Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memperkirakan nilai obligasi syariah atau sukuk berbasis environment, social and governance (ESG) yang beredar secara global hingga akhir 2026 bakal menembus US$70 miliar atau sekitar Rp1.176 triliun. Laporan terbaru mengungkap bahwa perkembangan ini akan didorong oleh kondisi pasar-pasar berkembang (emerging markets).

Diversifikasi pembiayaan dan kebutuhan untuk refinancing, mandat keberlanjutan, target emisi nol bersih, serta kehadiran kerangka merupakan motor yang mendorong pasar sukuk ESG tahun ini.

Sentimen positif juga datang dari tingkat suku bunga yang lebih rendah, dengan estimasi suku bunga acuan The Fed di level 3,25% pada 2026 dan 3% pada 2027. Selain itu, harga minyak diperkirakan di kisaran US$63 per barel. Meningkatnya minat investor terhadap tema islami dan ESG juga bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi sukuk ESG.

“Kami memperkirakan sukuk ESG akan mempertahankan momentum yang kuat pada 2026, didukung oleh mandat keberlanjutan, target nol emisi bersih, kerangka regulasi baru, permintaan yang solid, serta penyelenggaraan COP31 di Turki,” ujar Bashar Al Natoor, Global Head of Islamic Finance Fitch, dikutip dari keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Pada 2025, sukuk ESG menyumbang sekitar 40% dari total penerbitan utang ESG berdenominasi dolar AS dari emerging markets, meningkat dari 18% pada 2024. Penyelarasan dengan prinsip International Capital Market Association (ICMA) serta dominasi penerbitan dalam dolar AS dinilai akan terus memperluas partisipasi investor.

Meski demikian, pasar sukuk ESG masih terfragmentasi dengan penerbitan yang terkonsentrasi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia. Ketika penerbitan sukuk ESG global melonjak lebih dari 60% menjadi US$18,5 miliar pada 2025, Arab Saudi memimpin dengan pangsa 33%, diikuti Malaysia (28%), UEA (19%), dan Indonesia (9%).

Nilai sukuk ESG yang beredar (outstanding) mencapai US$58 miliar pada akhir 2025 di mana sekitar 66% di antaranya dalam denominasi dolar AS. Angka ini naik sekitar 30% dibandingkan akhir 2024.

Di sisi lain, sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum menerbitkan sukuk ESG. Fitch mencatat sejumlah risiko utama yang melatarbelakangi hal ini, antara lain dinamika dan kompleksitas persyaratan syariah dan ESG, perbedaan prioritas keberlanjutan antarnegara, ketegangan geopolitik regional dan global, ketidakpastian makroekonomi di negara berkembang, volatilitas nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, serta risiko greenwashing.

“Meskipun persyaratan syariah dan ESG yang terus berkembang, ketegangan geopolitik, serta risiko greenwashing tetap menjadi tantangan utama, profil kreditnya tetap kuat,” tambah Bashar Al Natoor.

Meski risiko tetap ada, dia mengemukakan bahwa sebanyak 92% sukuk ESG berperingkat berada pada kategori layak investasi (investment grade). Persentase ini turun dari 99% pada 2024 seiring munculnya penerbitan berperingkat spekulatif. Selain itu, seluruh penerbit memiliki outlook stabil dan belum terdapat kasus gagal bayar (defaults).

Geliat pun tetap terlihat dari perkembangan terbaru di pasar. Sebagai contoh, pemerintah Pakistan untuk pertama kalinya menerbitkan sukuk hijau. Langkah serupa dilakukan Oman melalui penerbitan sukuk ESG oleh Oman Electricity Transmission Company SAOC dengan peringkat BB+.

Di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pembebasan pajak untuk sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) dalam kerangka aturan pajak penghasilan. Otoritas Pasar Modal Arab Saudi turut menerbitkan pedoman untuk instrumen utang hijau, sosial, berkelanjutan, dan sustainability-linked. Bank sentral Qatar meluncurkan Sustainable Finance Framework, sementara bank sentral UEA mulai mengembangkan program Sustainable Islamic M-Bills.

Turki, sebagai salah satu pasar inti keuangan syariah, akan menjadi tuan rumah COP31 pada November 2026. Agenda tersebut dinilai berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sukuk ESG di Turki yang sejauh ini masih terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana US$2 miliar atau setara Rp33,48 triliun (asumsi kurs JISDOR 20 November 2025: Rp16.742 per dolar AS) dari penerbitan Sukuk Global tenor 5 dan 10 tahun.

Dalam pengumuman hasil lelang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menjelaskan penerbitan ini menjadi akses internasional ketujuh pemerintah sepanjang 2025.

Penerbitan terdiri dari US$1,1 miliar untuk tenor 5 tahun (SNI1230) dan US$0,9 miliar untuk tenor 10 tahun (SNI1235) dengan kupon yield (imbal hasil) masing-masing 4,50% dan 5,00%. Seluruh seri diterbitkan pada 20 November 2025 dan akan diselesaikan pada 1 Desember 2025 dengan harga 100.

DJPRR menyampaikan bahwa penerbitan kali ini kembali memanfaatkan besarnya minat investor, yang tercermin dari pesanan yang mencapai US$5,8 miliar pada puncaknya. Setelah penetapan Final Pricing Guidance (FPG), permintaan akhir bertahan di atas US$3,9 miliar, atau hampir dua kali lipat dari jumlah yang diterbitkan (oversubscribed).

“Pencapaian ini mencerminkan minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia, kredibilitas, dan pengelolaan APBN yang baik oleh Pemerintah,” ujar DJPPR dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (21/11/2025).

Sukuk Global kembali menggunakan struktur akad Wakalah dan memperoleh opini syariah dari DSN-MUI, serta dari komite syariah lembaga internasional seperti Dubai Islamic Bank, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, dan KFH Capital. Instrumen ini diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI-III), yang sepenuhnya dimiliki pemerintah.

Setelmen dijadwalkan pada 1 Desember 2025, dan setiap tenor akan tercatat di Singapore Exchange (SGX) dan NASDAQ Dubai. Peringkat untuk kedua seri berada pada level Baa2 (Moody’s), BBB (S&P), dan BBB (Fitch).

Adapun nama-nama bank yang menangani transaksi ini antara lain Dubai Islamic Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KFH Capital, serta Standard Chartered Bank sebagai joint lead managers & bookrunners. Sementara BRI Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas menjadi co-managers.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku senang dari hasil lelang Sukuk Global ketujuh sepanjang tahun ini. Menurutnya, hasil lelang itu mencerminkan sinyal positif bahwa investor global masih percaya dengan fundamental ekonomi Indonesia.

"Oersubscribe 1,9 kali ini mencerminkan confidence [kepercayaan] dari pasar global terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan makro ekonomi Indonesia termasuk pengelolaan APBN," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (20/11/2025).

Sementara secara keseluruhan, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp570,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2025.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp731,5 triliun sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp570,1 triliun tersebut setara 77,94% dari total target.

"Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehatian, fleksibilitas serta disiplin di dalam melakukan dalam batas yang aman," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Induk usaha PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal, memastikan kesiapan dana untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun yang akan jatuh tempo pada 24 November 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyampaikan telah menyiapkan dana penuh untuk pelunasan pokok sukuk senilai Rp2 triliun dan bagi hasil ke-8 sebesar Rp48,75 miliar.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa perseroan telah menyiapkan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 beserta bagi hasil ke-8 pada saat jatuh tempo,” ujar Direktur Utama PT Armadian Tritunggal Monika Dhyana Zakaria dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Monika menegaskan bahwa pelunasan sukuk tersebut tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Sebelumnya, Armadian Tritunggal mengumumkan tengah membidik dana segar Rp2 triliun dari penerbitan Sukuk Mudharabah.

Rencana penerbitan surat utang syariah itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armidian Tritunggal dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Sukuk tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan tenor 3 tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun.

Berdasarkan prospektus yang dikutip Sabtu (11/10/2025), PT Armadian Tritunggal akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah untuk pembiayaan kepada PT Berau Coal dengan akad Mudharabah.

PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja, yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait dengan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok, karyawan, dan modal kerja lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha.

Aliran dana segar itu diperlukan lantaran PT Berau Coal menggunakan modal kerja terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban kepada PT Armadian Tritunggal untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun.

Sebagai informasi, PT Armadian Tritunggal merupakan induk usaha dari PT Berau Coal, perusahaan tambang batu bara dengan wilayah konsesi seluas 78.004 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, Berau Coal mengoperasikan empat tambang aktif, yakni Lati, Binungan, Sambarata, dan Gurimbang.

Sepanjang 2024, produksi batu bara Berau Coal mencapai 35,9 juta ton, meningkat dari 29,7 juta ton pada 2023. Hingga April 2025, produksi telah mencapai 9,97 juta ton. Produk batu bara Berau Coal dipasarkan ke pasar domestik serta internasional, termasuk China, India, dan negara-negara Asia lainnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait rencana penerbitan sukuk daerah sebesar Rp1 triliun sebagai langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dari pembahasan itu sesuai dari berbagai arahan dari DJPK, salah satunya tentang mekanisme penerbitan sukuk daerah.

Adapun, untuk dana hasil penerbitan nantinya akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumbar dan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur di Bumi Nagari.

“Kami melihat BUMD yakni Bank Nagari bisa bekerjasama dengan Pemprov Sumbar dalam pengelolaan sukuk daerah ini. Makanya, skema transaksi yang digunakan adalah Ijarah atau sewa, sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).

Mahyeldi menyebutkan penerbitan sukuk daerah ini sebagai salah satu terobosan fiskal untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Jadi Sumbar perlu punya inovasi dan cara-cara kreatif untuk menggerakkan pembangunan. Salah satunya lewat sukuk ini,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari peraturan pemerintah, peraturan OJK, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.

“Tim Sembilan sudah kami bentuk, diketuai langsung oleh Kepala Bappeda. Tim ini akan menyiapkan teknis pelaksanaan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Dari hasil pembahasan, lanjut Mahyeldi, semua pihak yang terlibat menyatakan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang direncanakan akan segera dilaksanakan.

Target Terbitkan Sukuk Daerah Rp1 Triliun

Skema usulan sukuk daerah Pemprov Sumbar estimasi kupon 10%, total dana penerbitan Rp1 triliun dengan rincian Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMD (Unit Syariah Bank Nagari). Sementara itu, Rp250 miliar untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar, Bukittinggi.

Nantinya, hasil penerbitan sukuk akan masuk ke komponen pendapatan pembiayaan APBD Sumbar dan pemanfaatan dividen.

Dengan demikian, lanjutnya, untuk dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur daerah serta pembayaran kupon kepada investor.

Dikatakannya dengan dukungan penuh dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, dan lembaga terkait lainnya, Pemprov Sumbar optimistis penerbitan sukuk daerah ini akan menjadi langkah baru dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.

“Saya berharap rencana ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami harapkan yakni berdampak kepada pembangunan infrastruktur, bisa terlaksana dengan tepat sasaran pula,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Induk usaha PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal membidik dana Rp2 triliun dari penerbitan Sukuk Mudharabah.

Rencana penerbitan surat utang syariah itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armidian Tritunggal dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Sukuk tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan tenor 3 tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun.

Sebagai informasi, PT Armadian Tritunggal merupakan perusahaan dengan kegiatan utama aktivitas perusahaan holding. Adapun, pemegang saham PT Armadian Tritunggal saat ini adalah PT Berau Coal Energy Tbk. sebesar 99,9% dan PT Banua Karsa Mitra 0,1%. Sebagai informasi, PT Berau Coal Energy Tbk. resmi delisting dari Bursa Efek Indonesia pada November 2017.

Armadian Tritunggal merupakan induk usaha perusahaan tambang batu bara PT Berau Coal. PT Berau Coal melaksanakan operasi penambangan batu bara dengan luas area konsesi 78.004 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, PT Berau Coal memiliki empat tambang aktif, yaitu Lati, Binungan, Sambarata, dan Gurimbang.

Produksi batu bara PT Berau Coal mencapai 29,7 juta ton pada 2023, 35,9 juta ton pada 2024 dan 9,97 juta ton pada Januari—April 2025. Pasar penjualan batu bara PT Berau Coal adalah pasar domestik dan pasar internasional, seperti China, India, dan negara-negara Asia lainnya.

Berdasarkan prospektus yang dikutip Sabtu (11/10/2025), PT Armadian Tritunggal akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah untuk pembiayaan kepada PT Berau Coal dengan akad Mudharabah.

PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja, yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait dengan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok, karyawan, dan modal kerja lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha.

Aliran dana segar itu diperlukan lantaran PT Berau Coal menggunakan modal kerja terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban kepada PT Armadian Tritunggal untuk melunasi Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023 senilai Rp2 triliun.