Bisnis.com, PEKANBARU — Apel Siaga dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berisiko tinggi terhadap kebakaran.

Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai upaya konsolidasi nasional dalam menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat di wilayah rawan karhutla.

Apel siaga yang dilaksanakan pada Minggu (26/4/2026), di Dumai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem koordinasi terpadu dalam pengendalian karhutla.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha kehutanan harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan seperti Riau.

Ia menyatakan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui penguatan patroli terpadu, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Soewarso juga menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kesiapsiagaan di lapangan harus benar-benar nyata, bukan sekadar administratif. Semua unit kerja harus memastikan personel, peralatan, dan sistem respons cepat dalam kondisi siap digunakan setiap saat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan frekuensi patroli dan pemantauan titik rawan sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.

Lebih lanjut, Soewarso menilai bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi di tingkat tapak. Ia menyebut keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci yang perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pendekatan persuasif.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar upaya pencegahan ini benar-benar efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah (Komda) Riau APHI, Muller Tampubolon, menyampaikan bahwa sinergi di tingkat daerah terus diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kami di Riau terus mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dan masyarakat sekitar konsesi dalam upaya pencegahan karhutla. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan,” kata Muller.

Ia juga menyampaikan bahwa kesiapsiagaan di lapangan ditingkatkan melalui penguatan regu pemadam, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan titik panas secara real time.

Melalui partisipasi dalam Apel Siaga dan Rakor Karhutla ini, APHI bersama Komda Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari risiko kebakaran.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan karhutla yang lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat provinsi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini.

Penetapan tersebut telah ditandatangani Gubernur Sumsel pada 22 April 2026 dan berlaku hingga 30 November 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan keputusan ini memang diambil lebih awal meskipun sejumlah wilayah masih mengalami hujan.

Hal itu didasarkan pada prediksi kondisi musim kemarau yang berpotensi lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya.

“Per tanggal 22 April kemarin, status siaga karhutla sudah ditetapkan sampai 30 November 2026. Pertimbangannya karena kemarau tahun ini diperkirakan lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering,” jelasnya, Kamis (23/4/2026).

Selain faktor cuaca, imbuhnya, peningkatan jumlah titik panas (hotspot) sejak awal tahun juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kita melihat hotspot di Sumsel sudah mulai banyak terpantau sejak Januari sampai April, ini menjadi salah satu dasar kita menetapkan status siaga lebih awal,” tambahnya.

Menurut Iqbal, penetapan status siaga ini juga mengacu pada arahan pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi bersama kementerian, pemerintah daerah diminta segera menetapkan status guna mempermudah penanganan di lapangan.

Sementara di tingkat kabupaten, dua daerah telah lebih dulu menetapkan status siaga karhutla, yakni Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.

Penetapan lebih awal di kedua wilayah didasari karena tingginya kemunculan hotspot serta karakteristik lahan gambut.

“Ya, karena sudah ada beberapa kejadian (kebakaran) di OI dan di OKI kita tahu juga sebagai salah satu episentrum karhutla yang terjadi di wilayah Sumsel,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Provinsi Sumatra Selatan telah mengajukan penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan menyusul akan masuknya musim kemarau yang diprakirakan berlangsung pada Mei 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) M Iqbal Alisyahbana mengatakan pengajuan status siaga karhutla di tingkat provinsi dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau.

“Saat ini kita sudah mengajukan (status siaga) dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditetapkan," ujarnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Menurutnya rencana periode status siaga akan ditetapkan sejak surat keputusan ditandatangani Gubernur hingga 30 November mendatang.

Namun, rentan waktu itu masih dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya.

“Jika potensi bencana tersebut masih ada, bisa jadi akan kita perpanjang lagi nantinya," jelasnya.

Sementara itu, untuk di tingkat kabupaten/kota, terdapat dua daerah yang lebih dulu telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Keduanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kemudian disusul Kabupaten Ogan Ilir,” tuturnya.

Iqbal menambahkan, melalui penetapan status siaga, diharapkan koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan lebih optimal.

Pihaknya juga terus melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga menyiagakan personel dan peralatan di sejumlah titik.

"Upaya pencegahan terus kita lakukan, termasuk meningkatkan patroli dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya ancaman musim kering di wilayah tersebut. Penetapan itu dituangkan melalui Surat Edaran Wali Kota Dumai Nomor 300.2.3/1 Tahun 2026 tentang Peringatan Dini Potensi Karhutla.

Wali Kota Dumai Paisal mengatakan langkah preventif ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi empat titik panas (hotspot) di wilayah Kota Dumai. Selain itu, kondisi cuaca menunjukkan suhu udara rata-rata mencapai 32°C tanpa curah hujan, sehingga meningkatkan risiko kebakaran lahan.

Selama periode 26 Januari hingga 4 Februari 2026 dinilai menjadi masa krusial yang menuntut kewaspadaan seluruh elemen, baik masyarakat maupun perusahaan.

“Kondisi lahan kita saat ini sangat kering dan rentan. Kami mengimbau dengan tegas, jangan ada lagi aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Hal-hal kecil seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di area terbuka harus dihentikan. Kita tidak ingin Dumai kembali diselimuti kabut asap yang merugikan kesehatan dan ekonomi kita semua,” ujarnya Senin (2/2/2026).

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai Wahyu Wicaksono memastikan seluruh personel dan peralatan pemadaman dalam kondisi siaga penuh. BPBD juga melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan titik panas melalui sistem satelit.

“Kami terus melakukan patroli ke wilayah rawan karhutla serta menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui media sosial, radio, dan siaran televisi,” ujar Wahyu.

Dia menambahkan, sesuai instruksi Wali Kota, upaya mitigasi menjadi prioritas utama. Tim BPBD bersama TNI, Polri, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah meningkatkan patroli darat dan melakukan pengecekan ketersediaan sumber air di kawasan rawan.

Pihaknya melakukan pembasahan lahan secara berkala pada area dengan tingkat kekeringan ekstrem. Wahyu turut mengingatkan masyarakat agar segera melapor jika menemukan indikasi kebakaran, sekecil apa pun.

“Kecepatan informasi adalah kunci. Jangan menunggu api membesar baru melapor. Operator kami siaga 24 jam di nomor darurat agar setiap laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan pemadaman cepat,” pungkasnya.