Bisnis.com, PEKANBARU — Apel Siaga dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berisiko tinggi terhadap kebakaran.

Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai upaya konsolidasi nasional dalam menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat di wilayah rawan karhutla.

Apel siaga yang dilaksanakan pada Minggu (26/4/2026), di Dumai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem koordinasi terpadu dalam pengendalian karhutla.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha kehutanan harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan seperti Riau.

Ia menyatakan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui penguatan patroli terpadu, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Soewarso juga menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kesiapsiagaan di lapangan harus benar-benar nyata, bukan sekadar administratif. Semua unit kerja harus memastikan personel, peralatan, dan sistem respons cepat dalam kondisi siap digunakan setiap saat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan frekuensi patroli dan pemantauan titik rawan sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.

Lebih lanjut, Soewarso menilai bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi di tingkat tapak. Ia menyebut keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci yang perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pendekatan persuasif.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar upaya pencegahan ini benar-benar efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah (Komda) Riau APHI, Muller Tampubolon, menyampaikan bahwa sinergi di tingkat daerah terus diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kami di Riau terus mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dan masyarakat sekitar konsesi dalam upaya pencegahan karhutla. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan,” kata Muller.

Ia juga menyampaikan bahwa kesiapsiagaan di lapangan ditingkatkan melalui penguatan regu pemadam, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan titik panas secara real time.

Melalui partisipasi dalam Apel Siaga dan Rakor Karhutla ini, APHI bersama Komda Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari risiko kebakaran.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan karhutla yang lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan kesiapan memperkuat sistem pencegahan secara terintegrasi seiring membesarnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat musim kemarau panjang tahun ini.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kondisi iklim tahun ini perlu diantisipasi secara serius. Kombinasi curah hujan rendah dan potensi kekeringan ekstrem dinilai meningkatkan kerawanan karhutla, terutama di Riau yang memiliki bentang lahan gambut luas.

“Curah hujan yang rendah dan kondisi gambut yang sangat rentan membuat potensi kekeringan akan meningkat signifikan. Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terlebih dengan luas gambut yang mencapai hampir separuh dari total daratan serta keberadaan lebih dari 13.000 kilometer kanal,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, melalui langkah operasional yang terukur dan terkoordinasi guna meminimalkan risiko kebakaran sejak dini.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyatakan bahwa seluruh anggota asosiasi telah menjalankan pendekatan pencegahan berbasis keberlanjutan, termasuk penerapan kebijakan tanpa bakar (zero burning policy).

“Gapki dan seluruh anggota berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla secara terintegrasi. Kami tidak hanya memastikan kesiapan internal perusahaan melalui pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran (fire brigade), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah-wilayah rawan,” ujar Mukti.

Selain penguatan sumber daya manusia, perusahaan anggota Gapki juga mengembangkan infrastruktur pencegahan seperti menara pantau, embung air, serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendukung deteksi dini titik api.

Mukti menambahkan, asosiasi telah menyusun pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyosialisasikan proyeksi musim kemarau 2026 kepada seluruh anggota sebagai bagian dari mitigasi risiko.

“Gapki telah membuat pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyampaikan surat edaran kepada seluruh anggota terkait prediksi musim kemarau 2026 dan dampaknya bagi perkebunan sawit,” katanya.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi Gapki dalam apel siaga ini sekaligus mencerminkan pergeseran pendekatan industri sawit dari reaktif menjadi preventif. Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan sejak awal, potensi karhutla diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor dan perlindungan lingkungan di tengah tekanan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kerja sama dalam mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Rabu (22/4/2026) kedua entitas sepakat untuk meningkatkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi tersebut sejauh ini telah berlangsung di Riau dan Kalimantan Barat sebagai langkah deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut OMC sebagai titik balik keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir.

"Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah karhutla jauh lebih baik daripada memadamkan api. Kami terus pantau tinggi muka air tanah, terutama di lahan gambut. Jika sudah di bawah 40 cm, kami segera lakukan OMC untuk re-wetting atau pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah," kata Raja Juli, dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Raja Juli turut mengapresiasi peran presisi data BMKG yang membantu penurunan angka karhutla secara kolektif dari tahun ke tahun. Ia mencatat adanya proses pembelajaran besar sejak kebakaran 2015, hingga angka luas kebakaran terus menurun signifikan pada 2019, 2023, hingga tahun lalu.

"Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi seperti ketepatan data dan OMC akan sangat menentukan," tambahnya.

Selaras dengan hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengemukakan bahwa sinergi ini berfokus pada upaya preventif (pencegahan) ketimbang kuratif (pemadaman). Dengan prediksi kemarau yang datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat dibandingkan tahun lalu, integrasi data menjadi kunci utama.

"Tugas BMKG adalah mendukung Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kami mengupayakan agar tahun ini kita lebih siap memitigasi. Kami tidak hanya bekerja secara kuratif saat api sudah menyala, tetapi memperkuat aspek preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan," ujar Faisal.

Selain integrasi data, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang Aloptama (Alat Operasional Utama) dan sensor-sensor meteorologi penting di area kawasan hutan. Penambahan sensor ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data iklim nasional.

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Provinsi Sumatra Selatan telah mengajukan penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan menyusul akan masuknya musim kemarau yang diprakirakan berlangsung pada Mei 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) M Iqbal Alisyahbana mengatakan pengajuan status siaga karhutla di tingkat provinsi dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau.

“Saat ini kita sudah mengajukan (status siaga) dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditetapkan," ujarnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Menurutnya rencana periode status siaga akan ditetapkan sejak surat keputusan ditandatangani Gubernur hingga 30 November mendatang.

Namun, rentan waktu itu masih dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya.

“Jika potensi bencana tersebut masih ada, bisa jadi akan kita perpanjang lagi nantinya," jelasnya.

Sementara itu, untuk di tingkat kabupaten/kota, terdapat dua daerah yang lebih dulu telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Keduanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kemudian disusul Kabupaten Ogan Ilir,” tuturnya.

Iqbal menambahkan, melalui penetapan status siaga, diharapkan koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan lebih optimal.

Pihaknya juga terus melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga menyiagakan personel dan peralatan di sejumlah titik.

"Upaya pencegahan terus kita lakukan, termasuk meningkatkan patroli dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah kini dilaporkan telah padam total. Saat ini, tidak ada lagi titik karhutla aktif di wilayah tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal, mengatakan titik terakhir karhutla yang berhasil dipadamkan berada di Kabupaten Bengkalis.

“Karhutla di Riau dilaporkan sudah nihil. Beberapa lokasi karhutla yang sebelumnya sempat ada saat ini sudah padam total,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, kebakaran di Bengkalis sebelumnya sempat membesar dan menimbulkan kabut asap. Namun, berkat upaya pemadaman intensif, kondisi tersebut kini telah berhasil dikendalikan.

Meski kondisi karhutla telah nihil, Edy menegaskan upaya pencegahan tetap terus dilakukan guna mengantisipasi potensi kebakaran kembali terjadi.

“Meskipun karhutla sudah nihil, upaya pencegahan tetap kami lakukan, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” jelasnya.

Menurutnya, OMC akan langsung dilakukan setiap kali terdeteksi adanya awan potensial hujan, bahkan jika kondisi tersebut terjadi pada malam hari.

“Ketika ada awan potensial, OMC akan langsung dilakukan, meskipun itu malam hari. Hingga saat ini total garam yang sudah disemai mencapai 35 ton,” paparnya.

Edy menambahkan, pelaksanaan OMC saat ini merupakan tahap kedua, setelah sebelumnya kegiatan serupa juga dilakukan pada awal Februari lalu.

Adapun wilayah yang menjadi fokus OMC berada di kawasan pesisir timur Riau, meliputi Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, hingga Kota Dumai.

Pemerintah daerah berharap langkah pencegahan ini mampu menjaga kondisi Riau tetap bebas dari karhutla, terutama memasuki periode rawan kebakaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan mulai melakukan pemadaman hutan dan lahan (karhutla) pada awal tahun ini Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, seiring dengan peningkatan risiko kemarau dan tambahan titik panas di wilayah tersebut.

Wilayah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi dan sebagian wilayah Sumatra Selatan kini berstatus wilayah rawan karhutla karena peningkatan titik panas dan potensi kekeringan pada musim kemarau.

Sejumlah lokasi telah dinyatakan padam pada Minggu (25/1/2026), yakni di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan luas terbakar 4,5 hektare. Selain itu, karhutla seluas 2 hektare di Desa Bunsur, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Riau, juga berhasil dipadamkan.

Hingga kini, tim Manggala Agni Daops Sumatera VII/Rengat bersama Satgas Karhutla Kabupaten Pelalawan masih melakukan pemadaman di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti dan Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Di Aceh, tim Manggala Agni Daops Sumatera I/Sibolangit bersama BPBD Aceh Barat dan KPH Wilayah IV Aceh Barat masih memadamkan karhutla di Desa Suak Raya dan Desa Suak Nie, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

“Untuk mengantisipasi peningkatan kerawanan saat ini sudah dimulai operasi patroli pencegahan di Riau. Patroli ini digunakan untuk mendeteksi kondisi lapangan lebih awal, memperkuat koordinasi sehingga informasi lapangan terutama dari masyarakat akan lebih cepat sehingga mempercepat respon apabila ada kejadian. Kemudian untuk cek kondisi bahan bakaran, potensi sumber air dan isu terkait karhutla di masyarakat,” ungkap Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto di Palembang, Senin (26/1/2026), dikutip dari siaran pers, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Tim Manggala Agni Daops Sumatera II/Pematang Siantar dan Manggala Agni Sumatera III/Labuhan Batu juga bergerak menuju lokasi kebakaran di Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu dan Nagori Sibaganding, Kabupaten Simalungun.

Ferdian menambahkan, pemantauan tinggi muka air tanah dari Simatag (Kementerian Lingkungan Hidup) menunjukkan penurunan pada level rawan, sangat rawan, hingga berbahaya di sejumlah titik di Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Jambi.

Pemantauan hotspot harian juga memperlihatkan peningkatan jumlah dan sebaran titik panas di Sumatra. Sementara itu, Fire Danger Rating System (FDRS) dari BMKG menunjukkan peningkatan tingkat kerawanan.

“Manggala Agni Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera berkomitmen untuk bergerak cepat dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk segera menuntaskan pemadaman karhutla,” pungkas Ferdian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menurut pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

"Angka karhutla yang sebelumnya mencapai 375.805 hektare pada 2024 kini menjadi 213.985 hektare per Agustus 2025,” kata Raja Juli dalam acara Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Mengacu pada data 2023, Raja Juli menyebutkan bahwa luas karhutla yang berhasil ditekan mencapai 1,16 juta hektare. Adapun total luas karhutla pada 2023 mencapai 1.161.192 hektare, kemudian turun menjadi 376.805 hektare pada 2024.

“Ini bukan hanya capaian angka, tetapi hasil kerja keras lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan sistem deteksi dini yang semakin efektif,” sambungnya.

Karhutla di kawasan hutan selama 10 tahun tercatat menurun dari 1,7 juta ha pada 2015 yang setara 66% dari total area terimbas, menjadi 108.000 ha atau 51% pada 2025. Sementara itu, kebakaran lahan gambut selama 10 tahun terakhir juga tercatat turun dari 891.275 ha pada 2015 menjadi 24.212 ha per Agustus 2025.

Selain itu, total titik panas (hotspot) periode 1 Januari–26 September 2025 tercatat berjumlah 2.248 titik. Jumlah ini mengalami penurunan 23,9% dibandingkan dengan 2024 sebanyak 2.954 titik. Raja Juli mengatakan keberhasilan pencegahan dan pengendalian karhutla 2025 ini tetap terkendali berkat kolaborasi antara Kemenhut, TNI, Polri, BMKG, BNPB, pemerintah daerah hingga masyarakat.

“Berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan confident level tinggi (80%), menunjukkan pada 2025 tercatat 2.248 titik, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 sebanyak 2.954 titik, atau turun 706,” ujar Raja Antoni.

Ia menambahkan bahwa penguatan Manggala Agni, operasi modifikasi cuaca, serta patroli terpadu di daerah rawan telah berkontribusi besar menekan titik api. Dia turut menyatakan kembali komitmennya untuk tidak berkompromi dengan pihak yang melakukan pelanggaran hingga menimbulkan terjadinya Karhutla.

“Kami juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas. Tidak ada kompromi terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi,” katanya.