Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,65 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun tambahan anggaran tersebut dialokasikan dalam tahun anggaran 2026 dan diberikan kepada puluhan daerah yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana.

"Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp 10,65 triliun, jadi bukan angka yang Rp 7-8 triliun," kata Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya memastikan tambahan TKD ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan.

Menkeu Purbaya menjelaskan, total terdapat 67 daerah di tiga provinsi yang menerima tambahan anggaran tersebut.

Sebanyak 47 daerah merupakan wilayah yang terdampak langsung bencana, sementara 20 daerah lainnya tidak terdampak secara langsung namun mengalami penurunan alokasi TKD.

"Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas," kata Purbaya.

Bendahara negara ini menyebut, tambahan TKD tersebut mencakup beberapa komponen, antara lain penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), tambahan DBH, dana alokasi umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh.

Purbaya menjelaskan jika skema ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung penanganan dampak bencana dan pembangunan infrastruktur.

Selain tambahan alokasi, pemerintah juga telah mempercepat penyaluran dana TKD ke daerah terdampak.

Hingga 17 Februari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp 13 triliun ke tiga provinsi tersebut, meningkat sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 10,78 triliun. "Itu kita lihat juga keadaan keuangan mereka, di Januari 2026 cukup di Aceh itu ada Rp 3,5 triliun, Sumut Rp 4,5 triliun, Sumbar Rp 1,8 triliun, jadi mereka punya cash Rp 9,9 triliun," kata Purbaya.

Ia menegaskan, kondisi kas daerah yang cukup memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pendanaan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan pascabencana.

Pemerintah menargetkan tambahan anggaran TKD tersebut dapat mulai ditransfer paling lambat pada 28 Februari 2026.

Langkah percepatan ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan cepat tanpa hambatan administratif.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat berlangsung lebih cepat dan mendukung stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,56 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun tambahan anggaran tersebut dialokasikan dalam tahun anggaran 2026 dan diberikan kepada puluhan daerah yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana.

"Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp 10,56 triliun, jadi bukan angka yang Rp 7-8 triliun," kata Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya memastikan tambahan TKD ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan.

Menkeu Purbaya menjelaskan, total terdapat 67 daerah di tiga provinsi yang menerima tambahan anggaran tersebut.

Sebanyak 47 daerah merupakan wilayah yang terdampak langsung bencana, sementara 20 daerah lainnya tidak terdampak secara langsung namun mengalami penurunan alokasi TKD.

"Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas," kata Purbaya.

Bendahara negara ini menyebut, tambahan TKD tersebut mencakup beberapa komponen, antara lain penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), tambahan DBH, dana alokasi umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh.

Purbaya menjelaskan jika skema ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung penanganan dampak bencana dan pembangunan infrastruktur.

Selain tambahan alokasi, pemerintah juga telah mempercepat penyaluran dana TKD ke daerah terdampak.

Hingga 17 Februari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp 13 triliun ke tiga provinsi tersebut, meningkat sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 10,78 triliun. "Itu kita lihat juga keadaan keuangan mereka, di Januari 2026 cukup di Aceh itu ada Rp 3,5 triliun, Sumut Rp 4,5 triliun, Sumbar Rp 1,8 triliun, jadi mereka punya cash Rp 9,9 triliun," kata Purbaya.

Ia menegaskan, kondisi kas daerah yang cukup memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pendanaan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan pascabencana.

Pemerintah menargetkan tambahan anggaran TKD tersebut dapat mulai ditransfer paling lambat pada 28 Februari 2026.

Langkah percepatan ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan cepat tanpa hambatan administratif.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat berlangsung lebih cepat dan mendukung stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 69,5% dari tahun sebelumnya.

Keputusan pemerintah pusat untuk 'memangkas' anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang kapasitas fiskalnya turun kasta adalah Jakarta dari kategori Tinggi ke Rendah.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden No.118/2025 tentang Rincian APBN 2026, contoh kelompok DBH yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 yang masing-masing Rp7 triliun dan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp7,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 pada APBN 2025 yang tertuang di Perpres No.201/2024, diketahui pemerintah masing mengalokasikan DBH ke Jakarta masing-masing kategori sebesar Rp21 triliun da Rp1,1 triliun.

Artinya, terjadi penurunan alokasi DBH PPh pasal 21 sebesar 66,3% ke Jakarta tahun ini, sedangkan 66,4% untuk DBH PPh pasal 25/29.

Untuk diketahui, peta kapasitas fiskal daerah terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Berikut provinsi yang turun kelas kapasitas fiskalnya:

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah.

Pemangkasan DBH

Penurunan terbesar pada anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Untuk tahun ini, perincian TKD masih sama yakni meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal.

Sejatinya, DBH merujuk pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Tujuan adanya DBH juga adalah untuk mengurangi ketimpangan fisal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp77,3 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH dari PPh serta PBB tahun ini mencapai di atas 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun inin turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

DB SDA Ikut Anjlok

Di sisi lain, DBH Sumber Daya Alam (SDA) pun ikut anjlok dari yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp85,9 triliun menjadi hanya Rp30,9 triliun pada 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar 64%.

Salah satu penurunan terdalam yakni pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar 69,9% dari APBN 2025. Pada tahun ini, DBH SDA minerba hanya ditetapkan sebesar Rp19,9 triliun atau jauh lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp66,4 triliun.

Bahkan, DBH perikanan pun turun lebih dalam sebesar 70,3% dari Rp736,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Di sisi lain, DBH perkebunan sawit juga dianggarkan tahun ini sebesar Rp774,6 miliar atau lebih rendah 38% dari 2025 yakni Rp1,24 triliun.

Adapun kelompok TKD lainnya turut mengalami penurunan seperti DAK yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp154,3 triliun atau lebih rendah dari 2025 sebesar Rp185,2 triliun.

Sementara itu, DAU turut mengalami penurunan sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu yakni Rp446,6 triliun.

Belanja Tidak Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 69,5% dari tahun sebelumnya.

Keputusan pemerintah pusat untuk 'memangkas' anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang kapasitas fiskalnya turun kasta adalah Jakarta dari kategori Tinggi ke Rendah.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden No.118/2025 tentang Rincian APBN 2026, contoh kelompok DBH yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 yang masing-masing Rp7 triliun dan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp7,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 pada APBN 2025 yang tertuang di Perpres No.201/2024, diketahui pemerintah masing mengalokasikan DBH ke Jakarta masing-masing kategori sebesar Rp21 triliun da Rp1,1 triliun.

Artinya, terjadi penurunan alokasi DBH PPh pasal 21 sebesar 66,3% ke Jakarta tahun ini, sedangkan 66,4% untuk DBH PPh pasal 25/29.

Untuk diketahui, peta kapasitas fiskal daerah terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Berikut provinsi yang turun kelas kapasitas fiskalnya:

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah.

Pemangkasan DBH

Penurunan terbesar pada anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Untuk tahun ini, perincian TKD masih sama yakni meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal.

Sejatinya, DBH merujuk pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Tujuan adanya DBH juga adalah untuk mengurangi ketimpangan fisal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp77,3 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH dari PPh serta PBB tahun ini mencapai di atas 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun inin turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

DB SDA Ikut Anjlok

Di sisi lain, DBH Sumber Daya Alam (SDA) pun ikut anjlok dari yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp85,9 triliun menjadi hanya Rp30,9 triliun pada 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar 64%.

Salah satu penurunan terdalam yakni pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar 69,9% dari APBN 2025. Pada tahun ini, DBH SDA minerba hanya ditetapkan sebesar Rp19,9 triliun atau jauh lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp66,4 triliun.

Bahkan, DBH perikanan pun turun lebih dalam sebesar 70,3% dari Rp736,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Di sisi lain, DBH perkebunan sawit juga dianggarkan tahun ini sebesar Rp774,6 miliar atau lebih rendah 38% dari 2025 yakni Rp1,24 triliun.

Adapun kelompok TKD lainnya turut mengalami penurunan seperti DAK yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp154,3 triliun atau lebih rendah dari 2025 sebesar Rp185,2 triliun.

Sementara itu, DAU turut mengalami penurunan sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu yakni Rp446,6 triliun.

Belanja Tidak Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatra.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil guna memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar secara khusus digunakan untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Jumlahnya sekitar Rp10,6 triliun. Kita akan awasi itu, kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (19/1/2026).

Bima menekankan bahwa anggaran jumbo ini merupakan kompensasi strategis agar pemulihan ekonomi dan penanggulangan bencana di Sumatra tidak terhambat kendala fiskal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.

"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun," jelasnya.

Adapun, perincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.

Mendagri menjelaskan, dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.

Dia juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.

“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Untuk diketahui, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah.

Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Untuk diketahui, penghitungan kapasitas fiskal daerah berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH). Sementara itu, Herman menyoroti bahwa DBH yang merupakan bagian dari TKD pun dipotong cukup besar pada APBN 2026.

"Ini perhitungan sederhana, kalau DBH [dikurangi] itu akan mengganggu kapasitas fiskalnya. Otomatis," ujarnya.

Menurut Herman, pemerintah perlu segera mengevaluasi pemangkasan TKD pada APBN 2026 lansung pada akhir kuartal I/2026. Bila perlu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan untuk mengorekasi alokasi TKD dengan melakukan APBN Perubahan (APBN-P).

Aturan Defisit APBD

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PMK No.101/2025 merupakan beleid yang mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024. Salah satu perbedaan yang ada pada PMK No.101/2025 dengan aturan sebelumnya yakni batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang dipukul rata untuk seluruh daerah, tanpa perbedaan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pada beleid terbaru yang diundangkan 31 Desember 2025 itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 0,11% terhadap PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Batas maksimal kumulatif yang ditetapkan pemerintah pusat untuk APBD 2026 itu lebih rendah dari APBN 2025 yakni 0,20% terhadap PDB.

Sementara itu, untuk masing-masing daerah, batas maksimal defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

Kemudian, PMK tersebut turut mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merelaksasi anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut positif janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada paruh kedua 2026.

Namun demikian, pemerintah provinsi (pemprov) menilai ada hal yang lebih struktural yang harusnya lebih diperhatikan pusat.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD 2026 sebagaimana telah diketuk palu di DPR pada September 2025 lalu yakni sekitar Rp699 triliun. Anggaran itu sudah lebih rendah 24% dari pagu TKD APBN 2025, yakni Rp919,9 triliun

Ketua Umum APPSI Rudy Mas'ud menilai bahwa keinginan Purbaya untuk mengajukan kenaikan TKD tahun depan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan syarat perbaikan tata kelola belanja pemda, adalah hal yang fair. Dia menilai itu bisa menjadi motivasi pemda untuk berbendah dan memperbaiki diri.

"Ini tantangan yang sangat menarik, karena kenaikan TKD nantinya adalah parsial. Artinya, untuk wilayah yang punya kriteria tersebut jangan sampai dipukul rata. Ada beberapa wilayah yang terlibat kinerja buruk atau korupsi, ya tidak semua wilayah tentunya bisa baik TKD-nya," terang Rudy kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Kendati demikian, Rudy menilai ada masalah lain di daerah yang harusnya turut dibantu oleh pemerintah pusat. Khususnya, soal pemungutan pajak atau setoran di beberapa kegiatan ekonomi daerah.

Politisi Partai Golkar itu mengakui ada beberapa pajak di daerah yang tidak bisa hanya dipungut oleh pemda, namun dibutuhkan bantuan pusat.

Selain itu, pemerintah pusat dinilai bisa membantu daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD). Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan intervensi regulasi dari Jakarta.

"Perlu sekali regulasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD di daerah, banyak hal yang bisa digali potensinya biar jangan ketergantungan dengan dana transfer pusat," paparnya.

Rudy, yang menjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sejak 2025, mencontohkan daerahnya kaya akan sumber daya alam (SDA). Pemerintah pusat diminta menyiapkan regulasi yang bisa mendukung pemda memanfaatkan kekayaan daerah sehingga menciptakan kemandirian, bahkan mendukung daerah-daerah dengan potensi PAD yang minim.

"Beberapa penggunaan SDA diberikan kepada daerah, seperti alur sungai, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan itu diberikan [ke daerah], saya rasa tidak masalah. Dengan begitu, kami bisa subsidi [silang] daerah-daerah lain," papar pria yang sebelumnya menjabat anggota Komisi VII DPR itu.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu senilai Rp699 triliun itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu kendati pemerintah pusat mengeklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.

Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bsa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran anda bisa berubah. Tanpa pernaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Masalahnya, ada gap antara sudut pandang pemerintah pusat serta kebutuhan riil di daerah.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada APBN 2026 yang disusun perdana oleh kabinetnya memotong anggaran TKD hingga kurang lebih 24%. Dari awalnya anggaran TKD sebesar Rp919,9 triliun pada APBN 2025, kini hanya dianggarkan Rp699 triliun untuk tahun depan.

Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.

Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Kualitas Belanja & Pemotongan Anggaran Jadi Isu Berbeda

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai bahwa tata kelola maupun kualitas belanja daerah serta pemotongan anggaran TKD adalah dua isu yang berbeda.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menjelaskan bahwa pemotongan TKD 2026 sebesar 24% dari yang sebelumnya dianggarkan 2025 berpotensi menimbulkan turbulensi pada anggaran pemda. Apalagi, porsi pendapatan asli daerah (PAD) masih lebih rendah dibandingkan transfer dari pusat.

Akibatnya, ketergantungan pemda terhadap TKD bisa memengaruhi kualitas belanja pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerah.

"Itu sudah bisa kita lihat dengan Instruksi Presiden No.1/2025 sangat mengganggu terutama belanja modal, karena pemotongan DAK [dana alokasi khusus] fisik [dipotong] hampir setengahnya. Padahal ini menjadi andalan pemerintah daerah untuk belanja modal," terang Herman kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Belum lagi, adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai Herman seharusnya menjadi hak dari daerah. Untuk itu, dia justru memandang bahwa rencana Purbaya untuk mengajukan penaikan anggaran TKD tahun depan seharusnya tidak menunggu lama.

Dia memandang pemerintah pusat seharusnya langsung segera mengevaluasi kebijakan TKD itu pada saat mulai kuartal I/2026.

"Ketika pemerintah pusat memotong dana bagi hasil, itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemotongan DBH mengganggu kapasitas fiskal daerah, karena itu terdiri dari PAD dan DBH. Kalau bicara transfer ke daerah, enggak usah menunggu kuartal II selesai," ujarnya.

Di sisi lain, Herman mempertanyakan indikator apa yang akan diambil Purbaya untuk menilai bahwa pemda sudah memperbaiki tata kelola dan belanja pemerintah pusat. Apabila mengacu kepada sejumlah masalah korupsi di daerah, itu bukan semata-mata kelemahan pemda.

Urusan mengenai pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan daerah, yang kerap berkaitan dengan tindak pidana korupsi (tipikor), dinilai Herman turut memiliki kontribusi dari pemerintah pusat.

Ke depan, dia memandang bahwa pemda harus bisa memastikan belanja APBD difokuskan untuk belanja prioritas. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga harus bisa memastikan pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan benar.

Kendati sempat diwarnai penolakan masyarakat daerah, Herman menilai kebijakan pajak daerah yang harus menjadi fokus bukanlah penaikan tarif melainkan penguatan administrasi pemungutan.

"Manajemen data dan sistem pemungutan. Sistem kita masih berpaku pada pola-pola konvensional, padahal potensi pajaknya besar. Itu harus menggunakan platform digital," paparnya.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

"Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

Melalui cara itu, lanjut dia, bendahara negara itu akan mempertimbangkan potensi membuat ruang lebih untuk penambahan pos TKD.

Ia menekankan juga opsi penambahan TKD tergantung keadaan anggaran, ekonomi hingga belanja pemerintah daerah.

Menkeu menegaskan sampai saat ini untuk alokasi anggaran TKD 2026 tidak ada perubahan yaitu masih sesuai dengan postur yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Pemerintah telah menetapkan besaran TKD dalam APBN 2026 mencapai Rp693 triliun atau lebih rendah dari alokasi TKD pada APBN 2025 mencapai Rp919,9 triliun.

Akibatnya, pemangkasan itu pun memicu keluhan dari sejumlah kepala daerah di tanah air, karena berpotensi mempengaruhi program yang akan dijalankan di daerah, salah satunya dari Gubernur Bali Wayan Koster.

Koster saat memberikan sambutan pada Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali 2025 di Denpasar, Rabu (3/12) menyebutkan pada 2026, TKD Provinsi Bali berkurang sebesar Rp537 miliar.

Kemudian, lanjutnya, apabila digabung dengan pemerintah kabupaten/kota di Bali maka total TKD berkurang menjadi sekitar Rp1,7 triliun.

"Tapi saya punya cara mengatasi masalah itu. Dibantu Menteri (Kepala) Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 pembangunan infrastruktur dengan anggaran kira-kira Rp1,5 triliun. Sejumlah titik kemacetan akan dibangun underpass, jalan baru mulai dibangun 2026," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data realisasi belanja negara oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, realisasi TKD di Bali pada Oktober 2025 mencapai Rp10,18 triliun atau lebih rendah 1,08 persen dibandingkan periode sama 2024.

Realisasi itu baru mencapai 84,53 persen dari total pagu TKD 2025 di Bali mencapai Rp12,04 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025