Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niagaresmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai hari ini, Senin (1/6/2026).

Secara terperinci, penyesuaian harga mencakup BBM non-subsidi jenis dieselPertamina Dex(CN 53) dan Dexlite (CN 51). Perusahaan pelat merah itu juga menyesuaikan harga BBM non-subsidi jenis bensin dan menaikkan hargaPertamax Turbo(RON 98).

Harga Pertamina Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Lalu, harga Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

Adapun harga Pertamax (RON 92) masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp12.300 per liter. Senada, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap berada di level Rp12.900 per liter.

Kemudian, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth melalui keterangan resmi.

Roberth menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyesuaian Harga Avtur

Roberth juga mengatakan perusahaan resmi menurunkan harga avtur domestik hingga sekitar 10% mulai 1 Juni 2026 seiring dengan melemahnya harga energi global sepanjang Mei 2026 yang tercermin dalam penurunan harga referensi internasional bahan bakar penerbangan.

Dia menjelaskan, penurunan harga tersebut berlaku di seluruh bandar udara yang dilayani Pertamina Patra Niaga dengan besaran yang berbeda-beda sesuai formula penetapan harga serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik di masing-masing wilayah.

Secara rata-rata nasional, harga avtur pada Juni 2026 turun hingga 10% dibandingkan dengan Mei 2026. Di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta, harga avtur turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter.

Sementara itu, harga avtur di AFT Ngurah Rai turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Adapun harga avtur di AFT Kualanamu turun dari Rp25.720 per liter menjadi Rp23.090 per liter.

Roberth mengatakan penyesuaian harga avtur dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator.

Menurutnya, perhitungan harga menggunakan rata-rata harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai acuan kawasan.

"Penyesuaian harga Avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global. Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga Avtur sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Roberth dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan tren penurunan harga energi global selama Mei 2026 menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian harga avtur pada periode Juni 2026.

Pertamina Patra Niaga menilai harga avtur yang lebih kompetitif dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung sektor pariwisata, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kian terbuka seiring tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan harga energi global, ditambah beban subsidi yang berpotensi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan, kondisi geopolitik global yang memanas membuat harga energi bertahan di level tinggi dalam waktu yang tidak singkat. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan komponen crack spread, yakni selisih harga minyak mentah dan produk turunannya seperti BBM.

“Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialog bertajuk ‘Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global, di Kantor Katadata, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, apabila harga minyak dunia, yang tercermin dari harga acuan seperti Brent, bertahan di level US$120 per barel dalam beberapa bulan, maka penyesuaian harga BBM menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

“Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian,” sebutnya.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi tersebut dinilai akan menjadi langkah terakhir mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress,” jelas Luthfi.

Dengan keterbatasan fiskal ini, langkah yang paling masuk akal dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni deregulasi. Hal ini katanya penting untuk menjaga keberlangsungan industri.

“Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, karena terlalu banyak persyaratan,” tutur Luthfi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga napas industri, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri melalui hilirisasi. Menurutnya, bila bahan baku berbasis energi bisa diproduksi lokal, industri di Tanah Air bisa mengurangi ketergantungan importasi.

Luthfi berpendapat, situasi yang terjadi saat ini menjadi waktu yang tepat untuk semua pihak berbenah. Termasuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat maupun sektor industri.

“Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor,” jelasnya.

IDXChannel - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui cucu usahanya PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) tengah membahas kajian rencana kenaikan biaya bongkar muat. Rencana penyesuaian tersebut sejalan dengan kenaikan harga BBM.

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto mengaku kenaikan harga BBM industri yang saat ini terjadi membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Sebab, sebagian alat berat masih menggunakan tenaga penggerak fosil.

"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah, ini sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Toto mengatakan vendor pemilik alat bongkar muat yang mengoperasikan di pelabuhan juga menuntut penyesuaian harga. Karena kondisi tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap arus kas perusahaan.

"Jadi memang kalau dioperasional pasti terasa, tapi kita sedang mengkaji dampak secara korporasi secara keseluruhan," katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya melakukan kajian internal wacana kenaikan biaya bongkar muat, sebelum hasil kajian tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan.

Itu lantaran kenaikan biaya logistik ini tentu akan berdampak panjang terhadap harga-harga barang pokok di pasaran. Sehingga pemerintah masih perlu menimbang dampak jika terjadi kenaikan biaya bongkar muat kapal di pelabuhan.

Toto menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan para vendor alat bongkar muat di pelabuhan, didapatkan angka ideal kenaikan biaya bongkar muat yang akan diusulkan kepada pemerintah sebesar 20-25 persen.

"Misalnya ada penyesuaian tadi atau penerapan surcharge tentunya nanti kita koordinasi dengan regulator untuk penerapan. Dampaknya ini kan besar nih. Kita naik sedikit mungkin nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewaspadai risiko peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi seiring dengan kenaikan harga bahan bakar beroktan tinggi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Dia mengatakan, BBM subsidi harus tetap tepat sasaran di tengah kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok mampu.

Dia menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang beralih ke BBM subsidi ketika harga BBM nonsubsidi seperti RON 98 mengalami kenaikan.

“BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya. Karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Bahlil menilai peralihan tersebut tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi membebani anggaran subsidi energi yang selama ini ditujukan untuk kelompok rentan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pembatasan volume pembelian harian bagi kendaraan.

Dia menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan skema pembatasan konsumsi BBM subsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan tertentu. Volume tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional harian.

Meski demikian, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum dan logistik yang memiliki peran vital dalam distribusi barang kebutuhan pokok.

“Ini [pembatasan pembelian] tidak berlaku untuk bus dan truk-truk yang mengangkut kebutuhan pokok seperti beras, sayur, atau logistik lainnya,” katanya.

Bahlil mengatakan, ke depannya penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan pasar. Dia menegaskan kebijakan harga untuk BBM nonsubsidi bersifat fleksibel dan bergantung pada dinamika harga minyak dunia yang menjadi acuan utama.

Menurutnya, arah penyesuaian harga ke depan sangat ditentukan oleh pergerakan harga energi global. Jika harga minyak mengalami penurunan, maka tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi.

“Kalau harganya turun, ya enggak naik. Tetapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk 3 jenis produk BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 18 April 2026 pukul 00.01 WIB, seiring dengan dinamika harga minyak dunia yang bergejolak terimbas konflik di Timur Tengah.

Menilik situs MyPertamina, penyesuaian harga tersebut berlaku untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang masuk dalam segmen premium.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Lebih lanjut, harga Dexlite naik ke angka Rp23.600 per liter dari semula Rp14.200 per liter. Harga Pertamina Dex pun naik menjadi Rp23.900 per liter dari angka Rp14.500 per liter.

Sementara itu, harga jenis BBM lainnya tidak berubah, termasuk beberapa yang masuk dalam kategori nonsubsidi. Pertamax tetap dibanderol Rp12.300 per liter dan Pertamax Pertashop seharga Rp12.200 per liter. Adapun BBM subsidi Pertalite dipertahankan di label harga Rp10.000 per liter.

Demikian pula dengan Pertamax Green 95 dan Biosolar yang masing-masing ditetapkan sebesar Rp12.900 per liter dan Rp6.800 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa harga BBM non subsidi bakal mengalami penyesuaian.
Dia menjelaskan penetapan harga BBM subsidi sejatinya mengikuti harga pasar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan
Adapun, Kepmen itu merupakan pelaksana dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"BBM non subsidi itu kan berdasarkan harga pasar. Nah tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun Badan Usaha Swasta, sudah hampir selesai sih," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia tak menaikkan harga BBM pada April 2026 ini. Padahal, harga minyak mentah global bergejolak di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.
PT Pertamina (Persero) menyatakan harga BBM April tetap mengacu pada penetapan per 1 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi.
"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah terkait harga BBM, baik subsidi maupun non subsidi," tulis perusahaan dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026) malam.
Meski harga April tidak berubah, jika dibandingkan Februari 2026, harga BBM pada Maret sebelumnya mengalami penyesuaian. Kenaikan tersebut terutama terjadi pada jenis BBM non-subsidi.
Harga Pertamax (RON 92) ditetapkan sebesar Rp12.300 per liter, naik dari Rp11.800 per liter pada Februari. Sementara itu, Pertamax Green (RON 95) naik menjadi Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.450.
Selanjutnya, Pertamax Turbo (RON 98) kini berada di level Rp13.100 per liter dari Rp12.700 per liter. Untuk jenis solar non-subsidi, Dexlite naik menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter.
Di sisi lain, harga BBM subsidi tetap stabil. Pertalite dipatok Rp10.000 per liter, sementara Biosolar (Diesel CN48) tetap Rp6.800 per liter.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat luas. Stabilitas harga juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pertamina turut mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan. Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memicu panic buying.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Series, hampir selesai.

“Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” ucap Bahlil.

Pertamina bersama badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell, Vivo, dan bp telah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, meski harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di kisaran 90–100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

Penahanan harga BBM nonsubsidi tersebut diawali pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3), yang menyampaikan pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak menguat pada perdagangan pekan 6 sampai 10 April 2026 dengan kenaikan 6,14 persen. Penguatan ini menandai pemulihan pasar setelah tekanan pada pekan sebelumnya, meski sentimen global masih belum sepenuhnya stabil.

Analis PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Hari Rachmansyah, menyebut rebound IHSG ditopang meredanya ketegangan geopolitik global serta kembali pulihnya minat risiko investor. “Perbaikan sentimen global cukup membantu pemulihan pasar, tetapi investor asing masih cenderung berhati-hati,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Sepanjang pekan tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar Rp 3,3 triliun di pasar reguler. Kondisi ini menunjukkan penguatan IHSG masih banyak ditopang oleh investor domestik serta saham-saham berkapitalisasi besar.

Sejumlah saham big caps seperti BREN, DSSA, dan TPIA menjadi penggerak utama indeks. Aksi beli pada saham-saham tersebut turut mendorong penguatan lanjutan di sektor lain.

Meski demikian, pelaku pasar masih dibayangi ketidakpastian global, terutama terkait perkembangan negosiasi Amerika Serikat dan Iran yang belum menghasilkan kesepakatan final. Situasi ini berpotensi menjaga volatilitas pasar tetap tinggi.

“Selama ketidakpastian global belum mereda, pasar masih akan bergerak hati-hati dan cenderung fluktuatif,” kata Hari.

Dari dalam negeri, pasar juga mencermati rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta tekanan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp 17.000 per dolar AS. Kedua faktor ini dinilai dapat memicu tekanan inflasi jangka pendek dan memengaruhi sentimen pasar.

Untuk perdagangan sepekan ke depan, IHSG diperkirakan bergerak terbatas dengan kecenderungan konsolidasi. Sektor energi masih berpeluang menjadi penopang utama, seiring harga komoditas yang tetap tinggi.

Dalam kondisi tersebut, IPOT merekomendasikan sejumlah saham untuk strategi trading jangka pendek. Di antaranya MBMA dengan area beli di 745, target 825, dan stop loss 715. Saham ENRG direkomendasikan di 1.745 dengan target 1.925 dan stop loss 1.645.

Selain itu, EXCL juga masuk radar dengan strategi beli di 3.160, target 3.550, dan stop loss 2.960. Untuk opsi lebih defensif, ETF IDX High Dividend 20 (XIHD) dinilai menarik karena berisi saham-saham pembagi dividen yang cenderung lebih stabil di tengah volatilitas.

Dengan kondisi pasar yang masih fluktuatif, investor diimbau tetap selektif dan disiplin dalam mengelola risiko. Peluang tetap terbuka, namun gejolak pasar diperkirakan belum sepenuhnya mereda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Lamhot mengatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan memerlukan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

"Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.

Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga lonjakan hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.

Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.

"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.

Ia mengingatkan tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.

"Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global," kata Lamhot.

Ia menyebut pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.

"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," ujarnya.

Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dampak kebijakan dapat diminimalkan.

"Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI), Anggawira menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai sebagai langkah yang wajar di tengah tekanan global akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut, kata dia, memang akan berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan utama dalam penentuan harga BBM di dalam negeri.

Ia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar energi global yang saling terhubung. Menurut dia, Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia yang saat ini mengalami tekanan signifikan.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, harga minyak jenis Brent yang telah bergerak di kisaran 100 hingga 115 dollar AS per barel, bahkan sempat lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz, memberikan tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri. Kondisi ini membuat ruang penyesuaian harga menjadi terbuka jika tren tersebut bertahan.

Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter. Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, maka penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Anggawira menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan penyesuaian secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.

Dari sisi dunia usaha, lanjut dia, kenaikan harga BBM memang akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik. Namun, kondisi ini juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi dalam penggunaan energi.

“Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40% dari total biaya operasional,” kata Anggawira.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen Fisip Universitas Parahiyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi. Menurut dia, fenomena ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujar Kristian.

Ia menjelaskan, dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat secara lebih luas dalam konteks stabilitas energi nasional.

Kristian menambahkan, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu bersikap rasional dalam menghadapi situasi ini, termasuk dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga. “Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ungkapnya.

Dengan demikian, kata dia, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya dipandang sebagai tekanan ekonomi semata, tetapi juga sebagai momentum untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menekan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di dalam negeri. Pelaku usaha menilai kenaikan harga pada kisaran 5%–10% menjadi langkah yang sulit dihindari di tengah dinamika pasar energi global.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan langkah yang wajar di tengah tekanan global akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan utama dalam penentuan harga BBM di dalam negeri. Dia menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar energi global yang saling terhubung.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan harga minyak jenis Brent yang telah bergerak di kisaran US$100 hingga US$115 per barel, bahkan sempat lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz, memberi tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri. Kondisi ini membuat ruang penyesuaian harga semakin terbuka apabila tren tersebut bertahan.

Saat ini, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter. Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Anggawira menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5% hingga 10%. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan penyesuaian secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM nonsubsidi berada di kisaran 5–10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.

Dari sisi dunia usaha, lanjut Anggawira, kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik. Meski demikian, kondisi ini juga dinilai dapat mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi dan inovasi dalam penggunaan energi.

“Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40% dari total biaya operasional,” kata Anggawira.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujar Kristian.

Dia menjelaskan, dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat dalam konteks stabilitas energi nasional.

Kristian menambahkan, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.

Di sisi lain, dia mengingatkan masyarakat perlu bersikap rasional dalam menghadapi situasi ini, termasuk dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga.

“Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti pergerakan pasar. Sementara itu, kebijakan untuk BBM subsidi masih menunggu keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa skema harga BBM telah diatur dalam regulasi sejak 2022 yang membedakan antara BBM industri atau nonsubsidi dan BBM subsidi.

“Dalam aturan itu ada dua formulasi, yaitu harga BBM industri dan non-industri. Untuk yang industri, tanpa diumumkan pun harganya akan mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Menurut Bahlil, BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak menjadi beban anggaran negara.

“Yang menggunakan BBM jenis ini adalah masyarakat yang mampu. Negara tidak menanggung biaya mereka,” katanya.

Pernyataan tersebut merespons wacana kenaikan harga BBM nonsubsidi sekitar 10% yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April. Bahlil menegaskan, pergerakan harga untuk jenis tersebut memang bersifat dinamis mengikuti harga minyak global.

Dia menambahkan, arah kebijakan energi pemerintah tetap berfokus pada menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, serta perlindungan daya beli masyarakat. Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar fluktuasi harga energi global tidak sepenuhnya membebani masyarakat luas, khususnya kelompok rentan, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Bahlil memastikan kebijakan yang diambil akan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Untuk yang subsidi, kita tunggu saja. Saya yakinkan bahwa Presiden selalu mempertimbangkan kondisi rakyat dalam setiap kebijakan,” tandas Bahlil.

Sepanjang periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian harga. Produk RON 92 naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, sementara RON 95 meningkat dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter. Adapun varian beroktan lebih tinggi juga mengalami kenaikan ke kisaran Rp13.100 per liter.

Untuk jenis solar nonsubsidi, lonjakan harga lebih terasa. Dexlite kini berada di level Rp14.200 per liter dari sebelumnya Rp13.250, sedangkan Pertamina Dex naik menjadi Rp14.500 per liter.

Di sisi lain, pemerintah masih menahan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masing-masing di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter guna menjaga daya beli masyarakat.

Posisi Indonesia di Asean

Di tengah tekanan global, posisi Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kenaikan harga BBM nonsubsidi masih terbatas, sementara subsidi energi tetap menjadi bantalan utama.

Sebagai perbandingan, negara dengan mekanisme pasar penuh seperti Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan harga yang lebih signifikan, khususnya pada solar yang berkaitan erat dengan sektor logistik dan industri.

Sementara itu, Malaysia yang masih memberikan subsidi besar mampu menjaga harga tetap rendah. Di sisi lain, Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan karena tidak menerapkan subsidi serta membebankan pajak energi yang tinggi.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih berada dalam posisi relatif aman. Kombinasi antara kebijakan subsidi dan penyesuaian terbatas pada BBM nonsubsidi menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.

Ke depan, dinamika harga energi global akan tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan energi nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi domestik.

Berikut ini komparasi harga BBM di Asean sejak krisis Selat Hormuz pada Maret 2026.

1. Indonesia (Pertamina)

RON 92: Rp12.300

RON 95: Rp12.900

RON 98: Rp13.100

Solar subsidi: Rp6.800

Dexlite (nonsubsidi): Rp14.200

Pertamina Dex: Rp14.500

2. Malaysia

RON 95: ± Rp8.500 – Rp11.400

RON 97: ± Rp13.000

Solar (diesel): ± Rp10.000 – Rp11.500

3. Singapura

RON 95: ± Rp45.000

RON 98: Rp52.000 – Rp55.000

Solar (diesel): ± Rp45.000 – Rp47.000

4. Thailand

RON 92: ± Rp23.000

RON 95: ± Rp23.000 – Rp24.000

Solar (diesel): ± Rp17.000

5. Vietnam

RON 92: ± Rp22.000 – Rp25.000

RON 95: ± Rp25.000+

Solar (diesel): ± Rp20.000 – Rp21.000+

Bisnis.com, JAKARTA — Istana angkat bicara terkait dengan kabar rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan berlaku pada 1 April 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa telah terdapat koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, atas petunjuk dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan.

"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," kata Prasetyo pada Selasa (31/3/2026).

Dia berharap masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih akurat dan tidak perlu panik. Menurutnya, ketersediaan BBM pun dijamin pemerintah.

"Kita jamin [ketersediaan BBM]. Dan harga tidak terjadi penyesuaian," ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial terkait rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax misalnya akan naik dari Rp12.300 menjari Rp17.850 per liter mulai 1 April 2026.

Selain Pertamax, informasi di media sosial juga menyebut BBM non subsidi seperti Pertamax Green hingga Pertamax Tubro naik signifikan. Perinciannya, harga Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjari Rp19.150 per liter.

Lalu, Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.450 per liter. Kemudian, Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.950 per liter. Selanjutnya Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.650 per liter.

Terkait dengan kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun juga telah mengatakan bahwa informasi itu tidak benar.

"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," ucap Roberth kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, informasi valid terkait harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi www.pertamina.com. Dia menambahkan bahwa Pertamina mendukung imbauan Pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak.

Senada, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman juga mengatakan bahwa perubahan harga BBM non subsidi hanya akan diumumkan pada 1 April 2026.

Oleh karena itu, dia meminta tidak percaya pada informasi yang beredar. Dia juga memastikan bahwa BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tidak akan naik.

"Untuk BBM non subsidi kita tunggu 1 April saja ya. Yang penting untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan," katanya.