Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebagai kompensasi untuk menurunkan biaya haji di tengah gejolak harga minyak dunia. Nilai anggaran sebagai bentuk kompensasi itu mencapai Rp1,77 triliun.

Pemerintah saat ini tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto pun telah menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji pun turun sebesar Rp2 juta. Kemudian, selisih biaya akan dikompensasi oleh negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Kemenkeu pun telah ancang-ancang menyiapkan kompensasi biaya haji itu. Meskipun, dirinya tidak secara gamblang menjelaskan sumber dana dari pos tertentu untuk kompensasi tersebut.

"Oh itu [kompensasi biaya haji] enggak usah ditanya dari pos mana. Pokoknya kita kelola bareng-bareng. Kan tadi saya bilang bahwa ada penerimaan yang naik, itu sudah pasti tergantung nanti seberapa optimis," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Belum lagi, Kemenkeu dengan Kementerian ESDM saat ini sedang mengamati beberapa tarif atau potensi kenaikan penerimaan dari sejumlah komoditas. Selain itu, terdapat arahan dari Presiden Prabowo untuk efisiensi.

"Nah ini kemudian realokasi, nanti kita kelola untuk tetap bersama-sama. Nanti defisitnya tetap kita jaga di bawah 3%," ujar Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan sumber kompensasi biaya haji berasal dari APBN. Menurutnya, APBN pun masih terdapat berbagai cadangan.

"Kita kan udah efisiensi yang, efisien-efisien itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," ujar Purbaya.

Dia pun memastikan bahwa APBN akan cukup dalam mengantisipasi tekanan harga minyak seiring dengan perang di Timur Tengah. Ditambah, menurutnya kondisi geopolitik mulai mereda dan turut memengaruhi harga minyak dunia.

"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi 100 [dolar AS per tahun], kan, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan skema efisiensi dan refocusing belanja negara untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap terkendali. Tekanan harga minyak dan ketidakpastian global menjadi latar belakang kebijakan ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penghematan dilakukan dengan mengalihkan anggaran dari pos kurang prioritas ke program utama pemerintah.

Target penghematan berada di kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

“Sudah didesain angka yang mana, dan mana (program) yang perlu dikendalikan, tapi nanti kita kasih tahu dulu ke kementerian dan lembaganya,” ujar Purbaya kepada awak media, Selasa (7/4/2026).

Pemerintah merencanakan pemangkasan anggaran secara merata di kementerian dan lembaga. Besaran pemotongan masih dalam pembahasan.

Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak mendesak. Pos yang disasar mencakup rapat di luar kantor serta perjalanan dinas.

“Kalau perintah presiden perjalanan dalam negeri dikurangi, petunjuk lebih lanjutnya adalah perjalanan luar negeri atau perjalanan pejabat dihilangkan, kecuali mepet banget,” kata dia.

Pemerintah juga mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis. Skema yang dibahas mencakup pengurangan frekuensi penyaluran dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut efisiensi pada program ini berpotensi menghemat hingga Rp 20 triliun.

Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk wilayah tertentu. Pengecualian mencakup asrama, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kawasan dengan tingkat stunting tinggi.

“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini (menghemat belanja APBN) dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ujar Airlangga.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal. Arah kebijakan difokuskan pada belanja yang lebih tepat sasaran di tengah tekanan eksternal.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan refocusing anggaran. Belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial dipangkas.

Anggaran dialihkan ke program yang berdampak langsung, termasuk penanganan bencana. Total potensi refocusing tetap berada di kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya langkah evaluasi anggaran pemerintah guna menjaga efisiensi fiskal sekaligus menekan potensi lonjakan defisit dan utang negara.

Dia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara selektif, dengan memangkas pos tertentu tanpa mengorbankan sektor-sektor vital.

Menurut JK, pemerintah perlu cermat dalam mengkaji struktur defisit agar tidak melebar. Dia menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan batas defisit APBN di kisaran 3%. Konsekuensinya, pengeluaran negara harus disesuaikan.

Meskipun tidak merinci pos mana yang harus dipangkas, tetapi JK secara tegas mengingatkan agar sejumlah sektor strategis tetap dipertahankan dan tidak terkena pengurangan anggaran.

"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," kata JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemangkasan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk pada pembangunan jangka panjang.

"Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan, karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," ujarnya.

Pengurangan Subsidi

Selain efisiensi belanja, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurutnya, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK.

Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung untuk tidak berhemat. Di jalan akan macet karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.

Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," ucap JK.

Dampak Sosial dan Pola Konsumsi

JK juga menyoroti bahwa konsumsi bahan bakar terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat pengguna kendaraan pribadi, yang secara ekonomi relatif lebih mampu.

"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20% - 30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," kata JK.

Dia pun mengaitkan isu penghematan energi dengan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya efektif jika tidak diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat.

"Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from home itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PNS pada saat work from home? Karena itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan," tutur JK.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar pembatasan penggunaan BBM diiringi dengan peningkatan penggunaan transportasi umum, dibandingkan sekadar membatasi aktivitas melalui WFH.

"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa. Daripada tinggal di rumah, Anda tinggal di rumah 3 hari, kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," tuturnya.

Transparansi Kebijakan

Terkait dengan potensi resistensi masyarakat, JK menilai kunci keberhasilan kebijakan terletak pada komunikasi yang transparan dan jelas dari pemerintah.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.

Dia juga mencontohkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu menyesuaikan harga energi tanpa gejolak berarti.

"Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya mungkin keluar kota malah orang ya seperti itu ya," pungkas JK.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.

Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.

Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.

Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.

"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.

Istana Pantau Efisiensi

Istana Kepresidenan pun memastikan ikut terlibat dalam berjalannya efisiensi APBN sebagai respons meredam gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penyisiran anggaran dilakukan terhadap seluruh K/L. Namun, saat dimintai konfirmasi, dia enggan mengungkap anggaran program atau K/L mana yang paling besar menjadi sasaran efisiensi.

Apabila mengacu pada pernyataanya saat wawancara Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), estimasi target efisiensi anggaran kali ini sekitar Rp80 triliun.

"Enggak ada [yang terbesar], itu kan bagian dari semua yang kami sisir," tuturnya usai menghadiri rapat dengan Menkeu Purbaya hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Prasetyo menyebut pemerintah tengah melakukan finalisasi terhadap seluruh langkah-langkah efisiensi belanja. Hasil dimaksud berpeluang diumumkan pekan ini.

"Secepatnya diumumkan, minggu ini," ujar politisi Partai Gerindra.

Adapun di Hambalang, Prasetyo sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa target efisiensi Rp80 triliun kali ini berada di luar nilai realokasi anggaran sebelum-sebelumnya.

Apabila ditotal sejak tahun pertama menjabat, dia mengeklaim realokasi anggaran yang sudah dilakukan Prabowo kurang lebih mendekati Rp800 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Istana Kepresidenan menyebut rencana untuk mengurangi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari ke lima hari tengah difinalisasi pemerintah.

Untuk diketahui, wacana untuk mengurangi penyaluran MBG demi efisiensi APBN itu awalnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/3/2026). Upaya penghematan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) itu bahkan diklaim bisa mencapai Rp40 triliun.

"Sedang kami finalkan semua," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah akan segera mengumumkan secara resmi terkait dengan rencana efisiensi APBN sebagai respons terhadap gejolak perang.

Sebagaimana diketahui, perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang berkepanjangan berpotensi membuat harga minyak naik tinggi sehingga menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.

Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terpisah menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengajukan efisiensi pada pagu anggarannya. Kendati dikurangi kuantitasnya, Bendahara Negara mengeklaim kualitasnya tidak akan turun.

"Selama ada efisienya, saya setuju saja dan enggak mengurangi kualitas makananaya sendiri," terang Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan klaim Purbaya sebelumnya, BGN bisa menghemat anggaran sekitar Rp40 triliun dari efisiensi yang dilakukan.

Sebagai informasi, pagu anggaran MBG ditetapkan pada APBN 2026 senilai Rp335 triliun. Pemerintah menargetkan penerima manfaatnya mencapai 82,9 juta orang pada akhir Desember 2026.

Sampai dengan 9 Maret 2026, salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu sudah menyerap anggaran hingga Rp44 triliun. Selama dua bulan pertama 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran MBG bisa dibelanjakan sekitar Rp19 triliun sebulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan diproyeksi mampu memangkas beban fiskal negara hingga Rp9,67 triliun per tahun. Strategi ini dinilai efektif untuk mengurangi tekanan subsidi energi akibat tingginya ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menjelaskan, potensi penghematan tersebut didasarkan pada target penghematan BBM yang dibidik pemerintah sebesar 20%, sedangkan ISEAI mencatat kebutuhan BBM nasional mencapai 232.417 kilo liter (KL) per hari hingga akhir 2025.

"Inti dari rencana pemerintah adalah melakukan perubahan formasi kerja untuk mendapatkan ruang bernapas secara fiskal," kata Ronny dalam risetnya, dikutip Kamis (26/3/2026).

Mengacu pada angka kebutuhan BBM per hari sebesar 232.417 KL, apabila WFH dilakukan satu hari dengan target penghematan 20%, maka volume BBM yang dihemat tembus 46.483,4 KL per hari.

Lebih lanjut, apabila program ini dijalankan selama satu tahun penuh (52 minggu) maka volume BBM yang dihemat tembus 2.417.136,8 KL. Kemudian, asumsi penghematan fiskal didasarkan pada selisih antara harga pasar minyak (US$100/barel) dengan harga subsidi (Pertalite/Biosolar) sebesar Rp4.000 per lite, maka ditemukan potensi penghematan sebesar Rp9,67 triliun.

Ronny menyebut angka penghematan hampir Rp10 triliun ini dinilai sangat krusial untuk menjaga postur APBN 2026 yang tengah mengalami pengetatan.

"Jika dari sisi fiskal kebijakan ini terlihat menggiurkan, maka dari sisi ekonomi riil, ceritanya jauh berbeda. Kebijakan satu hari WFH adalah ancaman langsung bagi pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan ritel," lanjutnya.

Pasalnya, tambah Ronny, pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan diproyeksi akan diikuti dengan kontraksi di sektor transportasi dan UMKM perkantoran, berupa menurunnya pendapatan jutaan pekerja informal dan pedagang kecil.

Selain itu, WFH satu hari akan memicu pemindahan biaya operasional dari anggaran negara ke anggaran rumah tangga pekerja (biaya energi dan data). Kemudian, adanya potensi penurunan output nasional akibat hambatan teknis dan komunikasi di lingkungan kerja non-kantor.

Terakhir, Ronny menyebut kebijakan WFH dapat menimbulkan ketidakpastian bagi sektor swasta. Mengingat, imbauan tanpa variabel paksa hanya akan menciptakan kebingungan dalam perencanaan operasional bisnis.

“Tanpa pengawasan ketat, rencana satu hari WFH ini bukan akan menjadi penghematan energi, melainkan hanya akan menjadi hari libur terselubung yang semakin memperlemah daya saing nasional di kancah global,” tegas Ronny.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah merelokasi hasil penghematan BBM tersebut. Hasil efisiensi subsidi diharapkan dapat dialokasikan ke sektor dengan daya ungkit produktivitas lebih tinggi.

Sejalan dengan hal itu, ISEAI menekankan keberhasilan skema WFH ini memerlukan mekanisme pengawasan ketat agar tidak kontraproduktif terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah mengkaji serius penerapan WFH untuk menekan konsumsi BBM di tengah fluktuasi harga energi global. Langkah strategis ini muncul menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“PascaLebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

​"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

​Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

​Menurut Menkeu, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya.

​Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

​"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.

Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Sebelumnya, Airlangga menyebutkan bahwa koordinasi antarkementerian telah dilakukan untuk merumuskan langkah teknis penghematan tersebut.

​Airlangga menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji berbagai skema operasional baru untuk mendukung penghematan biaya rutin. Salah satu opsi yang sedang dihitung adalah penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.

Pewarta: Fathur Rochman, Aditya Ramadhan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak akan dipotong di tengah upaya efisiensi.

Airlangga mengungkapkan pemerintah memang berencana memangkas anggaran sejumlah program sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah (Timteng) yang mengakibatkan harga minyak dunia berfluktuasi di level yang tinggi.

"(Anggaran) program unggulan tidak ada dipotong karena itu investasi jangka panjang," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Ditemui di tempat sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan saat ini anggaran MBG masih sesuai yang ada di Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026, yaitu sebesar Rp335 triliun.

"Kita masih tetap dengan (anggaran) yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026," ujar Dadan.

Sementara itu, masih ditemui di tempat sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkap hal serupa.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan telah meminta kementerian dan lembaga teknis menyiapkan daftar program yang anggarannya dapat dipotong, termasuk besaran persentase pemangkasan yang memungkinkan dilakukan.

"Ada tadi didiskusikan tadi kalau memang harga naik terus kan itu langkah pertama efisiensi. Kita sudah persiapkan langkah-langkah yang diperlukan," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan saat ini terdapat sejumlah program yang memiliki tambahan anggaran belanja tambahan (ABT), sehingga membuat alokasi anggaran membengkak.

Dalam kondisi sekarang, pemerintah akan lebih memprioritaskan anggaran yang ada. Jadi, untuk ABT, akan ditunda terlebih dahulu hingga kondisi fiskal dinilai lebih memungkinkan.

"Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada. Nanti mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal mereka (kementerian dan lembaga teknis) untuk siap-siap," ujar Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu belum mengungkapkan jumlah anggaran yang berpotensi dipangkas.

Menurut dia, langkah utama yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga agar APBN tetap terkendali.

"Belum (ada angkanya). Jadi kita pertama jaga APBN terkendali. Nanti kalau enggak bisa lagi, harganya (minyak dunia) enggak terkendali, ya kita kerjakan yang lain," ucap Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota memastikan hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda impor 105.000 unit mobil dari India.

Ia menuturkan, akan mengomunikasikan terlebih dahulu mengenai keputusannya mengimpor kepada pihak yang meminta ditunda, seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Dokumen dan kontrak (impor) ini, saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga, karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau," ujar Joao dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Saat ini Agrinas memang tengah memproses impor 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd.

(M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Seluruh kendaraan tersebut untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut Joao selama ini yang menolak impor mobil adalah pihak individu dan kelompok tertentu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Yang menolak ini siapa? Karena kami ini kan BUMN, pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," kata dia.

Meski begitu, Joao tidak menampik jika memang pemerintah nantinya memutuskan untuk menghentikan impor, maka Agrinas akan melaksanakannya.

"Selama negara mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya," ucapnya.

Masalah harga

Pada kesempatan sebelumnya, Joao mengungkapkan, pertimbangan membeli kendaraan dari India dikarenakan faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk melakukan pengadaan dalam jumlah yang besar.

Ia menyebut harga pikap 4x4 yang ada di pasaran Indonesia relatif mahal. Menurutnya, harga yang ditawarkan produsen India lebih kompetitif sehingga menghemat penggunaan APBN.

"Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal," ungkapnya saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

"Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia," jelas dia.

Sementara kapasitas produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi pengadaan pikap 4x4 dengan total 70.000 unit dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas.

Menurutnya, jika dipaksakan membeli dari pasar domestik, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas distribusi komoditas lainnya.

"Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau enggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto pamer telah lebih dulu mengambil langkah efisiensi anggaran dibanding Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS) alias DOGE di hadapan para investor AS.

Ia mengatakan langkah penghematan anggaran di Indonesia serupa dengan yang dilakukan DOGE di AS. Namun menurutnya, Indonesia memulainya lebih dulu.

"Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang diupayakan di Amerika Serikat melalui DOGE (Department of Government Efficiency). Namun, harus saya katakan bahwa saya memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya, dan saya merasa berhasil. Saya merasa diberdayakan," kata Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memamerkan keberhasilan menghemat APBN hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengaku dituduh serampangan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) gara-gara dana hasil efisiensi kas negara dipakai untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengakui anggaran MBG memang berasal dari hasil efisiensi dan penertiban penyalahgunaan anggaran negara.

"Saya melakukannya dengan menggunakan penghematan yang kami hasilkan dari inefisiensi dan penyalahgunaan uang negara. Dana yang saya selamatkan itu seharusnya bisa hilang menguap karena korupsi," ujar Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Menurutnya, kebijakan itu bukan bentuk pemborosan APBN, melainkan relokasi sumber daya ke sektor yang dinilai lebih produktif.

"Jadi, saya dituduh belanja secara serampangan. Tidak, ini adalah relokasi sumber daya," katanya.

Prabowo juga menyebut sejumlah perwakilan dari Rockefeller Institute datang ke Jakarta untuk mempelajari program MBG. Tim Rockefeller memuji program MBG sebagai investasi terbaik sebuah negara.

Prabowo mengatakan berdasarkan penelitian Rockefeller Institute, setiap US$1 atau senilai Rp16.932 yang dibelanjakan untuk makan gratis anak-anak dapat menghasilkan imbal balik sedikitnya US$7 atau setara dengan Rp118.524, bahkan dalam jangka panjang imbal hasilnya hingga 35 kali lipat.

Ia lantas mengklaim dampak program MBG mulai terasa terhadap perekonomian domestik. Prabowo mengatakan sejumlah anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan kepadanya bahwa konsumsi domestik pada Januari menjadi yang tertinggi dalam 10 hingga 15 tahun terakhir.

Selain itu, ia menyebut saat ini telah beroperasi sekitar 23 ribu dapur MBG di berbagai desa, dengan masing-masing dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Program tersebut, kata dia, turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan.

"Kami sekarang sudah memiliki 23 ribu dapur. Setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa. Ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan, kini punya penghasilan," jelasnya.

Prabowo menambahkan kehadiran dapur MBG juga mendorong permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan sayuran di tingkat desa, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani setempat.

"Ini menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

Ia menyampaikan itu dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkasnya.