IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap banyak daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang minim, bahkan tidak terdampak bencana, tetapi tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD).

Dia telah meminta Pemda yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dananya untuk wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut tersebut.

"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.

Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumut yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.

"Simalungun enggak terdampak, dapat Rp412 miliar, Rp30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar Rp261 miliar, Rp30 miliar (buat Aceh)," ujarnya.

Selain itu, Tito menyebut daerah lain seperti Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.

"Bantulah Rp25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," tuturnya.

Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden kami siap. Jadi dana untuk Aceh dan daerah terdampak bencana itu kami siapkan dan tidak kami ganggu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Sumatera.

"Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 triliun malah, jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana tapi nanti kita lihat seperti apa penyaluran di kementerian/lembaga negara dan sebagainya," ujar Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan Kementerian/lembaga dan Kepala Daerah Terdampak yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Dirinya akan menunggu kalau ada masukan dari Satgas atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan perintah Presiden.

"Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden kami siap. Jadi dana untuk Aceh dan daerah terdampak bencana itu kami siapkan dan tidak kami ganggu," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pasca-bencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi sehingga tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun.

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.

Ia menyatakan, tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merelaksasi anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah relaksasi pembiayaan bagi pemerintah daerah terdampak bencana, terutama terkait kewajiban pinjaman infrastruktur, sembari menunggu pendataan kerusakan di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stimulus yang berada dalam kewenangan Kemenkeu difokuskan pada penyesuaian kewajiban pinjaman pemerintah daerah, khususnya pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

“Kalau di Kemenkeu kita hapusin apa ya, yang ada kan pinjaman pemda ke SMI misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain. Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin,” ujar Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kendati demikian, Purbaya menegaskan penghapusan kewajiban pinjaman tidak dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin. Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa,” katanya.

Purbaya menambahkan pemerintah siap untuk meniadakan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur yang rusak total akibat bencana. “Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan,” ujarnya.

Terkait perhitungan awal jumlah infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan, Purbaya menyebut proses pendataan masih berlangsung. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut bersama PT SMI.

“Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica mendesak pemerintah pusat untuk menambah pendanaan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor beberapa pekan ini.

Cindy menilai pemangkasan TKD tahun ini telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan darurat hingga pemulihan pasca bencana untuk jangka panjang.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah wilayah, terutama Sumatera Barat, menghadapi kerusakan parah infrastruktur publik, lahan pertanian, serta terganggunya jalur distribusi akibat hujan ekstrem dan longsor yang banyak terjadi di banyak lokasi. Dalam kondisi darurat tersebut, penurunan anggaran TKD berdampak pada lambatnya penanganan karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Daerah sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan TKD bagi Sumatera Barat,” ujar Cindy seperti yang dilansir dari Parlementaria, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, penambahan TKD tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi menyangkut keberlanjutan pemulihan infrastruktur, penguatan bantuan sosial bagi warga terdampak, perbaikan sentra pertanian, serta pemulihan aktivitas ekonomi lokal.

Legislator yang mewakili Sumatra Barat ini menegaskan bahwa negara harus hadir dengan langkah tegas di tengah kondisi kerusakan parah yang dialami di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

“Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dibiarkan pulih sendiri. Negara harus hadir melalui kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat terdampak. Saya di DPR RI berkomitmen mengawal isu ini dan mendorong skema anggaran yang adaptif terhadap situasi bencana,” tegasnya.

Anggota Partai Nasdem ini turut menambahkan bahwa pemulihan pasca bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta dukungan pemerintah pusat agar daerah dapat mempercepat rehabilitasi dan memastikan layanan publik kembali berjalan optimal.

Ia juga berkomitmen untuk memastikan kebutuhan di daerah terdampak bencana akan menjadi prioritas nasional.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dan bergerak dengan solidaritas penuh agar pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh," jelasnya. (Stefanus Bintang Agni)