Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Sequis Life mencatat laba bersih sebesar Rp86,3 miliar pada 28 Februari 2026. Sementara itu, pendapatan premi bruto mencapai Rp523,8 miliar.

President Director & CEO Sequis Life Ted Margono menyampaikan fondasi kuat juga tercermin melalui total aset sebesar Rp23,2 triliun dengan RBC sebesar 566%.

“Kecukupan modal ini membuktikan Sequis Life memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabahnya termasuk pembayaran klaim dan manfaat yang hingga periode ini telah direalisasikan sebesar Rp221,8 miliar,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Ted meneruskan, dengan kinerja positif tersebut perusahaan optimistis dapat mendampingi nasabah merencanakan perlindungan yang relevan dan berkelanjutan.

Untuk terus memberikan kepercayaan kepada nasabah, Sequis Life baru saja meresmikan Sequis Center Medan pada Jumat, 10 April 2026. Gedung ini akan menjadi fasilitas terintegrasi untuk layanan nasabah dan operasional.

“Sequis Center Medan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi operasional mulai dari layanan nasabah hingga pusat aktivitas tenaga pemasar. Tujuannya agar pelayanan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah,” sebut Ted.

Ted meyakini bahwa potensi penetrasi asuransi di wilayah Sumatra Utara masih sangat besar, meski dihadapkan pada tantangan daya beli pasca-bencana alam dan fluktuasi ekonomi global.

Menurutnya, tantangan ekonomi ini justru menggugah kesadaran masyarakat mengevaluasi strategi keuangan, dengan asuransi jiwa dan kesehatan sebagai instrumen mitigasi risiko.

“Kami ingin membangun persepsi bahwa asuransi merupakan bagian penting dari perencanaan masa depan. Masyarakat perlu menyesuaikan strategi keuangan, termasuk memitigasi risiko finansial dari biaya tidak terduga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana besar yang melanda Tanah Air, maupun berbagai kejadian kekeringan yang membawa dampak luas bagi masyarakat, memberikan pelajaran besar soal pentingnya mitigasi risiko dan persiapan kapasitas finansial untuk menghadapinya. Asuransi parametrik dapat menjadi salah satu solusi.

Pemulihan dari bencana maupun berbagai fenomena alam kerap membutuhkan biaya jumbo dengan proses yang tidak sebentar. Padahal, keberlangsungan hidup warga dan perekonomian bergantung pada kecepatan pemulihan itu.

Asuransi menjadi salah satu instrumen vital yang bisa membantu percepatan pemulihan itu dengan menjamin berbagai risiko, dari kerusakan aset hingga pengobatan dan perlindungan jiwa. Sayangnya, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih terbilang rendah, sehingga belum seluruh aset terlindungi asuransi.

Rendahnya penetrasi asuransi sejatinya menunjukkan bahwa peluang perluasan proteksi masih terbentang luas. Bagi negara di jalur cincin api (ring of fire), asuransi parametrik dapat menjadi produk penting dalam upaya perluasan cakupan asuransi Tanah Air.

Berdasarkan penjelasan Bank Dunia (World Bank), asuransi parametrik atau parametric insurance adalah produk asuransi yang membayarkan klaim berdasarkan parameter atau indeks tertentu yang telah ditentukan sejak awal, bukan berdasarkan penilaian kerugian aktuarial seperti di asuransi tradisional.

Artinya, dalam asuransi parametrik, klaim dibayarkan berdasarkan ukuran fisik suatu kejadian, bukan berdasarkan estimasi kerugiannya. Selama kejadian tertentu memenuhi syarat indeks, klaim dapat langsung dibayarkan, berapapun nilai kerugiannya.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memerinci sejumlah indeks atau parameter yang biasa digunakan dalam asuransi parametrik, di antaranya yakni suhu, curah hujan, kecepatan angin, tinggi gelombang laut, hingga magnitudo gempa.

Misalnya, dalam suatu polis asuransi parametrik tercantum parameter pembayaran klaim adalah gempa di atas 6 skala richter (SR) akan terdapat 75% pertanggungan, dan gempa di atas 7 SR memberikan 100% pertanggungan. Jika terjadi gempa sebesar 7,1 SR, maka klaim otomatis dibayarkan, berapa pun nilai kerugiannya.

Contoh lainnya dari asuransi parametrik adalah untuk proteksi pariwisata, yakni jika jumlah hari hujan melebihi batas tertentu sehingga memengaruhi kunjungan wisatawan. Sektor energi juga turut menggunakan asuransi parametrik, misalnya dalam pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), jika kecepatan angin terlalu rendah dan memengaruhi produksi listrik, dapat dilakukan klaim.

Pada pertengahan tahun lalu, World Economic Forum (WEF) merilis laporan bertajuk What is Parametric Insurance and How is it Building Climate Resilience?. Salah satu sorotan penting dari laporan itu adalah klaim asuransi dapat dibayarkan dengan cepat, segera setelah verifikasi data menunjukkan bahwa parameter tertentu dalam polis telah terpenuhi.

Menurut riset WEF, asuransi parametrik juga dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan risiko, sehingga mendukung perlindungan dan ketahanan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang bisa sangat terdampak suatu kejadian seperti bencana alam.

Asuransi Parametrik Semakin menjadi Sorotan

Konsep asuransi parametrik semakin banyak dibicarakan terutama karena krisis iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang semakin besar. Selain itu, semakin banyak pula kerugian yang tidak diasuransikan alias uninsured loss.

WEF mencatat setidaknya 83% kerugian ekonomi akibat banjir secara global tidak diasuransikan. Lalu, banyak pemerintah daerah yang harus menanggung kerugian besar akibat bencana, sembari menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu. Kondisi itu menyebabkan protection gap, yakni selisih antara kerugian ekonomi akibat bencana dengan kerugian yang ditanggung oleh asuransi.

Asuransi berperan untuk mempersempit celah itu sehingga kerugian tidak semakin parah dan pemulihan dapat cepat dilakukan. Asuransi juga dinilai sebagai instrumen penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis iklim, alias climate resilience.

WEF juga menyoroti bahwa klaim asuransi parametrik dapat digunakan secara fleksibel, baik untuk rekonstruksi infrastruktur, bantuan darurat bagi korban terdampak, hingga untuk pemulihan ekonomi tanpa harus membuktikan kerugian secara spesifik. Klaim yang bergantung kepada data objektif juga membuat sengketa klaim lebih sedikit, sehingga pihak terdampak bisa lebih fokus melakukan pemulihan.

Meskipun demikian, terdapat berbagai keterbatasan asuransi parametrik. Masalah utama yang paling menjadi sorotan adalah kerugian nyata bisa berbeda dengan nilai pembayaran, hal ini dikenal sebagai basis risk.

Terdapat kemungkinan suatu parameter tercapai, tetapi kerugian sebenarnya kecil. Sebaliknya, kerugian besar bisa terjadi tetapi parameter tidak tercapai. WEF mencontohkan asuransi pertanian memberikan klaim jika curah hujan di bawah 50 mm, tetapi sebenarnya petani telah mengalami kerugian meskipun curah hujan 55 mm.

Risiko keberlanjutan juga membayangi produk asuransi parametrik, seperti frekuensi pembayaran klaim yang bisa lebih tinggi. WEF menilai bahwa dalam kondisi tertentu, bisa terdapat tekanan pada keberlanjutan produk asuransi.

Asuransi Parametrik di Indonesia

Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu perusahaan yang memiliki produk parametrik adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re. Berbekal kapasitasnya sebagai reasuransi terbesar di Tanah Air, perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang asuransi parametrik bencana skala nasional, melalui konsorsium asuransi dan reasuransi.

Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, menjelaskan bahwa skema asuransi parametrik menjadi pendekatan yang semakin relevan di tengah ketidakpastian iklim. Pasalnya, asuransi parametrik dapat memberikan manfaat dengan cepat, terukur, dan berbasis data objektif.

"Perubahan iklim telah memaksa kita untuk berpikir ulang soal pendekatan perlindungan risiko. Tidak cukup hanya menyiapkan mitigasi teknis, tapi juga perlu memastikan ada dukungan finansial yang tangguh saat bencana benar-benar terjadi," ujar Delil.

Menurutnya, produk asuransi parametrik telah diadopsi oleh para pelaku reasuransi nasional sebagai bagian dari inisiatif memperluas jangkauan proteksi bencana, khususnya di sektor yang rentan.

Kepala Departemen Riset Indonesia Re, Fiza Wiraatmaja, menilai bahwa asuransi parametrik dapat menjadi instrumen transfer risiko secara makro, yang mengurangi beban fiskal dalam penanganan dan pemulihan bencana. Selama ini, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap terbebani biaya darurat yang besar, lalu program pembangunan juga tertunda.

Menurutnya, perlu terdapat perubahan paradigma pendanaan bencana dari pola post-event menjadi pre-event financing, yakni siap sedia sebelum terjadi bencana.

Keberhasilan skema asuransi parametrik tidak dapat dilepaskan dari tiga faktor utama. Pertama, diperlukan desain produk yang berbasis data serta didukung model bencana yang akurat, sehingga parameter yang digunakan benar-benar mencerminkan risiko di lapangan.

Oleh karena itu, kesiapan teknologi dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam perluasan asuransi parametrik. Fiza menyebut bahwa Indonesia Re terus memperkuat sistem teknologinya agar bisa memperkuat kapasitasnya sebagai reinsurer.

Kedua, harus ada struktur pendanaan berlapis melalui kolaborasi antara industri asuransi, reasuransi, dan dukungan pemerintah, agar kapasitas pendanaan cukup kuat menghadapi potensi kerugian besar. Kapasitas underwriting Indonesia Re menjadi salah satu pendukung faktor ini.

Ketiga, keterlibatan multi-pihak menjadi kunci, meliputi sektor swasta, masyarakat, hingga lembaga internasional, untuk memastikan keberlangsungan skema ini sekaligus memperluas dampak perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Fiza juga menjelaskan bahwa tata kelola BUMN yang kuat dapat menjadi faktor plus dalam pengembangan asuransi parametrik untuk memproteksi Indonesia dari berbagai risiko.

Kekuatan permodalan juga menjadi aspek penting agar perusahaan reasuransi bisa memberikan perlindungan berbasis parametrik. Berdasarkan laporan keuangan per Februari 2026, ekuitas Indonesia Re tercatat sebesar Rp13,03 triliun. Perseroan mencatatkan tingkat solvabilitas 130,63% atau di atas ketentuan OJK.

Penguatan Asuransi Parametrik

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menjelaskan bahwa pembahasan pembentukan konsorsium asuransi parametrik terus berlangsung antara AAUI bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diskusi yang berlangsung tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan konsorsium, tetapi juga mencakup aturan turunan yang menjadi landasan operasional produk asuransi parametrik, khususnya yang terkait proteksi risiko bencana alam.

Dari sisi industri, AAUI melalui Indonesia Re dan Maipark sedang mempersiapkan desain produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan perlindungan bencana berbasis parametrik, terutama untuk skema pembiayaan darurat bencana (disaster emergency financing).

Dalam konteks ini, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pembentukan konsorsium baru khusus untuk produk parametrik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memberdayakan konsorsium yang sudah ada, seperti Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN), yang secara kelembagaan sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan risiko berskala nasional.

"Harapannya, dalam kuartal II/2026 sudah mulai terdapat kejelasan mengenai aturan turunan, serta kebutuhan implementasi teknis, sehingga skema asuransi parametrik ini dapat dilaksanakan secara lebih konkret dan operasional oleh industri," ujar Budi kepada Bisnis, belum lama ini.

Pengamat asuransi Wahju Rohmanti menilai bahwa pengembangan asuransi parametrik menghadapi tantangan dalam tahap awal desain produk, yakni dalam menentukan parameter pertanggungan. Diperlukan dukungan ahli di setiap bidang untuk mendorong keakuratan penyusunan parameter yang akan digunakan.

Produk asuransi parametrik kebencanaan gunung api akan membutuhkan pendampingan vulkanolog dalam penyusunannya, begitu pun dengan produk-produk lain.

Menurut Wahju, perusahaan-perusahaan asuransi pun harus membentuk pencadangan dana (hedge fund) saat mengembangkan asuransi parametrik. Pasalnya, frekuensi terjadinya risiko bencana tidak sesering risiko kerugian lainnya, tetapi perusahaan asuransi tetap harus menyiapkan biaya untuk mendapatkan dukungan dari para ahli di setiap bidang terkait produk-produk yang ada.

"Kalau sudah bicara bencana, walau coverage ratio-nya sudah dibatasi dengan parameter-parameter tadi, kan, infinity cakupan bencananya, sehingga bisa besar sekali [klaimnya], sampai tak terhingga. Sehingga saya rasa perlu juga asuransi bikin pencadangan dana atau hedging," ujar Wahju kepada Bisnis, belum lama ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai rencana penerapan New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 117 adalah langkah positif dalam rangka memperkuat kerangka permodalan industri asuransi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengingatkan bahwa penerapannya perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan saat ini perusahaan asuransi juga sedang mengimplementasikan PSAK 117, yang pada prinsipnya telah meningkatkan kualitas dan kehati-hatian dalam pembentukan cadangan teknis.

“Dengan perubahan tersebut, pendekatan RBC yang sebelumnya menggunakan threshold 120% tentu perlu disesuaikan agar dapat mencerminkan kebutuhan modal yang lebih realistis dan risk-based,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Budi berharap penyempurnaan kerangka RBC dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Bila ini dirancang dengan baik, maka New RBC dapat mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih granular dan mendorong pengelolaan modal yang lebih efisien.

Dengan demikian, lanjutnya, perusahaan akan memiliki ruang yang lebih optimal untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan penetrasi asuransi. Namun, tetap dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Lebih lanjut, dia turut membeberkan tantangan utama dalam menerapkan New RBC adalah akan sangat bergantung pada metodologi dan detail perhitungan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk kesiapan data, sistem aktuaria, serta penyesuaian proses manajemen risiko di masing-masing perusahaan.

“Selain itu, industri juga perlu melakukan penyesuaian terhadap model pengukuran risiko dan tata kelola permodalan agar sejalan dengan kerangka RBC yang baru,” sebutnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan uji coba New RBC akan dilakukan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Menurut Budi, hal itu kemungkinan dilakukan karena kelompok perusahaan tersebut umumnya memiliki kapasitas permodalan, infrastruktur data, serta kesiapan sistem yang relatif lebih memadai untuk melakukan simulasi dan penyesuaian terhadap kerangka RBC yang baru.

“Hasil dari uji coba ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyempurnaan kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas di industri,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya kini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka Risk Based Capital (RBC) dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional, serta relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi properti diproyeksikan tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan premi di industri asuransi umum pada 2026.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto berpendapat demikian lantaran menurutnya ini didorong oleh nilai pertanggungan korporasi yang besar dan kebutuhan proteksi aset industri.

Meski demikian, dia tetap menilai pada 2026 ini masih terdapat ruang ekspansi yang cukup besar untuk asuransi properti di segmen UMKM dan residensial. Pasalnya, tingkat penetrasi dan literasi asuransi di segmen ini masih bisa ditingkatkan.

“Namun tantangannya adalah sensitivitas harga dan rendahnya kesadaran proteksi, perlu produk yang sederhana dan premi terjangkau, distribusi harus efektif [melalui bank, pembiayaan, atau bundling properti],” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, supaya bisa tetap untung atau profitable dari produk asuransi properti, perusahaan harus menerapkan pricing berbasis zona risiko, kontrol akumulasi wilayah, dan governance klaim yang disiplin.

“Intinya, peluang ada, tetapi keberhasilan ekspansi bergantung pada keseimbangan antara volume pertumbuhan dan pengelolaan risiko yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, secara keseluruhan Dedi melihat pertumbuhan asuransi properti pada 2026 ini cenderung moderat dan lebih selektif. Hal ini karena adanya pengaruh dari kenaikan biaya reasuransi, tekanan dari risiko katastropik dan perubahan iklim, sehingga menuntut disiplin underwriting dan risk engineering yang lebih kuat.

“Secara strategis, isu utamanya bukan lagi sekadar apakah properti tetap terbesar, tetapi apakah portofolio properti tetap profitable dan sustainable? Ke depan, perusahaan yang disiplin dalam risk selection dan claim governance akan lebih stabil dibanding yang hanya mengejar volume premi,” ucapnya.

Baginya, tren peningkatan bencana alam dan dampak perubahan iklim akan memberi tekanan besar pada tarif premi (pricing) dan profitabilitas asuransi properti. Karena dampak tren itu membuat frekuensi dan nilai klaim meningkat, pricing menjadi lebih risk-based dan selektif, biaya reasuransi cenderung naik, hingga profitabilitas yang menjadi lebih volatil jika tidak didukung manajemen risiko yang kuat.

Selain masalah bencana, Dedi turut berujar tantangan lain dalam memasarkan asuransi properti meliputi persaingan tarif yang ketat sehingga margin tertekan, ketergantungan pada kapasitas reasuransi, proses underwriting yang kompleks dan teknis, sehingga memperlambat akuisisi, dan literasi pasar yang masih rendah, khususnya di segmen SME.

“Intinya, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan pertumbuhan premi dengan kualitas risiko dan profitabilitas jangka panjang,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar perusahaan asuransi fokus pada pertumbuhan berbasis kualitas risiko dalam mendongkrak pendapatan premi. Menurutnya, sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan perang tarif.

“Strategi utamanya meliputi risk-based underwriting, optimalisasi pricing dan reasuransi, ekspansi segmen potensial, kolaborasi strategis, dan penguatan claim governance,” tutupnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi dari lini usaha properti sepanjang 2025 mencapai Rp32,86 triliun, tumbuh 8,6% (year on year/YoY) dari Rp30,27 triliun.

Sementara itu, klaim yang dibayar dari asuransi properti naik 1,8% YoY menjadi Rp8,58 triliun sepanjang 2025. Adapun, rasio klaim asuransi properti sebesar 26,1%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kendaraan bermotor dinilai tetap dominan berkontribusi terhadap pendapatan premi industri asuransi umum, karena basis eksposurnya sangat besar dan bersifat existing driven.

Pengamat asuransi Wahyudin Rahman menjelaskan artinya bukan hanya bergantung pada penjualan kendaraan baru, tetapi juga pada jutaan kendaraan yang sudah beredar dan terus membutuhkan perlindungan.

“Selain itu, penetrasi asuransi kendaraan di segmen pembiayaan masih tinggi karena bersifat wajib dari lembaga pembiayaan,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (20/1/2026).

Wahyudin menambahkan, faktor lainnya adalah sifat risikonya tangible (dapat dirasakan secara fisik) dan mudah dipahami oleh masyarakat. Risiko kecelakaan, kehilangan dan kerusakan adalah risiko sehari-hari yang langsung dirasakan pemilik kendaraan.

“Ditambah lagi, produk ini relatif mature, memiliki jaringan distribusi luas [leasing, dealer, bank, broker], serta menjadi pintu masuk cross selling ke produk lain. Inilah yang membuat kontribusinya tetap stabil bahkan ketika pasar otomotif sedang melambat,” jelasnya.

Sebab demikian, dia menilai perusahaan asuransi harus bergeser dari sekadar volume ke arah kualitas dan diferensiasi. Dia menyarankan empat cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mendongkrak pendapatan premi dari asuransi kendaraan bermotor.

Pertama, memperluas penetrasi ke segmen non leasing, khususnya retail dan UMKM, dengan produk yang lebih fleksibel dan terjangkau. Kedua, memperkuat ekosistem digital, mulai dari akuisisi, underwriting, hingga klaim agar pengalaman nasabah lebih cepat dan transparan.

Ketiga, lanjutnya, mengembangkan produk berbasis kebutuhan seperti pay as you drive, cover mobil listrik termasuk baterai hingga layanan tambahan seperti emergency service.

“Keempat, memperkuat manajemen risiko dan pricing serta OPEX berbasis data agar premi yang tumbuh tetap menghasilkan margin yang sehat,” ucap Wahyudin.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Asuransi Umum di PT Asuransi Asei Indonesia ini membeberkan tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor.

Tantangannya adalah kombinasi antara layanan purna jual, benefit tambahan, dan perubahan perilaku konsumen. Di satu sisi, tekanan kompetisi atas tambahan outgo berlebihan, menekan profitabilitas. Di sisi lain pula, konsumen semakin service sensitive dan digital savvy, sehingga loyalitas menurun dan mudah berpindah perusahaan.

Tidak sampai di situ, Wahyudin menyebut faktor ekonomi juga berpengaruh, khususnya daya beli dan tingkat suku bunga yang memengaruhi pertumbuhan kredit kendaraan.

“Namun, yang paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan premi dan kualitas portofolio. Tantangan sesungguhnya bukan hanya menjual polis, tetapi menjual polis yang sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, dia turut menyoroti profil risiko asuransi kendaraan bermotor saat ini cenderung meningkat, terutama pada frekuensi klaim parsial dan klaim akibat banjir, serta kecelakaan lalu lintas di area urban.

“Beberapa perusahaan juga mulai merasakan tekanan loss ratio akibat bencana dan inflasi biaya perbaikan dan suku cadang. Selain itu, risiko fraud masih menjadi perhatian, baik dalam bentuk klaim fiktif maupun overclaim,” tutupnya.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan tingkat penetrasi (penetration rate) industri asuransi di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi mengatakan tingkat penetrasi industri asuransi Indonesia masih berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand, serta Singapura.

"Yang paling tinggi Singapura 7,40 persen, negara-negara maju itu kalau umumnya antara 9 persen sampai 10 persen untuk penetration rate secara komprehensif, yang secara keseluruhan," ujar Suwandi dalam acara Literasi Menabung dan Berasuransi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Ia menjelaskan penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024, atau relatif tidak banyak berubah bahkan sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda.

Sementara itu, di Filipina mencapai 1,80 persen, Malaysia 3,80 persen, Thailand 5,10 persen dan Singapura 7,40 persen pada akhir 2024, dengan negara-negara maju umumnya berada di level 9-10 persen.

Suwandi menjelaskan, beberapa variabel yang menjadi penghambat tingkat penetrasi industri asuransi di Indonesia, yaitu maraknya sejumlah kasus- kasus yang mendera perusahaan asuransi, yang berujung menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi industri asuransi secara keseluruhan.

“Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi memang cukup menekan penetrasi industri asuransi. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Selain itu, menurutnya, terdapat kesenjangan antara Indonesia dengan negara lain apabila dilihat berdasarkan produk asuransi. Di sisi lain, kondisi ini menunjukkan ruang terbuka pertumbuhan industri asuransi dalam negeri.

"Saya melihat dari sisi positifnya, perusahaan asuransi masih punya ruang gerak yang cukup lebar untuk meningkatkan penetrasi," ujar Suwandi.

Dalam kesempatan sama, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba tidak menampik tantangan besar yang dialami industri asuransi dalam negeri.

Ia menyebut, penetrasi pasar asuransi Indonesia masih di kisaran 2,7 persen secara umum, namun dilihat berdasarkan produk asuransi jiwa dan asuransi umum penetrasi industri baru sekitar 1,4 persen.

"Nah, dari sini ini kelihatan bahwa industri ini memang masih struggling ya di dalam di sektor keuangan," ujar Purba.

Purba menilai, industri asuransi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan fundamental, sehingga membangun ekosistem pendukung pertumbuhan industri perlu dilakukan.

Seiring dengan itu, LPS saat ini menggodok Program Penjaminan Polis (PPP) yang dianggap menjadi salah satu variabel penting untuk memperbaiki kinerja industri asuransi. Berdasarkan pengalaman negara lain, program dinilai dampak positif bagi industri.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Program Penjaminan Polis (PPP) bakal menjadi katalis kebangkitan industri asuransi. Pasalnya, batas penjaminan yang diperkirakan berada di rentang Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta dinilai telah mencakup sekitar 90% dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

Dengan cakupan sebesar itu, LPS optimistis kepercayaan publik terhadap produk asuransi akan meningkat signifikan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menegaskan PPP merupakan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, yang selama beberapa tahun terakhir tergerus oleh kasus gagal bayar dan pencabutan izin perusahaan.

“Berdasar pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat dan dana pihak ketiga (DPK) ikut naik,” ujarnya dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Purba mencontohkan dampak nyata pada sektor perbankan. Sebelum LPS beroperasi, pertumbuhan DPK rata-rata hanya 7,7% per tahun. Setelah program penjaminan simpanan berlaku, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3% per tahun. Dia meyakini efek pengungkit serupa berpotensi muncul di industri asuransi.

Contoh dari Malaysia turut menguatkan optimisme tersebut. Sebelum negara itu menerapkan penjaminan polis asuransi (2007-2009), rata-rata pertumbuhan premi hanya 5,5% per tahun. Namun tiga tahun setelah program diterapkan pada 2010, pertumbuhan premi naik menjadi 9,7% per tahun.

“Melihat contoh di negara lain, kami yakin pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik dan diikuti kenaikan premi industri asuransi,” kata Purba.

Dalam PPP, LPS menyiapkan tiga skema jaminan. Pertama, jaminan klaim polis, yaitu pembayaran klaim secara penuh atau sebagian jika perusahaan asuransi mengalami masalah. Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan asuransi yang sehat dengan manfaat yang tetap sama. Ketiga, pengembalian polis, di mana LPS membayar polis sesuai batas penjaminan apabila pengalihan tidak memungkinkan.

Purba menegaskan seluruh skema tersebut akan dilakukan otomatis oleh LPS tanpa memerlukan pilihan dari pemegang polis. Sementara itu, PPP akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, termasuk ketentuan teknis mengenai batas penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta dan produk apa saja yang masuk dalam cakupan.

Walaupun Undang-Undang P2SK menetapkan bahwa PPP mulai berlaku tahun 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah memutuskan percepatan.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” tegas Purba.

Meski potensinya besar, penetrasi industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain. Hingga akhir 2024, tingkat penetrasi Indonesia hanya 1,40%, jauh di bawah Filipina (1,80%), Malaysia (3,80%), Thailand (5,10%), dan Singapura (7,40%). Negara maju bahkan berada di kisaran 9–10%.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS, Suwandi, menuturkan rendahnya penetrasi tidak terlepas dari maraknya kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Sejumlah kasus besar turut memperburuk persepsi publik, di antaranya Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, Kresna Life, hingga PT Berdikari Insurance yang dicabut izinnya pada Januari 2025.

Permasalahan solvabilitas, tata kelola buruk, dan kegagalan membayar klaim menjadi faktor umum yang menyebabkan penutupan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dengan hadirnya PPP yang mencakup mayoritas pemegang polis melalui penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta, pemerintah dan LPS berharap publik kembali percaya terhadap produk perlindungan finansial, sehingga penetrasi asuransi nasional dapat terdorong naik dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peran industri asuransi umum dalam keuangan nasional masih tergolong kecil. Sepanjang 2024, data OJK menunjukkan premi hanya tumbuh 5,36% menjadi Rp117,71 triliun, menurun jauh dari 2023 yaitu 19,52%.

Laba bersih anjlok hingga minus Rp8,94 triliun pada akhir 2024, menandakan penurunan 197,79% dari pertumbuhan positif tahun sebelumnya. Sementara aset asuransi umum naik tipis 7,77% sebesar Rp242,91 triliun.

Data ini mengindikasikan tantangan besar bagi kontribusi asuransi terhadap dinamika industri keuangan nasional. Sebaliknya, industri perbankan pada 2025 mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan kredit 9,16% YoY menjadi Rp7.908 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada segmen investasi, konsumsi, dan modal kerja.

Sementara itu, total aset perbankan meningkat 6,7% YoY, mencapai Rp12.492,32 triliun.

Berdasarkan data OJK per September 2024, penetrasi asuransi Indonesia baru 2,6% dari PDB, jauh di bawah Malaysia (4,8%), Jepang (7,1%), dan Singapura (11,4%). Penetrasi asuransi umum bahkan lebih rendah (0,53%) dengan densitas sekitar Rp417.000 per kapita per tahun. Artinya, masyarakat masih mengalokasikan dana kecil untuk perlindungan risiko.

Rendahnya penetrasi ini menunjukkan bahwa demand terhadap asuransi masih lemah karena masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan perlindungan risiko. Rendahnya penetrasi dan densitas mencerminkan keterbatasan peran asuransi dalam ekonomi serta keterjangkauan produk, sehingga perlu reformasi strategi distribusi dan pengembangan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar.

Fakta ini menunjukkan ketimpangan pertumbuhan antara industri asuransi dan perbankan yang seharusnya tumbuh saling mendukung. Namun, industri asuransi masih tertinggal dari sisi penetrasi dan inklusi. Ketimpangan ini juga tecermin dari kesenjangan antara literasi dan inklusi. Pada 2025, tingkat literasi asuransi mencapai 45,45% dan tingkat inklusinya hanya 28,5%.

Artinya, pemahaman masyarakat belum berujung pada penggunaan produk. Sebaliknya, sektor perbankan mencatat inklusi 36%.

Inovasi produk asuransi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Distribusi digital pun belum mampu mendorong penetrasi ke segmen pasar yang lebih luas, ditambah minimnya insentif fiskal bagi pemegang polis dibandingkan sektor perbankan. Kombinasi hambatan ini membuat laju pertumbuhan asuransi umum tertinggal dari perbankan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan asuransi perlu strategi jangka panjang, salah satunya optimalisasi bancassurance. Kanal ini potensial karena efisien dan melekat pada kebutuhan nasabah melalui kepercayaan serta infrastruktur bank. Namun, berdasarkan data AAUI pada 2024, kontribusinya justru turun 27,4%.

Berbanding terbalik dengan broker dan direct marketing yang tumbuh di atas 17%. Hal ini menunjukkan potensi bancassurance belum dioptimalkan karena pendekatannya belum terstruktur dan proaktif.

Dengan pertumbuhan jumlah nasabah dan kredit perbankan, premi mestinya juga meningkat. Minimnya interaksi langsung antara asuransi dan debitur bank membuat potensi pasar belum optimal, padahal skema bancassurance baik model referensi, distribusi, maupun integrasi memberikan fleksibilitas tinggi dalam penetrasi pasar serta membuka peluang biaya akuisisi rendah bagi asuransi dan fee-based income signifikan bagi bank.

Solusi lain yaitu meningkatkan eksposur melalui integrasi ke ekosistem perbankan. Saat nasabah membuka rekening, KPR, atau kredit kendaraan, kebutuhan proteksi muncul alami. Pada momen ini asuransi kebakaran, kendaraan, atau pengiriman barang dapat ditawarkan otomatis dengan bahasa sederhana dan menjadi bagian perjalanan finansial.

Edukasi bisa diperkuat melalui push notification mobile banking agar nasabah mengenali risiko dan mengeksplorasi produk secara mandiri.

Terakhir, inovasi produk asuransi umum perlu diarahkan pada konsep SMES (Sederhana, Murah, Ekonomis, dan Segera). Masyarakat lebih memilih premi terjangkau dan proses sederhana, sehingga produk dengan pertanggungan besar dan kompleks masih kurang relevan. Karena itu, asuransi mikro untuk rumah tinggal, UMKM, atau kebakaran kecil menjadi penting.

Produk ini idealnya dapat diakses digital dengan proses klaim sederhana. Asuransi mikro dapat dirancang praktis dengan premi terjangkau mulai puluhan ribu rupiah tetapi tetap memberikan perlindungan atas risiko kebakaran, banjir, hingga pencurian. Solusi ini relevan bagi usaha kecil sekaligus mendorong in klusi keuangan bagi masyarakat rentan yang kerap terabaikan proteksi formal.

Konsep SMES menjadi nilai utama. Proses pendaftaran idealnya lewat digital platform tanpa tatap muka, cukup data usaha dan identitas diri. Klaim mudah, cepat, dan lebih praktis bila dapat langsung melalui unit bank tanpa datang ke perusahaan asuransi. Dengan biaya ekonomis, produk ini memperkuat daya tahan finansial UMKM sekaligus memperluas penetrasi asuransi umum di Indonesia.Ini bukti proteksi tidak harus rumit dan mahal, tetapi cukup cerdas dan tepat guna. Dengan solusi yang sesuai realitas lapangan, industri asuransi umum dapat tumbuh inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Asuransi bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan proteksi atas kejadian tak terduga yang mengganggu stabilitas hidup masyarakat.Testimoni dari nasabah yang merasakan manfaat klaim bisa menjadi social currency, seperti pemilik kios yang tetap bertahan pascakebakaran dan nasabah yang berhasil klaim motor hilang.

Agar testimoni meluas, perusahaan bisa mendorong nasabah berbagi pengalaman melalui program “Life-Saver Story of the Month” dengan insentif seperti voucher atau diskon premi. Saat testimoni menyebar layaknya promosi mulut ke mulut, ia membangun nilai sosial sekaligus membentuk culture FOMO bagi yang belum memiliki proteksi serupa.