Tekan Potensi Kenaikan Harga BBM Subsidi, Pemerintah Lakukan Ini
Pemerintah pertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi akibat tekanan fiskal dan harga energi global tinggi, fokus pada deregulasi dan hilirisasi industri.
(Bisnis.Com) 07/05/26 04:33 213747
Bisnis.com, JAKARTA — Potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kian terbuka seiring tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan harga energi global, ditambah beban subsidi yang berpotensi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan, kondisi geopolitik global yang memanas membuat harga energi bertahan di level tinggi dalam waktu yang tidak singkat. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan komponen crack spread, yakni selisih harga minyak mentah dan produk turunannya seperti BBM.
“Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialog bertajuk ‘Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global, di Kantor Katadata, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dia menjelaskan, apabila harga minyak dunia, yang tercermin dari harga acuan seperti Brent, bertahan di level US$120 per barel dalam beberapa bulan, maka penyesuaian harga BBM menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
“Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian,” sebutnya.
Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi tersebut dinilai akan menjadi langkah terakhir mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
“Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress,” jelas Luthfi.
Dengan keterbatasan fiskal ini, langkah yang paling masuk akal dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni deregulasi. Hal ini katanya penting untuk menjaga keberlangsungan industri.
“Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, karena terlalu banyak persyaratan,” tutur Luthfi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga napas industri, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri melalui hilirisasi. Menurutnya, bila bahan baku berbasis energi bisa diproduksi lokal, industri di Tanah Air bisa mengurangi ketergantungan importasi.
Luthfi berpendapat, situasi yang terjadi saat ini menjadi waktu yang tepat untuk semua pihak berbenah. Termasuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat maupun sektor industri.
“Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor,” jelasnya.
#harga-bbm #bbm-subsidi #kenaikan-harga-bbm #subsidi-bbm #harga-energi #tekanan-fiskal #harga-minyak-dunia #penyesuaian-harga-bbm #deregulasi-industri #energi-ramah-lingkungan #crack-spread #daya-beli