Bisnis.com, JAKARTA - Ditengah dinamika pasar keuangan yang terus berkembang, pemerintah kembali membuka kesempatan berinvestasi yangaman dan terjangkau bagi investor ritel melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, yakni Sukuk Ritel seri 24 (SR024).

Penerbitan SBN ritel setiap tahunnya menunjukkan tren permintaan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan partisipasi investor baru yang signifikan. Bahkan, pada tahun 2025 kemarin berhasilmencetak berbagai rekor penjualan perdana. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen investasi ritel ini semakin meningkat

Fitur Utama Sukuk Ritel SR024

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dan keuntungan berinvestasi melalui SR024:

• Jenis Instrumen: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel.
• Masa Penawaran: 6 Maret – 15 April 2026.
• Terjangkau: Minimal investasi mulai dari Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta, terbuka untuk seluruh individu Warga Negara Indonesia.
• Imbal hasil: Tetap (fixed rate)dan dibayarkan setiap bulan, memberikan kepastian pengembalian hingga jatuh tempo.
• Pajak rendah: Pajak atas pendapatan SR024 hanya 10%, relatif lebih rendahdibandingkan dengan produk simpanan lainnya.
• Tenor: Tersedia pilihan tenor 3 tahun dan 5 tahun.
• Aman: Pokok dan imbalan dijamin oleh negara melalui undang-undang.
• Tradable: Dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah masa minimum holding period
• Kepatuhan Syariah: Pengelolaan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Permata Bank sebagai Mitra Distribusi (Midis) SBN Ritel senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap penawaran SBN Ritel terbaru. Melalui penawaran SR024 ini,Permata Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dan layanan Wealth Management (WM) terbaik bagi nasabah. Kepercayaan nasabah yang terus tumbuh memberikan dampak positif bagi konsistensi pertumbuhan Asset Under Management (AUM) WM Permata Bank, yang ditandai dengan pertumbuhan dana kelolaan sebesar 20% secara YoY.

Bertransaksi SR024 di Permata Bank kini lebih mudah dengan adanya menukhusus“Wealth” di bagian bawah tampilan aplikasi PermataME. Pada menu ini, nasabah dapat lebih mudah mengelola seluruh portofolio, melakukan transaksi produk investasi, dan mendapatkan update pasar terkini untuk membantu nasabah mengambil keputusan investasi.

Permata Bank juga menyediakan program cashbackmenarik untuk pembelian SR024 melalui PermataME, dengan total cashbackhingga Rp43,4 juta.

Menggabungkan keamanan investasi, imbal hasil yang kompetitif, dan program menarik, pembelian SR024 melalui Permata Bank hadir sebagaisolusi investasi yang tepat bagi investor pemula hingga berpengalaman. Cek informasi selengkapnya di https://per.mt/wm-sr024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) berencana menerbitkan instrumen surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN) dengan total nilai nominal mencapai Rp7 triliun. Surat utang ini akan diterbitkan dalam dua seri.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Minggu (15/3/2026), emisi MTN jumbo tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni Seri A dan Seri B yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp3,5 triliun.

Manajemen KSEI dalam pengumumannya telah menerbitkan kode ISIN (International Securities Identification Number) untuk kedua instrumen tersebut. Efek ini akan didistribusikan secara elektronik pada 17 Maret 2026.

Secara rinci, MTN Seri A dengan kode Efek DNTR02A1JP memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Maret 2031 atau bertenor 5 tahun. Jenis bunga yang ditetapkan adalah fixed dengan frekuensi pembayaran tahunan Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 17 Maret 2027.

Sementara itu, MTN Seri B dengan kode efek DNTR02B1JP juga memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun, tetapi dengan tenor yang lebih panjang yakni 7 tahun atau jatuh tempo pada 17 Maret 2033. Sama seperti Seri A, seri tersebut mengusung bunga tetap dengan pembayaran bunga pertama pada Maret 2027.

Pada Oktober 2025, Danantara Investment juga mencatat penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I dengan nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama. Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun nilai pokok masing-masing seri mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana penerbitan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai agen pemantau.

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb kembali memperluas akses terhadap instrumen investasi dengan membuka penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri SR024. Produk investasi berbasis syariah ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi yang ingin mengelola keuangan secara cermat sekaligus memperoleh imbal hasil yang kompetitif.
Sebagai sub mitra distribusi resmi, bank bjb menghadirkan kemudahan bagi nasabah untuk berpartisipasi dalam investasi SBN Ritel secara praktis dan terpercaya. Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperluas partisipasi nasabah dalam investasi yang cermat dan produktif.
Untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah, pemesanan SR024 melalui bank bjb disertai program cashback dengan nilai hingga Rp13.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini menjadi insentif tambahan yang semakin meningkatkan daya tarik investasi SBN Ritel melalui bank bjb.
SBN Ritel seri SR024 hadir dengan dua pilihan tenor, yakni 3 tahun dan 5 tahun. Untuk tenor 3 tahun, produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 5,55 persen per tahun, sedangkan tenor 5 tahun memberikan imbal hasil sebesar 5,90 persen per tahun.
Kupon yang ditawarkan pada SR024 bersifat tetap atau fixed rate hingga jatuh tempo. Skema ini memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan investasi secara stabil selama masa kepemilikan. Masa penawaran SR024 berlangsung mulai 6 Maret hingga 15 April 2026.
Proses pemesanan dapat dilakukan secara online melalui laman infobjb.id/sbn. Melalui platform ini, nasabah dapat mengakses informasi lengkap sekaligus melakukan pemesanan secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Nasabah dapat melakukan pembayaran pemesanan SR024 melalui layanan digital bank bjb.
Kemudahan akses digital ini menjadi bagian dari transformasi layanan bank bjb dalam menghadirkan pengalaman investasi yang lebih sederhana, mudah, dan efisien bagi nasabah.
Selain kemudahan proses, SR024 juga menawarkan tingkat imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah instrumen simpanan konvensional. Hal ini menjadikan SBN Ritel sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik bagi nasabah yang menginginkan keseimbangan.
Instrumen ini juga dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena diterbitkan dan dijamin oleh negara. Baik pokok investasi maupun pembayaran kupon dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan jaminan tersebut, risiko gagal bayar menjadi sangat rendah. Hal ini menjadikan SR024 sebagai pilihan investasi yang cermat, baik bagi investor pemula maupun investor yang telah berpengalaman.
Selain faktor keamanan, investasi pada SBN Ritel juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Dana yang dihimpun melalui penerbitan SBN akan digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Melalui investasi ini, masyarakat secara tidak langsung turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga program sosial bagi masyarakat.
SR024 juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio investasi. Instrumen ini dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang.
Diversifikasi portofolio menjadi penting dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang terus berubah. Kehadiran SBN Ritel memberikan alternatif instrumen investasi yang stabil di tengah berbagai pilihan investasi lainnya.
Selain itu, SR024 juga menawarkan potensi capital gain melalui perdagangan di pasar sekunder. Setelah melewati masa minimum holding period, investor memiliki peluang untuk memperjualbelikan instrumen ini sesuai dengan kondisi pasar.
Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi investor untuk mengelola portofolio investasinya secara lebih dinamis. Investor dapat mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka.
Selain memberikan akses investasi, bank bjb juga terus mendorong edukasi finansial bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat.
Melalui partisipasi dalam investasi SBN Ritel, nasabah tidak hanya berpotensi memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Segera pesan SR024 melalui bank bjb.

Bisnis.com, JAKARTA – Sukuk ritel perdana 2026, SR024 mulai ditawarkan besok, Jumat (6/3/2026). Produk ini secara resmi ditawarkan dalam dua tenor, dengan kupon sebesar 5,55% dan 5,90% per tahun.

Melansir pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, SR024 ditawarkan dengan tenor 3 dan 5 tahun. SR024-T3 menawarkan imbal hasil sebesar 5,55% dan SR024-T5 menawarkan imbal hasil sebesar 5,90%.

Masing-masing investor dapat melakukan pemesanan sebesar maksimum Rp5 miliar terhadap SR024-T3 dan Rp10 miliar terhadap SR024-T5. Sementara itu, minimum pembelian produk ini sebesar Rp1 juta dan kelipatannya. Kedua produk ini juga memiliki imbalan berupa fixed coupon, dengan pembayaran secara periodik setiap bulan.

”Dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik, pemerintah akan melakukan penjualan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel kepada investor individu secara online, yaitu instrumen SR024T3 dan SR024T5,” katanya dalam pengumuman, Kamis (5/3/2026).

Produk ini memiliki underlying asset berupa proyek/kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN 2026. Produk ini sekaligus memiliki minimum holding period selama 1 kali pembayaran imbal hasil.

Pembayaran imbal hasil perdana produk ini akan jatuh pada 10 Mei 2026, dengan pembayaran imbal hasil dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan. Produk ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder selepas berakhirnya minimum holding period.

Nantinya, SR024 dapat dibeli secara online di 32 mitra distribusi yang telah ditetapkan pemerintah pada periode 6 Maret 2026 pukul 09.00 WIB—15 April 2026 pukul 12.00 WIB.

Beberapa mitra distribusi produk ini antara lain PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), himbara, PT Bank Permata Tbk. (BNLI), BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, PT Bareksa Portal Investasi, hingga PT Bibit Tumbuh Bersama.

Sebelumnya, kalangan analis memprediksi imbal hasil SR024 berada pada rentang 5,40—6,00%. Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, memprediksi angka tersebut telah mencerminkan permintaan premi risiko yang lebih tinggi dari investor di tengah volatilitas pasar akibat perang.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, memprediksi imbal hasil dari SR024 akan berada pada level 5,4%—6,0%. Hal itu mempertimbangkan yield SBN di pasar sekunder dengan tenor serupa.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto bahkan memprediksi DJPPR bakal memberikan imbal hasil sebesar 5,40—5,80%. Pasalnya, kondisi pasar dinilai tidak jauh berbeda dibandingkan periode penerbitan ORI029 sebelumnya.

“Antara 5,40 sampai 5,80%. Bisa jadi hampir sama [dengan ORI029] karena memang kondisi pasarnya sendiri tidak jauh berbeda,” kata Ramdhan.

Menilik data historis, penerbitan SR sebetulnya cukup dinanti pasar. Pada penerbitan SR perdana 2025, SR022 misalnya, DJPPR bahkan membukukan penjualan sebesar 132,57% dari target.

Dari Rp21 triliun target yang ditetapkan pemerintah, pasar cukup agresif menyerap produk ini hingga total penjualan mencapai Rp27,84 triliun.

Realisasi itu bahkan terjadi dalam fakta imbal hasil yang ditawarkan SR022 cenderung kecil dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan 2 SBN Ritel lainnya yang terbit pada periode suku bunga 5,75%.

Saat itu, SR022 menawarkan imbal hasil sebesar 6,45% dan 6,55% atau jauh dibandingkan dengan ORI027 sebagai SBN Ritel perdana 2026 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,65%—6,75%.

Namun, kondisinya agak berbeda dengan SR023 yang hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun atau 93,65% dari target. Saat itu, suku bunga BI gencar dipangkas dan membuat SR023 menawarkan imbal hasil sebesar 5,80% dan 5,95%, terpaut cukup jauh dibandingkan SBR014 yang diterbitkan sebelumnya dengan imbal hasil 6,25% dan 6,35%.

Selama jarak penerbitan SBR014 dan SR023, BI memangkas suku bunga hingga 50 bps. Kalangan analis saat itu menilai, pasar masih mengekspektasikan imbal hasil yang sama besarnya dengan SBR014. Tak pelak, SR023 menjadi SBN Ritel yang mencatatkan penjualan terkecil sepanjang 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin, Rabu (18/2/2026), tampak lesu dengan penawaran masuk yang turun menjadi Rp63,06 triliun.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan lelang sembilan seri SUN, yaitu seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening), seri FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp63,06 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (19/2/2026).

Nilai penawaran masuk atau incoming bids itu lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya pada 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,6 triliun. Capaian itu makin mempertegas penurunan permintaan pasar dalam lelang SUN sepanjang 2026.

Pada lelang SUN perdana tahun ini, Kemenkeu mencatat incoming bids mencapai Rp90,96 triliun. Nilai incoming bids berangsur-angsur menurun hingga lelang SUN kemarin.

DJPPR mencatat penawaran masuk paling besar tertuju pada seri FR0109 Rp24,16 triliun dan FR0108 Rp21,07 triliun. Keduanya memiliki tenor masing-masing 5 tahun dan 10 tahun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut Rp40 triliun.”

Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai yang dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya yang mencapai Rp36 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Terpisah, Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan bahwa para pelaku pasar menanti hasil RDG BI yang akan diumumkan hari ini.

“BNI Sekuritas mengantisipasi peningkatan volatilitas harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi berikut akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106,” paparnya dalam riset.

Permintaan pasar yang terpantau lesu dalam lelang SUN sepanjang 2026 terjadi saat investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar yang merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan V dengan target Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektusnya, Senin (15/12/2025), obligasi ini terdiri atas dua seri. Seri A memiliki tenor 3 tahun dan B mencapai 5 tahun. Namun, SMRA belum menetapkan tingkat bunga yang nantinya membalut surat utang tersebut.

Manajemen menuturkan bahwa bunga obligasi akan dibayarkan setiap kuartal dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada 6 April 2026.

“Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing seri obligasi adalah pada 6 Januari 2029 untuk Seri A dan 6 Januari 2031 untuk obligasi Seri B,” tulis manajemen Summarecon.

Dana hasil penawaran umum obligasi akan digunakan SMRA untuk beberapa hal. Pertama, sekitar 65% dana untuk meningkatkan penyertaan modal di PT Summarecon Property Development (SMPD) selaku entitas anak.

Peningkatan modal bertujuan mendukung rencana pembelian lahan oleh SMPD melalui PT Duta Wahana Asri guna memacu pengembangan proyek properti.

Sementara itu, sekitar 29% dari dana obligasi akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada PT Serpong Cipta Kreasi (SPCK). Seluruh peningkatan modal tersebut diperkirakan berlangsung pada Januari 2026.

Adapun sisa dana akan digunakan SMRA untuk modal kerja terkait kegiatan operasional, antara lain biaya pemasaran, pembangunan dan pengembangan hunian di Summarecon Kelapa Gading dan Summarecon Bekasi.

Dalam aksi korporasi ini, SMRA menunjuk dua sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, yakni PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Di sisi lain, Bank BRI akan bertindak sebagai wali amanat.

“Obligasi Berkelanjutan V Summarecon Agung periode 10 September 2025 hingga 1 September 2026 memiliki peringkat idA+ [single A plus].”

Secara kinerja, berdasarkan laporan keuangan akhir September 2025, SMRA membukukan pendapatan bersih sebesar Rp6,41 triliun. Jumlah ini turun 14,87% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni Rp7,53 triliun.

Sementara itu, beban pokok perseroan mengalami penurunan 11,80% year on year (YoY) menjadi Rp3,12 triliun. Hal ini membuat SMRA mencatatkan laba kotor sebesar Rp3,28 triliun atau melemah 17,60% secara tahunan.

Setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, SMRA membukukan laba bersih sebesar Rp549,57 miliar atau turun 41,39% YoY. Akibatnya, laba per saham juga terkontraksi dari Rp56,80 menjadi Rp33,29 per saham.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand mengatakan bahwa kinerja SMRA pada kuartal III/2025 memperlihatkan anomali akuntansi karena meski laba bersih dan pendapatan susut, fundamental operasional tetap solid.

Menurutnya, disparitas tersebut disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penerapan PSAK 72 menunda pengakuan pendapatan dari penjualan properti hingga serah terima unit. Kedua, laba bersih tergerus oleh beban non-operasional berupa biaya keuangan yang membengkak mencapai Rp878,5 miliar.

Kendati demikian, prospek SMRA hingga 2026 diperkirakan membaik lewat fenomena catch-up laba dan didorong konversi unbilled revenue atau backlog Rp3,8 triliun yang diakui sebagai pendapatan properti saat unit serah terima.

“Sementara itu, sentimen negatif utama adalah risiko biaya keuangan yang tinggi akibat suku bunga persisten, yang dapat terus menekan laba bersih meskipun pendapatan melonjak,” ucapnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Berikut jadwal penerbitan obligasi Summarecon (SMRA)

• - Masa penawaran awal: 15-17 Desember 2025
• - Tanggal efektif: 23 Desember 2025
• - Masa penawaran umum: 29-30 Desember 2025
• - Tanggal penjatahan: 2 Januari 2026
• - Tanggal distribusi secara elektronik: 6 Januari 2026
• - Tanggal pengembalian uang pemesanan: 6 Januari 2026
• - Tanggal pencatatan di BEI: 7 Januari 2026

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana US$2 miliar atau setara Rp33,48 triliun (asumsi kurs JISDOR 20 November 2025: Rp16.742 per dolar AS) dari penerbitan Sukuk Global tenor 5 dan 10 tahun.

Dalam pengumuman hasil lelang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menjelaskan penerbitan ini menjadi akses internasional ketujuh pemerintah sepanjang 2025.

Penerbitan terdiri dari US$1,1 miliar untuk tenor 5 tahun (SNI1230) dan US$0,9 miliar untuk tenor 10 tahun (SNI1235) dengan kupon yield (imbal hasil) masing-masing 4,50% dan 5,00%. Seluruh seri diterbitkan pada 20 November 2025 dan akan diselesaikan pada 1 Desember 2025 dengan harga 100.

DJPRR menyampaikan bahwa penerbitan kali ini kembali memanfaatkan besarnya minat investor, yang tercermin dari pesanan yang mencapai US$5,8 miliar pada puncaknya. Setelah penetapan Final Pricing Guidance (FPG), permintaan akhir bertahan di atas US$3,9 miliar, atau hampir dua kali lipat dari jumlah yang diterbitkan (oversubscribed).

“Pencapaian ini mencerminkan minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia, kredibilitas, dan pengelolaan APBN yang baik oleh Pemerintah,” ujar DJPPR dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (21/11/2025).

Sukuk Global kembali menggunakan struktur akad Wakalah dan memperoleh opini syariah dari DSN-MUI, serta dari komite syariah lembaga internasional seperti Dubai Islamic Bank, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, dan KFH Capital. Instrumen ini diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI-III), yang sepenuhnya dimiliki pemerintah.

Setelmen dijadwalkan pada 1 Desember 2025, dan setiap tenor akan tercatat di Singapore Exchange (SGX) dan NASDAQ Dubai. Peringkat untuk kedua seri berada pada level Baa2 (Moody’s), BBB (S&P), dan BBB (Fitch).

Adapun nama-nama bank yang menangani transaksi ini antara lain Dubai Islamic Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KFH Capital, serta Standard Chartered Bank sebagai joint lead managers & bookrunners. Sementara BRI Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas menjadi co-managers.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku senang dari hasil lelang Sukuk Global ketujuh sepanjang tahun ini. Menurutnya, hasil lelang itu mencerminkan sinyal positif bahwa investor global masih percaya dengan fundamental ekonomi Indonesia.

"Oersubscribe 1,9 kali ini mencerminkan confidence [kepercayaan] dari pasar global terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan makro ekonomi Indonesia termasuk pengelolaan APBN," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (20/11/2025).

Sementara secara keseluruhan, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp570,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2025.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp731,5 triliun sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp570,1 triliun tersebut setara 77,94% dari total target.

"Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehatian, fleksibilitas serta disiplin di dalam melakukan dalam batas yang aman," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tambang batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan I BUMI Tahap III tahun 2025 sebesar Rp780 miliar. BUMI menawarkan kupon jumbo alias bunga sebesar 9% per tahun untuk obligasi ini.

Dalam prospektusnya, BUMI menyampaikan jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp780 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Penawaran umum ini merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I BUMI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2026, dan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 10 Desember 2030.

BUMI menjelaskan sekitar Rp340,8 miliar atau setara dengan AUD31,47 juta akan digunakan perseroan untuk pengembangan bisnis perseroan untuk pemenuhan sebagian dari kewajiban pembayaran nilai akuisisi terhadap Jubilee Metals Limited.

Lalu sekitar Rp333,6 miliar akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran nilai uang muka atas rencana akuisisi terhadap PT Laman Mining.

Sebeas Rp97,5 miliar atau setara AUD8,75 juta akan digunakan BUMI untuk pemberian pinjaman ke anak usaha Wolfram Limited (WFL), yang selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL di tahun 2026 sampai dengan tahapan produksi.

Dalam penerbitan obligasi ini, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.

Adapun masa penawaran umum obligasi emiten yang sudah kedatangan Grup Salim sebagai investor barunya ini adalah pada 2-5 Desember 2025. Lalu tanggal penjatahan pada 8 Desember 2025.

Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 10 Desember 2025, tanggal distribusi secara elektronik pada 10 Desember 2025, dan tanggal pencatatan pada BEI pada 11 Desember 2025.

Adapun BUMI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, dengan rating idA+ atau Single A Plus.

Bisnis.com, JAKARTA — Tambang batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan I BUMI Tahap III tahun 2025 sebesar Rp780 miliar. BUMI menawarkan kupon jumbo alias bunga sebesar 9% per tahun untuk obligasi ini.

Dalam prospektusnya, BUMI menyampaikan jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp780 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Penawaran umum ini merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I BUMI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2026, dan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 10 Desember 2030.

BUMI menjelaskan sekitar Rp340,8 miliar atau setara dengan AUD31,47 juta akan digunakan perseroan untuk pengembangan bisnis perseroan untuk pemenuhan sebagian dari kewajiban pembayaran nilai akuisisi terhadap Jubilee Metals Limited.

Lalu sekitar Rp333,6 miliar akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran nilai uang muka atas rencana akuisisi terhadap PT Laman Mining.

Sebeas Rp97,5 miliar atau setara AUD8,75 juta akan digunakan BUMI untuk pemberian pinjaman ke anak usaha Wolfram Limited (WFL), yang selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL di tahun 2026 sampai dengan tahapan produksi.

Dalam penerbitan obligasi ini, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.

Adapun masa penawaran umum obligasi emiten yang sudah kedatangan Grup Salim sebagai investor barunya ini adalah pada 2-5 Desember 2025. Lalu tanggal penjatahan pada 8 Desember 2025.

Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 10 Desember 2025, tanggal distribusi secara elektronik pada 10 Desember 2025, dan tanggal pencatatan pada BEI pada 11 Desember 2025.

Adapun BUMI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, dengan rating idA+ atau Single A Plus.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah untuk pertama kali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang Chinese Renminbi (CNH) alias Dim Sum Bonds senilai total 6 miliar CNH atau sekitar Rp13,9 triliun (asumsi kurs Rp2.328 per CNH).

Penerbitan kali ini menandai kembalinya Pemerintah RI ke pasar obligasi global dengan format SEC Shelf Registered untuk kedelapan belas kalinya. Dim Sum Bonds diterbitkan dalam dua seri, masing-masing tenor 5 tahun (RICNH1030) dengan kupon tetap 2,5% dan 10 tahun (RICNH1035) berkupon 2,9%.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa penerbitan dilakukan pada 23 Oktober 2025 dengan tanggal penyelesaian pada 31 Oktober 2025. Hasil penerbitan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan APBN 2025, sekaligus memperluas basis investor global.

“Penerbitan ini berhasil menarik minat yang luas dari investor global, termasuk investor onshore Tiongkok, dengan total final orderbook mencapai CNH18 miliar,” tulis DJPPR dalam siaran pers resminya, Kamis (23/10/2025).

Penawaran awal sempat berada pada kisaran 45 basis poin (bps) di atas imbal hasil (yield) pasar untuk tenor 5 tahun dan 40 basis poin untuk tenor 10 tahun, namun minat yang besar mendorong penetapan yield akhir di level 2,5% dan 2,9%. Total permintaan (final orderbook) tercatat mencapai 18 miliar CNH atau terserap tiga kali lipat dari nilai penerbitan.

DJPPR menilai tingginya animo investor global dan domestik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Pemerintah juga menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar global berdenominasi Renminbi yang terus berkembang.

Obligasi ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari S&P, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Adapun Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.