JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosaiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, menyebut produksi molase sebenarnya cukup untuk menopang program E10.

Program itu mencampurkan 90 persen bensin dengan 10 persen bioetanol guna menekan volume impor bahan bakar.

Soemitro mengatakan, produksi tebu nasional yang dalam setahun mencapai 40 juta ton menghasilkan 2 juta kilo liter molase (5 persen) atau 500 ribu liter etanol.

“Konsumsi kita kurang lebih 5 juta kiloliter kalau kita itu E10, bisa E10,” kata Soemitro saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Namun, tidak seluruh produksi molase itu digunakan untuk kebutuhan energi hijau/ Sebagian di antaranya juga digunakan untuk industri kosmetik.

Meski volume produksi molase itu cukup untuk E10, namun petani tebu menilai harga beli dari pihak Pertamina terlalu murah.

Perusahaan minyak dan gas negara itu hanya menawar molase petani Rp 957 per kilogram. Sementara, harga jual kepada eksportir Rp 1.500 per kilogram.

“Hitung-hitungan Pertamina NRE (New & Renewable Energy) waktu itu dengan harga etanol sekarang Pertamina ini ini ini etanol kita ini maaf molases kita bahan baku etanol cuma dihargai di bawah Rp 1.000,” ujar Soemitro.

Menurutnya, petani tebu pernah menjual berhasil menjual molase dengan harga Rp 3.000 per kilogram.

Soemitro menyebut, jika eksportir berani membeli Rp 1.500 per kilogram artinya mereka masih bisa menjual molase dengan harga lebih tinggi.

Komoditas itu tetap laku dan eksportir mendapatkan keuntungan.

“Eksportirnya kan bukan saya tapi pedagang-pedagang yang mau diekspor tadi pedagang-pedagang mereka ekspor tapi dia beli dari kita kurang lebih Rp 1.400-Rp 1.500 pasti ekspornya di atas itu,” kata dia.

Soemitro berharap, pemerintah menghargai petani tebu dengan mematok harga molase yang kompetitif.

Menurutnya, BUMN tidak melulu harus meraup keuntungan ekonomi namun memberikan nilai sosial bagi masyarakat.

“Kami ingin molases ini yang kemarin biasanya kita laku Rp 2.500 per kilogram turun menjadi seturun-turunnya saja masih Rp 1.000-Rp 1.200 kemarin itu ada pernah dijual Rp 900, jangan kita itu tidak dihargai apalagi ini pemerintah,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi langkah menuju implementasi campuran bensin dengan bioetanol hingga 20% (E20) sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik ambisi tersebut, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kesiapan ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa implementasi E20 bukan perkara sederhana. Dalam peta jalan resmi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah baru menargetkan implementasi E10 pada 2028.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan target tersebut bersifat batas minimal. Artinya, ruang untuk mendorong campuran yang lebih tinggi, termasuk E20, tetap terbuka.

"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Persoalan utama yang dihadapi dalam implementasi E20 terletak pada sisi hulu, khususnya ketersediaan bahan baku bioetanol (feedstock). Eniya menekankan perlunya ekspansi perkebunan dan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

Langkah ini menjadi krusial mengingat kebutuhan bioetanol akan meningkat signifikan seiring naiknya target blending. Pemerintah pun mendorong pengembangan komoditas seperti tebu, jagung, dan ubi kayu sebagai sumber utama bioetanol.

“Pertumbuhan hulu harus didorong, baik dari sisi tanaman maupun pabrik. Terutama di luar Jawa agar pasokan lebih merata,” kata Eniya.

Upaya percepatan implementasi E20 juga mulai terlihat melalui kolaborasi lintas sektor. PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) baru saja menandatangani tiga nota kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kerja sama tersebut mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan fasilitas baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara.

Inisiatif ini dirancang untuk membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini mulai dari penyediaan bahan baku oleh sektor perkebunan, pengolahan industri oleh swasta, hingga hilirisasi oleh Pertamina sebagai offtaker energi.

Model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional guna mempercepat pencapaian target blending.

Belajar dari Biodiesel

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai roadmap bioetanol seharusnya dapat mengacu pada keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan hingga B50.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat, mulai dari efisiensi teknologi blending hingga integrasi rantai pasok.

"Performance pivot: bagaimana etanol dapat menggantikan gasoline secara efisien, teknologi pengilangan untuk blending, dan sustainable farming [jagung atau tebu] saat ini blending jagung dan tebu menjadi hal yang krusial seperti di Brasil dan AS," kata Yayan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya ketahanan feedstock yang terintegrasi dengan kebutuhan blending, serta penetapan prioritas penggunaan, misalnya untuk sektor transportasi darat sebagai substitusi bensin atau bahkan pengembangan bioavtur.

Integrasi teknologi juga menjadi faktor kunci, mencakup praktik pertanian berkelanjutan di hulu, teknologi biorefinery di midstream, hingga kesiapan kendaraan berbasis bioetanol di hilir.

Dari sisi pembiayaan, Yayan menyarankan pendekatan bertahap melalui teknologi yang sudah terbukti (low hanging fruit) dengan risiko rendah hingga menengah, serta mendorong pembiayaan domestik.

“Tantangan lainnya adalah sertifikasi, regulasi, dan pembiayaan yang harus selaras,” tambahnya.

Model Klaster dan Tantangan Investasi

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pengembangan bioetanol sebagai langkah strategis yang perlu didorong lebih agresif. Dia mengusulkan model pembangunan pabrik bioetanol modular berbasis klaster di tingkat provinsi atau kabupaten.

Dengan pendekatan ini, investasi dapat ditekan dan distribusi produksi menjadi lebih merata. Menurutnya, wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi besar karena ketersediaan lahan tebu yang luas.

“Hanya perlu pabrik pengolahan bioetanol dan revitalisasi tata kelola tanam agar rendemen dan produktivitas tinggi,” katanya.

Namun, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengakui bahwa investasi tetap menjadi tantangan signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 60.000 kiloliter membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian, terutama terkait potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan. Penggunaan komoditas seperti tebu dan jagung harus dikelola agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Tantangannya adalah ketersedian lahan yang berkompetisi dengan lahan pangan dan konservasi. Sehingga perlu kebijakan lintas department. Bisa mencontoh Thailand, yang sudah pada posisi E95 dengan harga terjangkau," ucap Hadi.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui proyek bioetanol di Provinsi Lampung yang kini memasuki tahap baru. Proyek strategis ini melibatkan perusahaan otomotif Jepang Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), serta Danantara Investment Management.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pengembangan proyek sebenarnya telah berjalan sejak setahun terakhir, meski dilakukan secara tertutup. Saat ini PNRE sudah menjalin koordinasi dan akan menjadikan Toyota Tsuho dari Japanese Group sebagai mitra kerja.

"Dan akan didukung mitra teknologi lainnya dari Jepang seperti RaBIT (konsorsium riset beberapa perusahaan otomotif dan energi Jepang)," papar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu usai memimpin pertemuan dengan CEO Toyota Motor Asia di Jakarta (20/4).

Todotua menjelaskan, Lampung dipilih sebagai lokasi awal pembangunan karena memiliki potensi bahan baku (feedstock) yang melimpah, seperti tebu, ubi, dan sorgum.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pendampingan sejak akhir 2025, termasuk koordinasi lintas kementerian dan fasilitasi kerja sama dengan mitra teknologi dari Jepang.

Proyek pengembangan bioetanol yang tengah dijajaki bersama Toyota, PNRE, dan Danantara Investment Management ini dirancang dalam dua tahap.

Pada tahap awal atau pilot project, fasilitas ditargetkan memiliki kapasitas produksi 60 kiloliter per tahun pada kuartal III 2027. Selanjutnya, tahap komersial direncanakan mencapai kapasitas 60.000 kiloliter per tahun pada kuartal IV 2028.

Pengembangan proyek mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa, termasuk dari kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Teknologi generasi kedua (2G) akan digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan bahan baku sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Pengembangan ini juga mencakup budidaya sorgum secara bertahap, mulai dari pilot seluas 10 hektare pada 2026 hingga pengembangan komersial mencapai 6.000 hektare pada 2027. Proyek akan berlokasi di Lampung dengan dukungan lahan dari PTPN.

Di sisi kebijakan, pemerintah telah memperkuat komitmen melalui roadmap mandatori pencampuran bioetanol dalam bahan bakar, yaitu E5 pada 2026-2027, meningkat menjadi E10 pada 2028-2030, hingga menuju E20 dalam jangka panjang.

"Kita mendorong proyek ini dalam rangka untuk mempersiapkan komitmen roadmap mandatori menjadi E10, sehingga negara kita juga siap," ujar Todotua.

Todotua menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar masih tinggi, mencapai sekitar 61% dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik semakin mempertegas urgensi transisi energi.

Pengembangan proyek mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa, termasuk dari kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Teknologi generasi kedua (2G) akan digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan bahan baku sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif kuat, antara lain cadangan nikel terbesar dunia (42%), serta posisi sebagai produsen utama kelapa sawit dan kelapa global yang berpotensi menjadi bahan baku bioenergi.

Pemerintah juga mengapresiasi keterlibatan Toyota dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Namun demikian, peluang kerja sama dinilai masih terbuka luas, khususnya pada pengembangan bioetanol berbasis multi bahan baku.

CEO Toyota Motor Asia Masahiko Maeda menyatakan pihaknya melihat peluang besar dalam pengembangan ekosistem bioenergi di Indonesia, termasuk penguatan rantai pasok lokal melalui kolaborasi strategis dengan mitra industri.

Menurutnya, kerja sama ini juga sejalan dengan strategi Multi-Pathway Toyota dalam mencapai target netralitas karbon, termasuk melalui pengembangan teknologi baterai dan energi alternatif.

"Kolaborasi ini akan memperkuat rantai pasok lokal yang kuat, mendukung pendekatan Multi-Pathway Toyota menuju netralitas karbon," ujarnya

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kolaborasi internasional guna mendorong investasi berkualitas dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia berbasis hilirisasi dan energi berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mempercepat diversifikasi energi di Tanah Air melalui implementasi Biodiesel (B50) dan Bioetanol (E10) dinilai memungkinkan untuk terealisasi.Kendati begitu, akselerasi tersebut bergantung pada kesiapan pasokan, industri, hingga infrastruktur yang masih menyisakan sejumlah tantangan mendasar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengatakan akselerasi kedua program tersebut menjadi relevan di tengah tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan menekan ketergantungan impor energi.

“Prinsipnya memungkinkan, apalagi dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan impor dan semakin tingginya harga BBM,” kata Bisman kepadaBisnis, Kamis (17/4/2026).

Meski demikian, jelasnya, karakteristik dan tingkat kesiapan antara B50 dan E10 berbeda signifikan. Implementasi B50 dinilai lebih siap untuk dipercepat karena ditopang oleh ekosistem industri biodiesel berbasis kelapa sawit yang sudah terbentuk.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) yang melimpah. Faktor itu akan mendukung keberlanjutan program dalam jangka pendek.

Namun, percepatan B50 tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait jaminan pasokan CPO yang berkelanjutan serta potensi kenaikan harga bahan baku yang dapat menekan keekonomian program.

“Tantangan B50 yg utama terkait jaminan keberlanjutan pasokan CPO, potensi kenaikan harga bahan baku,” ungkapnya.

Selain itu, kesiapan infrastruktur distribusi serta penyesuaian spesifikasi mesin kendaraan menjadi faktor krusial yang harus dipastikan sebelum implementasi diperluas.

Seperti diketahui, implementasi kebijakan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dengan bahan bakar minyak (BBM) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN.

Beleid tersebut antara lain mengatur penerapan wajib sederet jenis BBN mulai dari biodiesel 50% atau B50, bioetanol 10% atau E10, diesel biohidrokarbon dan bioavtur hingga 2030.

Untuk B50 sendiri, beleid tersebut membedakan penahapan biodiesel berdasarkan jenis bahan bakar. Untuk jenis BBM tertentu berupa minyak solar atau solar subsidi, implementasi dimulai pada level B40 pada 2026 sebelum meningkat menjadi B50 pada 2027 dan dipertahankan hingga 2030 secara nasional.

Sementara itu, untuk jenis BBM umum berupa minyak solar alias nonsubsidi, implementasi B50 secara nasional ditargetkan mulai 2028 dan dipertahankan hingga 2030. Pada 2026 hingga 2027, solar nonsubsidi baru ditargetkan menerapkan B40.

Akselerasi Implementasi Bioetanol

Di sisi lain, kata Bisman, implementasi bioetanol atau E10 dinilai lebih kompleks. Pengembangan bioetanol di dalam negeri masih berada pada tahap awal, sehingga ruang percepatan relatif lebih terbatas dibandingkan biodiesel.

“Kondisi E10 walaupun memungkinkan tetapi agak sulit karena industri bioetanol relatif baru dan masih tahap awal,” kata Bisman.

Menurutnya, tantangan utama E10 terletak pada keterbatasan bahan baku yang hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam skala besar.

Selain itu, pengembangan E10 membutuhkan investasi besar pada fasilitas produksi, termasuk pembangunan industri pendukung yang belum sepenuhnya terbentuk.

“Kalau E10 tantangan lebih banyak, misal aspek bahan baku saja relatif terbatas,” ungkapnya.

Selain itu, Bisman menjelaskan kesiapan kendaraan serta standar bahan bakar di pasar domestik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 menunjukkan bahwa Pemerintah RI menargetkan implementasi campuran BBN berupa E10 ke BBM jenis bensin mulai 2028 untuk sejumlah wilayah secara bertahap.

Pada 2026, implementasi pencampuran bioetanol ke bensin masih berada pada level 5% alias E5. Kebijakan itu juga masih difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030.

Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah upaya berbagai negara menjaga ketahanan energi global, data terbaru tahun 2024 yang dilansir dari Data Indonesia menunjukkan Venezuela, Arab Saudi, dan Iran sebagai pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Total cadangan global yang mencapai sekitar 1,79 triliun barel menjadi gambaran penting bagi arah kebijakan energi masing-masing negara.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia terus berupaya memperkuat kemandirian energi nasional. Pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan. Kilang ini menjadi yang terbesar di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri.

Pemerintah menargetkan optimalisasi produksi domestik guna mengurangi ketergantungan impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengoperasian RDMP Balikpapan diarahkan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin dan solar.

Melalui proyek ini, produksi bensin beroktan tinggi (RON di atas 90) ditingkatkan hingga 5,8 juta kiloliter per tahun. Hal ini diproyeksikan dapat menekan impor bensin hingga 3,6 juta KL per tahun. Selain itu, penerapan campuran biofuel seperti E10 berpotensi mengurangi impor bensin hingga 3,9 juta KL per tahun.

Daftar Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar Dunia

Melansir data dari Data Indonesia pada tahun 2024, total cadangan minyak dunia mencapai sekitar 1,79 triliun barel. Berikut negara dengan cadangan terbesar:

1. Venezuela : 303,22 miliar barel
2. Arab Saudi : 267,2 miliar barel
3. Iran : 208,6 miliar barel
4. Kanada : 189,49 miliar barel
5. Irak : 145,02 miliar barel
6. Uni Emirat Arab : 113 miliar barel
7. Rusia : 107,8 miliar barel
8. Kuwait : 101,5 miliar barel

Venezuela menjadi negara dengan cadangan terbesar, menguasai sekitar 16,97% dari total global, diikuti oleh Arab Saudi dan Iran.

Daftar Negara dengan Cadangan Minyak Terbukti Terbesar di Dunia

1. Venezuela : 303,22 Milliar Barel
2. Arab Saudi : 267,2 Milliar Barel
3. Iran : 208,6 Milliar Barel
4. Irak : 145,02 Milliar Barel
5. Uni Emirat Arab : 113 Milliar Barel
6. Kuwait : 101,5 Milliar Barel
7. Rusia : 80 Milliar Barel
8. Libya : 48,36 Milliar Barel
9. Amerika Serikat : 45,01 Milliar Barel

Menurut Organization of the Petroleum Exporting Countries, total cadangan minyak terbukti dunia pada 2024 mencapai sekitar 1,57 triliun barel, meningkat sekitar 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren Produksi Minyak Dunia

Dalam periode 2014–2024, produksi minyak global rata-rata mencapai 92,90 juta barel per hari (bph). Pada 2024, produksi meningkat menjadi 96,89 juta bph atau naik 0,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, produksi minyak dunia menunjukkan tren meningkat sekitar 9,23% dalam satu dekade terakhir. Produksi tertinggi tercatat pada 2024, sementara yang terendah terjadi pada 2014.

Dari sisi pertumbuhan tahunan:

• Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 4,50%
• Penurunan terdalam terjadi pada 2020 sebesar 6,49%

Meski demikian, permintaan minyak global tetap tumbuh moderat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik (Antara News).

Upaya Indonesia Menuju Swasembada Energi

Penguatan kapasitas kilang seperti RDMP Balikpapan menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar (CN 48 dan CN 51) mulai pertengahan 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengolahan energi di dalam negeri agar lebih efisien dan berkelanjutan.

FAQ

1. Negara mana yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia?

Venezuela menempati posisi pertama dengan cadangan sekitar 303,22 miliar barel, diikuti Arab Saudi dan Iran.

2. Berapa total cadangan minyak dunia saat ini?

Cadangan minyak global diperkirakan mencapai sekitar 1,79 triliun barel, dengan cadangan terbukti sekitar 1,57 triliun barel menurut OPEC.

3. Apa tujuan pembangunan kilang Balikpapan oleh Indonesia?

Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri, mengurangi impor BBM, serta mendukung kemandirian energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 10% atau E10 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin mulai 2028 untuk sejumlah wilayah secara bertahap.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).

Beleid yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 3 Maret 2026 itu mewajibkan badan usaha bahan bakar minyak melakukan pencampuran BBN dengan BBM untuk tujuan komersial.

“Badan usaha bahan bakar minyak wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak untuk tujuan komersial,” demikian tertulis dalam beleid tersebut pada Diktum Kesatu halaman 2.

Dalam lampiran keputusan tersebut, tahapan kewajiban pencampuran bioetanol ke jenis BBM umum berupa bensin diperinci dengan pendekatan berbasis wilayah.

Pada 2026, implementasi pencampuran bioethanol ke bensin masih berada pada level 5% alias E5. Kebijakan itu juga masih difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.

Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030. Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, BBN memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Selain itu, pemanfaatannya turut mendorong peningkatan bauran energi terbarukan, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung pertumbuhan industri berbasis sumber daya domestik, sekaligus menekan emisi di sektor energi.

Eniya menjelaskan, penguatan kebijakan ini dirancang agar implementasi mandatory biofuel dapat berlangsung secara konsisten. Namun, tetap adaptif terhadap kesiapan nasional.

“Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kita ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” jelas Eniya melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Pertamina New & Renewable Energy (NRE) menjalin kerja sama dengan US Grains & BioProducts Council (USGBC) untuk memperkuat kolaborasi pengembangan bioetanol melalui pendekatan pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas. Kesepakatan ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Jumat (27/3).

Sebagai informasi, USGBC merupakan organisasi nirlaba internasional yang mewakili produsen dan pemangku kepentingan industri biji-bijian serta produk bio berbasis pertanian. Organisasi ini aktif mendorong pengembangan pasar melalui edukasi, advokasi, asistensi teknis, dan promosi praktik terbaik industri bioetanol global.

Kolaborasi kedua pihak mencakup studi bersama, pelatihan teknis, pertukaran ahli, serta forum diskusi dan lokakarya. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok, infrastruktur, serta kesiapan regulasi bioetanol nasional, termasuk potensi implementasi bahan bakar campuran etanol E10 di Indonesia.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, menyatakan kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat kapabilitas nasional melalui pembelajaran dari skala global. Indonesia perlu mendalami pengalaman internasional untuk memastikan transisi energi berjalan dengan efektif.

"Bioetanol merupakan titik temu antara ketahanan energi dan keberlanjutan bagi Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin belajar lebih dalam dari pengalaman dan praktik terbaik internasional, khususnya dalam pengembangan ekosistem bioetanol, termasuk diversifikasi bahan baku, kerangka regulasi, serta penerapan bahan bakar campuran etanol domestik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).

Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak akan melakukan penjajakan terkait penguatan rantai pasok dan infrastruktur bioetanol di Indonesia. Studi tersebut akan mencakup berbagai aspek mendasar seperti teknis operasional, kelayakan komersial, hingga kesiapan regulasi pendukung.

Kedua organisasi juga sepakat untuk melaksanakan pelatihan teknis serta pertukaran ahli guna memperdalam pemahaman mengenai industri ini. Selain itu, forum diskusi dan lokakarya akan diselenggarakan secara rutin untuk berbagi praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menjelaskan bahwa kemitraan strategis berbasis pengetahuan ini sangat sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mempercepat transisi energi. Menurutnya, kolaborasi ini berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kapabilitas teknis dan institusional secara terstruktur.

"Pertamina NRE memandang kolaborasi ini sebagai platform untuk memperkuat kapabilitas teknis dan institusional melalui knowledge exchange yang terstruktur. Dengan mengedepankan studi bersama, pelatihan, serta pertukaran keahlian, kami optimistis dapat mempercepat pengembangan ekosistem bioetanol yang adaptif dan berkelanjutan di Indonesia," tutur dia.

Melalui adopsi teknologi dan optimalisasi operasional, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi domestik secara signifikan. Hal ini juga mencakup pemahaman yang lebih baik terhadap pengelolaan produksi serta diversifikasi bahan baku bioetanol yang tersedia di Indonesia.

Pertamina NRE dan USGBC juga akan memfasilitasi dialog mengenai pengembangan pasar dan kerangka keberlanjutan industri bioetanol. Strategi komunikasi publik menjadi salah satu poin penting untuk mendukung penerimaan masyarakat terhadap implementasi bahan bakar berbasis campuran etanol.

Chairman USGBC, Mark Wilson, menegaskan bahwa kemitraan ini menitikberatkan pada aksi nyata dan penguatan kesiapan sistem di lapangan. Ia memandang kesepakatan ini sebagai langkah konkret untuk mendukung Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur energi yang lebih hijau.

"MoU ini bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi merupakan platform implementasi. Melalui kemitraan ini, kami akan berfokus pada pertukaran pengetahuan dalam produksi dan rantai pasok etanol, penguatan aspek teknis dan pengembangan pasar, serta mendukung kesiapan Indonesia dalam pengembangan bahan bakar berbasis etanol," pungkasnya.

Penandatanganan MoU ini menempatkan Pertamina NRE dan USGBC sebagai mitra strategis dalam mendorong pengembangan bioetanol yang berkelanjutan di Indonesia. Sinergi berbasis knowledge exchange ini diharapkan memberikan kontribusi konkret bagi upaya transisi energi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong negara-negara di kawasan Asia untuk memperkuat kerja sama regional dan sistem multilateralisme dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Hal tersebut disampaikan Airlangga pada sesi Asian Leaders Roundtable dalam Tokyo Conference 2026 di Jepang, Rabu (11/3). Saat itu, Airlangga menyoroti tatanan global yang kini tengah mengalami perubahan signifikan akibat peningkatan proteksionisme dan penurunan kepercayaan antarnegara.

Airlangga mengungkapkan bahwa situasi geopolitik yang memanas, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah menekan stabilitas ekonomi dunia. Dampaknya antara lain lonjakan harga minyak dunia yang melampaui US$100 per barel, serta ancaman gangguan jalur energi di Selat Hormuz. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kondisi keamanan global.

Guna menjaga ketahanan nasional di tengah krisis tersebut, Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat pengembangan energi domestik. Indonesia telah mengimplementasikan program Biodiesel B40 menuju B50, serta mempercepat pengembangan Bioetanol melalui program E10 menuju E20.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya hingga 800 Gigawatt sebagai bagian dari strategi transisi energi jangka panjang.

Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh ekonomi kawasan seperti mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Airlangga menegaskan pentingnya peran Asia sebagai penyeimbang kekuatan global.

Asia sendiri diproyeksikan menyumbang sekitar 52 persen terhadap PDB global pada 2050, sehingga kerja sama melalui ASEAN dan G20 menjadi instrumen vital untuk mencegah fragmentasi ekonomi menjadi blok-blok yang saling bersaing.

Terkait kondisi di dalam negeri, Airlangga memaparkan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap solid dengan pertumbuhan sekitar 5,4 persen pada 2026. Keberhasilan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 69 bulan berturut-turut hingga awal 2026 disebut sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional.

Airlangga menekankan, Indonesia akan terus mengedepankan sinergi "Indonesia Incorporated" antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing global.

Menutup paparannya, Airlangga mengingatkan bahwa Asia memiliki peluang besar untuk memimpin stabilitas ekonomi dunia jika tetap berkomitmen pada keterbukaan dan inklusivitas. Ia juga menegaskan posisi strategis Indonesia dalam menavigasi ketidakpastian ini dengan tetap berpegang pada diplomasi non-blok.

"Arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sendiri harus ada di tengah panggung ekonomi global karena kinerja ekonomi yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Indonesia juga akan terus melakukan diplomasi non-blok didalam menavigasi ketidakpastian global ini," tutur Airlangga.

Ia optimistis bahwa kawasan Asia mampu menghadapi persaingan kekuatan besar dunia tanpa harus terjebak dalam rivalitas yang merugikan.

"Jika Asia tetap berpegang pada semangat keterbukaan regional dan menolak pendekatan zero-sum dalam rivalitas kekuatan besar, maka abad ke-21 dapat benar-benar menjadi abad Asia," pungkas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Arifin Lambaga menilai pengembangan bioetanol berbasis singkong berpotensi meningkatkan ekonomi petani. Menurutnya, kebijakan energi yang melibatkan komoditas tersebut dapat membuka pasar baru bagi petani di berbagai daerah.

MSI baru saja mendapat undangan dari pemerintah untuk membahas peran singkong dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Pemerintah tengah mendorong optimalisasi sumber energi domestik di tengah meningkatnya risiko pasokan energi global.

“Dan ini tentu akan membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat karena singkong rata-rata diusahakan oleh masyarakat,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan rencana pengembangan bioetanol berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar campuran etanol dalam bensin. Dalam skema E10, kebutuhan bioetanol nasional diperkirakan mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter per tahun.

Pemerintah meminta MSI menyiapkan perencanaan produksi singkong yang dapat dikonversi menjadi bioetanol. Perencanaan tersebut masih membuka kemungkinan penggunaan bahan baku lain sesuai kebutuhan industri.

“Jadi kami masih diminta membuat perencanaan untuk kebutuhan. Karena kita tahu kebutuhan nasional dengan E10 itu kira-kira 1,4 juta kiloliter per tahun,” ujar Arifin.

Produksi singkong nasional saat ini berkisar 14 juta ton per tahun. Komoditas tersebut juga digunakan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti pangan, pakan ternak, serta industri pengolahan tapioka.

Jika seluruh kebutuhan bioetanol dipenuhi dari singkong, kebutuhan bahan baku diperkirakan cukup besar. Perhitungan konversi menunjukkan setiap liter bioetanol membutuhkan beberapa kilogram singkong segar.

“Konversinya rata-rata untuk satu liter bioetanol membutuhkan sekitar 5 sampai 7 kilogram singkong segar,” kata Arifin.

Ia menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk memenuhi potensi kebutuhan bahan baku tersebut. MSI mendorong optimalisasi lahan serta peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan dukungan pupuk.

Produktivitas singkong nasional saat ini berada pada kisaran 25 hingga 27 ton per hektare. Dengan perbaikan teknologi budidaya dan penggunaan varietas unggul, produktivitas dinilai berpeluang meningkat hingga sekitar 40 sampai 50 ton per hektare.

“Produksi, yang penting itu varietas dari benih, kemudian kedua pupuk,” ujar Arifin.

Ia berharap pengembangan bioetanol dapat melibatkan petani secara luas dalam rantai pasok bahan baku energi tersebut. Dengan keterlibatan petani, kebijakan bioetanol berpotensi menciptakan pasar baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani singkong di berbagai daerah.

Panic buying bahan bakar minyak (BBM) melanda sejumlah negara di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia.

Di dalam negeri, aksi borong BBM viral terjadi di Aceh Tengah, Aceh. Warga beramai-ramai membeli BBM menggunakan jeriken berbagai ukuran di SPBU dan Pertashop. Antrean jeriken terlihat mengular berdasarkan video yang beredar pada Rabu (4/3).

Warga tak hanya mengisi kendaraan, tetapi juga membeli BBM dalam jumlah besar untuk disimpan. Pembelian dalam jumlah banyak juga terjadi di tingkat pedagang eceran. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di Bener Meriah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah Mustafa Kamal memastikan stok BBM di wilayah tersebut dalam kondisi aman. Pertamina memastikan pasokan untuk wilayah distribusi Depot Lhokseumawe, termasuk Aceh Tengah, mencukupi.

"Untuk wilayah distribusi depot Lhokseumawe, termasuk Kabupaten Aceh Tengah di dalamnya, stok di depot saat ini pertamax ada 1,3 juta liter, pertalite 4,3 juta liter dan solar 2,3 juta liter," ujarnya dikutip Detiksumut, Kamis (5/3). 

Ia menegaskan distribusi BBM ke wilayah Gayo dilakukan setiap hari dan meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

"Stok BBM insyaallah dalam kondisi aman. Diharapkan kepada masyarakat tidak perlu panic buying karena distribusi BBM ke Aceh Tengah akan dilakukan setiap hari," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketahanan BBM nasional dalam kondisi aman. Stok BBM saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari.

"Masih cukup 20 hari," kata Bahlil, Senin (2/3).

Kekhawatiran gangguan pasokan minyak, terutama setelah penutupan Selat Hormuz, mendorong masyarakat di berbagai negara berbondong-bondong mengisi penuh tangki kendaraan. Berikut rangkuman kondisi di sejumlah negara:

Di Korea Selatan, harga bensin menyentuh level tertinggi dalam 29 bulan terakhir. Data Korea National Oil Corporation menunjukkan harga rata-rata bensin nasional melonjak 3,16 persen menjadi 1.777,52 won per liter.

Melansir Seoul Economic Daily, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi serta otoritas persaingan usaha memperketat pengawasan terhadap SPBU yang diduga menaikkan harga secara tidak wajar.

Seorang pegawai SPBU di Seoul mengatakan antrean kendaraan meningkat signifikan sejak konflik pecah.

"Sejak perang di Iran pecah, jumlah kendaraan harian naik lebih dari 20 unit, dan antrean panjang makin sering terjadi," kata Choi, pegawai SPBU swalayan di Guro-gu.

Antrean panjang juga terjadi di Sri Lanka. Warga berbondong-bondong ke SPBU meski pemerintah memastikan stok mencukupi untuk 35 hari (diesel) dan 37 hari (bensin).

Mohammed Aslem, pengemudi bajaj di Kolombo, mengatakan kepanikan masyarakat justru memicu antrean beli BBM.

"Ada bahan bakar. Orang-orang panik karena perang dan mereka sendiri yang menciptakan antrean ini," ujarnya kepada Reuters.

Polisi melarang pengisian BBM ke jeriken dan memperingatkan akan menindak penimbun.

Pemerintah Australia meminta masyarakat tidak melakukan panic buying. Menteri Energi Chris Bowen menyatakan cadangan BBM berada di level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, yakni 6 hari cadangan bensin, 34 hari diesel, dan 32 hari bahan bakar jet.

"Tidak perlu terburu-buru ke SPBU dan mengisi penuh," kata Bowen. 

Pemerintah juga memperingatkan akan menindak praktik menaikkan harga secara berlebihan (price gouging) di tengah kenaikan harga minyak.

Di Inggris, antrean hingga 90 mobil dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di London, Manchester, dan Liverpool.

Mengutip NDTV, lonjakan harga minyak hingga 13 persen dipicu kekhawatiran gangguan di Selat Hormuz. Meski demikian, juru bicara Perdana Menteri Inggris menyatakan belum ada dampak terhadap pasokan BBM domestik dan pemerintah terus memantau situasi.

Panic buying BBM berujung antrean panjang juga terjadi di Jerman seiring kenaikan harga bensin cs. Juru bicara Asosiasi SPBU Jerman, Herbert Rabl mengatakan kepanikan mendorong warga segera mengisi tangki.

"Antrean panjang terlihat di SPBU di seluruh Jerman. Semua orang khawatir," ujarnya dikutip News AM.

Harga Super E10 tercatat naik dari €1,780 per liter pada Jumat menjadi €1,830 pada Senin. Klub otomotif ADAC memperkirakan harga masih berpotensi naik lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki ragam potensi pendukung industri bioetanol, namun perlu dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (RNE), mengungkapkan bahwa secara global, penggunaan bioetanol cukup masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara. Sebaliknya, lanjut John, Indonesia masih tertinggal dalam hal penggunaan bioetanol, beserta kebijakan dari negara.

Pemerintah sejauh ini mewacanakan penerapkan bioetanol jenis E10, yakni bahan bakar minyak campuran 10% etanol dari tebu atau singkong dengan 90% bensin, yang dirancang lebih ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah.

“Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4/2025 bahan bakar nabati, termasuk bioetanol sebagai landasan awal. Namun kerangka regulasi turunannya formula, indeks harga, dan koefisien processing masih perlu disusun dan ditetapkan,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Potensi Bioetanol Pilar Kedaulatan Energi Masa Depan di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026).

Indonesia, terangnya, sebenarnya dapat memanfaatkan untuk substitusi impor BBM, namun produksi domestik menurutnya, masih jauh dari kebutuhan. Seperti diketahui, konsumsi BBM di Indonesia mencapai lebih dari 84 juta kiloliter berdasarkan data 2025, dan sekitar 70% bersumber dari impor.

Ke depan, E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL, namun produksi dalam negeri saat ini hanya mencapai 1% dari kebutuhan. Sejauh ini, produksi bioetanol dari 4 produsen baru mencapai 63.000 KL.

Padahal, bioetanol memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan visi swasembada energi Indonesia, tapi masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor hulu yang menurutnya perlu untuk disingkap demi kemajuan bangsa.

Tantangan itu berupa sensitivitas harga baik itu di sisi petani penghasil bahan baku bioetanol, dan konsumen pengguna BBM. Selain itu ada juga volatilitas harga dan juga bahan bakunya, komptisi bahan baku dengan kebutuhan pangan, serta regulasi yang perlu diperkuat.

“Tantangan lainnya bahan baku yang terbatas, inefisiensi proses pertanian, dan distribusi serta infrastruktur yang belum memadai,” tambahnya.

Untuk mengakselerasi pengembangan bioetanol, John mengatakan keberhasilan di Brasil, India dan Filipina dapat menjadi pembelajaran. Di tingkat global, penggunaan bioetanol masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara.

Brasil, tuturnya, menjadi negara yang patut dikedepankan karena telah menerapkan E30-100 dan memberikan dukungan regulasi yang kuat untuk peningkatan produksi dan penyerapan bioetanol domestik.

Negara lain yang menurutnya patut dijadikan contoh adalah Filipina yang menerapkan kebijakan penyerapan bioetanol dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya, bisa diekspor tapi dengan pengawasan yang ketat. Hal ini mendorong ketersediaan pasokan dan harga yang stabil.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat di India yang memperkuat program Ethanol Blending with Petrol (EBP) melalui kebijakan pengendalian ekspor bahan baku. Pemerintah India sempat menerapkan bea keluar tinggi atas molase tebu guna memastikan pasokan domestik bagi industri etanol nasional.

Kebijakan tersebut berdampak pada terjaganya ketersediaan bahan baku, percepatan implementasi program pencampuran etanol, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Selain memperkuat bauran energi terbarukan, strategi ini juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan energi.

“Dari keberhasilan negara-negara tersebut kita lihat ada komitmen kuat dari negara. Sekarang ini, kita lihat komitmen Presiden Prabowo Subianto sudah kuat, tinggal kita nantikan kelanjutannya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy (NRE) John Anies menilai kekayaan dan ketahanan energi Indonesia bisa setara dengan Arab Saudi jika program biodiesel campur bensin sukses dilaksanakan.

Adapun saat ini pemerintah menargetkan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada bensin mulai 2027. Campuran etanol pun bakal terus ditingkatkan ke level 20% dan seterusnya.

Menurut John, ketahanan energi Indonesia bisa makin kuat jika implementasi kebijakan itu sukses. Dia mencontohkan, program biodiesel 40% atau B40 saja bisa sukses menekan impor solar.

Bahkan, pemerintah berencana menghentikan impor solar pada tahun ini seiring implementasi B50. John optimistis, kesuksesan serupa bisa diciptakan dari campuran bioetanol dengan bensin.

John menilai, jika itu sukses Indonesia bisa disandingkan dengan Arab Saudi yang merupakan raja minyak. Bedanya, ketahanan minyak RI berada di atas tanah, bukan di bawah tanah.

"Bayangkan kalau kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama pada gasoline [bensin], dua-duanya [bensin dan solar] saja ya. Kita kan bisa jadi, orang bilang Arab Saudi, tapi yang di atas tanah, bukan di bawah tanah. Ini kan yang menikmati orang-orang kita juga," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Untuk mengejar cita-cita itu, Pertamina NRE pun bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.

John mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).

Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.

"Aren ini ada potensinya. Cita-citanya, aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel]. Nanti potensinya akan luar biasa," katanya.

Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.

Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku berasal dari daerah yang bersangkutan.

"Itu kan boleh jadi cita-cita, tapi bagaimana cara merealisasikannya kadang-kadang punya tantangan," imbuh John.