JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan iklim tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi risiko yang berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk stabilitas sektor keuangan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah.

“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujar Deden dalam keterangannya pada acara Sustainable Finance Fest 2026, dikutip pada Jumat (1/5/2026).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi keuangan digital. Terjadi pergeseran industri keuangan global menuju pasar privat.

Ia menegaskan, transisi menuju keuangan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko iklim yang harus dilakukan secara kolektif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Bagi industri keuangan, langkah tersebut dinilai bukan lagi pilihan.

“Langkah untuk memitigasi risiko iklim bukan lagi praktik sukarela, namun kewajiban bagi industri keuangan kita,” imbuhnya.

Menurut Deden, proses transisi menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan perlu dijalankan secara hati-hati. Ia mengingatkan bahwa tidak melakukan transisi justru dapat memunculkan risiko yang lebih besar.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian yang prudent, keberanian untuk berinovasi untuk merancang produk-produk (keuangan) yang hijau dan sustainable. Namun, keberanian ini juga harus disertai dengan kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” tambahnya.

Selain itu, Deden juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendorong perubahan di sektor keuangan.

Ia menyebut, isu perubahan iklim merupakan isu lintas generasi yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang.

Dok. Freepik/jcomp Ilustrasi krisis iklim.

"Perubahan iklim adalah isu lintas generasi, dan generasi mudalah yang akan paling lama menanggung konsekuensinya. Karena itu, dorongan dari masyarakat memainkan peran krusial dalam mendorong sektor keuangan dan perbankan untuk bertransformasi lebih cepat," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadi investor yang lebih cerdas, tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga memperhatikan dampak dari investasi yang dilakukan.

Menurut OJK, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendorong penerapan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas bisnis, seperti POJK, Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), serta Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS).

Regulasi dorong perubahan paradigma industri

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto, menyampaikan bahwa regulasi yang diterbitkan bertujuan untuk mengubah paradigma pelaku industri keuangan.

Ia menjelaskan, dalam jangka menengah dan panjang, OJK mendorong agar penerapan prinsip berkelanjutan tidak hanya didorong oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi kebutuhan industri.

“Nantinya, pihak pasar atau publik yang akan ‘menghukum’ atau mengapresiasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik-praktik berkelanjutan tersebut,” kata Joko.

Peran pasar modal dalam investasi hijau

Dari sisi pasar modal, Kepala Divisi Pengembangan 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono, menyebut bursa memiliki peran strategis dalam menghubungkan investor dengan instrumen investasi berbasis keberlanjutan.

“Tugas kita (BEI) adalah menavigasi ESG investment, yaitu bagaimana caranya supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” terang Ignatius.

Ilustrasi ESG

Ia menambahkan, BEI terus melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan investasi hijau, antara lain melalui peningkatan keterbukaan informasi, kerja sama dengan lembaga penilai ESG, peluncuran enam indeks ESG, serta penyediaan produk investasi berbasis keberlanjutan.

Aspek sosial dalam transisi energi

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Victoria Fanggidae, menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dalam transisi menuju ekonomi hijau.

"Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya, seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan. Ketika kita mendorong pensiun dini PLTU, misalnya, kita perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang," terangnya.

Ia juga menyoroti potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat investasi hijau.

"Ketimpangan manfaat juga perlu menjadi perhatian. Banyak investasi hijau yang hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampaknya, baik dari sisi mata pencaharian maupun konflik lahan," tutur Victoria.

Sustainable Finance Fest 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang dialog antara regulator, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat.

Selain menjadi forum diskusi, kegiatan ini juga ditujukan untuk membangun jejaring antara pelaku ekonomi hijau, impact investors, serta komunitas, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan investasi hijau dan advokasi kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar modal memiliki peran strategis sebagai motor penggerak investasi yang mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengatakan perubahan iklim kini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga merambah aspek sosial dan ekonomi, bahkan menjadi risiko sistemik bagi stabilitas keuangan.

“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam Sustainable Finance Fest 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Deden menegaskan, transisi menuju keuangan berkelanjutan merupakan upaya mitigasi risiko iklim yang bersifat kolektif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bagi industri jasa keuangan, langkah tersebut bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa proses transisi perlu dilakukan secara hati-hati dengan tata kelola yang baik. Menurutnya, risiko akibat stagnasi justru dapat lebih besar dibandingkan risiko dalam proses perubahan.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian yang prudent untuk berinovasi dalam merancang produk keuangan hijau dan berkelanjutan, namun tetap disertai kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” jelasnya.

Deden juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif dalam mendorong transformasi sektor keuangan. Ia menekankan pentingnya menjadi investor yang tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari investasi yang dilakukan.

“Setiap rupiah yang diinvestasikan adalah suara untuk masa depan yang lebih baik bagi manusia dan bumi,” katanya.

Dalam mendorong ekosistem keuangan berkelanjutan, OJK telah menerbitkan berbagai kebijakan, seperti taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia dan panduan manajemen risiko iklim.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK R. Joko Siswanto menyampaikan bahwa regulasi tersebut bertujuan mengubah paradigma pelaku industri dari sekadar kepatuhan menjadi kesadaran.

“Nantinya, pasar atau publik yang akan menghukum atau mengapresiasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi pasar modal, Kepala Divisi Pengembangan 2 Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono menegaskan bahwa bursa berperan sebagai penghubung antara investor dan instrumen investasi hijau.

Menurutnya, pasar modal dapat menjadi motor utama dalam menavigasi investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sekaligus mempercepat aliran dana ke sektor berkelanjutan.

“Tugas kita adalah menavigasi ESG investment, yaitu bagaimana caranya supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

BEI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong investasi hijau, antara lain melalui peningkatan keterbukaan informasi, kerja sama dengan lembaga pemeringkat ESG, peluncuran enam indeks ESG, serta pengembangan beragam produk investasi berkelanjutan.

Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, memaparkan bahwa transisi sektor keuangan ke arah yang lebih berkelanjutan perlu memperhatikan aspek-aspek sosial.

Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya, seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan. Ketika pensiun dini PLTU, misalnya, pemangku kepentingan perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang.

"Ketimpangan manfaat juga perlu menjadi perhatian. Banyak investasi hijau yang hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampaknya—baik dari sisi mata pencaharian maupun konflik lahan," tutur Victoria.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia mengungkapkan perang antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung lebih lama dapat memicu sejumlah risiko yang berdampak langsung terhadap kinerja keuangan korporasi.

Direktur Corporate Ratings APAC Fitch Ratings Indonesia Felita menyebutkan setidaknya terdapat dua risiko utama yang perlu diantisipasi oleh korporasi di Indonesia, yakni gejolak nilai tukar dan tekanan inflasi lanjutan.

“Jadi, semakin besar porsi biaya atau utang dalam dolar, semakin besar risikonya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya risiko pertama datang dari volatilitas nilai tukar rupiah yang berpotensi bergerak fluktuatif seiring meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi ini dinilai paling berdampak pada perusahaan yang memiliki ketidaksesuaian mata uang atau currency mismatch.

Perusahaan dengan pendapatan dalam rupiah, tetapi memiliki utang dalam dolar AS atau ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, menjadi kelompok yang paling rentan. Semakin besar eksposur terhadap mata uang asing dalam struktur biaya maupun utang, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung.

Selain faktor nilai tukar, risiko kedua yang tak kalah penting adalah meningkatnya inflasi lanjutan. Kenaikan harga energi global diperkirakan akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara lebih luas di dalam negeri.

Dampak inflasi ini diperkirakan akan lebih terasa pada sektor-sektor yang bergantung pada permintaan non prioritas, seperti produk gaya hidup, hiburan, hingga barang konsumsi sekunder.

Dalam kondisi harga yang meningkat, konsumen cenderung menahan belanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Hal ini membuat permintaan terhadap produk non esensial menjadi lebih elastis dan rentan mengalami penurunan.

Dengan demikian, perusahaan di sektor tersebut berisiko menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya operasional di satu sisi dan pelemahan permintaan di sisi lain.

Kombinasi kedua risiko ini perlu diantisipasi sejak dini oleh korporasi, terutama melalui pengelolaan risiko nilai tukar serta strategi efisiensi biaya dan penyesuaian bisnis agar tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan.

Sisi lain memanasnya tensi geopolitik antara AS dan Iran membuka peluang bagi sejumlah sektor saham untuk mencetak cuan.

Sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas) hingga batu bara, menjadi yang paling diuntungkan seiring lonjakan harga komoditas global dan potensi gangguan pasokan energi.

Felita, mengungkapkan bahwa sektor minyak dan gas, khususnya di sisi hulu atau upstream, menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari situasi ini. Kenaikan harga minyak mentah dinilai mampu menutupi peningkatan biaya operasional, seperti energi dan logistik.

“Selain itu, sektor batu bara termal juga berpotensi diuntungkan,” ujarnya.

Menurutnya sektor batu bara termal juga ikut terdongkrak dengan potensi peralihan sumber energi dari gas ke batu bara di sejumlah negara Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, akibat mahalnya harga gas.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi sudah tepat. Kendati begitu, efektivitasnya sangat bergantung pada desain.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan, saat ini risiko tidak lagi berada di level entitas, tetapi terfragmentasi dalam struktur grup.

“Data menunjukkan kredit masih tumbuh sekitar 10% YoY, namun UMKM terkontraksi dan NPL UMKM sudah lebih dari 4,5%—indikasi bahwa risiko bergeser dan sebagian tersembunyi, termasuk melalui eksposur lintas entitas fintech dan non-bank,” tutur Rizal kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Kendati begitu, Rizal menilai bahwa efektivitas pengawasan OJK ini sangat bergantung pada desain. Sebab jika terlalu seragam, berisiko over-regulation dan salah sasaran, serta membebani entitas kecil tanpa menyentuh sumber risiko utama.

Di tengah tekanan likuiditas dan turunnya partisipasi investor, Rizal memandang, pendekatan yang tidak berbasis risiko justru bisa mempersempit intermediasi dan menciptakan stabilitas semu.

Dari sisi industri, Rizal menilai bahwa dampak kebijakan ini terhadap pelaku industri keuangan cukup jelas yakni biaya kepatuhan naik, fleksibilitas intra-group berkurang, dan ekspansi berbasis arbitrase terkoreksi.

“Ini baik untuk disiplin risiko, tetapi berpotensi memperkuat risk aversion yang sudah terlihat dari menjauhnya pembiayaan ke UMKM,” ujarnya.

Menurutnya, kunci dari rancangan regulasi ini sangat bergantung pada eksekusi. Dia mengatakan, pengawasan harus risk based, berbasis data lintas sektor, dan disertai transisi yang adaptif.

“Tanpa itu, regulasi hanya menambah beban, bukan menurunkan risiko sistemik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, OJK saat ini tengah merancang POJK tentang grup keuangan, sebagai upaya OJK untuk menutup celah pengawasan pada kelompok keuangan yang sebelumnya belum terintegrasi secara penuh.

Adapun fokus utama dari pengaturan ini adalah mitigasi risiko yang timbul dari transaksi intra grup serta mencegah masalah di satu entitas dalam grup merambat dan menjatuhkan entitas keuangan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan eskalasi konflik antara Iran dan Israel berpotensi meningkatkan transmisi risiko terhadap sistem keuangan global maupun domestik melalui sejumlah jalur utama.

Friderica yang akrab disapa Kiki itu menyebut peningkatan ketegangan geopolitik tersebut dapat menimbulkan tekanan pada stabilitas sektor jasa keuangan melalui tiga saluran utama, yakni saluran pasar keuangan (financial market channel), kenaikan harga energi, serta dampak langsung (direct channel) akibat eksposur perdagangan dan investasi.

Menurut dia, dinamika tersebut memerlukan kewaspadaan tinggi dari pelaku industri keuangan agar mampu mengantisipasi potensi gejolak yang dapat memengaruhi kinerja sektor keuangan nasional.

“OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan assessment lanjutan secara forward looking dan tentunya memperkuat langkah antisipatif melalui manajemen risiko, mencermati secara intensif karena terjadi volatilitas yang tinggi, serta menjaga kecukupan likuiditas dan permodalan,” ujar Friderica dalam RDK Bulanan (RDKB) Maret 2026 pada Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, OJK terus memantau perkembangan pasar keuangan secara ketat dan melakukan koordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor.

Kiki juga menyebut sejumlah kebijakan itu seperti dalam konteks penguatan stabilitas pasar modal, OJK juga mempertahankan sejumlah kebijakan yang bersifat stabilisasi pasar. Kebijakan tersebut antara lain fasilitas pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), penundaan praktik short selling, penerapan trading halt, serta mekanisme auto rejection.

Selain penguatan pengawasan di sektor keuangan, OJK juga memperkuat aspek penegakan hukum. Friderica menyampaikan bahwa OJK bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menandatangani kerja sama dalam rangka penegakan hukum dan penanganan tindak pidana di sektor keuangan.

Di sisi internal, OJK juga melakukan penyesuaian pola kerja sebagai bagian dari langkah efisiensi dan respons terhadap dinamika nasional. Friderica menuturkan bahwa pelaksanaan work from office (WFO) bagi pegawai OJK dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan tugas dan kelancaran fungsi pengawasan.

Sementara itu, layanan fisik kepada masyarakat, khususnya layanan konsumen sektor jasa keuangan, dipastikan tetap berjalan normal.

“OJK akan melakukan evaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kebijakan nasional,” kata Friderica.

Bisnis.com, CIREBON-Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Cirebon memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menyasar langsung komunitas masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan masjid sebagai pusat edukasi.

Langkah ini diklaim strategis untuk membangun pemahaman keuangan yang lebih merata sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial, sekaligus memanfaatkan produk keuangan secara optimal.

“Literasi bukan sekadar mengetahui, tetapi bagaimana masyarakat mampu mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan terhindar dari risiko,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Agus mengatakan, saat ini masih adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Banyak masyarakat yang telah mengenal produk keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara penggunaannya secara tepat.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko, termasuk kerentanan terhadap penipuan keuangan.

Untuk itu, edukasi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengenalan produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan rumah tangga serta peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan finansial.

"Seiring perkembangan teknologi, bentuk penipuan semakin kompleks dan kerap menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat literasi rendah," kata Agus.

Menurut Agus, pendekatan berbasis masjid dipilih karena dinilai efektif menjangkau masyarakat secara langsung. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial yang memiliki kedekatan dengan warga.

Dengan demikian, penyebaran informasi keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Selain itu, kelompok ibu rumah tangga menjadi salah satu target utama dalam program ini. Peran mereka dalam mengatur keuangan keluarga dianggap strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga.

"Dengan peningkatan literasi, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pemahaman keuangan kepada lingkungan sekitarnya," tuturnya.

Selain itu, OJK juga menekankan pentingnya penggunaan layanan keuangan yang resmi dan diawasi. Masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas lembaga keuangan sebelum menggunakan produk atau layanan, guna menghindari praktik ilegal yang merugikan.

Di wilayah Ciayumajakuning, potensi pengembangan keuangan syariah dinilai cukup besar, terutama dengan basis masyarakat yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Namun, tanpa didukung literasi yang memadai, potensi tersebut dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Melalui program edukasi berkelanjutan, OJK Cirebon menargetkan terciptanya masyarakat yang tidak hanya melek keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Februari 2026.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih dalam kondisi terjaga di tengah dinamika global saat ini.

"Perekonomian global masih menunjukkan kondisi yang relatif baik sejalan dengan penguatan manufaktur global dan tren perbaikan keyakinan konsumen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Namun demikian, Kiki, sapaan akrabnya, juga menyampaikan peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal tahun ini, termasuk yang terjadi di Kawasan Timur Tengah dan dinamika perdagangan Amerika Serikat, menjadi down risk yang bisa meningkatkan risiko keuangan global.

Di AS, ekonomi tumbuh sebesar 1,4% pada kuartal IV/2025, atau jauh di bawah ekspektasi pasar. "Tekanan inflasi meningkat dan ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun menurun dengan kecenderungan kebijakan suku bunga higher for longer," jelasnya.

Sementara itu, di China, ekonomi mengalami tekanan dari pelemahan permintaan domestic di tengah krisis perumahan yang berlanjut, meskipun kinerja eksternal mencatatkan surplus.

"Di Indonesia, ekonomi tumbuh solid 5,39% YoY pada kuartal IV/2025 dengan keseluruhan 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Inflasi headline meningkat akibat low base effect tahun sebelumnya.

Lebih jauh, indeks keyakinan konsumen (IKK) berada dalam zona optimistis meskipun terdapat moderasi dengan industri manufaktur yang ekspansif ada 2026.

Adapun, kebijakan perlakuan khusus kredit kepada para debitur yang terkena bencana di Aceh dan Sumatra melalui restrukturisasi kredit senilai Rp12,6 triliun kepada 246.000 rekening.

Di pasar modal, OJK bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Keuangan dan SRO terus berkomitmen untuk percepatan inisiatif satgas integritas di pasar modal.

Terkait dengan dinamika di Timur Tengah, OJK meminta jasa keuangan mencermati situasi yang terjadi dan mengantisipasi dampak ke debitur serta ke pasar keuangan itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Gaya hidup serba cepat membuat anak muda semakin akrab dengan transaksi digital, mulai dari ngopi sepulang kerja, langganan platform hiburan, belanja daring, hingga bayar tagihan lewat ponsel.

Kemudahan ini memberi fleksibilitas, tetapi juga menuntut pengelolaan keuangan yang lebih disiplin agar tetap stabil dalam jangka menengah dan panjang.

“Dengan pengelolaan yang tepat, gaya hidup bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan,” ujar Direktur Keuangan SeaBank Indonesia, Lindawati Octaviani, dikutip Bisnis, Jumat (13/1/2026).

Tidak dipungkiri, kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan menunjukkan tren positif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46%.

Kendati meningkat, pemahaman perlu diiringi praktik yang konsisten, terutama di kalangan generasi muda yang aktif bertransaksi secara digital. Penting mempelajari berbagai produk keuangan sebelum menggunakannya, termasuk risiko dan manfaatnya.

Sementara itu, Lindawati menyampaikan bahwa kemudahan transaksi digital memang memberi ruang bagi anak muda untuk menikmati hidup dengan lebih fleksibel. Namun, di balik kenyamanan tersebut, pengelolaan keuangan jangka menengah kerap menjadi tantangan tersendiri.

Fokus pada kebutuhan harian dan gaya hidup sering kali membuat perencanaan keuangan ke depan berjalan tanpa disadari. Keseharian ini tercermin dari kebiasaan banyak anak muda yang mengandalkan satu rekening utama untuk berbagai kebutuhan, dari transaksi rutin hingga hiburan.

Tanpa pemisahan dana yang jelas, arus pengeluaran harian berpotensi menyisakan ruang yang semakin sempit bagi simpanan yang lebih terencana. “Pemisahan rekening untuk kebutuhan harian dan simpanan jangka menengah bisa membantu anak muda menata keuangan tanpa harus mengorbankan gaya hidup,” tutur Lindawati.

Menurutnya, tabungan digital berperan sebagai pusat kendali transaksi harian, sementara simpanan berjangka seperti deposito dapat menjadi alat bantu disiplin finansial karena dana tidak mudah dicairkan secara spontan.

Untuk dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat, deposito digital mulai dipandang sebagai pilihan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara menikmati hidup hari ini dan menyiapkan kebutuhan esok. Selain menawarkan imbal hasil yang stabil, karakter deposito yang berjangka membantu menahan dorongan konsumsi impulsif di tengah derasnya transaksi digital.

“Ini cocok bagi anak muda yang ingin tetap menikmati hidup, sambil memastikan sebagian uangnya bekerja dengan aman,” sebut Lindawati.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG - Pertumbuhan kekayaan nasabah muda berpotensi hanya bersifat sementara tanpa pengelolaan risiko yang matang. Head of Individual Customer Business Development BCA Yudi Darmadi mengatakan, generasi muda saat ini memiliki ambisi besar dan akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, kondisi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan membaca risiko secara cermat.

“Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mereka memahami risiko ke depan. Risiko ini yang perlu mereka pelajari dan pahami dengan hati-hati,” ujar Yudi dalam Diskusi BCA Young Community: Strategi BCA Gaet Nasabah Muda Tajir di Mini Studio BCA Expoversary 2026, ICE BSD, Tangerang, Jumat (6/2/2026).

Yudi menekankan, langkah awal yang perlu dilakukan nasabah muda adalah memahami kapasitas diri sebelum mengambil risiko. Ambisi dan akses informasi yang luas harus diimbangi dengan perhitungan yang realistis agar pertumbuhan aset tidak berubah menjadi beban di kemudian hari.

“Risikonya apa, kekuatan mereka sendiri seperti apa, dan dengan risiko yang dihadapi tersebut, apakah kemampuan mereka cukup untuk menutup atau mengelola risiko itu,” ujarnya.

Menurut Yudi, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan aset, tetapi juga ketahanan usaha di tengah ketidakpastian. Karena itu, keberlanjutan harus menjadi ukuran utama dalam setiap langkah pengembangan bisnis.

“Untuk ke depan, terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian, yang paling penting adalah bagaimana mereka melihat setiap proses dan pengembangan yang akan dilakukan. Mereka harus mampu menilai mana yang berkelanjutan ke depan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar nasabah muda tidak sekadar mengikuti tren yang sedang berkembang. Karena, dalam setiap bisnis yang ingin diambil, titik beratnya bukan sekadar mengikuti tren.

“Tren itu bisa diciptakan atau terus diinovasi dengan mengikuti perkembangan yang ada, sehingga pertumbuhannya tidak hanya bersifat sesaat,” ujar Yudi.

Yudi mencontohkan, banyak bisnis yang tumbuh sangat cepat karena viral, tetapi sulit bertahan tanpa inovasi yang konsisten. “Inovasi terkadang perlu diciptakan untuk membangun kesadaran dan kesinambungan usaha,” tegasnya.

Dari sisi komposisi nasabah, BCA mencatat pertumbuhan signifikan pada segmen usia muda. Jika sekitar 10 tahun lalu porsi nasabah muda masih berada di kisaran 10–15 persen, saat ini angkanya telah mencapai sekitar 32 persen. Untuk segmen usia 30–35 tahun, porsinya berada di kisaran 30–35 persen dari nasabah prioritas dan solitaire.

Seiring meningkatnya jumlah nasabah muda yang mapan secara finansial, Yudi menyebut minat terhadap produk investasi juga semakin beragam. Banyak nasabah muda cukup berani mengambil produk investasi, seperti obligasi dan reksa dana.

“Dan perlu diingat dalam pemilihan instrumen, tetap harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing, termasuk pemanfaatan produk cash management untuk mendukung kebutuhan bisnis,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada cara paling simpel yang bisa dilakukan untuk menghitung berapa besar dana darurat untuk pasangan yang baru menikah.

Memasuki kehidupan pernikahan, pasangan baru kerap kali dihadapkan pada berbagai penyesuaian, termasuk dalam mengelola keuangan rumah tangga. Salah satu fondasi penting yang kerap terlewat di awal pernikahan adalah dana darurat

Perencana Keuangan Mike Rini Sutikno mengatakan dana darurat merupakan salah satu pos yang punya peran besar dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga, terutama ketika menghadapi kondisi tak terduga.

Namun, keberadaannya kerap kali masih disepelekan atau disusun sambil lalu di tengah jalan.

Padahal, dana darurat sangat penting bagi keluarga baru. Hal ini karena risiko keuangan tidak memilih siapa pun, bisa terjadi pada keluarga baru maupun lama.

"Dana darurat berfungsi sebagai penopang hidup ketika terjadi kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, PHK, atau bisnis bangkrut. Proses pemulihan keuangan membutuhkan waktu, sementara biaya hidup tetap harus berjalan. Jika memiliki dana darurat, risiko ini bisa diminimalisir," katanya.

Secara umum, besaran dana darurat idealnya mencapai enam kali pengeluaran bulanan keluarga. Sebagai gambaran, apabila kebutuhan minimum rumah tangga sebesar Rp5 juta per bulan, maka dana darurat yang perlu disiapkan berada di kisaran Rp30 juta.

Namun, jika ada kondisi khusus, seperti penghasilan belum stabil, hanya satu pencari nafkah, atau memiliki anak, target bisa ditingkatkan hingga 9–12 bulan. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap keluarga.

Adapun proses pengumpulannya sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan. Jika pendapatan masih terbatas, pasangan dianjurkan untuk langsung menyisihkan dana darurat setiap kali menerima penghasilan, dengan porsi minimal sekitar 30 persen dari pendapatan.

"Dana darurat sebaiknya disusun terlebih dahulu sebelum masuk ke instrumen investasi jangka panjang atau konsumsi non-prioritas," imbuhnya.

Dalam proses penyusunannya, Mike juga menyarankan pasangan untuk membuat rekening khusus dana darurat. Pemisahan ini penting agar dana tersebut tidak tercampur dengan kebutuhan harian dan terpakai untuk keperluan konsumtif. Rekening yang dipilih sebaiknya bersifat likuid dan memiliki risiko rendah.

Selain disimpan di rekening terpisah, dana darurat juga dapat ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman, mudah dicairkan, dan tetap memberikan pertumbuhan, seperti reksa dana pasar uang, deposito, atau emas.

Dengan begitu, dana dapat diakses kapan saja ketika kondisi darurat terjadi.

Tak kalah penting, jumlah dana darurat perlu dievaluasi secara berkala. Peninjauan ulang diperlukan ketika terjadi perubahan kondisi keuangan keluarga, mulai dari meningkatnya pengeluaran, perubahan pekerjaan, hingga bertambahnya anggota keluarga.

REPUBLIKA.CO.ID,Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyatakan hampir semua wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra memiliki risiko keuangan sedang hingga berat. Mahendra menuturkan asesmen yang dilakukan pihaknya menunjukkan dampak signifikan dari bencana tersebut terhadap operasional layanan jasa keuangan maupun kinerja debitur.

“Pemetaan kami menunjukkan hampir semua kabupaten dan kota masuk dalam klasifikasi sedang dan berat dalam konteks risiko. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera dilakukan respons kebijakan pemberian perlakuan khusus,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ia mengatakan pihaknya memberlakukan sejumlah kebijakan khusus bagi debitur yang terdampak bencana, memberikan kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta menginstruksikan penyederhanaan proses klaim asuransi nasabah.

Upaya tersebut bertujuan memberikan waktu yang memadai bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan agar dapat memulihkan kondisi perekonomian pascabencana.

“Kami berharap dengan penanganan bencana yang cepat dan tanggap, serta respons kebijakan perlakuan khusus, ini dapat menjadi langkah mitigasi yang baik sehingga risiko yang ada dapat dikendalikan dengan lebih baik bagi mereka yang terkena dampak bencana,” kata Mahendra Siregar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan sebanyak 103.613 debitur menjadi korban yang terdampak langsung bencana banjir dan tanah longsor tersebut.

Ia menyampaikan data tersebut merupakan hasil asesmen sementara yang dilakukan pihaknya terhadap kondisi lapangan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut dia, terdapat 52 dari total 70 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana.

Sebagai langkah untuk memitigasi risiko keuangan yang berpotensi muncul di tengah kondisi darurat tersebut, OJK memberikan perlakuan khusus bagi pelaku jasa keuangan di tiga provinsi tersebut.

“Rapat Dewan Komisioner OJK kemarin telah menyetujui keputusan Dewan Komisioner mengenai penetapan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank,” tutur Dian Ediana Rae.

Pemetaan kami menunjukkan hampir semua kabupaten dan kota masuk dalam klasifikasi sedang dan berat dalam konteks risiko

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan hampir semua wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera memiliki risiko keuangan sedang hingga berat.

Mahendra menuturkan asesmen yang dilakukan pihaknya menunjukkan dampak signifikan dari bencana tersebut terhadap operasional layanan jasa keuangan maupun kinerja debitur.

"Pemetaan kami menunjukkan hampir semua kabupaten dan kota masuk dalam klasifikasi sedang dan berat dalam konteks risiko. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera dilakukan respons kebijakan pemberian perlakuan khusus,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya memberlakukan sejumlah kebijakan khusus bagi debitur yang terdampak bencana, memberikan kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta menginstruksikan penyederhanaan proses klaim asuransi nasabah.

Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan agar dapat memulihkan kondisi perekonomian pascabencana.

“Kami berharap dengan penanganan bencana yang cepat dan tanggap, serta respon kebijakan perlakuan khusus, ini dapat menjadi langkah mitigasi yang baik sehingga risiko yang ada dapat dikendalikan dengan lebih baik bagi mereka yang terkena dampak bencana,” kata Mahendra Siregar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan sebanyak 103.613 debitur menjadi korban yang terdampak langsung bencana banjir dan tanah longsor tersebut.

Ia menyampaikan data tersebut merupakan hasil asesmen sementara yang dilakukan pihaknya terhadap kondisi lapangan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut dia, terdapat 52 dari total 70 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana.

Sebagai langkah untuk memitigasi risiko keuangan yang berpotensi muncul di tengah kondisi darurat tersebut, OJK pun memberikan perlakuan khusus bagi pelaku jasa keuangan di tiga provinsi tersebut.

“Rapat Dewan Komisioner OJK kemarin telah menyetujui keputusan Dewan Komisioner mengenai penetapan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank,” tutur Dian Ediana Rae.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025