Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut masyarakat masih tetap mendatangi pusat perbelanjaan meski daya beli tertekan. Namun, terdapat perubahan pola belanja dengan kecenderungan pembelian barang dengan banderol harga lebih murah di kalangan konsumen.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan masyarakat masih menjadikan pusat perbelanjaan sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Meski demikian, perilaku konsumsi kini lebih selektif dengan kecenderungan memilih produk berharga lebih rendah.

“Jadi masyarakat masih tetap ke pusat belanja. Jadi tingkat kunjungan kalau berdasarkan data kami itu tetap dalam kondisi stabil lah dapat dikatakan, ya ada turun naik sedikit tetapi saya kira dalam kondisi stabil,” kata Alphonzus dalam acara Peluncuran Program BINA Holiday & Back to School di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

APPBI mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaan masih relatif stabil di kisaran 85%–90% secara nasional, meski belum kembali ke level sebelum pandemi.

Namun, dia menyebut dalam 1–2 tahun terakhir terjadi perubahan tren belanja, di mana konsumen cenderung memilih barang dengan harga satuan atauunit priceyang lebih murah.

Menurutnya, seluruh kategori produk masih tetap dibeli, hanya saja konsumen lebih memilih varian dengan harga yang lebih terjangkau. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk murah, termasuk barang impor ilegal dan pakaian bekas.

“Itulah yang terjadi bahwa barang impor ilegal makin banyak, makin marak, pakaian bekas makin banyak diminati. Jadi sebetulnya semuanya dibeli tetapi harga satuannya produk unit price harga unit price-nya yang murah,” tuturnya.

Di sisi lain, Alphonzus menyebut tingkat kunjungan ke mal tidak mengalami penurunan signifikan. Dia menuturkan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan berkumpul sehingga pusat perbelanjaan tetap menjadi salah satu destinasi utama.

Dia mengakui tekanan daya beli membuat pertumbuhan omzet tidak sejalan dengan peningkatan jumlah pusat perbelanjaan maupun masuknya merek baru. Terlebih, lanjut dia, kondisi ekonomi global turut menekan industri ritel, termasuk melalui kenaikan biaya operasional.

Kendati demikian, menurutnya, pusat perbelanjaan tidak dapat serta-merta menaikkan harga sewa kepada tenant karena kondisi penjualan yang masih berada dalam faselow season. Dia menjelaskan penyesuaian harga sewa tenant umumnya dilakukan sekali dalam setahun dengan kisaran kenaikan sekitar 5%–10%, tergantung pada faktor inflasi, upah minimum, dan biaya operasional.

“Service chargebiasanya dinaikkan di awal tahun karena ada kenaikan upah minimum, kemudian inflasi di 2025 itu semua menjadi faktor perhitungan untuk kenaikan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan properti Colliers Indonesia mengungkapkan bisnis pusat ritel atau mal kelas atas mencatatkan kinerja moncer sepanjang kuartal I/2026. Hal itu tecermin dari tingginya tingkat keterisian suplai yang ada.

Meski demikian, terdapat kesenjangan performa yang kian lebar. Tren positif mal kelas atas tercatat tidak diikuti dengan peningkatan okupansi mal di segmen kelas menengah bawah.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengemukakan okupansi mal kelas atas pada Kuartal I/2026 telah menyentuh level 90%. Sebaliknya, mal segmen menengah bawah masih tertahan pada angka okupansi sekitar 58%.

"Kami lihat memang kelas atas itu waiting list-nya panjang, okupansinya sekitar 90%. Sementara mal kelas menengah bawah sekitar 58%, jadi memang belum terlalu pulih," ujar Ferry dalam paparan risetnya dikutip Kamis (16/4/2026).

Ferry menyebut kuatnya permintaan di segmen premium didorong oleh ekspansi agresif tenan sektor food & beverage (F&B) dan lifestyle. Kondisi ini membuat pemilik mal premium memiliki posisi tawar tinggi untuk mempertahankan tarif sewa di level maksimal.

Ferry berpandangan masalah utama lesunya mal kelas menengah berada di kondisi trafik pengunjung yang meningkat secara umum, tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai transaksi.

Tak hanya itu, terdapat pergeseran perilaku konsumen, terutama Gen Z yang saat ini membuat sektor fashion tertekan akibat persaingan ketat dengan platform daring.

Mengacu pada paparan yang disampaikan, total pasokan mal baru mencapai 63.000 meter persegi (m2) hingga 2029. Sementara itu, area Bodetabek diproyeksi bakal kebanjiran pasokan baru mencapai 91.000 m2.

Di tengah pertumbuhan pasokan, pengelola menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya operasional yang signifikan. Kondisi ini terjadi meski harga sewa masih bergerak naik pada level yang moderat.

Ke depan, pasar ritel diprediksi memasuki fase penyesuaian yang lebih realistis dan efisien. Fokus pengelola kini bergeser pada penciptaan ekosistem belanja yang berkelanjutan guna menghadapi selektivitas daya beli masyarakat.

"Kami lihat di beberapa mal memang sudah memulai merenovasi, hal ini diharapkan mendorong kinerja mal ke depannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti, PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) memperkirakan jumlah okupansi mal milik perseroan akan berada di atas 80% pada 2026.

Manajemen PLIN menyampaikan perseroan memperkirakan jumlah tenant atau penyewa Plaza Indonesia Shopping Center pada 2026 sekitar 370-380 tenant. Hal itu sejalan dengan strategi pengelolaan portofolio properti milik perseroan.

Sementara itu, tingkat okupansi The Plaza diperkirakan berada di atas 90% pada 2026 dengan total tenant sekitar 90.

"Perseroan memperkirakan bahwa tingkat okupansi mal pada 2026 akan berada di atas 80%," paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (6/1/2026).

Manajemen PLIN menyampaikan pengelolaan dan penyesuaian tenant mix menjadi strategi yang semakin krusial dalam mendukung kinerja bisnis pusat perbelanjaan.

Bagi sektor perhotelan, lanjutnya, kemampuan untuk beradaptasi dengan mengalihkan fokus ke segmen korporasi dan retail, mulai menunjukkan pemulihan, menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja usaha.

Sampai dengan saat ini, PLIN menyampaikan perseroan tidak melakukan kegiatan ekspansi maupun penggabungan atau peleburan usaha, akuisisi, serta aktivitas restrukturisasi utang maupun permodalan yang bersifat material. Meski demikian, perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program peremajaan area publik secara berkala.

"Realisasi penggunaan dan alokasi belanja modal pada tahun berjalan masih berada dalam tahap pelaksanaan dan disesuaikan dengan prioritas proyek yang telah ditetapkan, serta akan dilaporkan secara transparan melalui laporan keuangan berkala perseroan."