baik berupa materi maupun kondisi fisik akibat kosmetik tersebut, Taruna menyarankan segera melaporkan hal itu ke BPOM guna memperkuat bukti serta tuntutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menetapkan Direktur PT TSI berinisial TW dan MT selaku Direktur PT TSL sebagai tersangka kasus impor ponsel ilegal asal China ke Indonesia.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua bos swasta itu menjadi tersangka.

"Penyidik menetapkan dua orang tersangka baru dlm perkara aquo, yaitu masing masing berinisial TW yang merupakan Direktur PT TSI, dan MT selaku Direktur PT TSL," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menambahkan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 111 jo Pasal 47 ayat (1) UU No.7/2014 tentang Perdagangan jo Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Ayat 1 UU No.1/2023 tentang KUHP.

Selanjutnya, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas untuk meminta pencegahan terhadap TW dan MT.

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenimipas RI untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap ke-2 orang tersangka dimaksud," imbuhnya.

Di lain sisi, Bareskrim juga telah melakukan penyitaan ribuan ponsel yang diselundupkan secara ilegal dari empat lokasi yang digeledah di Jakarta dan Jawa Timur.

Perinciannya, Ponsel iPhone dan android beserta sparepart, LCD, baterai, mesin ponsel, dan komponen lainnya dengan nilai sekitar Rp250 miliar. Selain itu, perlengkapan bayi sebanyak 256.300 unit dengan nilai sekitar Rp3 miliar

"Total keseluruhan nilai barang bukti yang berhasil disita oleh tim Penyidik dalam perkara aquo diperkirakan mencapai Rp253.075.600.000," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Dua tersangka itu yakni DCP alias P sebagai importir dan ⁠SJ sebagai distributor. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas barang impor ilegal dari China ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Gakum Penyelundupan Dittipideksus Bareskrim Polri telah memusnahkan 20,9 ton bawang hasil impor ilegal di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan puluhan ton bawang itu berasal dari berbagai jenis mulai dari bawang putih 9,6 ton.

Selanjutnya, bawang bombai 7,3 ton, bawang merah 2,1 ton dan bawang beri 1,7 ton. Total nilai dari bawang hasil impor ilegal yang dimusnahkan ini mencapai Rp676 juta.

"Total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 20.932 kg / 20,9 ton bawang dengan nilai taksiran mencapai Rp676.729.500," ujar Ade saat dihubungi, Jumat (22/5/2026).

Ade menjelaskan, pemusnahan ini dilatarbelakangi oleh informasi adanya dugaan peredaran bawang impor ilegal yang diselundupkan dari Malaysia ke wilayah RI.

Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur darat tanpa dokumen resmi karantina, dokumen impor, maupun dokumen perdagangan yang sah. Mendapati informasi tersebut, Satgas melakukan penyelidikan dan menemukan ribuan ton bawang pada dua gudang di Pontianak.

"Barang bukti tersebut kemudian dilakukan tindakan penyitaan dan pendataan sesuai prosedur hukum guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," imbuhnya.

Adapun Ade menyatakan bahwa pihaknya masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini lantaran masih mengumpulkan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Namun demikian, berdasarkan penyidikan awal, aktivitas distribusi bawang impor ilegal tersebut selama kurang lebih satu tahun. Setiap minggunya terduga pelaku melakukan pemesanan sekitar 8 ton bawang.

"Dengan demikian, total penjualan dalam kurun waktu tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar 832 ton per tahun, dengan potensi nilai perputaran usaha mencapai puluhan miliar rupiah, yaitu sekitar Rp24,96 miliar," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan devisa ketat di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Tekanan tersebut dirasakan pelaku usaha seiring kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan baku yang belum sepenuhnya pulih akibat penutupan Selat Hormuz.

Kondisi ini dinilai semakin membebani industri yang masih bergantung pada impor bahan baku intermediate.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan, penerapan kebijakan devisa ketat diperlukan untuk menghindari kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) yang justru dapat menambah tekanan bagi sektor industri manufaktur, khususnya tekstil.

"Selain keluarnya modal jangka pendek dipasar keuangan dan pembayaran beban bunga utang pemerintah, tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah,” jelas Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Menurut Redma, neraca volume perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2025 telah lama mengalami defisit.

Meskipun secara nilai masih mencatat surplus, jika memperhitungkan impor ilegal, impor mesin dan suku cadang, petrokimia, serta bahan kimia penolong lainnya, maka lalu lintas devisa sektor tersebut diperkirakan telah mengalami defisit sekitar 2 miliar dollar AS.

“Kalau 15 tahun yang lalu perdagangan di sektor ini masih surplus sekitar 8 miliar dollar AS, saat ini sudah jadi negatif,” ungkap Redma.

APSyFI juga mendukung langkah Bank Indonesia yang membatasi penukaran valuta asing (valas) tanpa underlying maksimal sebesar 25.000 dollar AS.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak praktik impor ilegal yang selama ini membebani industri dalam negeri.

Selain itu, APSyFI mengusulkan agar dokumen underlying transaksi valas terhubung langsung dengan dokumen pembayaran pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas impor.

Redma menilai, dengan skema yang lebih matang, BI dapat mendorong substitusi impor melalui kebijakan devisa ketat seperti yang diterapkan India. Negara tersebut disebut membatasi pembelian valuta asing oleh perusahaan guna mendorong penggunaan bahan baku domestik.

"Jadi tinggal dihitung dengan cermat kebutuhan bahan baku impor perusahaan, dianalisis rantai nilainya hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya, sengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negeri," tambahnya.

Ia memperkirakan impor bahan baku intermediate sektor TPT seharusnya dapat ditekan hingga sekitar 5 miliar hingga 6 miliar dollar AS per tahun apabila kebijakan substitusi impor dijalankan secara efektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto menilai rendahnya utilisasi industri tekstil saat ini merupakan dampak dari kebijakan impor yang belum terkontrol secara optimal.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Agus menyarankan agar BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intervensi kebijakan industri dan perdagangan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengacu pada penerapan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah diterapkan pemerintah pada sektor sumber daya alam (SDA). (Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Industri Tekstil Tertekan Pelemahan Rupiah, APSyFI Usulkan Kebijakan Ini

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Satgas Gakkum Tindak Pidana Penyelundupan Bareskrim Polri mengungkap jaringan impor puluhan ribu ponsel ilegal dari China ke Indonesia. Kasus itu berawal dari penggeledahan 6 ruko hingga gudang di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara, kerugian keuangan negara maupun merugikan kekayaan negara," ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (22/4/2026).

Pihaknya melakukan pengembangan dan menggeledah sebuah kantor bernama PT Tepat Sukses Logistik (TSL) di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 21 April 2026.

PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk melakukan pengurusan dokumen importasi handphone ilegal. "Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut ungkap kasus penyelundupan berupa HP dan produk lainnya (pakaian bayi dan mainan anak-anak yang wajib SNI) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara," katanya.

Dari hasil operasi tersebut, puluhan ribu ponsel ilegal berbagai merek sekaligus perangkatnya senilai Rp235 miliar berhasil disita.

"Tim Satgas Gakkum Lundup Tipideksus Bareskrim Polri menyita barang importasi ilegal berupa berbagai jenis handphone dengan rincian sebagai berikut iPhone sebanyak 56.557 dengan harga Rp225.208.000.000," ujarnya.

"Android berbagai merek sebanyak 1.625 pieces dengan nilai harga total Rp5.387.500.000. Kemudian, sparepart HP yakni baterai, charger, kabel, dan lain-lain sebanyak 18.574 pieces. Totalnya 76.756 pieces dengan total nilai Rp235.089.800.000," katanya.

Dari pengungkapan kasus itu, pihaknya pun melakukan gelar perkara dan akhirnya menetapkan dua tersangka yakni DCP alias P dan SL.

"Menetapkan dua tersangka yang berperan sebagai pihak bertanggung jawab atas proses mendatangkan barang-barang impor ilegal dari China dan mendistribusikan di daerah pabean Indonesia," tuturnya.

Tersangka DCP berperan memasukkan barang bekas yang tidak dilengkapi SNI, sementara SJ berperan sebagai pihak yang mendistribusikan barang-barang tersebut.

Adapun modus yang digunakan para tersangka meliputi praktik under invoicing, under accounting, hingga undeclared untuk menghindari kewajiban pabean.

Dalam proses penyidikan, terungkap juga puluhan ribuan unit handphone impor ilegal asal China ini masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah melalui jalur udara di Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Atas perbuatannya, dua tersangka terancam jeratan pasal berlapis mulai dari tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penyelundupan ponsel ilegal di Jakarta dan Jawa Timur.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan Satgas Gakkum Penyelundupan Polri usai melakukan gelar perkara.

"Team Penyidik Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Gakkum Lundup Polri telah melaksanakan Gelar Perkara dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Ade menjelaskan, dua tersangka itu yakni DCP alias P sebagai importir dan ⁠SJ sebagai distributor. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas barang impor ilegal dari China ke Indonesia.

Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang.

Adapun, kepolisian juga telah mengembangkan kasus ini dan mendapati PT TSL yang diduga sebagai perusahaan dibalik importasi Ilegal ini. PT TSL merupakan perusahaan holding yang diduga menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen penyelundupan.

"Di mana PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan beberapa perusahaan Cangkang, untuk melakukan pengurusan dokumen importasi handphone llegal," imbuhnya.

Di lain sisi, Satgas Penyelundupan juga telah melakukan penyitaan ribuan ponsel yang diselundupkan secara ilegal dari enam lokasi yang digeledah di Jakarta. Salah satunya, 56.557 ponsel iPhone senilai Rp225 miliar.

Selanjutnya, ponsel dengan sistem operasi Android berbagai merek sebanyak 1.625 unit senilai Rp5,3 miliar dan suku cadang ponsel sebanyak 18.574 unit yang terdiri dari baterai, charger, hingga kabel. Total nilai barang bukti yang disita ini mencapai Rp235 miliar.

"Penggeledahan enam lokasi, yang terdiri dari 1 gudang tidur dari 2 kavling atau unit, 4 ruko yang juga berfungsi selain sebagai kantor dan gudang penyimpanan, juga 1 unit kantor," pungkasnya

JAKARTA - Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pengusaha rokok dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai. Pengungkapan ini menegaskan bahwa pelanggaran cukai bukanlah sekadar persoalan administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap ekonomi negara.

Ekonom Piter Abdullah menilai, terbongkarnya skandal suap ini menyingkap tabir penyimpangan dalam sistem pengawasan yang berjalan selama ini. Indikasi kuat menunjukkan adanya relasi gelap antara praktik industri rokok ilegal dengan lemahnya integritas aparat penegak hukum.

"Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan negara dan stabilitas industri," ujar Piter dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Lebih lanjut, Piter menegaskan, bahwa praktik peredaran rokok ilegal telah masuk dalam kategori kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan analisisnya, terdapat tiga dampak destruktif utama dari kejahatan ini. Pertama, setiap batang rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai secara langsung merampas potensi pendapatan negara.

Kedua, produsen rokok legal harus menanggung beban pajak hingga 70% dari harga jual, sementara produsen ilegal bebas menekan harga dan memperbesar modal produksi. Ketimpangan ini menciptakan persaingan tidak sehat yang dalam jangka panjang berpotensi menekan produksi industri legal dan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketiga, kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok menjadi sia-sia. Masyarakat dengan mudah beralih ke rokok ilegal yang harganya bisa mencapai sepertiga dari rokok legal.

"Negara dirugikan karena kehilangan cukai, industri legal dirugikan, dan kebijakan pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Ini jelas kejahatan ekonomi yang dampaknya sistemik," tegas Piter.

Di tengah upaya penegakan hukum, Piter juga menyoroti wacana pemerintah terkait struktur dan tarif cukai. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menambah kompleksitas sistem cukai yang ada saat ini.

Tampung Rokok Ilegal, Purbaya Siapkan Layer Cukai Tambahan Baru



Rencana penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai, seperti wacana golongan SKM III yang bertarif rendah, dinilai justru berpotensi memperumit sistem dan membuka celah manipulasi baru. Ia mengingatkan bahwa arah kebijakan sebelumnya yang fokus pada penyederhanaan tarif jauh lebih transparan dan mudah diawasi.

"Masalah utama kita bukan kurangnya layer, tetapi kompleksitas sistem itu sendiri. Ketika sistem terlalu rumit, peluang moral hazard semakin besar dan pelaku usaha bisa mencari celah," jelasnya.

Meskipun kebijakan fiskal (penyesuaian tarif) dan penegakan hukum harus berjalan secara simultan, Piter menilai aspek penegakan hukum saat ini jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan. Menurunkan atau menyesuaikan tarif tanpa diimbangi pengawasan yang kuat tidak akan menghentikan peredaran rokok ilegal.

Tanpa pengawasan ketat dan sanksi hukum yang memberikan efek jera, para pelaku kejahatan akan menganggap pelanggaran ini tidak memiliki konsekuensi serius.

"Kalau dibiarkan, rokok ilegal akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan. Karena itu, pengungkapan kasus oleh KPK ini seharusnya menjadi fondasi utama evaluasi tata kelola cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi industri yang patuh hukum," kata Piter.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menggeledah lima gudang barang impor ilegal di wilayah Jakarta pada Rabu (15/4/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penindakan dilakukan oleh Satgas Gakkum Penyelundupan itu pihaknya berhasil menyita ribuan handphone impor ilegal.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ribuan ponsel berasal dari impor ilegal itu hendak dijual di Indonesia. Adapun, penindakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan aksi penyelundupan.

"Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Bareskrim Polri berhasil menyita ribuan handphone ilegal dari 5 gudang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dari lima gudang yang digeledah itu tiga diantaranya berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara dan dua lainnya berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Lebih lanjut, menurutnya, penyidik saat ini masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk menutup celah kebocoran negara dari penyelundupan barang ilegal.

"Sesuai tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan. Celah kebocoran sektor kepabeanan harus ditutup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dengan dukungan pendanaan sekitar Rp101 triliun menuai kritikan dari pelaku industri. Pengusaha menyarankan sebaiknya pemerintah memperkuat ekosistem industri, bukan menciptakan entitas yang berpotensi mendistorsi pasar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pembentukan BUMN tekstil pada dasarnya dapat didukung sepanjang memiliki tujuan yang jelas dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Namun, ia mengingatkan agar dana besar tersebut tidak digunakan untuk membangun lini produksi yang sudah banyak digarap pelaku swasta.

“Kalau misalnya perusahaan ini jadi bikin sesuatu proyek yang sudah terjual atau sudah dipasarkan di Indonesia, ini khawatirnya kita jadi perusahaan kanibal. ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, alokasi dana tersebut seharusnya difokuskan pada pembenahan ekosistem industri tekstil yang selama ini tertekan, terutama akibat maraknya impor ilegal. Upaya tersebut dinilai lebih strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional secara menyeluruh.

Selain itu, pengelolaan BUMN tekstil juga harus dilakukan secara profesional dan transparan guna menghindari praktik penyimpangan. Aqil menekankan pentingnya tata kelola yang bersih agar entitas tersebut tidak mengulang kegagalan perusahaan tekstil pelat merah sebelumnya.

“Khawatirnya kan seperti Sritex kan jadi fraud. Kita inginnya ini memang BUMN yang purely bersih, purely untuk jualan, tidak ada kepentingan politik apapun," harap Aqil.

Sebagai alternatif, asosiasi mendorong pemerintah mempertimbangkan pembentukan BUMN yang bergerak di sektor daur ulang (recycle) tekstil. Segmen ini dinilai memiliki nilai tambah tinggi dan belum tergarap optimal di dalam negeri.

Saat ini, industri daur ulang tekstil masih terbatas pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan sektor tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kapasitas industri sekaligus menciptakan rantai pasok yang lebih berkelanjutan.

"Jadi memang harus selektif sekali supaya kita nggak mau uang yang seratus triliun, uang rakyat itu malah dihambur-hamburkan," tegasnya.

Kendati demikian, pengembangan industri daur ulang juga menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal pakaian bekas. Aqil menilai konsistensi penegakan aturan menjadi kunci agar industri dalam negeri dapat berkembang.

Di sisi lain, pembentukan BUMN tekstil dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang urgensi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi industri yang masih stagnan.

Kinerja industri tekstil saat ini, lanjutnya, masih dibayangi ketidakpastian global, termasuk dampak ketegangan geopolitik yang memengaruhi pasokan bahan baku, pasar ekspor, dan stabilitas harga. Adapun harga bahan baku tekstil seperti paraxylene saat ini telah mencapai US$1.300 per ton atau melonjak sekitar 40% dalam dua pekan terakhir.

Sepanjang tahun lalu, industri tekstil mencatat perbaikan terbatas, terutama setelah adanya penertiban di sektor kepabeanan. Namun, pemulihan tersebut menurut Aqil belum merata hingga ke sektor hulu, yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan kapasitas produksi.

"Sebenarnya kita masih banyak kapasitas. Untuk polyester, untuk viskos, kita masih banyak, tapi belum bisa menghidupin kapasitas yang mati kemarin," jelas Aqil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya menjaga serta mengoptimalkan potensi pasar domestik Indonesia agar tidak didominasi produk impor.

Saat membuka Bazar Ramadhan di Jakarta, Selasa, Maman menyampaikan bahwa meskipun pasar dalam negeri memiliki peran strategis, pemerintah tetap mendorong penguatan produk unggulan UMKM untuk menembus pasar ekspor.

“Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, potensi pasar kita sangat besar. Jika tidak besar, tidak mungkin pasar domestik kita menjadi sasaran berbagai produk impor,” ujar Maman dikutip dari keterangan pers.

Ia menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga potensi pasar domestik sekaligus melindungi pengusaha UMKM dari persaingan tidak sehat.

Salah satu langkah yang dilakukan, lanjut dia, adalah menertibkan peredaran barang impor ilegal agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha UMKM di dalam negeri.

Maman berharap seluruh pihak dapat fokus pada optimalisasi penggunaan produk lokal.

Menurutnya, penguatan konsumsi produk dalam negeri, penataan pasar domestik, serta sinergi kebijakan lintas sektor akan memastikan UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi global, tetapi juga berkembang sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional.

Maman menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.

Ia menilai dengan ekosistem yang kondusif, pengusaha UMKM akan memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang di pasar domestik.

Maman sebelumnya menyoroti bahwa akar permasalahan pertumbuhan UMKM di Indonesia bukan lagi soal akses pembiayaan, melainkan pasar domestik yang tidak sehat.

Meski dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, dan fasilitas produksi telah meningkat dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan UMKM dinilai masih stagnan.

Data Kemenko Perekonomian menunjukkan penyaluran KUR sempat mencapai Rp365 triliun pada 2022, kemudian turun menjadi Rp297 triliun pada 2023, dan kembali turun menjadi Rp270 triliun pada 2025 dengan 4,58 juta debitur.

Maman menilai meski penyaluran kredit dalam jumlah besar terus dilakukan, hal itu belum cukup mendorong pertumbuhan UMKM karena pasar domestik masih “kotor”, dipenuhi barang impor murah termasuk yang masuk secara ilegal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026