#30 tag 24jam
Purbaya Bakal Relaksasi Anggaran TKD Buat Daerah Terdampak Bencana di Sumatra
Menteri Keuangan Purbaya akan menaikkan anggaran TKD untuk daerah terdampak bencana di Sumatra, dengan relaksasi dana dan efisiensi APBN 2026. [356] url asal
#anggaran-tkd #daerah-terdampak-bencana #bencana-sumatra #purbaya-yudhi-sadewa #apbn-2026 #transfer-ke-daerah #relaksasi-dana-tkd #rehabilitasi-bencana #efisiensi-apbn #bnpb #kementerian-pu #pemulihan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 16/12/25 14:40
v/74793/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merelaksasi anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.
Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.
Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.
"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.
"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.
Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.
Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.
"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).
Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD Buat Daerah Terdampak Bencana di Sumatra
Menteri Keuangan Purbaya akan menaikkan anggaran TKD untuk daerah terdampak bencana di Sumatra, dengan relaksasi dana dan efisiensi APBN 2026. [356] url asal
#anggaran-tkd #daerah-terdampak-bencana #bencana-sumatra #purbaya-yudhi-sadewa #apbn-2026 #transfer-ke-daerah #relaksasi-dana-tkd #rehabilitasi-bencana #efisiensi-apbn #bnpb #kementerian-pu #pemulihan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 16/12/25 14:40
v/74557/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.
Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.
Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.
"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.
"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.
Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.
Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.
"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)