Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) regional Sumut per 31 Maret 2026 mencapai Rp13,56 triliun, melebar dari posisi Februari yang sebesar Rp8,95 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi menyampaikan pendapatan negara di Sumut terealisasi Rp5,88 triliun atau sekitar 14,12% dari target capaian Rp41,66 triliun di tahun 2026.

Sementara belanja negara di Sumut telah mencapai Rp19,45 triliun per 31 Maret 2026, atau sekitar 30,52% dari pagu tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp63,71 triliun. Sehingga APBN regional Sumut membukukan defisit periode Maret.

“Secara umum kinerja APBN Sumut sampai dengan Maret 2026 tetap terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dijelaskan Rudy, belanja negara didistribusikan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Di Sumut, realisasi belanja negara periode Januari-Maret 2026 tumbuh 42,82% (year-on-year/YoY) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Kedua komponen belanja negara yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) disebutnya mengalami pertumbuhan dengan realisasi TKD mendominasi yakni mencapai Rp15,19 triliun atau 37,03% dari pagu.

Alokasi TKD tersebut yakni untuk dana alokasi umum (DAU) terealisasi Rp10,52 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp2,93 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp1,61 triliun, serta dana desa Rp122,79 miliar.

Sedangkan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial terealisasi Rp4,25 triliun atau 18,74% dari pagu.

“Belanja pegawai mencatatkan realisasi tertinggi dalam belanja pemerintah pusat, sebesar Rp3,16 triliun hingga 31 Maret 2026. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara,” jelas Rudy.

Selain itu, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) di Sumut hingga akhir Maret juga menunjukkan tren positif.

Total penyaluran KUR tercatat sebesar Rp3,6 triliun kepada 58.966 debitur, atau sekitar 5,08% dari total UMKM di Sumut. Sedangkan penyaluran Umi sebesar Rp307,23 miiliar kepada 45.032 debitur.

Rudy menyebut sektor penyaluran KUR tertinggi ialah pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 28.387 debitur dan nilai sebesar Rp1,65 triliun. Sementara sektor penyaluran UMi tertinggi ialah di sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp300,45 miliar dengan 44.077 debitur.

Adapun dari sisi pendapatan negara di Sumut, penerimaan sektor pajak di kedua kantor wilayah direktorat jenderal pajak (DJP) Sumut terus bertumbuh hingga mencapai 12,19% dari target tahun 2026 yang sebesar Rp36,05 triliun. Realisasi penerimaan sektor pajak (netto) di Sumut per 31 Maret 2026 mencapai Rp4,4 triliun.

Rudy mengatakan penerimaan netto terbesar berasal dari PPh Badan yang mencapai Rp1,02 triliun, dan PPN Impor sebesar Rp922,57 miliar.

Dia menyampaikan mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif periode sampai dengan Maret 2026 kecuali PPh Orang Pribadi yang terkoreksi 19,2% (YoY) dan PPN Impor yang terkoreksi 5,0% (YoY). Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yakni PPh 21 dengan pertumbuhan mencapai 72,5% (YoY).

Lalu, pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai sampai Maret 2026 terealisasi Rp717,41 miliar atau 25,69% dari target APBN. Realisasi ini turun sekitar 31% (YoY) yang disebabkan oleh penurunan Bea Keluar (-43% YoY) dan Cukai (-16% YoY).

Sementara untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari badan layanan umum (BLU) maupun jenis PNBP lainnya baru terealisasi Rp771,74 miliar dari target Rp2,54 triliun.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, meraih empat penghargaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan realisasi penyaluran mencapai 99,55 persen.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Stakeholders Day yang digelar di Kantor KPPN Kota Bogor, Selasa.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan tepat waktu.

Ia menjelaskan, keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Bogor dan KPPN sejak tahap perencanaan hingga realisasi anggaran.

“Ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkot Bogor dengan KPPN. Dana transfer ke daerah itu ada proses tata kelolanya, dan kami selalu berkomunikasi mulai dari perencanaan, penganggaran sampai realisasi,” kata Denny.

Menurut dia, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Kota Bogor yang menembus lebih dari 99 persen menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan daerah lain.

Ia menambahkan, capaian tersebut juga didukung oleh konsistensi dalam melakukan rekonsiliasi serta koordinasi intensif melalui mekanisme desk to desk.

“Kita selalu intens rekonsiliasi, kita juga konsisten ada desk to desk. Sehingga proses pencairan dan penyerapan anggaran bisa diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Denny menegaskan penghargaan yang diraih akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik di berbagai sektor.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan publik, baik pada sektor DAK fisik, pendidikan, maupun kesehatan,” katanya.

Adapun empat penghargaan yang diterima meliputi kategori penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II tercepat pada bidang sanitasi, penyampaian dokumen DAK Fisik sekaligus batch 1 tercepat pada subbidang pendidikan sekolah dasar.

Selain itu, penghargaan juga diberikan untuk kategori penyampaian dokumen DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi batch tercepat pada bidang kesehatan dan keluarga berencana, serta capaian persentase realisasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2025 terbesar dengan realisasi mencapai 99,55 persen dari rencana kegiatan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencatat hingga akhir tahun anggaran 2025 realisasi belanja negara mencapai Rp31,40 triliun atau 96,28% dari pagu. DJPb mengeklaim hal itu menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi belanja negara mencapai Rp31,40 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp11,07 triliun (92,19%), dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp5,78 triliun (98,05%), belanja barang Rp3,98 triliun (87,41%), belanja modal Rp1,27 triliun (83,59%), dan belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp47,12 miliar (100%).

"Alokasi ini mencerminkan peran strategis APBN sebagai fondasi fiskal pembangunan daerah serta instrumen stabilisasi ekonomi regional," ucap Mohammad Dody Fachrudin, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp20,33 triliun atau 98,67%, didukung oleh kinerja Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Insentif Fiskal yang relatif optimal.

Dody menyebut tingginya realisasi belanja tersebut turut berkontribusi terhadap penguatan sektor riil daerah pada komponen belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi.

Belanja modal menunjukkan peningkatan signifikan sebagai respons atas kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur, khususnya pascabencana.

"Peningkatan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan layanan publik, menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang," ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut Dody, dalam pelaksanaan APBN 2025 masih terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun, terutama pada belanja modal, akurasi perencanaan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang belum optimal, keterlambatan belanja kontraktual dan pendaftaran kontrak, serta rendahnya pemanfaatan digitalisasi pembayaran melalui CMS, Kartu Kredit Pemerintah, dan DIGIPAY.

Selain itu, pada akhir tahun masih banyak satuan kerja yang mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPb Sumbar, yang menunjukkan perlunya peningkatan disiplin dan kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran.

Menurutnya kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

APBN Regional 2026 Sumbar Rp29,74 Triliun

Dody menyampaikan memasuki tahun anggaran 2026, APBN Regional Sumbar sebesar Rp29,74 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp12,19 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp17,55 triliun, dengan cakupan 46 K/L dan 626 satuan kerja serta 20 pemerintah daerah.

Pada tahun 2026, 5 K/L yang memiliki pagu anggaran tertinggi mulai dari Kementerian Agama Rp2,64 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp1,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp1,46 triliun, Kepolisian RI Rp1,39 triliun, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains sebesar Rp1,1 triliun.

"Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan APBN 2026, kami menetapkan sejumlah langkah strategis," tegasnya.

Dikatakannya langkah strategis itu untuk mendorong percepatan realisasi belanja kontraktual bernilai kecil pada triwulan I/2026, peningkatan kualitas perencanaan melalui sosialisasi teknis penyusunan halaman III DIPA, pelaksanaan forum Kuasa Pengguna Anggaran dan kegiatan jemput bola ke satuan kerja, serta pendampingan bagi satuan kerja baru dalam pemenuhan perangkat pejabat perbendaharaan.

"Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan APBN yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumbar," kata dia.

Dody menambahkan bahwa kebijakan belanja tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi belanja yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan, serta penguatan pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Terkait Program Strategis Nasional, ujar Dody, Kanwil DJPb Sumbar melakukan monev sebagai berikut: Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tercatat sampai dengan saat ini jumlah penerima manfaat sebanyak 743.351 orang (dari 7.537 kelompok) melalui SPPG yang berjumlah 274 dengan 12.035 petugas.

Kemudian ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tercatat pada 2025 terbangun 4.151 unit rumah pada 15 kabupaten dan kota nominal FLPP Rp488,6 miliar dan 2026 terbangun 15 unit rumah di 5 Kabupaten/Kota, nominal FLPP sebesar Rp1,5 miliar.

Lalu untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tercatat sampai saat ini terbentuk 1.265 KDMP yang sudah berbadan hukum terdapat 311 KDMP yang sudah memiliki gerai jumlah seluruh gerai sebanyak 378, dan terdapat 53 KDMP yang berbasis syariah.

Selanjutnya Sekolah Rakyat, tercatat sampai saat ini program ini dilaksanakan pada 3 titik. Di SMA Unggul Garuda, tercatat baru pada tahap pengajuan usulan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Revitalisasi sekolah tercatat hingga saat ini yang sudah berjalan sebanyak 303 yang terdiri dari 31 PAUD, 136 SD, 93 SMP, dan 43 SMA di 7 kota dan 12 kabupaten di Sumbar.

Begitupun untuk ketahanan pangan, pada 2025 tercatat produksi padi sebanyak 1.367.262 ton dihasilkan dari luas panen 65.007 hektare, dan pada 2026 produksi padi sebanyak 119.452,43 ton (per Januari) dihasilkan dari luas panen 25.552,48 hektare.

Terakhir soal ketahanan energi, pada tahun 2025 tercatat 81 unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), dan pada tahun 2026 tercatat 31 unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menghasilkan total kapasitas daya sebesar 390 MW.

Terdiri dari 10 unit PLTA skala besar dan menengah 1 unit PLTP yang memanfaatkan potensi panas bumi 20 unit PLTS yang tersebar secara luas di berbagai titik lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan soal tudingan mengunci Chrome Os pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan alias Permendikbud.

Nadiem mulanya meluruskan bahwa Chromebook bukan merupakan sebuah produk laptop, melainkan sistem operasi Chrome Os yang tersemat pada laptop berbagai merek.

Setelah itu, Nadiem membantah Permendikbud itu mengatur spesifikasi soal pengadaan barang digitalisasi pendidikan. Sebab, aturan itu dikeluarkan untuk mengatur tata kelola penyaluran dana alokasi khusus (DAK).

"Saya ingin membahas mengenai Permendikbud DAK yang beberapa kali disebut dikunci, dikunci, dikunci. Nah, ada satu kesalahan yang menurut saya mispersepsi mengenai Permen DAK ini. Kalau yang muliar bisa membaca Permen ini atau siapa pun membaca, Permen ini tidak ada isinya mengenai spek. Isi tubuh daripada Permen itu adalah tata kelola penggunaan DAK, hanya DAK," ujar Nadiem di ruang sidang, Senin (19/1/2026).

Oleh sebab itu, Nadiem menegaskan bahwa anggapan Permendikbud itu telah mengunci pengadaan digitalisasi pendidikan menggunakan Chromebook adalah tidak benar.

Bahkan, Nadiem menegaskan bahwa sistem operasi yang dikunci pada peraturan menteri yang dikeluarkan pada 2020 adalah Windows.

"Kenyataannya, Pak, di Permen DAK 2019 yang dibuat oleh Pak Muhadjir, Permen DAK selalu dikunci operating system-nya. Di 2019 dikunci Windows, dan di Permen DAK 2020 yang saya tandatangani karena saya sudah menjadi menteri, dikunci Windows. Saya mengunci Windows," imbuhnya.

Lebih jauh, Nadiem pun menekankan Permendikbud yang diteken olehnya itu merupakan produk dari hasil kerja sejumlah Dirjen di Kemendikbudristek.

"Artinya, Permen itu tidak mengatur spek, tetapi melampirkan hasil kerja Dirjen-dirjen dan Direktorat yang melampirkan satu dari 11 lampiran spek. Itu hanya mengeluarkan, menformalisir spek yang dibuat Direktur dan Dirjen. Karena itu, menurut saya kesaksian itu salah bahwa itu Permen mengunci," pungkasnya.

Sebelumnya, aturan yang kerap digadang-gadang sebagai penguncian Chrome Os adalah Permendikbud No.5/2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan.

Aturan yang diterbitkan pada Februari 2021 diduga telah memuluskan pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi Kemendikbudristek.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menjanjikan akan menyediakan anggaran bagi keberlangsungan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Benowo, entitas bisnis sampah menjadi listrik pertama di Tanah Air yang diambang kebangkrutan.

Rinciannya, pemerintah menjanjikan menyediakan anggaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) untuk memastikan PLTSa yang berlokasi di Benowo, Surabaya, Jawa Timur dapat berlanjut. Dana itu akan disalurkan melalui PT Sumber Organik.

"Harapan kami agar supaya perusahaan kami dapat tetap beroperasi dan dapat melunasi kewajiban juga kepada pihak lender. Kami berharap BLPS ini dapat dianggarkan baik untuk tahun 2025 dan seterusnya," terang Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Susanto saat rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sebagai informasi, fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) pertama di Indonesia kini berada di jurang risiko gagal bayar (default) dengan pihak kreditur. Pemicunya, kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dijalankan pemerintah Prabowo. Sebelumnya dana BLPS masuk ke alokasi DAK nonfisik yang menjadi bagian dari pagu anggaran transfer ke daerah (TKD). DAK nonfisik itu diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut dana BLPS yang biasanya dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, tidak masuk ke dalam APBN 2025.

Askolani menyebut pihaknya telah mendapatkan surat permintaan bantuan dana BLPS, terakhir per Oktober. Dia menyebut awalnya direncanakan penyelamatan melalui anggaran milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena sudah memasuki Oktober 2025.

Untuk itu, Askolani mengusulkan agar dana BLPS yang tertunda pada 2025 itu dicampur dengan alokasi 2026. Dana itu akan dimasukkan ke dalam pagu anggaran KLH mendatang.

"Januari bisa dilaksanakan Pak [Menteri]. Pas Januari sudah bisa dieksekusi," terang Askolani dalam rapat bersama Purbaya.

Pada akhir rapat tersebut, Purbaya memutuskan dana BLPS TA 2025 dan TA 2026 akan dianggarkan melalui pagu KLH sekitar Rp120 miliar lebih. Kementerian tersebut nantinya diminta untuk segera bersurat ke Kementerian Sekretariat Negara untuk perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.

"Bantuan BLPS untuk TA 2025 dan TA 2026 dibayarkan pada belanja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026," tutur Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum mengungkap siasat Nadiem Makarim meloloskan pengadaan Chromebook untuk program pendidikan diduga untuk kepentingan bisnis.

Hal itu terungkap dari surat dakwaan mantan Direktur SD pada Ditjen PAUDasmen, Sri Wahyuningsih yang dilihat pada Rabu (17/12/2025).

Mulanya, jaksa membeberkan soal realisasi pembayaran atas pengadaan TIK Chromebook untuk SD SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021.

Namun, pembayaran itu terdapat kemahalan harga karena unit laptop chromebook dan CDM pada e-katalog tidak dilakukan kajian pembentukan harga yang wajar oleh Pokja LKPP.

"Dan menggunakan spesifikasi yang dibuat oleh Nadiem Anwar Makarim melalui Permendikbud Nomor 5 tahun 2021," ujar jaksa.

Sementara itu, Nadiem juga sudah mengetahui laptop chromebook dengan sistem operasi Chrome tidak bisa digunakan oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar khususnya daerah 3T.

Menurut jaksa, realisasi pengadaan Chromebook ini diduga hanya untuk kepentingan bisnis Nadiem agar Google meningkatkan investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

"Hal itu dilakukan Nadiem Anwar Makarim semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT AKAB," tutur Jaksa.

Dalam surat dakwaan itu, jaksa juga membeberkan sejumlah realisasi investasi Gojek ke bisnis Nadiem. Misalnya, pada tahun 2017 Google berinvestasi ke PT AKAB dengan cara penyetoran modal sebesar US$99,9 juta dan tahun 2019 Google kembali berinvestasi ke PT AKAB dengan cara yang sama sebesar US$349,9 juta.

Selanjutnya, Google Asia Pasifik Pte Ltd juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT AKAB sebesar USD59,9 juta. Adapun, Google kembali menanamkan investasi ke PT AKAB sebesar US$276 juta pada Mei-Oktober 2021.

Penanaman modal investasi Mei-Oktober itu terjadi setelah Nadiem menerbitkan Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

"Peraturan tersebut menjadikan Google sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam pengadaan TIK di Kemendikbud berupa Google Workspace for Education melalui Google Workspace yang dapat digunakan di Kemendikbud RI mengingat penggunanya bisa mencapai 50 juta pengguna di ekosistem Pendidikan di Indonesia," kata jaksa.

Di samping itu, Nadiem juga telah mengundurkan diri dari direksi PT Gojek Indonesia dan PT AKB karena diduga dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dari proses pengadaan Chromebook ini.

Meskipun begitu, jaksa menyebut Nadiem telah menunjuk Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Aluwi sebagai Direksi dan Beneficial Owner untuk kepentingan Nadiem sebagai pengendali saham pendiri di Gojek dan PT AKAB.

"Untuk tidak terlihat adanya "conflict of interesť" kedudukan Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud maka Nadiem Anwar Makarim mengundurkan diri sebagai Direksi di PT Gojek Indonesia dan PT AKAB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Masalahnya, ada gap antara sudut pandang pemerintah pusat serta kebutuhan riil di daerah.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada APBN 2026 yang disusun perdana oleh kabinetnya memotong anggaran TKD hingga kurang lebih 24%. Dari awalnya anggaran TKD sebesar Rp919,9 triliun pada APBN 2025, kini hanya dianggarkan Rp699 triliun untuk tahun depan.

Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.

Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Kualitas Belanja & Pemotongan Anggaran Jadi Isu Berbeda

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai bahwa tata kelola maupun kualitas belanja daerah serta pemotongan anggaran TKD adalah dua isu yang berbeda.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menjelaskan bahwa pemotongan TKD 2026 sebesar 24% dari yang sebelumnya dianggarkan 2025 berpotensi menimbulkan turbulensi pada anggaran pemda. Apalagi, porsi pendapatan asli daerah (PAD) masih lebih rendah dibandingkan transfer dari pusat.

Akibatnya, ketergantungan pemda terhadap TKD bisa memengaruhi kualitas belanja pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerah.

"Itu sudah bisa kita lihat dengan Instruksi Presiden No.1/2025 sangat mengganggu terutama belanja modal, karena pemotongan DAK [dana alokasi khusus] fisik [dipotong] hampir setengahnya. Padahal ini menjadi andalan pemerintah daerah untuk belanja modal," terang Herman kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Belum lagi, adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai Herman seharusnya menjadi hak dari daerah. Untuk itu, dia justru memandang bahwa rencana Purbaya untuk mengajukan penaikan anggaran TKD tahun depan seharusnya tidak menunggu lama.

Dia memandang pemerintah pusat seharusnya langsung segera mengevaluasi kebijakan TKD itu pada saat mulai kuartal I/2026.

"Ketika pemerintah pusat memotong dana bagi hasil, itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemotongan DBH mengganggu kapasitas fiskal daerah, karena itu terdiri dari PAD dan DBH. Kalau bicara transfer ke daerah, enggak usah menunggu kuartal II selesai," ujarnya.

Di sisi lain, Herman mempertanyakan indikator apa yang akan diambil Purbaya untuk menilai bahwa pemda sudah memperbaiki tata kelola dan belanja pemerintah pusat. Apabila mengacu kepada sejumlah masalah korupsi di daerah, itu bukan semata-mata kelemahan pemda.

Urusan mengenai pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan daerah, yang kerap berkaitan dengan tindak pidana korupsi (tipikor), dinilai Herman turut memiliki kontribusi dari pemerintah pusat.

Ke depan, dia memandang bahwa pemda harus bisa memastikan belanja APBD difokuskan untuk belanja prioritas. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga harus bisa memastikan pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan benar.

Kendati sempat diwarnai penolakan masyarakat daerah, Herman menilai kebijakan pajak daerah yang harus menjadi fokus bukanlah penaikan tarif melainkan penguatan administrasi pemungutan.

"Manajemen data dan sistem pemungutan. Sistem kita masih berpaku pada pola-pola konvensional, padahal potensi pajaknya besar. Itu harus menggunakan platform digital," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Belum genap satu tahun menjabat, sejumlah kepala daerah satu per satu mulai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak pelantikan kepala daerah pada Februari 2025, lembaga anti rasuah setidaknya telah menangkap 4 orang kepala daerah saat menggelar OTT.

Adapun, kepala daerah yang terciduk pertama kali adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, disusul Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan terakhir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Berikut ringkasan kasus OTT para kepala daerah sepanjang 2025:

OTT Bupati Kolaka Timur

Dalam OTT KPK pada 7 Agustus 2025 telah menjaring Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029, Abdul Aziz. Dia ditangkap atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit di Kolaka Timur.

Penangkapan ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena sudah mengendus penyelewengan alokasi DAK.

Tidak berselang lama, KPK langsung menetapkan Abdul Azis periode 2024-2029 menjadi tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni: ABZ [Abdul Azis], ALH [Andi Lukman Hakim], AGD [Ageng Dermanto], DK [Deni Karnady], dan AR [Arif Rahman]," Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Sabtu, (9/8/2025).

OTT Gubernur Riau

KPK melakukan aksi OTT di wilayah Riau, Senin (3/11/2025) yang menjaring 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan dugaan 'jatah preman' terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya," kata Budi.

OTT Bupati Ponorogo

KPK telah mengadakan OTT di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Sugiri diciduk atas kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Ponorogo.

Setelah menjalani pemeriksaan setibanya di gedung KPK, Sugiri langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

OTT Bupati Lampung Tengah

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

Ardito melakukan pengkondisian sejak dirinya dilantik menjadi bupati. Dia memerintahkan Riki untuk mengatur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di mana perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito.

Ardito meminta Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD untuk pengaturan pemenang PBJ.

Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu.

Ardito juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton dengan memenangkan vendor pengadaan barang tersebut. Alhasil, PT Elkaka Mandiri dimenangkan memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500 juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk tidak hanya memerhatikan kelengkapan administrasi syarat penyaluran anggaran transfer pusat ke daerah atau TKD, melainkan juga memastikan keberlangsungan program pembangunan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan hal itu terkait dengan imbauan Kemenkeu kepada Pemda untuk memenuhi kelengkapan dokumen sebagai syarat penyaluran sisa dana TKD 2025.

Untuk diketahui, melalui Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu No.S-73/PK/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada Akhir TA 2025, Pemda diminta untuk segera menyampaikan sejumlah dokumen persyaratan penyaluran TKD akhir TA 2025. Apabila syarat-syarat dokumen tidak dipenuhi sampai dengan tenggat, maka sisa dana TKD tidak dapat disalurkan.

Menurut Herman, imbauan Kemenkeu itu baru sebatas pemenuhan akuntabilitas Pemda secara administratif dalam penggunaan anggaran. Dia menilai pemerintah pusat seharusnya lebih menyoroti apakah anggaran betul-betul disalurkan untuk pembangunan di daerah.

"Yang jadi pertanyaan apakah program-program yang dijalankan itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, itu yang jadi catatan besarnya," terang Herman kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Di sisi lain, Herman menilai upaya memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran TKD tidak hanya dilakukan Kemenkeu, namun juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tidak hanya itu, berdasarkan catatan KPPOD, imbauan Kemenkeu maupun penerapan batas akhir syarat penyaluran dana TKD bukan hal baru. Instruksi dari pusat itu berlaku setiap tahunnya, baik untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi (DAK) Fisik maupun Nonfisik, serta Dana Desa.

Instruksi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu itu juga sudah merujuk kepada beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Herman bahkan mencatat pada pandemi Covid-19 lalu sejumlah pemda pernah mendapatkan sanksi penundaan penyaluran TKD akibat tidak patuh terhadap ketentuan administrasi.

Menurutnya, pihak yang merugi akibat anggaran TKD tidak tersalurkan adalah pemda. Tidak hanya pembangunan dan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah bisa berpotensi tersendat karena anggaran yang tidak tersalurkan.

Khususnya, bagi daerah-daerah yang memiliki ketergantungan fiskal kepada pusat yang tinggi sebab rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).

"Memang kenapa sekarang muncul [isu sanksi penyaluran TKD] karena bertepatan momentum pak Menkeu menyampaikan [besarnya] dana mengendap di bank. Bagi kami, surat yang sangat segera itu sebetulnya hanya salah satu cara skema pembinaan dan pengawasan untuk reminder daerah segera merealisasikan dana-dana TKD," papar Herman.

Realisasi belanja lambat

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengingatkan Pemda terkait dengan syarat-syarat dokumen serta batas akhir penyampaiannya untuk penyaluran TKD akhir tahun ini.

Penyaluran TKD dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah.

Pada Oktober 2025, melalui surat terpisah, Menkeu Purbaya telah memberikan instruksi serupa terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan Pemda di perbankan hingga akhir kuartal III/2025.

Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025).

Purbaya lalu meminta Pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik.

Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

"[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah," tulis Purbaya.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menyalurkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sesuai rencana kendati ada batas akhir (deadline) pemenuhan syarat oleh para pemerintah daerah (pemda).

Sekadar informasi, melalui Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu No.S-73/PK/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD ada Akhir TA 2025, pemda diminta untuk segera menyampaikan sejumlah dokumen persyaratan penyaluran TKD akhir tahun anggaran (TA) 2025. Apabila syarat-syarat dokumen tidak dipenuhi sampai dengan deadline, maka sisa dana TKD yang ada tidak dapat disalurkan.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai surat instruksi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu itu bakal efektif memacu pemda untuk segera membelanjakan anggaran yang ada jelang akhir tahun. Namun, dia meminta agar pemerintah pusat tetap menyalurkan sisa dana TKD yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Insyaallah akan efektif dalam rangka memacu daerah mempercepat realisasi anggarannya, tetapi pemerintah daerah berharap pendanaan pendapatan daerah yang sudah dianggarkan untuk tetap disalurkan ke kas daerah sesuai yang sudah direncanakan oleh masing-masing daerah," terang Bursah, yang juga merupakan Bupati Lahat kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Bursah membantah bahwa realisasi penyerapan anggaran TKD lambat bukan karena pemda yang tidak bekerja dengan cepat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut.

Pertama, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilaksanakan pada akhir Februari 2025. Ini menjadi konsekuensi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, di mana pelantikan kepala daerah sebagian besar dilaksanakan bersamaan di Istana Kepresidenan pada saat tahun anggaran baru sudah berjalan dua bulan lamanya.

Kedua, adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan daerah memformulasi ulang perencanaan dan penganggarannya. Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang diteken Presiden Prabowo, di mana anggaran TKD turut menjadi sasaran efisiensi sebesar Rp50,5 triliun.

"Dua hal inilah yang menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan di daerah," ungkap Bursah.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengingatkan para pemda terkait dengan syarat-syarat dokumen serta batas akhir penyampaiannya untuk penyaluran TKD akhir tahun ini.

Penyaluran TKD dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah.

Untuk DBH mencakup yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan di antaranya laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai dengan semester I/2025 sebagai syarat penyaluran DBH yang belum disalurkan. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah," demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan.

Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya.

Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU.

Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB.

Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas.

Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes.

Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah.

Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah," demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan.

Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU.

Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB.

Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas.

Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes.

Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.

Mensesneg Awasi Penyerapan

Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025.

Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

Surat Purbaya ke Kepala Daerah

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025.

Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul 'Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025', Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025).

Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik.

Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. "[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah," tulis Purbaya.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya.

Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengubah waktu pembayaran dana daerah menjadi awal Januari sehingga tidak ada penumpukan.

Menurutnya, dana daerah atau anggaran transfer ke daerah (TKD) seharusnya tak mengendap di rekening kas daerah sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Oleh karena itu, dia tengah mempersiapkan cara dan proses pembayaran TKD pada awal tahun.
Hal itu dilakukan setelah dia mengetahui total nilai simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan mencapai Rp233 triliun, mengacu pada data Bank Indonesia (BI) per akhir September 2025.

"Nanti tahun depan akan kami kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat tanggal 1, 2 Januari sudah keluar lah ke [rekening] pemda, sehingga pemda enggak usah menumpuk uang lagi," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

Selama ini, terang Purbaya, secara historis sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bisa mencapai Rp100 triliun. Dengan perubahan pembayaran TKD, dia berharap agar kebiasaan menumpuk uang atau sisa anggaran pemda setiap tahunnya itu tidak terjadi lagi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai sisa anggaran itu lebih baik dibelanjakan secara optimal sehingga mendorong perekonomian.

"Kalau cara perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanaakan belanja tepat waktu, tepat sasaran," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar pemda memiliki cadangan anggaran setiap dua bulan pertama setiap tahun. Alasannya, pemda memiliki kebutuhan untuk membayar gaji pegawai.

"Untuk daerah memang perlu harus ada Silpa karena di daerah-daerah ini di Januari mereka harus membayar belanja pegawai dan kontrak yang sudah selesai di deadline akhir Desember, dibayarnya Januari," terangnya pada acara yang juga dihadiri Purbaya itu.

Mantan Kapolri itu turut mengingatkan bahwa penyaluran TKD hibah dari provinsi ke kabupaten/kota juga kerap mengalami keterlambatan. Akibatnya, eksekusi anggaran TKD di level kabupaten/kota turut terdampak. Tito turut menyampaikan keluhan sejumlah pemda kepada pemerintah pusat melalui Purbaya mengenai pengiriman Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Pemda mengeluhkan keterlambatan penyerahan petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK dari kementerian teknis, serta syarat salur dalam pemberian DAU.

Namun demikian, Tito mengimbau pemda untuk mempercepat dan mengoptimalkan belanja daerah yang kini masih lambat. Terutama, bagi pemda-pemda yang memiliki pendapatan tinggi. Dia juga meminta agar uang pemda tidak ditanam pada bank-bank di pusat.

"Saya tahu ada beberapa bank di pusat yang ditaruh karena memang dianggap bank sehat. Akibatnya uangnya beredar di pusat," terangnya.