Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Sumut (Perseroda) menyatakan siap menjalankan relaksasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana Sumatra sesuai kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pascabencana.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan perseroan telah menyiapkan langkah teknis untuk melaksanakan relaksasi sesuai ketentuan regulasi pemerintah.

"Kami sudah siap menjalankan relaksasi sesuai ketentuan Permenko dan aturan internal bank,” kata Heru, Kamis (12/3/2026).

Heru menjelaskan Bank Sumut sebagai salah satu bank penyalur pembiayaan di daerah telah melakukan pemetaan awal terhadap debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terdapat sekitar 1.022 debitur yang masuk kategori terdampak. Sementara itu, sekitar 17.875 debitur berpotensi masuk skema relaksasi dengan nilai baki debet sekitar Rp1,31 triliun.

Selain itu, terdapat sekitar 1.081 debitur yang masuk kategori restrukturisasi dengan baki debet sekitar Rp69 miliar. Adapun kategori prioritas lainnya memiliki nilai sekitar Rp60 miliar, dengan sebaran debitur terdampak terbesar berada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

"Bank Sumut siap menindaklanjuti kebijakan [relaksasi] tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penanganan pelaku UMKM debitur KUR difokuskan pada tiga langkah utama pemulihan ekonomi, yakni memperluas akses pembiayaan, memulihkan produksi, serta membuka akses pasar bagi UMKM.

“Penanganan kita dibagi dua. Pertama UMKM yang sudah memiliki pembiayaan di bank, dan kedua yang belum terakses pembiayaan. Rakor ini fokus membahas implementasi bagi UMKM yang sudah memiliki pinjaman, khususnya melalui program KUR,” kata Maman dalam rapat koordinasi pemulihan ekonomi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, dan bank penyalur KUR, Rabu (11/3/2026).

Maman menuturkan hingga 31 Maret 2026 pemerintah telah memetakan sekitar 193.000 debitur UMKM terdampak bencana di tiga provinsi dengan total baki debet sekitar Rp11 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 44.000 debitur berada di Sumatra Utara, sekitar 121.000 debitur di Aceh, dan 27.000 debitur di Sumatra Barat. Data tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui hingga batas akhir fase pemetaan.

“Dari 193.000 debitur itu, sekitar 44.000 UMKM sudah tidak memiliki kemampuan membayar, sementara sekitar 148.000 masih mampu membayar. Karena itu penanganannya akan dibedakan,” ujar Maman.

Dia menjelaskan melalui regulasi baru tersebut pemerintah memberikan sejumlah bentuk relaksasi kepada pelaku UMKM terdampak.

Relaksasi tersebut antara lain berupa penundaan pembayaran (grace period), perpanjangan tenor, restrukturisasi kredit, hingga keringanan bunga. Pada tahun pertama, debitur terdampak bahkan tidak dibebankan bunga pinjaman.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menyatakan siap mempercepat sinkronisasi data debitur terdampak agar program relaksasi dapat segera dirasakan masyarakat.

Bobby menegaskan pentingnya konsolidasi data antara pemerintah daerah, kementerian, dan bank penyalur KUR.

“Kami diberikan waktu untuk memastikan data dari daerah, bank penyalur, dan kementerian bisa disinkronkan. Targetnya pada 31 Maret datanya sudah final sehingga program ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini lembaga jasa keuangan (LJK) telah melakukan pendataan terhadap debitur-debitur penerima relaksasi kredit yang terdampak banjir Sumatra.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemberlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan kepada debitur yang terkena bencana di Sumatra akan disesuaikan dengan POJK Nomor 19/2022 terkait dengan perlakuan khusus dampak bencana.

“Kami dapat sampaikan bahwa saat ini lembaga jasa keuangan telah melakukan pendataan terhadap debitur-debitur yang dapat manfaatkan kebijakan perlakuan khusus yang dimaksud,” sebutnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Mahendra meneruskan bahkan sebagian di antaranya sedang dalam proses penyusunan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak. OJK akan melaporkan secara berkala kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dia turut menegaskan dalam waktu kurang dari 10 hari sejak bencana terjadi, pihaknya langsung menerapkan pemberian perilaku khusus dan relaksasi kepada seluruh badan usaha yang memperoleh kredit dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

“Untuk dapat memperoleh perlakuan restrukturisasi sampai dengan tiga tahun, baik itu untuk yang skala mikro, kecil, menengah, maupun yang besar korporasi,” tuturnya.

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, Mahendra menyebut bank dan lembaga keuangan non-bank terus melakukan pendataan dan penghitungan terhadap debitur terdampak.

Bagi debitur yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi, ujarnya, lembaga jasa keuangan sedang menelaah skema restrukturisasi yang akan diterapkan, termasuk jangka waktu pelaksanaan dan opsi penyesuaian atau pengurangan kewajiban yang ada.

“Semua bank dan lembaga jasa keuangan di tiga provinsi [Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara] tadi sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan kebijakan yang telah kami terapkan sejak bulan lalu itu,” ucap Mahendra.

Kebijakan yang dimaksud adalah penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit atau pembiayaan, langkah-langkah mitigasi risiko, dan pemantauan kualitas pembiayaan.

Mahendra menambahkan, di lain sisi pihaknya berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan khusus terkait dengan relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra.

“Kami harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat, sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan perilaku yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahendra menjabarkan bahwa data sementara mencatat ada lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

"Sedangkan potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multifinance mendekati Rp400 triliun," kata Mahendra dalam pembukaan pasar modal di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan khusus terkait dengan relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK telah menerapkan pemberian perilaku khusus dan relaksasi kepada seluruh badan usaha yang memperoleh kredit dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank hingga tiga tahun mendatang.

Dia mengharapkan kebijakan serupa, dalam hal ini aturan khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi provinsi terdampak bencana, dapat diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat.

“Kami harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan perilaku yang terjadi di lapangan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

OJK sendiri telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Berdasarkan informasi di lapangan, Mahendra menuturkan bahwa hingga saat ini baik bank maupun lembaga non bank masih terus melakukan pendataan.

Lembaga jasa keuangan juga tengah melakukan verifikasi dan asesmen terhadap debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi, untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Semua bank dan lembaga jasa keuangan di tiga provinsi tadi sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan kebijakan yang telah kami terapkan sejak bulan lalu itu,” jelasnya.

Sejalan dengan hal ini, Mahendra mengharapkan pemerintah dapat segera menerbitkan aturan khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana. Mengingat, kata dia, rancangan aturan ini masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah.

“Kami mengharapkan bahwa kebijakan serupa yang berkaitan dengan relaksasi dan perlakuan khusus itu dapat juga segera diberikan oleh pemerintah terkait dengan KUR yang sampai saat ini sedang difinalisasi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana itu. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih lanjut poin-poin yang akan diatur dalam PP tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Airlangga menuturkan bahwa pemberian keringanan bagi debitur KUR terdampak bencana Sumatra, nantinya akan dibagi dua fase. Fase pertama, debitur KUR akan dibebaskan dari pembayaran angsuran kewajibannya dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

“Debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, juga tidak mengajukan klaim. Penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” terang Airlangga pada konferensi pers, Selasa (16/12/2025).

Fase kedua, pemerintah akan memberikan relaksasi kewajiban bagi debitur KUR khususnya bagi yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.

“Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan,” ungkapnya.

Di luar itu, pemerintah akan memberlakukan keringanan KUR berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%. Kemudian untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0% di 2026 dan 2027 3% dan tahun berikutnya normal di 6%.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa lembaga jasa keuangan (LJK) masih terus melakukan pendataan dan penghitungan terhadap debitur terdampak banjir Sumatera yang dapat memanfaatkan kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan.

Debitur yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi juga saat ini sedang melalui proses peninjauan. LJK meninjau skema restrukturisasi yang paling sesuai, termasuk jangka waktu pelaksanaan serta kemungkinan penyesuaian atau pengurangan kewajiban kredit/pembiayaan.

“Sampai saat ini masih terlalu awal untuk bisa disampaikan update di lapangan. Tapi yang paling penting adalah semua bank dan lembaga jasa keuangan di tiga provinsi sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan kebijakan yang telah kami terapkan sejak bulan lalu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers RDKB Desember 2025 secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan beberapa hal yang tengah berada dalam proses seperti penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan, langkah mitigasi risiko oleh LJK sekaligus terus memantau kualitas pembiayaan.

Paralel dengan kebijakan perlakuan khusus dari OJK, Mahendra mengatakan mereka juga berharap kebijakan pemerintah pusat mengenai relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak banjir Sumatera juga dapat segera difinalisasi.

“Kami harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan perilaku yang terjadi di lapangan,” kata Mahendra.

OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada 10 Desember lalu pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan serta lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, LKM dan LJK lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022

Kebijakan khusus ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Desember 2025 telah memulai program restrukturisasi kredit nasabah terdampak banjir Sumatra. Program ini akan berjalan tiga tahun ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menjabarkan bahwa data sementara mencatat ada lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Sedangkan potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multifinance mendekati Rp400 triliun," kata Mahendra dalam pembukaan pasar modal di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Melalui program tersebut, OJK akan memberikan relaksasi dan perlakuan khusus bagi kredit pembiayaan terdampak. Hal ini mencakup seluruh jenis kredit untuk semua segmen usaha baik usaha mikro kecil menengah maupun usaha besar dan korporasi.

"Kami optimis jangka waktu tiga tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut,” katanya.

Mahendra menjelaskan, landasan hukum program tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Beleid tersebut mengatur, OJK dapat memberikan perlakuan khusus untuk bank, industri pasar modal dan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB).

Untuk sektor perbankan, semua bank dapat menerapkan perlakuan khusus kepada debitur pada daerah terdampak bencana. Bank yang dimaksud adalah baik bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perlakuan tersebut mencakup kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi, dengan tetap menerapkan manajemen risiko bank sebagaimana aturan OJK mengenai manajemen risiko.

Salah satu ketentuan paling krusial dalam aturan ini adalah mekanisme penyederhanaan penetapan kualitas aset untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain bagi debitur di wilayah terdampak dengan plafon paling banyak Rp10 miliar.

Berdasarkan Pasal 6, penetapan kualitas untuk BUK, BUS, dan UUS dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Ketentuan yang sama berlaku bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Plafon Rp10 miliar tersebut berlaku untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Dalam kondisi normal, penetapan kualitas kredit mengharuskan bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai faktor seperti prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan bayar debitur. Namun, melalui perlakuan khusus ini, penilaian dapat dipusatkan pada ketepatan pembayaran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi debitur yang usaha atau aktivitas ekonominya terdampak langsung oleh bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menyiapkan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak bencana alam di Aceh sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan ini difokuskan untuk memberi ruang bernapas bagi debitur agar dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi pascabencana.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah utama perseroan dalam merespons kondisi force majeure yang dihadapi nasabah.

Melalui kebijakan tersebut, BSI ingin memastikan keberlangsungan usaha nasabah tetap terjaga tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan. Menurutnya, relaksasi pembiayaan diharapkan dapat membantu nasabah fokus pada proses pemulihan ekonomi dan sosial.

Dalam implementasinya, BSI menerapkan penanganan bertahap bagi nasabah terdampak. Pada fase awal, perseroan memberikan restrukturisasi kolektif berupa masa tenggang atau grace period sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.

Selama periode tersebut, nasabah yang memenuhi kriteria memperoleh kelonggaran penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Tahap berikutnya dilakukan melalui restrukturisasi lanjutan berupa penjadwalan ulang (rescheduling) sesuai dengan kondisi dan kemampuan bayar masing-masing nasabah.

Restrukturisasi ini menyasar segmen UMKM, ritel, dan konsumer secara selektif dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kapasitas pembayaran debitur, sejalan dengan ketentuan regulator.

"Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggoro dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).

Adapun, BSI juga menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan program pemerintah dalam mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra, khususnya Aceh.

Dari sisi kinerja, BSI menilai ruang untuk menjalankan program restrukturisasi masih terbuka lebar. Hingga September 2025, total pembiayaan BSI mencapai Rp301 triliun dengan porsi pembiayaan konsumer dan ritel sebesar 72,42%.

Kualitas aset pun terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross sebesar 1,86%, mencerminkan kondisi pembiayaan yang relatif sehat secara bankwide.

Untuk memastikan kebijakan restrukturisasi berjalan tepat sasaran, BSI terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana. Koordinasi ini dilakukan agar setiap skema relaksasi tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Di tengah proses pemulihan, layanan BSI di Aceh juga mulai kembali normal. Hingga 18 Desember 2025, sebanyak 140 dari 145 kantor cabang atau sekitar 97% jaringan BSI di Aceh telah beroperasi. Selain itu, 78% dari total 715 ATM BSI dan 89% dari 17.126 BSI Agen Laku Pandai di wilayah tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat.

BSI mengimbau nasabah untuk memanfaatkan layanan digital BYOND by BSI, jaringan agen, serta layanan call center 14040 guna memperoleh informasi terkait mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

Perseroan juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan BSI di tengah situasi pemulihan pascabencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Mandiri Tbk memastikan memberikan relaksasi kredit bagi para debitur yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Saat ini, Bank Mandiri masih melakukan pemetaan sehingga belum dapat memastikan jumlah debitur yang memperoleh keringanan maupun nilai relaksasi kredit yang diberikan.

“Bank Mandiri saat ini tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menentukan langkah mitigasi risiko yang paling sesuai dengan ketentuan regulator,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Adhika menekankan, seiring berjalannya proses tersebut, Bank Mandiri juga terus menjaga koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana. Dengan demikian, setiap opsi relaksasi dapat diarahkan secara hati-hati dan tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

“Bank Mandiri juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan relaksasi yang digagas pemerintah sebagai bentuk respons cepat dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak,” ungkapnya.

Ia menyebut tindak lanjut terhadap arahan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi internal yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank berkode emiten BMRI itu turut menyampaikan empati mendalam kepada seluruh korban bencana. Melalui tim Mandiri Peduli Bencana dan relawan Mandirian, berbagai bantuan telah disalurkan secara aktif ke wilayah terdampak.

Diketahui, OJK telah menerbitkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas dampak ekonomi yang dialami para korban.

Jakarta (ANTARA) - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai dampak bencana terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta usulan kebijakan relaksasi bagi debitur terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Airlangga menyebutkan bahwa total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang.

Dari jumlah tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung oleh bencana mencapai Rp8,9 triliun dengan 158.848 debitur.

"Total di Aceh, Sumut, dan Sumbar, KUR-nya Rp43,95 triliun Pak Presiden, dan jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada Rp8,9 triliun dan 158.848 debitur," ujar Airlangga dalam laporannya.

Dalam rangka penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR terdampak.

Dalam skema tersebut, penyalur tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa melakukan klaim, sementara pemerintah menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler.

"Status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November 2025. Jadi, mereka tidak dalam tanda petik, tidak default Pak Presiden," katanya.

Selain penghapusan, pemerintah juga memberikan relaksasi bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

Dalam fase percepatan pemulihan, pemerintah memberikan berbagai stimulus tambahan, termasuk perpanjangan tenor pinjaman, masa tenggang pembayaran, serta penyesuaian suku bunga.

"Grace period-nya diberikan di tahun 2026. Suku bunga margin di tahun 2026 kita nolkan, Pak, untuk mereka. Baru di 2027 kita berikan 3 persen sebelum mereka kembali," jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi administrasi bagi debitur yang kehilangan dokumen akibat bencana.

"Relaksasi yang bersifat administrasi, mereka diberikan 6 bulan, karena mereka tidak punya KTP, NIP, dan SKU," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyatakan hampir semua wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra memiliki risiko keuangan sedang hingga berat. Mahendra menuturkan asesmen yang dilakukan pihaknya menunjukkan dampak signifikan dari bencana tersebut terhadap operasional layanan jasa keuangan maupun kinerja debitur.

“Pemetaan kami menunjukkan hampir semua kabupaten dan kota masuk dalam klasifikasi sedang dan berat dalam konteks risiko. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera dilakukan respons kebijakan pemberian perlakuan khusus,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ia mengatakan pihaknya memberlakukan sejumlah kebijakan khusus bagi debitur yang terdampak bencana, memberikan kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta menginstruksikan penyederhanaan proses klaim asuransi nasabah.

Upaya tersebut bertujuan memberikan waktu yang memadai bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan agar dapat memulihkan kondisi perekonomian pascabencana.

“Kami berharap dengan penanganan bencana yang cepat dan tanggap, serta respons kebijakan perlakuan khusus, ini dapat menjadi langkah mitigasi yang baik sehingga risiko yang ada dapat dikendalikan dengan lebih baik bagi mereka yang terkena dampak bencana,” kata Mahendra Siregar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan sebanyak 103.613 debitur menjadi korban yang terdampak langsung bencana banjir dan tanah longsor tersebut.

Ia menyampaikan data tersebut merupakan hasil asesmen sementara yang dilakukan pihaknya terhadap kondisi lapangan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut dia, terdapat 52 dari total 70 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana.

Sebagai langkah untuk memitigasi risiko keuangan yang berpotensi muncul di tengah kondisi darurat tersebut, OJK memberikan perlakuan khusus bagi pelaku jasa keuangan di tiga provinsi tersebut.

“Rapat Dewan Komisioner OJK kemarin telah menyetujui keputusan Dewan Komisioner mengenai penetapan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank,” tutur Dian Ediana Rae.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan serangkaian kemudahan dan relaksasi pelaporan bagi industri perbankan yang berada di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Adapun kebijakan ini diambil untuk memastikan operasional perbankan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi darurat yang saat ini dihadapi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut OJK terkait pemberian perlakuan khusus bagi debitur maupun pelaku industri yang terkena dampak bencana banjir dan longsor.

“Terkait terjadinya bencana di beberapa wilayah di Sumatera, OJK mengambil kebijakan pemberian kemudahan dan relaksasi bagi industri dan debitur yang terdampak,” ujar Dian dalam RDKB OJK, Kamis (11/12/2025).

Sebagai bentuk relaksasi, OJK memperpanjang tenggat waktu pelaporan bagi perbankan di wilayah yang terdampak. Untuk bank umum, pelaporan data bulan November 2025 yang semestinya jatuh pada 8 Desember 2025 diundur menjadi 22 Desember 2025. Adapun pelaporan yang jatuh pada 15 Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Sementara itu, bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pelaporan berkala bulanan periode November 2025 yang jatuh pada 10 Desember 2025 diundur menjadi 24 Desember 2025. Untuk pelaporan rencana bisnis yang sebelumnya harus disampaikan pada 15 Desember 2025, OJK memberikan kelonggaran hingga 31 Desember 2025.

Adapun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut menyampaikan bahwa OJK menetapkan kebijakan perlakuan khusus untuk kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan cakupan relaksasi menyentuh plafon hingga Rp10 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Rabu (10/12/2025) setelah OJK mengumpulkan data dan melakukan asesmen langsung di wilayah bencana.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada kemampuan bayar debitur.

“Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” ujar Mahendra.

Mahendra menjelaskan bahwa perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana, atau yang dikenal sebagai POJK Bencana.

Kebijakan ini berlaku bagi perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga penyelenggara fintech peer-to-peer lending.

Adapun cakupan perlakuan khusus yang diberikan OJK meliputi empat poin utama. Pertama, untuk plafon kredit atau pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pada fintech lending, restrukturisasi dapat dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah dari fasilitas sebelumnya.

"Penetapan relaksasi tersebut berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan 10 Desember 2025," sebutnya.

Mahendra menegaskan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah terdampak untuk kembali memulihkan kegiatan ekonominya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan langkah ini dilakukan untuk menentukan mitigasi risiko yang sesuai ketentuan regulator.

Adhika menjelaskan bahwa dalam proses tersebut, Bank Mandiri menjaga koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana.

Koordinasi ini diperlukan agar setiap opsi relaksasi dapat diterapkan secara hati-hati dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Bank Mandiri menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan relaksasi yang digagas Pemerintah sebagai respons cepat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Adhika dalam keterangan resminya, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut akan dilakukan melalui proses verifikasi internal yang komprehensif, guna memastikan implementasinya tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 103.613 debitur terdampak langsung banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berdasarkan asesmen terbaru yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK).

Temuan ini menjadi dasar regulator menetapkan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank di tiga provinsi tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa RDK OJK telah menyetujui penetapan Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai wilayah yang memerlukan perlakuan khusus.

“Penetapan ini mempertimbangkan data bahwa dari 70 kabupaten/kota, terdapat 52 yang sudah terdampak, dan angkanya masih berpotensi bertambah, untuk jumlahnya sementara bisa dapat kami laporkan berdasarkan asesmen OJK terdapat kurang lebih 103.613 debitur yang terdampak langsung” kata Dian dalam RDKB, Kamis (11/12/2025).

Dian menegaskan bahwa angka tersebut menjadi dasar pemberian perlakuan khusus untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di kawasan bencana.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah Tertentu yang Terkena Bencana (POJK Bencana).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 103.613 debitur terdampak langsung banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berdasarkan asesmen terbaru yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK).

Temuan ini menjadi dasar regulator menetapkan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank di tiga provinsi tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa RDK OJK telah menyetujui penetapan Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai wilayah yang memerlukan perlakuan khusus.

“Penetapan ini mempertimbangkan data bahwa dari 70 kabupaten/kota, terdapat 52 yang sudah terdampak, dan angkanya masih berpotensi bertambah, untuk jumlahnya sementara bisa dapat kami laporkan berdasarkan asesmen OJK terdapat kurang lebih 103.613 debitur yang terdampak langsung” kata Dian dalam RDKB, Kamis (11/12/2025).

Dian menegaskan bahwa angka tersebut menjadi dasar pemberian perlakuan khusus untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di kawasan bencana.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah Tertentu yang Terkena Bencana (POJK Bencana). Kebijakan itu mencakup empat poin utama.

Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai Rp10 miliar.

Kedua, kualitas lancar dapat diberikan kepada kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi.

Ketiga, penetapan kualitas kredit dilakukan secara terpisah untuk kredit atau pembiayaan baru, sehingga tidak menerapkan prinsip one obligor secara otomatis.

“Terakhir, relaksasi sesuai POJK bencana diberlakukan dengan jangka waktu tiga tahun sejak keputusan OJK ditetapkan,” kata Dian.

Dia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas sektor perbankan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana.