Bisnis.com, CIREBON — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi musim kemarau 2026 di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) lebih awal dibandingkan daerah lainnya.

Kepala Stasiun Meteorologi Kertajati, Muhammad Syifaul Fuad, mengatakan awal kemarau diperkirakan terjadi pada akhir April hingga pertengahan Mei 2026. Sementara itu, puncak periode kering diproyeksikan berlangsung pada Agustus hingga September.

"Tahun ini ada kecenderungan kemarau datang lebih cepat dan durasinya lebih lama. Intensitas kekeringannya juga berpotensi lebih tinggi," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, wilayah Ciayumajakuning dinilai memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap kekurangan air, terutama pada sektor pertanian dan kebutuhan domestik.

Menurut Fuad, salah satu faktor yang memperkuat potensi kekeringan adalah kehadiran El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang. Meski tidak berada pada kategori kuat, fenomena ini tetap berpengaruh terhadap distribusi hujan di Indonesia.

"El Nino menekan pembentukan awan hujan sehingga curah hujan cenderung menurun. Dampaknya akan terasa pada panjangnya periode kering,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Fuad, dapat berimbas langsung pada pola tanam petani. Ketersediaan air irigasi diperkirakan menurun jika tidak diantisipasi sejak awal. Ia menilai langkah mitigasi menjadi kunci untuk menekan risiko kerugian, terutama di wilayah sentra produksi pangan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak masa peralihan musim. Air hujan yang masih turun dalam periode pancaroba disarankan untuk ditampung sebagai cadangan.

Selain itu, perbaikan instalasi air rumah tangga penting dilakukan guna mencegah kebocoran yang dapat mempercepat berkurangnya pasokan air.

“Upaya sederhana seperti menampung air hujan dan memperbaiki saluran air bisa membantu menjaga ketersediaan air selama kemarau,” ujar Fuad.

Saat ini, wilayah Cirebon masih berada dalam fase pancaroba. Pada periode ini, perubahan cuaca terjadi secara cepat dan sulit diprediksi. Suhu udara cenderung panas pada siang hari, namun hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan tersebut. Hujan singkat dapat disertai angin kencang, petir, bahkan hujan es dalam kondisi tertentu. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mendadak, terutama bagi aktivitas di luar ruangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan kesiapan memperkuat sistem pencegahan secara terintegrasi seiring membesarnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat musim kemarau panjang tahun ini.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kondisi iklim tahun ini perlu diantisipasi secara serius. Kombinasi curah hujan rendah dan potensi kekeringan ekstrem dinilai meningkatkan kerawanan karhutla, terutama di Riau yang memiliki bentang lahan gambut luas.

“Curah hujan yang rendah dan kondisi gambut yang sangat rentan membuat potensi kekeringan akan meningkat signifikan. Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terlebih dengan luas gambut yang mencapai hampir separuh dari total daratan serta keberadaan lebih dari 13.000 kilometer kanal,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, melalui langkah operasional yang terukur dan terkoordinasi guna meminimalkan risiko kebakaran sejak dini.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyatakan bahwa seluruh anggota asosiasi telah menjalankan pendekatan pencegahan berbasis keberlanjutan, termasuk penerapan kebijakan tanpa bakar (zero burning policy).

“Gapki dan seluruh anggota berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla secara terintegrasi. Kami tidak hanya memastikan kesiapan internal perusahaan melalui pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran (fire brigade), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah-wilayah rawan,” ujar Mukti.

Selain penguatan sumber daya manusia, perusahaan anggota Gapki juga mengembangkan infrastruktur pencegahan seperti menara pantau, embung air, serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendukung deteksi dini titik api.

Mukti menambahkan, asosiasi telah menyusun pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyosialisasikan proyeksi musim kemarau 2026 kepada seluruh anggota sebagai bagian dari mitigasi risiko.

“Gapki telah membuat pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyampaikan surat edaran kepada seluruh anggota terkait prediksi musim kemarau 2026 dan dampaknya bagi perkebunan sawit,” katanya.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi Gapki dalam apel siaga ini sekaligus mencerminkan pergeseran pendekatan industri sawit dari reaktif menjadi preventif. Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan sejak awal, potensi karhutla diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor dan perlindungan lingkungan di tengah tekanan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mewaspadai sejumlah tantangan utama pada sisa tahun 2026, mulai dari ketidakpastian global hingga tekanan domestik, yang dinilai berpotensi memengaruhi kinerja industri perbankan.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, mengatakan dinamika global masih menjadi faktor dominan yang perlu dicermati, terutama terkait eskalasi geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok serta memicu volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan, baik di tingkat domestik maupun global.

“Selain itu, arah suku bunga ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi, stabilitas nilai tukar, serta dinamika global yang terus bergerak secara dinamis,” ujar Riduan dalam konferensi pers, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi domestik, Bank Mandiri juga mencermati tekanan harga energi dan pelemahan daya beli masyarakat yang dinilai dapat berdampak pada profil risiko debitur, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank Mandiri mengedepankan sejumlah strategi mitigasi. Perseroan fokus memperluas penetrasi ekosistem Mandiri Group, meningkatkan aktivitas dan transaksi nasabah, serta mengakselerasi digitalisasi layanan perbankan.

Di sisi lain, bank pelat merah ini tetap menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang dinilai prospektif dan resilien, disertai monitoring portofolio secara ketat serta pelaksanaan stress testing secara berkala.

Hingga Maret 2026, kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 1% dan coverage ratio mencapai 245%. Sementara itu, rasio kecukupan modal (CAR) juga terjaga kuat di atas 19% sebagai bantalan menghadapi berbagai skenario risiko ke depan.

Dalam merespons dinamika suku bunga, Bank Mandiri menegaskan tidak berfokus pada spekulasi arah bunga, melainkan memastikan struktur pendanaan, likuiditas, dan komposisi portofolio tetap adaptif.

Perseroan juga terus memperkuat dana murah berbasis transaksi (CASA) melalui akselerasi transaksi nasabah dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang berulang serta menjaga profitabilitas secara berkelanjutan.

Selain itu, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjalankan berbagai agenda strategis pemerintah.

Kinerja Bank Mandiri

Bank Mandiri mencatatkan laba bersih konsolidasian yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap solid di tengah dinamika global.

Riduan menjelaskan bahwa kinerja perseroan tidak terlepas dari kondisi makroekonomi domestik yang relatif kuat.

Dia menilai, meski tekanan global masih berlangsung akibat tensi geopolitik, ekonomi Indonesia justru menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan di kisaran 5,5% pada awal 2026.

“Hal ini menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga momentum ekspansi di tengah situasi global yang tidak mudah,” ujarnya dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp815 triliun menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi, terutama pada sektor produktif dan padat karya.

Sementara itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif namun prudent dinilai berhasil menjaga stabilitas, tercermin dari inflasi yang terkendali di kisaran 3% serta suku bunga yang tetap mendukung pertumbuhan.

Riduan menambahkan, stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga di tengah tekanan global, sehingga mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut dinilai berhasil menjaga kepercayaan pasar sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks industri, kondisi tersebut tercermin pada sektor perbankan yang tetap resilien, dengan likuiditas terjaga, pertumbuhan DPK yang meningkat, serta kredit yang terus tumbuh positif seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dari sektor riil.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17,4% secara tahunan hingga kuartal I/2026, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana besar yang melanda Tanah Air, maupun berbagai kejadian kekeringan yang membawa dampak luas bagi masyarakat, memberikan pelajaran besar soal pentingnya mitigasi risiko dan persiapan kapasitas finansial untuk menghadapinya. Asuransi parametrik dapat menjadi salah satu solusi.

Pemulihan dari bencana maupun berbagai fenomena alam kerap membutuhkan biaya jumbo dengan proses yang tidak sebentar. Padahal, keberlangsungan hidup warga dan perekonomian bergantung pada kecepatan pemulihan itu.

Asuransi menjadi salah satu instrumen vital yang bisa membantu percepatan pemulihan itu dengan menjamin berbagai risiko, dari kerusakan aset hingga pengobatan dan perlindungan jiwa. Sayangnya, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih terbilang rendah, sehingga belum seluruh aset terlindungi asuransi.

Rendahnya penetrasi asuransi sejatinya menunjukkan bahwa peluang perluasan proteksi masih terbentang luas. Bagi negara di jalur cincin api (ring of fire), asuransi parametrik dapat menjadi produk penting dalam upaya perluasan cakupan asuransi Tanah Air.

Berdasarkan penjelasan Bank Dunia (World Bank), asuransi parametrik atau parametric insurance adalah produk asuransi yang membayarkan klaim berdasarkan parameter atau indeks tertentu yang telah ditentukan sejak awal, bukan berdasarkan penilaian kerugian aktuarial seperti di asuransi tradisional.

Artinya, dalam asuransi parametrik, klaim dibayarkan berdasarkan ukuran fisik suatu kejadian, bukan berdasarkan estimasi kerugiannya. Selama kejadian tertentu memenuhi syarat indeks, klaim dapat langsung dibayarkan, berapapun nilai kerugiannya.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memerinci sejumlah indeks atau parameter yang biasa digunakan dalam asuransi parametrik, di antaranya yakni suhu, curah hujan, kecepatan angin, tinggi gelombang laut, hingga magnitudo gempa.

Misalnya, dalam suatu polis asuransi parametrik tercantum parameter pembayaran klaim adalah gempa di atas 6 skala richter (SR) akan terdapat 75% pertanggungan, dan gempa di atas 7 SR memberikan 100% pertanggungan. Jika terjadi gempa sebesar 7,1 SR, maka klaim otomatis dibayarkan, berapa pun nilai kerugiannya.

Contoh lainnya dari asuransi parametrik adalah untuk proteksi pariwisata, yakni jika jumlah hari hujan melebihi batas tertentu sehingga memengaruhi kunjungan wisatawan. Sektor energi juga turut menggunakan asuransi parametrik, misalnya dalam pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), jika kecepatan angin terlalu rendah dan memengaruhi produksi listrik, dapat dilakukan klaim.

Pada pertengahan tahun lalu, World Economic Forum (WEF) merilis laporan bertajuk What is Parametric Insurance and How is it Building Climate Resilience?. Salah satu sorotan penting dari laporan itu adalah klaim asuransi dapat dibayarkan dengan cepat, segera setelah verifikasi data menunjukkan bahwa parameter tertentu dalam polis telah terpenuhi.

Menurut riset WEF, asuransi parametrik juga dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan risiko, sehingga mendukung perlindungan dan ketahanan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang bisa sangat terdampak suatu kejadian seperti bencana alam.

Asuransi Parametrik Semakin menjadi Sorotan

Konsep asuransi parametrik semakin banyak dibicarakan terutama karena krisis iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang semakin besar. Selain itu, semakin banyak pula kerugian yang tidak diasuransikan alias uninsured loss.

WEF mencatat setidaknya 83% kerugian ekonomi akibat banjir secara global tidak diasuransikan. Lalu, banyak pemerintah daerah yang harus menanggung kerugian besar akibat bencana, sembari menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu. Kondisi itu menyebabkan protection gap, yakni selisih antara kerugian ekonomi akibat bencana dengan kerugian yang ditanggung oleh asuransi.

Asuransi berperan untuk mempersempit celah itu sehingga kerugian tidak semakin parah dan pemulihan dapat cepat dilakukan. Asuransi juga dinilai sebagai instrumen penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis iklim, alias climate resilience.

WEF juga menyoroti bahwa klaim asuransi parametrik dapat digunakan secara fleksibel, baik untuk rekonstruksi infrastruktur, bantuan darurat bagi korban terdampak, hingga untuk pemulihan ekonomi tanpa harus membuktikan kerugian secara spesifik. Klaim yang bergantung kepada data objektif juga membuat sengketa klaim lebih sedikit, sehingga pihak terdampak bisa lebih fokus melakukan pemulihan.

Meskipun demikian, terdapat berbagai keterbatasan asuransi parametrik. Masalah utama yang paling menjadi sorotan adalah kerugian nyata bisa berbeda dengan nilai pembayaran, hal ini dikenal sebagai basis risk.

Terdapat kemungkinan suatu parameter tercapai, tetapi kerugian sebenarnya kecil. Sebaliknya, kerugian besar bisa terjadi tetapi parameter tidak tercapai. WEF mencontohkan asuransi pertanian memberikan klaim jika curah hujan di bawah 50 mm, tetapi sebenarnya petani telah mengalami kerugian meskipun curah hujan 55 mm.

Risiko keberlanjutan juga membayangi produk asuransi parametrik, seperti frekuensi pembayaran klaim yang bisa lebih tinggi. WEF menilai bahwa dalam kondisi tertentu, bisa terdapat tekanan pada keberlanjutan produk asuransi.

Asuransi Parametrik di Indonesia

Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu perusahaan yang memiliki produk parametrik adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re. Berbekal kapasitasnya sebagai reasuransi terbesar di Tanah Air, perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang asuransi parametrik bencana skala nasional, melalui konsorsium asuransi dan reasuransi.

Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, menjelaskan bahwa skema asuransi parametrik menjadi pendekatan yang semakin relevan di tengah ketidakpastian iklim. Pasalnya, asuransi parametrik dapat memberikan manfaat dengan cepat, terukur, dan berbasis data objektif.

"Perubahan iklim telah memaksa kita untuk berpikir ulang soal pendekatan perlindungan risiko. Tidak cukup hanya menyiapkan mitigasi teknis, tapi juga perlu memastikan ada dukungan finansial yang tangguh saat bencana benar-benar terjadi," ujar Delil.

Menurutnya, produk asuransi parametrik telah diadopsi oleh para pelaku reasuransi nasional sebagai bagian dari inisiatif memperluas jangkauan proteksi bencana, khususnya di sektor yang rentan.

Kepala Departemen Riset Indonesia Re, Fiza Wiraatmaja, menilai bahwa asuransi parametrik dapat menjadi instrumen transfer risiko secara makro, yang mengurangi beban fiskal dalam penanganan dan pemulihan bencana. Selama ini, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap terbebani biaya darurat yang besar, lalu program pembangunan juga tertunda.

Menurutnya, perlu terdapat perubahan paradigma pendanaan bencana dari pola post-event menjadi pre-event financing, yakni siap sedia sebelum terjadi bencana.

Keberhasilan skema asuransi parametrik tidak dapat dilepaskan dari tiga faktor utama. Pertama, diperlukan desain produk yang berbasis data serta didukung model bencana yang akurat, sehingga parameter yang digunakan benar-benar mencerminkan risiko di lapangan.

Oleh karena itu, kesiapan teknologi dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam perluasan asuransi parametrik. Fiza menyebut bahwa Indonesia Re terus memperkuat sistem teknologinya agar bisa memperkuat kapasitasnya sebagai reinsurer.

Kedua, harus ada struktur pendanaan berlapis melalui kolaborasi antara industri asuransi, reasuransi, dan dukungan pemerintah, agar kapasitas pendanaan cukup kuat menghadapi potensi kerugian besar. Kapasitas underwriting Indonesia Re menjadi salah satu pendukung faktor ini.

Ketiga, keterlibatan multi-pihak menjadi kunci, meliputi sektor swasta, masyarakat, hingga lembaga internasional, untuk memastikan keberlangsungan skema ini sekaligus memperluas dampak perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Fiza juga menjelaskan bahwa tata kelola BUMN yang kuat dapat menjadi faktor plus dalam pengembangan asuransi parametrik untuk memproteksi Indonesia dari berbagai risiko.

Kekuatan permodalan juga menjadi aspek penting agar perusahaan reasuransi bisa memberikan perlindungan berbasis parametrik. Berdasarkan laporan keuangan per Februari 2026, ekuitas Indonesia Re tercatat sebesar Rp13,03 triliun. Perseroan mencatatkan tingkat solvabilitas 130,63% atau di atas ketentuan OJK.

Penguatan Asuransi Parametrik

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menjelaskan bahwa pembahasan pembentukan konsorsium asuransi parametrik terus berlangsung antara AAUI bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diskusi yang berlangsung tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan konsorsium, tetapi juga mencakup aturan turunan yang menjadi landasan operasional produk asuransi parametrik, khususnya yang terkait proteksi risiko bencana alam.

Dari sisi industri, AAUI melalui Indonesia Re dan Maipark sedang mempersiapkan desain produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan perlindungan bencana berbasis parametrik, terutama untuk skema pembiayaan darurat bencana (disaster emergency financing).

Dalam konteks ini, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pembentukan konsorsium baru khusus untuk produk parametrik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memberdayakan konsorsium yang sudah ada, seperti Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN), yang secara kelembagaan sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan risiko berskala nasional.

"Harapannya, dalam kuartal II/2026 sudah mulai terdapat kejelasan mengenai aturan turunan, serta kebutuhan implementasi teknis, sehingga skema asuransi parametrik ini dapat dilaksanakan secara lebih konkret dan operasional oleh industri," ujar Budi kepada Bisnis, belum lama ini.

Pengamat asuransi Wahju Rohmanti menilai bahwa pengembangan asuransi parametrik menghadapi tantangan dalam tahap awal desain produk, yakni dalam menentukan parameter pertanggungan. Diperlukan dukungan ahli di setiap bidang untuk mendorong keakuratan penyusunan parameter yang akan digunakan.

Produk asuransi parametrik kebencanaan gunung api akan membutuhkan pendampingan vulkanolog dalam penyusunannya, begitu pun dengan produk-produk lain.

Menurut Wahju, perusahaan-perusahaan asuransi pun harus membentuk pencadangan dana (hedge fund) saat mengembangkan asuransi parametrik. Pasalnya, frekuensi terjadinya risiko bencana tidak sesering risiko kerugian lainnya, tetapi perusahaan asuransi tetap harus menyiapkan biaya untuk mendapatkan dukungan dari para ahli di setiap bidang terkait produk-produk yang ada.

"Kalau sudah bicara bencana, walau coverage ratio-nya sudah dibatasi dengan parameter-parameter tadi, kan, infinity cakupan bencananya, sehingga bisa besar sekali [klaimnya], sampai tak terhingga. Sehingga saya rasa perlu juga asuransi bikin pencadangan dana atau hedging," ujar Wahju kepada Bisnis, belum lama ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyesuaian tarif premi asuransi untuk merespons kenaikan risiko akibat fenomena iklim El Niño ekstrem.

Langkah ini diambil seiring dengan potensi tekanan terhadap industri asuransi yang dipicu oleh perubahan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa penyesuaian tarif premi akan dilakukan secara hati-hati dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian tarif premi tetap dilakukan secara terukur sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurut Ogi, fenomena iklim El Niño ekstrem berpotensi meningkatkan risiko di industri asuransi. Kondisi ini, lanjutnya, dapat memicu berbagai dampak lanjutan seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan.

“Lini usaha yang terdampak antara lain asuransi properti, kendaraan bermotor [terutama risiko kebakaran], pertanian, dan kesehatan, seiring meningkatnya frekuensi dan severity risiko,” jelas Ogi.

Meski demikian, Ogi menegaskan bahwa industri asuransi nasional pada dasarnya telah memiliki mekanisme mitigasi risiko yang cukup kuat. Hal ini antara lain dilakukan melalui program reasuransi, termasuk proteksi terhadap risiko katastropik, serta pembentukan cadangan teknis oleh perusahaan asuransi.

Selain itu, OJK juga terus mendorong penguatan inovasi produk, seperti pengembangan asuransi parametrik yang dinilai lebih adaptif terhadap risiko berbasis cuaca. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga diperkuat, termasuk dengan Maskapai Asuransi Indonesia (MAI) dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (PARK), khususnya dalam upaya pemutakhiran peta risiko bencana.

“Secara keseluruhan, industri diharapkan terus memperkuat manajemen risiko dan kesiapan menghadapi potensi peningkatan klaim akibat kondisi iklim ekstrem,” pungkasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai industri asuransi umum perlu mencermati secara serius ihwal potensi dampak dari fenomena iklim El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Senada dengan OJK, Ketua Umum AAUI Budi Herawan membeberkan dampak utama El Niño ekstrem bagi industri asuransi umum adalah munculnya peningkatan eksposur risiko seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan operasional usaha, hingga gangguan rantai pasok pada sektor-sektor tertentu.

“Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa dampak ekonomi akibat El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi. Hal ini antara lain karena protection gap di Indonesia masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Namun, dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas.

Budi meneruskan, produk yang diperkirakan paling terdampak adalah asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, engineering insurance, marine cargo, dan business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” ungkap Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Oleh karena itu, dia mengatakan hal yang perlu diwaspadai industri asuransi umum meliputi potensi akumulasi klaim pada wilayah dan sektor yang sama, kenaikan severity terutama pada risiko kebakaran, tekanan terhadap proses survei, loss adjustment, dan penyelesaian klaim bila kejadian berlangsung luas atau berulang. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, BONE - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) terus memperluas peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan produktif daerah melalui penandatanganan kerja sama penjaminan suretyship dan asuransi umum dengan Pemerintah Kabupaten Bone. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelindungan terhadap aktivitas ekonomi daerah, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kerja sama ini dilakukan di tengah kinerja ekonomi Kabupaten Bone yang menunjukkan tren akseleratif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bone pada tahun 2025 mencapai 6,03%, meningkat dari 5,56% pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis. Menurutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi dan belanja daerah turut mendorong kebutuhan akan instrumen mitigasi risiko yang terukur.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan solusi penjaminan dan asuransi yang relevan dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan produktif yang inklusif,” ujar Fankar.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Bone, yang dihadiri oleh Division Head Corporate Secretary Askrindo, Syafruddin; Plt. Regional Office Head VII Askrindo, Ceri Fertiliawan, serta Pj. Branch Manager Askrindo Cabang Makassar, Danny Supriyanto Aditya, beserta jajaran pimpinan daerah setempat.

Ceri Fertiliawan menjelaskan bahwa kerja sama ini membuka peluang bisnis yang signifikan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya pada sektor suretyship, seiring dengan tingginya kebutuhan penjaminan atas proyek-proyek pemerintah daerah yang terus berkembang.

Selain itu, potensi pengembangan juga datang dari produk asuransi mikro seperti Asuransi Mikro Usahaku dan Asuransi Bahari yang menyasar pelaku UMKM lokal. Ke depan, kerja sama ini juga diharapkan dapat diperluas ke berbagai lini produk lainnya, termasuk asuransi kecelakaan diri dan solusi proteksi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami optimistis dapat menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan pelaku usaha di daerah, sekaligus memperkuat penetrasi produk asuransi yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi lokal,” ujar Ceri.

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Askrindo dalam memperluas jangkauan layanan serta memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis pelindungan risiko. Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus menguat, sinergi ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Menutup pernyataannya, M. Fankar Umran menegaskan bahwa Askrindo akan terus mendorong kolaborasi serupa di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan nasional. “Kami percaya sinergi yang kuat antara Askrindo dan pemerintah daerah akan menjadi katalis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, melalui pelindungan risiko yang tepat dan bernilai tambah,” tutup Fankar.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan perlu lebih selektif memilih calon debitur untuk menjaga kinerja keuangan di tengah langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Dalam kebijakan terbaru antisipasi budaya kerja nasional, pemerintah akan melakukan penghematan subsidi bahan bakar minyak Rp65,2 triliiun dan penyesuaian anggaran hingga Rp130,2 triliun di tengah tekanan daya beli yang juga mengemuka.

Sebelum langkah penghematan dilakukan, tekanan pada daya beli masyarakat juga sudah terlihat terlebih dahulu pada segmen kemampuan bayar angsuran kendaraan bermotor. Pada Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat non-performing finance (NPF) industri multifinance merangkak menjadi 2,72%. Angka ini meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang berada di level 2,51%.

Bahkan, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyampaikan ada sejumlah perusahaan pembiayaan yang NPF-nya di atas 5%. Kondisi ini terus menjadi perhatian dalam pengawasan pihaknya.

Meski demikian, dia tidak merincikan berapa jumlah pasti perusahaan yang NPF-nya di atas 5% tersebut. Agusman hanya mengungkapkan bahwa tingginya NPF tersebut terjadi pada proyek-proyek di wilayah tertentu.

“Dari sisi lokasi proyek, pada Desember 2025, NPF bruto tertinggi tercatat di Sukoharjo, sedangkan per Januari 2026, NPF bruto tertinggi berada di Kabupaten Kerinci,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip Minggu (5/4/2026).

Untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat, dia mendorong perusahaan pembiayaan untuk memperkuat prinsip kehati-hatian dalam penyaluran, meningkatkan kualitas manajemen risiko dan pemantauan piutang secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan upaya penagihan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai agar NPF tetap terjaga, perusahaan pembiayaan perlu lebih selektif memilih calon debitur. Menurutnya, perusahaan bisa menggunakan peer review dari wawancara tetangga atau kolega debitur di tempat kerja.

Kemudian, lanjutnya, perusahaan juga bisa memanfaatkan teknologi credit scoring berbasis geografis untuk mengecek apakah lokasi sekitar domisili debitur banyak kredit macetnya atau tidak, hal ini untuk menjadi pertimbangan pemberian kredit.

“Kemudian ⁠lebih aktif jemput bola untuk collection ke debitur yang mulai menunjukkan keterlambatan pembayaran cicilan. Penetapan limit sektor kredit juga bisa membantu mitigasi risiko, misalnya sektor sepeda motor jenis tertentu yang data NPF nya tinggi, mungkin bisa dibatasi,” katanya kepada Bisnis.

Baginya, NPF pada awal tahun menyentuh 2,72% dikarenakan faktor daya beli masyarakat yang melemah, terutama kelompok debitur menengah rentan dan bawah. Misalnya, di sektor kendaraan bermotor meski ada banyak promo uang muka (DP) yang murah, tapi cicilan bulanan dan bunga nya dirasa jadi tantangan.

Selain karena hal itu, Bhima turut menyebut pendapatan masyarakat kian tergerus seiring inflasi pangan yang naik dan sulitnya lapangan kerja di sektor formal. Bahkan, PHK juga turut memengaruhi NPF yang naik secara bulanan pada awal 2026.

“Tahun 2025 jumlah PHK juga melonjak 88.519 orang, dan sebagian korban PHK kreditnya pasti jadi NPF. Ada juga fenomena jual beli motor STNK only tanpa BPKB, karena belum lunas, ini praktik yang mendorong NPF naik juga di sektor pembiayaan kendaraan bermotor,” bebernya.

Lebih jauh, dia berpendapat apabila NPF di industri pembiayaan terus naik, maka profitabilitas multifinance akan terganggu, yang dibarengi dengan kekhawatiran risiko menular ke sektor jasa keuangan lain termasuk ke asuransi kredit dan perbankan.

Sementara itu, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menilai kenaikan NPF pada awal tahun adalah pola musiman yang lazim terjadi di industri. Pada akhir tahun, rasio NPF umumnya mengalami penurunan seiring upaya perusahaan mengejar kinerja.

“Namun yg perlu dicatat adalah NPF sekitar 2,7% itu sudah cukup lama bertengger selama setahun terakhir ini, artinya secara rata-rata industri masih mengalami pemburukan portofolio,” ucapnya.

Jodjana meneruskan, apalagi tahun ini industri pembiayaan dihadapi tantangan kenaikan biaya hidup akibat perang di Iran dengan Israel-AS, yang sudah terlihat menyebabkan disrupsi supply chain, inflasi yang juga akan memperburuk keadaan di Indonesia.

“Strategi untuk menjaga kualitas kredit adalah tetap harus memfokuskan pembiayaan di sektor yang lebih tahan guncangan akibat situasi global ini,” jelasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berpendapat NPF industri di level sekitar 2,5%—2,7% menunjukkan bahwa kredit-kredit bermasalah yang ada di perusahaan sebenarnya sudah tertangani cukup baik.

Dia menjelaskan pada 2025 hampir semua perusahaan pembiayaan mengetatkan proses persetujuan kredit, terutama untuk pembiayaan mobil dan motor. Hal ini karena setelah pandemi Covid-19 berakhir atau pada 2022-2024 pertumbuhan industri cukup baik dan cepat. Namun, pada 2025, pihaknya melihat tren pembayaran cicilan dari debitur yang booking pada 2022-2024 mulai mengalami keterlambatan.

“Banyak yang mengalami kesulitan pembayaran. Nah ini kan berujungnya menjadi either di-write off [dihapus buku] ataupun menjadi kredit macet. Ini mengganggu industri, perusahaan pembiayaan dan tentunya terjadi konsolidasi internal yang artinya bahwa pengetatan proses approval terjadi di tahun 2025,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Sebab itu, lanjutnya, pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance pada 2025 hanya mampu tumbuh 0,61% (year on year/YoY) atau sebesar Rp506,50 triliun.

Lebih lanjut, Suwandi meneruskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan gagal bayar bisa terjadi karena para debitur yang kehilangan pekerjaan dan daya belinya juga belum meningkat.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga menghadapi tantangan debitur yang telah gagal bayar, tetapi tidak kooperatif. Idealnya, debitur yang tidak mampu melanjutkan cicilan dapat datang ke perusahaan untuk mengembalikan unit kendaraan.

“Kan ini kredit, sama-sama jual gitu ya malah kami mengalami kesulitan lagi di lapangan, mau melakukan eksekusi debt collector-nya dikirim malah kami yang disalahin, kan jadi bingung ya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pengetatan persetujuan kredit yang berimbas pada pertumbuhan industri juga kecil karena pembaginya tidak bertumbuh.

“Nah sehingga kalau kredit macetnya meningkat itu wajar. Nah kredit macetnya meningkat dalam tingkatan 2,5%-2,7% itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mungkin kredit-kredit yang bermasalahnya ini sudah tertangani cukup baik,” tegasnya.

Jaga NPF di Bawah 5%

Di lain sisi, Direktur Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) atau Clipan Finance, Harjanto Tjitohardjojo menilai kenaikan NPF di level industri akan mendorong seluruh pelaku untuk lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

“Pertumbuhan industri diperkirakan akan tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih selektif dan berorientasi pada kualitas, guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan manajemen risiko,” katanya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Untuk menjaga kualitas pembiayaan agar NPF tetap terkendali, CFIN konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, termasuk melalui penguatan proses seleksi debitur dan pemantauan portofolio secara berkala.

“Secara umum, tingkat NPF perusahaan tetap terjaga dalam batas yang aman dan sesuai dengan risk appetite yang telah ditetapkan,” bebernya.

Sementara itu, PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat rasio NPF per Januari 2026 berada pada level 1,30%. Posisi tersebut membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,36%.

Direktur sekaligus Plt. Direktur Utama MUF, Dapot Parasian S. Sinaga menyebut untuk menjaga NPF tetap berada di level terjaga, Dapot merincikan setidaknya ada beberapa faktor yang diperhatikan. Pertama, berkenaan segmentasi atau bauran portofolio (mix portfolio), yakni komposisi antara pembiayaan yang bersifat bankable dan non-bankable.

"Yang kedua, ya, disiplin sebenarnya. Disiplin akuisisi dengan berbagai … kami punya underwriting macam-macam kan, ya disiplin akuisisi underwriting-nya," ujarnya.

Selain kedua hal tersebut, Dapot turut menyoroti pentingnya penguatan fungsi collection melalui penagihan yang disiplin, mulai dari pengingat (reminder) hingga proses penarikan. Baginya, upaya itu perlu dilakukan bersamaan, sehingga NPF bisa terjaga dengan baik.

“Jadi, survei nasabahnya yang benar, ngecekin nasabahnya yang benar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya handling account-nya itu tadi, mulai dari collection-nya yang disiplin,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan perusahaan juga akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan di luar captive market dengan mempertimbangkan tingkat risiko di masing-masing segmen.

Setali tiga uang, EVP Corporate Communicatio PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), Riadi Prasodjo mengungkapkan perusahaannya konsisten menjaga kualitas pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

“Kemudian, memantau portofolio, menjalankan langkah mitigasi risiko dan praktik tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi NPF perusahaan masih berada dalam level yang terjaga di bawah 1%,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Lebih lanjut, dia berujar bahwa secara umum kualitas pembiayaan di masing-masing segmen dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dinamika kondisi ekonomi, perilaku konsumen, maupun karakteristik portofolio pembiayaan.

“Perusahaan terus melakukan pengelolaan risiko secara menyeluruh untuk menjaga kualitas portofolio tetap terjaga di seluruh segmen,” tutupnya.

Senada, Chief Financial Officer (CFO) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance, Sylvanus Gani menekankan pihaknya terus menerapkan prinsip manajemen risiko dengan hati-hati agar rasio NPF tetap terjadi dengan baik.

“Perusahaan memberikan pembiayaan yang tersegmentasi sesuai dengan risk appetite perusahaan, dan memastikan kegiatan collection dilakukan secara efektif untuk mengurangi potensi kredit macet,” katanya kepada Bisnis.

Dia meneruskan, rasio NPF Adira Finance tercatat stabil pada kisaran 2,0%. Level ini, kata Gani, relatif tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan masih berada di bawah rata-rata industri pembiayaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biodiesel B50 jadi salah satu senjata Indonesia membangun kemandirian energi. Percepatan implementasinya kini semakin didorong di tengah gejolak energy lockdown global karena krisis pasokan minyak dunia.

Kebijakan B50 disebut-sebut akan jadi bagian dari upaya mitigasi risiko dinamika global yang segera diumumkan Pemerintah besok, Selasa (31/3/2026). Selain itu, rincian kebijakan penyesuaian lainnya adalah usulan Work from Home, penyesuaian anggaran, dan lainnya.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan implementasi biodiesel B50 memerlukan kesiapan menyeluruh dari hulu hingga hilir hingga mitigasi risiko. Ini agar kebijakan tersebut efektif menopang stabilitas energi nasional di tengah gejolak konflik di Timur Tengah.

“Kalau bicara percepatan B50, kuncinya ada di hal-hal teknis tapi krusial. Pemerintah perlu memastikan kesiapan dari hulu ke hilir, mulai dari kepastian pasokan minyak sawit mentah (CPO), kapasitas produksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), sampai infrastruktur blending di kilang dan distribusi,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, standardisasi kualitas juga menjadi faktor penting agar B50 kompatibel dengan mesin, terutama di sektor transportasi dan logistik. Selain itu, menurutnya, insentif fiskal masih dibutuhkan pada tahap awal untuk menjaga keekonomian program, mengingat harga biodiesel tidak selalu lebih murah dibandingkan solar.

“Percepatan ini bukan hanya soal kebijakan, tapi orkestrasi industri yang rapi,” katanya.

Di sisi lain, Yusuf menekankan pentingnya penguatan sisi permintaan (demand) agar implementasi B50 berjalan optimal. Kepastian penyerapan dari sektor transportasi maupun industri dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biodiesel.

“Tanpa kepastian demand, implementasinya bisa tersendat di tengah jalan,” ujarnya.

Terkait efektivitas B50 di tengah potensi lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, Yusuf menilai kebijakan tersebut cukup strategis, meski tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan.

Menurut dia, B50 dapat berfungsi sebagai “shockabsorber” dengan mengurangi ketergantungan pada impor solar, sehingga membantu meredam tekanan terhadap neraca perdagangan dan harga energi domestik.

“Namun, ini perlu dilihat secara proporsional. B50 tidak menghilangkan risiko, karena harga energi domestik tetap dipengaruhi harga minyak global, terutama untuk komponen yang belum tersubstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar kebijakan substitusi energi seperti B50 diiringi dengan langkah efisiensi konsumsi energi untuk hasil yang lebih optimal.

“Dalam praktik internasional, kombinasi antara efisiensi, pengurangan konsumsi, dan substitusi energi itu yang paling efektif meredam shock energi,” ujar Yusuf.

Dari sisi risiko, dia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap sektor pangan, khususnya jika peningkatan kebutuhan CPO untuk energi mengganggu pasokan untuk kebutuhan lain.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, ada risiko kenaikan harga minyak goreng atau produk turunannya,” katanya.

Selain itu, ekspansi sawit juga perlu dikendalikan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah aspek fiskal dan teknis.

Ia menjelaskan, ketika harga CPO tinggi, biaya program biodiesel berpotensi meningkat dan membebani anggaran maupun dana sawit. Sementara dari sisi teknis, tantangan dapat muncul jika kualitas bahan bakar tidak terjaga atau kesiapan mesin belum merata.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Sejumlah opsi yang dikaji meliputi efisiensi anggaran, pengaturan kerja fleksibel (work from home/WFH), hingga penguatan kebijakan B50 dan penghematan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (28/3/2026) menyatakan, langkah-langkah tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan respons kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.

Bisnis.com, MEDAN – Pertamina Hulu Rokan Zona 1 mempertegas komitmen perseroan untuk tetap menjaga ketahanan energi di seluruh wilayah kerjanya selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Komitmen itu diimplementasikan dengan fokus pada beberapa faktor penting, antara lain dengan meningkatkan pengawasan keselamatan kerja, kesiapsiagaan personel, serta pengendalian mitigasi risiko secara ketat.

General Manager PHR Zona 1 Mefredi mengatakan penguatan budaya keselamatan tetap menjadi prioritas pada periode Idulfitri seiring upaya menjaga seluruh aktivitas operasional berjalan dengan aman.

Dia menyebut keamanan operasional tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kedisiplinan setiap pekerja dalam menjalankan perilaku keselamatan. “Karena itu, aturan keselamatan kerja perusahaan terus kami tekankan di seluruh wilayah kerja,” ujar Mefredi dalam keterangan resmi, Sabtu (28/3/2026).

Mefredi menjelaskan pemeriksaan arus keluar masuk orang, barang, dan kendaraan di area kerja diperketat untuk memperkuat pengamanan fasilitas operasi selama libur panjang dan cuti bersama Idulfitri. Lalu, pemantauan kondisi sosial dan keamanan di sekitar wilayah operasi juga dilakukan secara berkala dengan tetap berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menjaga kelancaran operasional.

Adapun dari sisi kesiapsiagaan personel, lanjutnya, perseroan diperkuat dengan penugasan tim tanggap darurat Incident Management Team (IMT) dan Site Emergency Response Team (SERT) selama 24 jam, serta melakukan pemeriksaan peralatan darurat.

“Pemeriksaan berkala terhadap peralatan darurat dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem kesiapsiagaan operasi di seluruh wilayah kerja PHR Zona 1 yang meliputi Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang, Pertamina EP (PEP) Jambi, Pertamina EP (PEP) Lirik, Pertamina EP (PEP) Pangkalan Susu, Pertamina EP (PEP) Rantau, dan Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO,” jelasnya.

Disampaikan Mefredi, pihaknya rutin mengobservasi aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) untuk mendukung kinerja perseroan hingga pemeriksaan kondisi kesehatan pekerja secara berkala. Hal ini untuk memastikan pekerja berada dalam kondisi fit to work dan fit to task selama menjalankan tugas. Terutama untuk lapangan-lapangan yang saat ini sedang melakukan pengeboran seperti di PEP Rantau lokasi RNTDZ 51 dan PEP Pangkalan Susu lokasi PPT-A1.

Dalam menjalankan operasi produksi yang aman dan andal, lanjutnya, PHR Zona 1 berhasil mencatatkan capaian positif. Sepanjang tahun 2025, perseroan mencatat 0,0 total Recordable Incident Rate (TRIR), atau dengan kata lain tidak ada insiden kerja yang disertai zero Lost Time Injury (LTI), serta 20.369.999 jam kerja selamat.

Dia menyebut hal itu wujud dari implementasi baik terhadap prosedur keselamatan yang ditetapkan.

“Selama periode Idulfitri, kami memastikan operasi tetap berjalan normal dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap keselamatan. Ini merupakan dukungan agar produksi nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar dan industri perbankan mencermati tren pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Meski sempat melampaui batas psikologis, regulator maupun pelaku industri di sektor keuangan menilai tekanan nilai tukar sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kredit korporasi di industri perbankan.

Melansir data Bloomberg, rupiah melemah ke level Rp16.958 per dolar AS hingga pukul 15.28 WIB pada Jumat (13/3/2026). Merespons hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pelemahan nilai tukar rupiah sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kredit korporasi perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif kecil, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) yang berada pada level 1,16%, jauh di bawah ambang batas 20%.

“Hal ini menunjukkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil sehingga pelemahan rupiah tidak banyak memengaruhi neraca bank secara langsung,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, sebagian besar kredit dalam valuta asing juga diberikan kepada sektor usaha berbasis ekspor yang memiliki penerimaan dalam bentuk valas sehingga secara alami telah memiliki lindung nilai.

Dari sisi penyaluran kredit, kredit korporasi tercatat tumbuh sebesar 16,07% dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 1,24%. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh peningkatan pembiayaan pada sektor konstruksi, pertanian, dan sektor jasa keuangan.

Meski demikian, OJK mengingatkan ketidakpastian ekonomi global serta volatilitas nilai tukar tetap perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi biaya produksi perusahaan serta kemampuan bayar debitur.

Untuk mengantisipasi potensi risiko tersebut, perbankan diminta memperkuat manajemen risiko, melakukan pemantauan portofolio kredit secara intensif, serta melakukan stress test dengan berbagai skenario makroekonomi.

Cermati Kondisi Makroekonomi

Sementara dari sisi industri, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyampaikan tetap mencermati secara disiplin dinamika makroekonomi di dalam dan luar negeri.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menegaskan BCA berkomitmen untuk fokus pada fundamental bisnis perseroan, serta tetap pruden dalam menghadapi dinamika saat ini.

"BCA telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko pasar atas transaksi yang terkait risiko nilai tukar dan suku bunga. Hal ini dilakukan salah satunya melalui penetapan dan kontrol limit risiko pasar," jelas Hera kepada Bisnis.

Mengantisipasi risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing akibat tekanan ekonomi global, kata Hera, BCA menjaga rasio Posisi Devisa Neto (PDN) secara konservatif.

Dia bilang BCA senantiasa melakukan monitoring risiko konsentrasi kredit termasuk penggunaan limit pembiayaan dan kualitas portofolionya, menjaga komunikasi dan koordinasi dengan debitur yang diperkirakan bisnisnya terkena dampak.

Selain itu, BCA juga melakukan evaluasi sektor industri dengan pertimbangan prospek maupun kinerja usaha dan penetapan limit untuk pembiayaan tertentu menyesuaikan dengan potensi risiko.

Adapun, pencadangan LAR BCA tercatat 71,6% per akhir 2025. Sementara itu, pencadangan NPL BCA tercatat sebesar 183,8%, berada pada level yang memadai dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi dan bisnis debitur.

Cerminan Dinamika Global

Sementara itu, PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat masih mencerminkan dinamika pasar global dan domestik, terutama dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Direktur Utama KB Bank Kurnady Darma Lie mengatakan ketegangan geopolitik global saat ini mendorong kenaikan harga komoditas energi, khususnya minyak, yang berpotensi memberi tekanan tambahan terhadap perekonomian negara pengimpor energi seperti Indonesia.

“Isu terbesar di makro saat ini adalah eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas energi, khususnya minyak. Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor energi Indonesia dan memberi tekanan tambahan pada neraca transaksi berjalan,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Kurnady, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi domestik akibat kenaikan harga energi serta meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk pembayaran impor dan kewajiban utang korporasi.

Situasi tersebut pada akhirnya dapat menambah volatilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Dia menambahkan pergerakan rupiah ke depan masih akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, termasuk perkembangan geopolitik global, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta respons Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Meski demikian, pelemahan rupiah sejauh ini belum memicu lonjakan aktivitas transaksi valuta asing di KB Bank. “Volume transaksi valas di KB Bank relatif tidak terlalu besar dan belum terdapat lonjakan yang signifikan,” kata Kurnady.

Dari sisi kualitas kredit, KB Bank memastikan eksposur risiko nilai tukar tetap terjaga dengan baik. Perseroan menerapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk memperketat proses seleksi kredit serta melakukan pemantauan berkala terhadap portofolio kredit dalam valuta asing.

Selain itu, bank juga memastikan debitur memiliki mitigasi risiko yang memadai, termasuk melalui mekanisme lindung nilai atau hedging. “Eksposur kredit KB Bank yang berpotensi terdampak langsung oleh volatilitas nilai tukar tetap terjaga dengan baik dan berada pada level yang sangat terbatas,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha bidang pariwisata menyinggung perkiraan dampak cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia terhadap pergerakan masyarakat menjelang periode libur lebaran Idulftri 2026.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan bahwa momentum libur lebaran tahun ini berpotensi dipengaruhi cuaca ekstrem. Dia lantas menekankan pentingnya mitigasi risiko yang dilakukan.

“Itu yang sekarang justru yang diharapkan memang agar kolaborasi dengan pemerintah itu cukup baik, yang utama adalah mitigasi bencananya,” kata Alan, sapaan akrabnya kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, penyampaian informasi terkait cuaca secara jelas menjadi hal paling penting dalam menjalankan mitigasi cuaca di suatu destinasi pariwisata.

Dia juga menggarisbawahi faktor struktural dari destinasi pariwisata yang memiliki risiko tinggi terhadap cuaca ekstrem, misalnya tanah longsor hingga penutupan jalan.

“Hal-hal seperti itu kan yang perlu diekspos, agar pelancong juga merasa nyaman untuk tetap melakukan perjalanan. Itu paling penting sebenarnya,” ujar Alan yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) ini.

Dia kemudian mencontohkan bahwa cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pergerakan wisatawan di Indonesia pada periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru) lalu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2025, misalnya, mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang turun 1,94% poin secara tahunan (YoY). Tren penurunan okupansi hotel bintang berlanjut pada Januari 2026 yakni turun 0,85% poin YoY.

“Tahun baru yang lalu 2025 ke 2026 kan penurunan itu salah satu dampaknya, karena masalah cuaca ekstrem itu orang juga banyak menunda perjalanannya,” tutur Alan.

Berdasarkan catatan Bisnis, laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa cuaca selama periode mudik Lebaran 2026 didominasi hujan ringan hingga sedang.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa pihaknya membagi prakiraan kondisi hujan pada periode Idulfitri (1–31 Maret 2026) dalam tiga fase.

Pada rentang 1–10 Maret 2026, terdapat peluang hujan sedang hingga lebat di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur meskipun didominasi hujan ringan-sedang.

“Kemudian pada periode 11–20 Maret serta 21–31 Maret 2026, kondisi cuaca diperkirakan masih didominasi hujan ringan hingga sedang, tetapi peluang hujan lebat berpotensi terjadi di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan,” kata Faisal, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo telah menyiapkan mekanisme manajemen risiko yang memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan klaim asuransi perjalanan imbas konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana menyampaikan hingga kini pihaknya terus melakukan pemantauan secara insentif terhadap perkembangan situasi global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah.

“Perusahaan secara prinsip telah menyiapkan mekanisme manajemen risiko yang memadai guna mengantisipasi potensi peningkatan klaim, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ucapnya, Rabu (4/3/2026).

Walau demikian, Brellian menjelaskan secara umum produk asuransi perjalanan memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, serta biaya perawatan dan pengobatan darurat selama perjalanan.

“Adapun risiko yang timbul akibat perang atau konflik bersenjata pada umumnya termasuk dalam pengecualian polis, sehingga tidak dijamin dalam pertanggungan asuransi perjalanan standar,” jelasnya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut tentunya mengacu pada masing-masing klausul polis yang berlaku.

Di lain sisi, Brellian menyampaikan pertumbuhan premi dan klaim produk asuransi perjalanan secara umum tetap menunjukkan kinerja yang selaras dengan perkembangan industri.

“Portofolio ritel ini dikelola secara prudent dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, kualitas underwriting, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan pengelolaan risiko,” pungkasnya.

Sebagai informasi, jumlah pendapatan premi Jasindo per Januari 2026 tumbuh 4,37% (year on year/YoY) menjadi Rp297,55 miliar dari Rp285,07 miliar.

Sementara itu, jumlah beban klaim neto perusahaan mencapai Rp165,22 miliar, naik 60,36% YoY. Adapun, laba setelah pajak meningkat 23,29% YoY menjadi Rp16,99 miliar.