Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa-siswi di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono telah terjun ke lokasi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut serta meninjau penanganan medis kepada para siswa yang terdampak.

"Iya bentar. Prof. Erwin lagi ngecek, Kadinkes lagi ngecek, bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu, nanti kami akan hari ini juga kami akan berikan informasi yang terbaru tentang hal-hal ini," ujar Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (11/5/2026).

Mengenai mekanisme pertanggungjawaban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tetap diberlakukan terhadap mitra yang terbukti lalai dalam menjaga standar higienitas serta keamanan pangan dalam pengolahan hingga pendistribusian MBG.

Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi dilakukan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, BGN disebut telah menerapkan sanksi bagi SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa sebelumnya.

"Begini, kewenangan pemberian sanksi, tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN, dan BGN telah menerapkan sanksi ya untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden. Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pahami terus melakukan evaluasi. Artinya apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak," tuturnya.

Meski demikian, Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya rincian data mengenai jumlah SPPG di wilayah setempat yang telah dikenakan sanksi kepada BGN sebagai otoritas pemberi penalti.

"Nah, data persisnya ini tentu kita juga lebih eloknya akan di-disclosure oleh BGN sebagai pihak yang menerapkan sanksi tersebut," ungkapnya.

Untuk saat ini, Emil menegaskan Satgas MBG Jatim memilih fokus pada penuntasan kasus yang terjadi di Surabaya sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG.

"Nanti kinerjanya kita bahas khusus. Saat ini kita fokus dulu pada penanganan insiden yang terjadi di Surabaya ini dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2025 pada Jumat (8/5). Pembayaran ini menjadi kabar menggembirakan bagi investor setelah perseroan mengalokasikan total dividen jumbo senilai Rp52,1 triliun.

Keputusan pembagian dividen tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 10 April 2026.

BRI menetapkan dividen tunai sebesar Rp346 per saham. Jumlah itu sudah termasuk dividen interim senilai Rp137 per saham atau setara Rp20,6 triliun yang telah lebih dulu dibagikan kepada pemegang saham pada 15 Januari 2026.

Dengan demikian, sisa dividen yang dibayarkan pada hari ini mencapai Rp209 per saham dengan total nilai sekitar Rp31,47 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan kebijakan pembagian dividen dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemberian nilai tambah kepada pemegang saham dan penguatan struktur permodalan perusahaan.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam menjaga keberlanjutan kinerja sekaligus memberikan imbal hasil optimal bagi investor.

"Pembagian dividen tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan economic value yang optimal dan berkelanjutan kepada para pemegang saham, sekaligus mencerminkan fundamental yang kuat serta ketahanan kinerja Perseroan yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global," ujar Dhanny.

Kebijakan dividen BRI mencerminkan pendekatan yang seimbang antara distribusi laba kepada pemegang saham dan penguatan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Pendekatan ini sejalan dengan strategi BRI dalam memastikan kualitas pertumbuhan positif yang berkelanjutan. Adapun pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah investor yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) pada 22 April 2026.

Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai isu keterlambatan pencarian dana oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikhawatirkan menghambat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Sebagai informasi, kabar tersebut menyeruak usai beredarnya pesan berantai di platform WhatsApp Group yang menyebut seluruh SPPG di Kota Surabaya belum mendapatkan pencairan anggaran sehingga terancam tidak beroperasi.

“Selamat pagi rekan-rekan mau menginfokan bahwa sedang terjadi kendala di seluruh dapur di Surabaya bahwa dana dari pemerintah tidak cair nggih, mohon doa nya agar di minggu ini semoga dana cair di rekening kami karena jika belum cair maka kami terpaksa harus berhenti operasional dahulu sampai dana dari pusat cair. Akan kami informasikan kembali, harap menjadi informasi dan support-nya nggih matur nuwun,” tulis pesan tersebut.

Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya melanda seluruh SPPG di wilayah kerjanya. Ia bahkan telah berkoordinasi secara lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah terjadi.

"Saya cek ke BGN, tidak semua dapur (SPPG) mengalami masalah tersebut, dan tidak hanya di Surabaya saja," ungkap Emil saat dikonfirmasi awak media, Jumat (8/5/2026).

Emil menyatakan bahwa pencairan dana tersebut saat ini tengah diproses secara bertahap oleh pemerintah pusat. Pengirimannya disebutkan lewat transfer melalui rekening virtual account yang dikantongi oleh masing-masing pengelola SPPG.

“Namun, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BGN, sudah mulai diproses pencairannya. Pencairan ke virtual account,” bebernya.

Oleh sebab itu, Emil mengimbau kepada segenap masyarakat dan para pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menyatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan normal.

“Kami terus melakukan koordinasi agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” pungkasnya.

PT Pertamina (Persero) mendorong peningkatan kinerja di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui kolaborasi global dengan Halliburton asal Amerika Serikat dalam penyelarasan pemanfaatan teknologi.

Penyelarasan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Februari 2026 oleh kedua pihak, dengan fokus pada area prioritas kerja sama serta pengembangan jalur implementasi yang lebih konkret. Adapun sinergi akan berfokus terhadap optimalisasi keekonomian multistage fracturing (MSF), serta percepatan monetisasi sumber daya migas non-konvensional Indonesia dengan memanfaatkan pengalaman operasional Halliburton di Amerika Serikat.

Wakil Direktur Utama Pertama, Oki Muraza menyampaikan bahwa teknologi digital dan model eksekusi yang telah teruji di lapangan menjadi kunci dalam membuka potensi reservoir yang kompleks di Indonesia.

"Pertamina berfokus pada penerapan teknologi dan model operasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja hulu. Melalui kolaborasi dengan pemimpin teknologi global seperti Halliburton, kami menargetkan optimalisasi keekonomian MSF serta percepatan pengembangan sumber daya non-konvensional di Indonesia," ujar Oki.

Senior Vice President of Production Enhancement, Eric Holley, dari pihak Halliburton menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan produksi Pertamina.

"Halliburton berkomitmen kuat untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam meningkatkan produksi migas Indonesia. Kami siap menghadirkan kapabilitas terbaik kami di bidang fracturing dan production enhancement untuk mendukung Pertamina dalam memonetisasi Low Quality Reservoirs melalui MSF, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekosistem sumber daya non-konvensional Indonesia secara lebih luas," ujarnya.

Sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman, Pertamina dan Halliburton juga menjajaki sejumlah inisiatif kerja sama ke depan, termasuk pemanfaatan agentic AI untuk interpretasi bawah permukaan dan pemodelan reservoir, pengembangan Unconventional Early Development Concept (EDC) dengan fokus pada optimalisasi desain fracturing, Multi-Lateral Drilling and Completion, Integrated Asset Management untuk lapangan mature, serta berbagai program berbasis teknologi lainnya guna mendukung efisiensi dan peningkatan produksi hulu.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program percontohan, alih teknologi, serta pengembangan kapabilitas di bidang pemboran, penyelesaian sumur, optimasi produksi, dan operasi hulu berbasis digital.

Melalui sinergi terbaru ini, Pertamina terus mendorong kolaborasi yang terstruktur dengan Halliburton guna meningkatkan efisiensi, memperkuat kapabilitas teknis, serta mendukung ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, meraih empat penghargaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan realisasi penyaluran mencapai 99,55 persen.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Stakeholders Day yang digelar di Kantor KPPN Kota Bogor, Selasa.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan tepat waktu.

Ia menjelaskan, keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Bogor dan KPPN sejak tahap perencanaan hingga realisasi anggaran.

“Ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkot Bogor dengan KPPN. Dana transfer ke daerah itu ada proses tata kelolanya, dan kami selalu berkomunikasi mulai dari perencanaan, penganggaran sampai realisasi,” kata Denny.

Menurut dia, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Kota Bogor yang menembus lebih dari 99 persen menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan daerah lain.

Ia menambahkan, capaian tersebut juga didukung oleh konsistensi dalam melakukan rekonsiliasi serta koordinasi intensif melalui mekanisme desk to desk.

“Kita selalu intens rekonsiliasi, kita juga konsisten ada desk to desk. Sehingga proses pencairan dan penyerapan anggaran bisa diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Denny menegaskan penghargaan yang diraih akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik di berbagai sektor.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan publik, baik pada sektor DAK fisik, pendidikan, maupun kesehatan,” katanya.

Adapun empat penghargaan yang diterima meliputi kategori penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II tercepat pada bidang sanitasi, penyampaian dokumen DAK Fisik sekaligus batch 1 tercepat pada subbidang pendidikan sekolah dasar.

Selain itu, penghargaan juga diberikan untuk kategori penyampaian dokumen DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi batch tercepat pada bidang kesehatan dan keluarga berencana, serta capaian persentase realisasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2025 terbesar dengan realisasi mencapai 99,55 persen dari rencana kegiatan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkap adanya potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan praktik jual-beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai titik rawan korupsi dalam program MBG, Dudung menyebut celahnya cukup banyak. Salah satu indikasi yang mencuat, menurutnya, adalah adanya praktik jual-beli titik pelaksanaan program.

“Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu,” kata Dudung.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah titik SPPG atau dapur pelaksana program MBG. Namun, ia belum merinci bentuk praktik tersebut karena masih menunggu verifikasi di lapangan.

“Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik, kemudian. Ada banyak, jangan saya buka semua di sini,” ujarnya.

Selain itu, Dudung juga mengisyaratkan adanya potensi masalah lain di luar aspek distribusi makanan, termasuk kemungkinan terkait kualitas dan keamanan pangan.

Dia menyinggung kemungkinan temuan seperti makanan yang tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan.

“Kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” tegasnya.

Dudung memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim lintas kementerian untuk memastikan validitas laporan yang diterimanya. Ia menekankan tidak akan menyampaikan temuan secara terbuka sebelum melakukan pengecekan langsung.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan Kantor Staf Presiden dalam mengawal program prioritas pemerintah agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.

“Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya,” tandas Dudung.

Bisnis.com, PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru mengeluhkan antrean panjang dan lama saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut bahkan mulai berdampak ke harga BBM eceran di tingkat pengecer yang ikut merangkak naik.

Edi, salah seorang warga, menuturkan pengalamannya. Ia yang biasanya mengantre paling lama 30 menit, akhirnya mengalami antrean panjang hingga larut malam.

“Kalau hari ini cukup cepat, sekitar 30 menitan. Tapi semalam saya ngantre Pertalite sampai larut malam, kadang nunggu bisa satu sampai dua jam,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Tidak hanya antrean, harga di pengecer juga ikut terdampak. Edi mengaku biasa membeli Pertalite eceran seharga Rp20.000 per botol, kini naik menjadi Rp25.000.

“Harga naik, rembes dari kelangkaan stok di SPBU,” keluhnya.

Situasi di lapangan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Riau. Menyikapi keluhan masyarakat, Pemprov menggelar pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Kantor Gubernur Riau pada hari yang sama, guna mengevaluasi distribusi BBM yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait antrean panjang serta distribusi yang belum merata. Ia menegaskan perlunya langkah konkret agar penyaluran BBM, khususnya subsidi, benar-benar tepat sasaran.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait antrean panjang dan distribusi yang belum merata. Untuk itu, kami minta ada pengawasan lebih ketat agar BBM subsidi ini tidak salah sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi energi di daerah. Koordinasi yang solid dinilai penting agar pasokan tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kita ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak bersama untuk memastikan distribusi berjalan optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah Riau dalam kondisi aman. Sales Area Manager Retail Riau, Wilson Eddi Wijaya, menyebut distribusi terus dipantau secara intensif untuk menjaga pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Kami pastikan stok BBM tersedia dan dalam kondisi aman. Distribusi juga terus kami jaga agar berjalan lancar di seluruh wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, lonjakan antrean yang terjadi belakangan ini lebih dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat, seiring munculnya kekhawatiran akan isu kenaikan harga BBM. Kondisi ini mendorong masyarakat melakukan pembelian lebih banyak dari biasanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina mengoptimalkan penyaluran dengan mengerahkan truk tangki lebih awal agar pasokan sudah tersedia saat SPBU mulai beroperasi.

“Sehingga saat SPBU mulai beroperasi, pasokan BBM sudah tersedia dan dapat langsung melayani masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU guna memastikan kondisi di lapangan.

Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Disperindag Pekanbaru Khairunnas mengatakan sidak dilakukan bersama tim terpadu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan terkait kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang di SPBU, sekaligus menelusuri distribusi BBM hingga membuat harga di tingkat eceran melonjak,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengingatkan pengelola SPBU agar tidak melayani penjualan kepada pengecer, karena praktik tersebut dinilai berpotensi memperparah kelangkaan di tingkat konsumen langsung.

"Kami juga akan menyampaikan kepada pengelola SPBU agar tidak menjual BBM kepada penjual eceran," jelasnya.

Ia menegaskan, distribusi harus diprioritaskan bagi pengguna langsung agar pasokan tetap terjaga dan antrean dapat ditekan.

"Padahal sudah kita peringatkan karena sudah banyak yang ditangkap karena melangsir BBM, maka besok kita ingatkan lagi," pungkasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga untuk tiga jenis BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga ini resmi dimulai sejak Senin, 4 Mei 2026.

Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap, masing-masing Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, begitu pula Pertamax dan Pertamax Green yang tidak mengalami perubahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Aturan yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 itu mencabut semua peraturan sebelumnya dari PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, PMK 28/2026 diterbitkan dalam rangka percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan.

"Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dalam aturan terbaru batas maksimal restitusi pajak dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah turun dari Rp5 miliar yang diatur dalam PMK 209/2021 menjadi Rp1 miliar.

Apabila dirinci, aturan tersebut mengatur skema pengembalian bagi tiga kelompok wajib pajak (WP).

Kelompok pertama adalah WP dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Bab III Pasal 3, mereka bisa mendapat restitusi untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti wajib tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak memiliki tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Selain itu, WP harus memiliki laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

WP juga tidak boleh pernah tersangkut tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

"Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir," tulis peraturan tersebut.

Kelompok kedua adalah WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Bab IV Pasal 9, kategori ini mencakup WP orang pribadi hingga badan usaha dengan batasan nilai lebih bayar tertentu.

Untuk WP orang pribadi yang menjalankan usaha, batas lebih bayar maksimal sebesar Rp100 juta. Sementara untuk WP badan, batas peredaran usaha hingga Rp50 miliar dengan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.

Adapun untuk PKP, batas penyerahan maksimal Rp4,2 miliar dengan lebih bayar paling banyak Rp1 miliar dalam satu masa pajak.

Kelompok ketiga adalah PKP berisiko rendah. Kategori ini meliputi perusahaan terbuka, BUMN dan BUMD, hingga pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi tertentu seperti mitra utama kepabeanan dan operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator).

Selain itu, pabrikan, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, hingga perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh BUMN juga masuk dalam kategori ini, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan sertifikasi yang ditetapkan.

Bank Jatim sukses menggelar puncak perilisan JConnect bertajuk JConnect Zone pada 1-3 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Acara ini menjadi momentum penting dalam transformasi digital Bank Jatim untuk memperkuat layanan perbankan modern bagi masyarakat Jawa Timur.

Selama tiga hari, antusiasme masyarakat begitu tinggi. Bank Jatim sukses mengakuisisi pengguna JConnect versi terbaru hingga lebih dari 100 ribu user, mencerminkan percepatan adopsi layanan digital Bank Jatim secara signifikan.

Selain itu, selama tiga hari pagelaran akbar ini, Bank Jatim juga sukses mencatatkan lebih dari 27 ribu pengunjung.

"Ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengenal lebih dekat berbagai fitur, layanan, serta pengalaman digital yang ditawarkan oleh JConnect," kata Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo.

Ia menyampaikan, JConnect hadir sebagai layanan keuangan yang menawarkan banyak kemudahan transaksi pembayaran.

"JConnect merupakan wujud komitmen Bank Jatim untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan nasabah di era digital. Kami ingin menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih cepat, aman, modern, dan relevan bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Menurut Winardi, di dalam peluncuran JConnect versi terbaru ini, penguatan fitur menjadi kunci utama. JConnect versi terbaru menghadirkan 36 fasilitas unggulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nasabah atau voice of customer.

Di antaranya, kemudahan mengganti password tanpa harus datang ke kantor cabang hingga penggunaan sistem login berbasis biometrik yang lebih praktis dan aman. Adapun layanan top up kartu uang elektronik kini sudah terintegrasi dalam aplikasi.

"Saat ini jumlah pengguna terdaftar JConnect telah mencapai sekitar 1.025.000. Dengan peluncuran versi terbaru ini, Bank Jatim menargetkan pertumbuhan signifikan hingga mencapai 2 juta pengguna terdaftar pada Desember 2026," ujar Winardi.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak di kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Jatim sebagai bank pembangunan daerah yang terus berinovasi menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Sudah seharusnya bank memiliki keunggulan dalam melayani masyarakat berbasis digital. Apalagi di era sekarang ini, sebagian masyarakat bertransaksi menggunakan gadget dan tidak lagi menggunakan metode konvensional. Maka dari itu, saya mengapresiasi inovasi bank Jatim yang berjuang keras mewujudkan JConnect versi terbaru," tutur Emil.

Menurutnya, transformasi digital melalui JConnect merupakan langkah strategis dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami optimis JConnect bisa mencapai target jumlah penggunanya. Dengan diluncurkannya banyak fitur baru di JConnect, kami berharap warga Jawa Timur semakin menyadari bahwa Bank Jatim adalah bank milik masyarakat Jawa Timur. Aplikasi terbaru JConnect merupakan lompatan penting yang harus kita dukung bersama," ujar Emil.

Kegiatan JConnect Zone juga beragendakan berbagai kegiatan menarik. Mulai dari talkshow literasi keuangan, pertandingan basket 3 on 3, booth pameran dari berbagai brand, konser musik dari artis nasional, pertunjukan special, hingga program promo transaksi dan hadiah menarik bagi pengguna JConnect.

"Melalui peluncuran ini, Bank Jatim semakin mempertegas posisinya sebagai BPD yang progresif, inovatif, dan siap bersaing di era digital nasional. JConnect, koneksikan semua kemudahan," pungkas Emil.

Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif tetap wajib menyampaikan laporan SPT sesuai ketentuan.

"Setiap orang yang memiliki NPWP dan statusnya aktif harus melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Artinya, meskipun wajib pajak merasa tidak punya aktivitas usaha besar atau tidak ada perubahan penghasilan, kewajiban melapor tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif.

Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT hingga melewati batas waktu, maka sanksi pertama yang dikenakan adalah denda administrasi.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi," kata Inge.

Mengacu ketentuan perpajakan, besaran dendanya adalah Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk tahun pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026. Jika lewat dari tenggat tersebut, denda otomatis menanti saat SPT tetap diajukan.

Namun, sanksinya tidak berhenti di situ jika wajib pajak sama sekali tidak pernah melapor. Inge menjelaskan DJP akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, mulai dari data perbankan, pekerjaan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga lainnya.

"Apabila SPT tidak pernah dilaporkan, kantor pajak akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Apabila data yang diperoleh berkaitan dengan penghasilan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan adanya pajak yang terutang, maka sanksi yang akan dikenakan berupa bunga," ujarnya.

Dengan kata lain, jika kantor pajak menemukan ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak pernah dilaporkan karena wajib pajak absen menyampaikan SPT, maka wajib pajak bisa ditagih pokok pajaknya sekaligus bunga.

Besaran bunga ini tidak sama untuk setiap orang karena dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar serta berapa lama kewajiban itu tertunggak.

Sebelum masuk ke tahap penagihan, biasanya DJP lebih dulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melapor setelah tenggat berakhir. Surat ini bisa dikirim melalui email maupun alamat rumah dan kerap disebut wajib pajak sebagai 'surat cinta' dari kantor pajak.

Setelah itu, Kantor Pelayanan Pajak akan meneliti data wajib pajak. Jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, kantor pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut resmi.

Karena itu, jawaban dari pertanyaan apa sanksi kalau tidak lapor SPT adalah minimal kena denda Rp100 ribu atau Rp1 juta, lalu berpotensi ditegur, ditelusuri, hingga ditagih bunga bila ternyata ada pajak yang belum dibayarkan.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU. Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujarnya dilansir dari siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan malam ini dilakukan di pool Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Ditjen Hubdat pun akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasal 16 di PM 85 tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” ungkap Yusuf.

Ia menyatakan hasil dari audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berupa surat peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggarannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM di Bekasi menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) malam.

Kemenhub ingin memastikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dipenuhi oleh Green SM.

Aan beserta jajarannya memeriksa kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional, hingga aspek keselamatan lainnya.

Ada beberapa temuan yang nantinya didalami oleh Kemenhub.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).

Selain kendaraan, kesehatan pengemudi juga diperiksa.

Aan menegaskan, pemeriksaan menyeluruh untuk menjamin keselamatan berkendara.

"Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," jelasnya.

Taksi Green SM korsleting

Sementara itu, Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandi Wiedyanoe menduga taksi Green SM mengalami gangguan listrik (korsleting) lalu tertemper KRL relasi Bekasi-Cikarang di perlintasan sebidang JPL 85 sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur.

Akibat kejadian ini, KRL dikategorikan Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181.

"Kecelakaan ini diakibatkan dari korsleting atau permasalahan elektrik dari kendaraan taksi roda empat elektrik, Di mana tepat permasalahan itu terjadi di perlintasan Ampera, perlintasan rel kereta api di Ampera," jelas Sandi dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Meski kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa, disinyalir gegaranya terjadi insiden KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL PLB 5568 yang mengakibatkan 14 orang meninggal dan 84 lainnya luka-luka.

"(KA Argo Bromo tabrak KRL) mungkin akibat kurangnya koordinasi ataupun informasi, tidak mampu memberikan informasi menyeluruh ataupun akurat kepada kereta api Argo Bromo Anggrek," katanya.

Ditanyai soal kemungkinan mobil taksi Green SM menerobos perlintasan JPL 85, Sandi tak bisa memastikannya.

Sebab, di sana tak ada palang pintu kereta api.

"Ya kita tidak bisa katakan ini menerobos karena di perlintasan ini tidak ada palang pintu kereta api seperti yang kita lihat di sana," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Taksi Green SM Alami Korsleting Sebelum Tertabrak KRL di Bekasi Timur"