Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Sumut (Perseroda) menyatakan siap menjalankan relaksasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana Sumatra sesuai kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pascabencana.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan perseroan telah menyiapkan langkah teknis untuk melaksanakan relaksasi sesuai ketentuan regulasi pemerintah.

"Kami sudah siap menjalankan relaksasi sesuai ketentuan Permenko dan aturan internal bank,” kata Heru, Kamis (12/3/2026).

Heru menjelaskan Bank Sumut sebagai salah satu bank penyalur pembiayaan di daerah telah melakukan pemetaan awal terhadap debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terdapat sekitar 1.022 debitur yang masuk kategori terdampak. Sementara itu, sekitar 17.875 debitur berpotensi masuk skema relaksasi dengan nilai baki debet sekitar Rp1,31 triliun.

Selain itu, terdapat sekitar 1.081 debitur yang masuk kategori restrukturisasi dengan baki debet sekitar Rp69 miliar. Adapun kategori prioritas lainnya memiliki nilai sekitar Rp60 miliar, dengan sebaran debitur terdampak terbesar berada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

"Bank Sumut siap menindaklanjuti kebijakan [relaksasi] tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penanganan pelaku UMKM debitur KUR difokuskan pada tiga langkah utama pemulihan ekonomi, yakni memperluas akses pembiayaan, memulihkan produksi, serta membuka akses pasar bagi UMKM.

“Penanganan kita dibagi dua. Pertama UMKM yang sudah memiliki pembiayaan di bank, dan kedua yang belum terakses pembiayaan. Rakor ini fokus membahas implementasi bagi UMKM yang sudah memiliki pinjaman, khususnya melalui program KUR,” kata Maman dalam rapat koordinasi pemulihan ekonomi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, dan bank penyalur KUR, Rabu (11/3/2026).

Maman menuturkan hingga 31 Maret 2026 pemerintah telah memetakan sekitar 193.000 debitur UMKM terdampak bencana di tiga provinsi dengan total baki debet sekitar Rp11 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 44.000 debitur berada di Sumatra Utara, sekitar 121.000 debitur di Aceh, dan 27.000 debitur di Sumatra Barat. Data tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui hingga batas akhir fase pemetaan.

“Dari 193.000 debitur itu, sekitar 44.000 UMKM sudah tidak memiliki kemampuan membayar, sementara sekitar 148.000 masih mampu membayar. Karena itu penanganannya akan dibedakan,” ujar Maman.

Dia menjelaskan melalui regulasi baru tersebut pemerintah memberikan sejumlah bentuk relaksasi kepada pelaku UMKM terdampak.

Relaksasi tersebut antara lain berupa penundaan pembayaran (grace period), perpanjangan tenor, restrukturisasi kredit, hingga keringanan bunga. Pada tahun pertama, debitur terdampak bahkan tidak dibebankan bunga pinjaman.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menyatakan siap mempercepat sinkronisasi data debitur terdampak agar program relaksasi dapat segera dirasakan masyarakat.

Bobby menegaskan pentingnya konsolidasi data antara pemerintah daerah, kementerian, dan bank penyalur KUR.

“Kami diberikan waktu untuk memastikan data dari daerah, bank penyalur, dan kementerian bisa disinkronkan. Targetnya pada 31 Maret datanya sudah final sehingga program ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menyiapkan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak bencana alam di Aceh sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan ini difokuskan untuk memberi ruang bernapas bagi debitur agar dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi pascabencana.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah utama perseroan dalam merespons kondisi force majeure yang dihadapi nasabah.

Melalui kebijakan tersebut, BSI ingin memastikan keberlangsungan usaha nasabah tetap terjaga tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan. Menurutnya, relaksasi pembiayaan diharapkan dapat membantu nasabah fokus pada proses pemulihan ekonomi dan sosial.

Dalam implementasinya, BSI menerapkan penanganan bertahap bagi nasabah terdampak. Pada fase awal, perseroan memberikan restrukturisasi kolektif berupa masa tenggang atau grace period sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.

Selama periode tersebut, nasabah yang memenuhi kriteria memperoleh kelonggaran penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Tahap berikutnya dilakukan melalui restrukturisasi lanjutan berupa penjadwalan ulang (rescheduling) sesuai dengan kondisi dan kemampuan bayar masing-masing nasabah.

Restrukturisasi ini menyasar segmen UMKM, ritel, dan konsumer secara selektif dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kapasitas pembayaran debitur, sejalan dengan ketentuan regulator.

"Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggoro dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).

Adapun, BSI juga menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan program pemerintah dalam mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra, khususnya Aceh.

Dari sisi kinerja, BSI menilai ruang untuk menjalankan program restrukturisasi masih terbuka lebar. Hingga September 2025, total pembiayaan BSI mencapai Rp301 triliun dengan porsi pembiayaan konsumer dan ritel sebesar 72,42%.

Kualitas aset pun terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross sebesar 1,86%, mencerminkan kondisi pembiayaan yang relatif sehat secara bankwide.

Untuk memastikan kebijakan restrukturisasi berjalan tepat sasaran, BSI terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana. Koordinasi ini dilakukan agar setiap skema relaksasi tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Di tengah proses pemulihan, layanan BSI di Aceh juga mulai kembali normal. Hingga 18 Desember 2025, sebanyak 140 dari 145 kantor cabang atau sekitar 97% jaringan BSI di Aceh telah beroperasi. Selain itu, 78% dari total 715 ATM BSI dan 89% dari 17.126 BSI Agen Laku Pandai di wilayah tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat.

BSI mengimbau nasabah untuk memanfaatkan layanan digital BYOND by BSI, jaringan agen, serta layanan call center 14040 guna memperoleh informasi terkait mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

Perseroan juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan BSI di tengah situasi pemulihan pascabencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah relaksasi pembiayaan bagi pemerintah daerah terdampak bencana, terutama terkait kewajiban pinjaman infrastruktur, sembari menunggu pendataan kerusakan di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stimulus yang berada dalam kewenangan Kemenkeu difokuskan pada penyesuaian kewajiban pinjaman pemerintah daerah, khususnya pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

“Kalau di Kemenkeu kita hapusin apa ya, yang ada kan pinjaman pemda ke SMI misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain. Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin,” ujar Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kendati demikian, Purbaya menegaskan penghapusan kewajiban pinjaman tidak dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin. Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa,” katanya.

Purbaya menambahkan pemerintah siap untuk meniadakan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur yang rusak total akibat bencana. “Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan,” ujarnya.

Terkait perhitungan awal jumlah infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan, Purbaya menyebut proses pendataan masih berlangsung. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut bersama PT SMI.

“Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa,” tandas Purbaya.