Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dengan mengonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengatakan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program di lapangan, khususnya dalam penguatan irigasi dan peningkatan produksi pangan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk penguatan sistem irigasi. Program tersebut mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan (oplah), hingga pompanisasi dengan cakupan mencapai 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80.000 unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” kata Amran, dikutip Selasa (21/4/2026).

Distribusi anggaran selanjutnya akan dilakukan secara selektif berdasarkan potensi wilayah serta respons pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

“Jadi tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.

Di sisi produksi, Kementan juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30.000 hektare guna memperluas areal tanam. Selain itu, bantuan benih tahan kekeringan terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun, khususnya di lahan kering.

Amran memastikan bahwa kondisi produksi dan cadangan pangan nasional masih dalam kondisi aman. Dia menyebut dalam beberapa hari ke depan stok diperkirakan mencapai 5 juta ton.

“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.

Adapun, standing crop tercatat sekitar 11 juta ton, sedangkan cadangan di sektor rumah tangga dan horeka mencapai 12,5 juta ton.

“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga memperkuat sektor perkebunan melalui alokasi anggaran sebesar Rp9,95 triliun pada periode 2026–2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870.000 hektare.

“Anggarannya Rp9,95 triliun, hampir Rp10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegasnya.

Namun demikian, Amran mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada kualitas implementasi di lapangan.

Dia menyoroti masih rendahnya produktivitas sejumlah komoditas akibat permasalahan teknis yang belum tertangani secara optimal.

“Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan optimistis penguatan irigasi dan sektor perkebunan dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah ancaman perubahan iklim.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai bantuan bagi para petani dalam rangka menghadapi kemarau panjang imbas fenomena Godzilla El Nino maupun krisis energi global akibat kebijakan pembatasan Selat Hormuz oleh otoritas Iran.

Amran menyatakan bahwa stok beras nasional yang saat ini telah berjumlah 4,9 juta ton, diperkirakan akan mencapai klimaks tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan perolehan 5 juta ton beras.

Guna menjaga agar pengairan lahan pertanian di lumbung-lumbung pangan nasional tetap berjalan optimal, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak lebih dari 1 juta ton Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nantinya dipergunakan sebagai penopang sentral dalam irigasi lahan pertanian selama musim kemarau yang dikhawatirkan terjadi dalam jangka waktu panjang.

Menurut Amran, kebijakan tersebut dirumuskan sendirian oleh Kementerian Pertanian. Amran menjelaskan usaha untuk menjaga hasil produksi pertanian RI menghadapi musim kemarau berkepanjangan tersebut juga telah dikomunikasikan antarlembaga.

Dia mengungkapkan telah menjalin koordinasi intensif dengan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

"Untuk petani, sudah ada BBM dijatah kurang lebih, kalau tidak salah 1 juta ton lebih. Kalau [sektor] energi [koordinasi] bersama Pak Menteri ESDM sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (Bahlil Lahadalia). Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak," kata Amran saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Selain mengalokasikan BBM yang dipergunakan sebagai bahan bakar utama untuk merealisasikan program pompanisasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini juga meminta banderol dari produk pupuk dapat ditekan sehingga meringankan beban para petani di seluruh penjuru Tanah Air.

Ia menjelaskan pengadaan stok maupun pendistribusian pupuk ke para petani telah dilakukan lebih jauh-jauh hari oleh pemerintah sebelum musim kemarau mencapai puncak.

Berdasarkan penuturan petani, Amran menyebut harga jual pupuk telah turun hingga sebesar 20% sejak tahun 2025. Bahkan, dirinya juga mengeklaim kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kaum tani tersebut secara perdana baru terlaksana pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pupuk sudah disiapkan lebih awal. Harga pupuk benar turun 20%. Tadi aku tanya teman-teman, mereka bilang tidak pernah terjadi [harga jual] pupuk turun selama Republik ini berdiri, [turun sampai] 20%. Itu perintah Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan Kementan juga telah mengajukan penambahan volume pupuk dalam rangka menghadapi krisis akibat kemarau berkepanjangan serta krisis energi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang telah mengganggu rantai pasok sejumlah komoditas penting.

Dirinya membeberkan, pendistribusian pupuk kepada para petani telah dilakukan sejak Januari lalu. Amran menyebut kebijakan tersebut juga dijalankan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan di bawah komando Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

"Volume pupuk kita usulkan juga untuk ditambah. Untuk pupuk, kita sudah siapkan sejak Januari. Kalau dulu itu disiapkan secara bertahap, bahan bakunya, sekarang sejak Januari kita sudah siapkan bersama Menteri Keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com,BANDUNG — Sebagian besar wilayah di Jawa Barat diprediksi mengalami musim kemarau lebih kering dibandingkan kondisi biasanya pada 2026. Bahkan, musim kemarau tahun ini disebut lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis dalam 30 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Prakirawan Cuaca Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat Vivi Indhira dalam kegiatan Press Release Musim Kemarau Jawa Barat 2026 yang diselenggarakan oleh BMKG secara daring, Selasa (14/4/2026).

Vivi mengatakan, sebanyak 93% wilayah di Jawa Barat akan mengalami sifat hujan di bawah normal saat musim kemarau. Artinya, curah hujan bakal lebih rendah dibandingkan rata-rata normalnya sehingga musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan biasanya.

Adapun, sejumlah wilayah yang mengalami kondisi tersebut, di antaranya Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Cirebon dan Kuningan.Hanya sebagian kecil atau 7% wilayah di Jawa Barat yang mengalami sifat hujannya normal dibandingkan kondisi biasanya.

Selain lebih kering, musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung lebih panjang di sebagian besar atau 8% wilayah di Jawa Barat. Wilayah yang akan mengalami kondisi tersebut, di antaranya Sukabumi, Karawang, Indramayu dan Kota Tasikmalaya.

Hanya sebagian kecil atau 10% wilayah yang durasi musim kemaraunya sama dengan kondisi normal, terutama di bagian tengah dan timur Jawa Barat. Sementara itu, 7% wilayah di Jabar seperti Cimahi akan mengalami musim kemarau lebih pendek dibandingkan kondisi normal.

Sementara itu, khusus Kota Bogor, hujan diprediksi cenderung terjadi sepanjang tahun sehingga perbedaan musim kemarau dan hujan tidak tampak.

Dikatakan Vivi, sebagian besar atau 56% wilayah di Jawa Barat akan mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026, seperti Sumedang, Kuningan, dan Tasikmalaya.

Kemudian, 30% wilayah di Jabar akan memasuki musim kemarau pada Juni 2026, di antaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Cianjur dan Kota Sukabumi.

Hanya 10% wilayah di Jabar yang sudah memasuki musim kemarau pada April 2026 dan 2 persen pada Maret 2026. Selanjutnya, BMKG memprediksi sebagian besar atau 90% wilayah di Jawa Barat mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026.

Menghadapi musim kemarau yang lebih kering dan panjang, BMKG merekomendasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan waduk dan bendungan. Selain itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi embung atau tampungan air.

"Antisipasi krisis air bersih dengan penyaluran air dan sumur bor darurat. Kita juga perlu hemat air," kata Vivi.

Pada sektor pertanian, ia mengimbau petani untuk menyesuaikan kalender tanam dengan menghindari menanam saat puncak kemarau. Gunakan varietas tanaman yang tahan kering atau beralih ke komoditas palawija. Optimalisasikan juga irigasi yang hemat air.

Musim kemarau yang lebih kering dan panjang juga tak lepas dari potensi bencana. Oleh karena itu, BMKG mengimbau pihak terkait untuk siap menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan.

Selain itu, agar musim kemarau tak mempengaruhi sektor energi dan lingkungan, maka perlu dipastikan kapasitas air di bendungan untuk operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Tak kalah penting, saat musim kemarau, masyarakat diimbau menjaga kesehatan. "Antisipasi peningkatan infeksi saluran pernafasan akut akibat asap. Awasi juga kualitas sanitasi saat pasokan air berkurang," ucap Vivi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim kemarau yang dihadapi Indonesia pada tahun ini akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya. Kondisi ini tak lepas dari kontribusi variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia.

Per akhir Maret 2026, tercatat 7% Zona Musim (Z0M) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan, dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026. Adapun puncak kemarau diramal berlangsung pada Agustus 2026.

Seiring dengan prakiraan ini, BMKG turut memantau perkembangan kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparan di rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO sekitar +0,28.

Namun demikian, kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80% pada semester kedua 2026.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan,” jelas Faisal, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Dia memaparkan bahwa kemarau merupakan fenomena iklim yang tetap datang setiap tahun di Indonesia. Namun jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, terdapat peluang kemarau yang lebih kering dari rata-rata historis.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.

“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan [darat, laut, dan udara], serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, mengatakan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi.

Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan atas potensi dampak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang imbas fenomena El Nino. Menurut BMKG, kemarau di Jawa Timur diprakirakan akan berlangsung 56,9% wilayah pada mulai Mei mendatang.

Puncak kemarau diprediksi akan jatuh pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9% wilayah Jawa Timur. Sementara, periode kritis diprediksi akan meluas hingga mencapai 72,5% wilayah ketika fase puncak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan dampak dari fenomena kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Ia menyebut produktivitas lahan, khususnya sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang. Berdasarkan hasil pemetaan, pada awal kemarau sekitar 56,2% lahan sawah di Jawa Timur akan terdampak, dan semakin meningkat menjadi 76,7% atau sekitar 921 ribu hektare pada puncak musim kemarau.

"Durasi kemarau tahun ini diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Khofifah dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare.

Khofifah tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.

Untuk itu, Khofifah meminta seluruh pihak senantiasa waspada dalam menghadapi fenomena alam tersebut karena menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis," jelasnya.

Di sisi lain, Khofifah menegaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air semata. Namun, juga menjadi pemicu utama terjadinya bencana lainnya, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, saat sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.

Untuk penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan berbagai strategi terpadu.

Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain dengan pencegahan dini melalui pemasangan alat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respons cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi lahan, dan penegakan hukum yang tegas.

Strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategi, hingga fasilitas pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.

"Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh, untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia. Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih besar, imbas dari musim kemarau tahun ini yang diperkirakan datang lebih dini dan berlangsung panjang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni setelah rapat koordinasi karhutla dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan Indonesia diperkirakan menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal dengan intensitas hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini membawa risiko karhutla yang lebih besar di sejumlah wilayah.

“Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun lalu, pada 2026 ini akan lebih mengancam kita secara bersama,” kata Raja Juli, Senin (6/4/2026).

Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi kemarau yang disertai fenomena kebakaran lahan di Riau dan Kalimantan Barat. Raja Juli mengatakan peristiwa karhutla disertai dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni penggunaan api untuk membuka lahan.

“Praktik ini sangat berbahaya, dan kami telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar tindakan penegakan hukum segera dilakukan. Beberapa kasus juga sudah mulai diproses. Intinya, masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati, terutama dalam kegiatan pembukaan lahan,” paparnya.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla menggunakan citra satelit, Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla periode Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Barat (10.601,85 ha), Riau (4.440,20 ha), Sulawesi Tengah (3.797,66 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (1.975,01 ha).

Sementara itu berdasarkan prakiraan iklim 2026 dari BMKG, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral di wilayah Indonesia per Maret 2026. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026.

“Musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang. Selain itu, curah hujan selama musim kemarau diperkirakan berada di bawah normal, jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi hujan selama 30 tahun terakhir,” papar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Faisal mengemukakan hal ini menjadi indikasi bahwa hujan pada musim kemarau tahun ini cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola klimatologis jangka panjang. Hal ini juga merupakan kontribusi dari variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia.

“Kondisi ini tentu perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

BMKG mencatat hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7% Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pantauan hotspot melalui website Sipongi dengan Satelit NASA-Terra/Aqua dengan confidence level tinggi memperlihatkan volume titik panas sebanyak 702 titik pada periode 1 Januari–5 April 2026, naik 82,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 125 titik.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani percaya diri bahwa produksi padi di penjuru tanah air tidak akan terdampak potensi kemarau panjang imbas fenomena El Nino.

Ahmad Rizal mengeklaim bahwa periode tersebut bertepatan dengan jatuhnya masa puncak panen padi di sejumlah wilayah. Gabah Kering Panen (GKP) yang kemudian dikeringkan lagi menjadi Gabah Kering Giling (GKG) disebutnya lebih baik kualitasnya daripada hasil panen basah.

"Potensinya malah menaik karena di bulan-bulan tersebut adalah puncak-puncaknya panen padi. Nah, kalau panen padi itu malah kita senang yang kering karena panennya jadi lebih bagus hasilnya," ungkap Ahmad pada sela-sela kunjungan kerjanya di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (4/4/2026).

Walau begitu, Ahmad menegaskan bahwa Bulog tetap akan mewaspadai potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino tersebut agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil di tengah potensi cuaca ekstrem yang melanda tanah air.

"Kami sudah antisipasi terkait dengan kemarin adanya informasi dari BMKG kemungkinan besar di pertengahan tahun akan terjadi El Nino," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad menyebut bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah preventif maupun antisipatif dengan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian, di bawah pimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman, guna menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kami kemarin sudah rapat dengan Kementerian Pertanian, dipimpin Pak Mentan langsung guna mengantisipasi dan memitigasi terkait dengan ancaman El Nino tersebut," tegasnya.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang ditempuh antara lain, mulai dari mempersiapkan pompanisasi hingga menambah pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna memastikan produktivitas kaum tani tidak terhambat.

"Solusinya di antaranya dari Kementerian Pertanian akan menambahkan pompanisasi. Kemudian juga memberikan tambahan alsintan dan lain sebagainya sehingga harapannya tingkat produksi tidak menurun," paparnya.

Selain itu, Bulog juga menunjukkan kinerja positif perusahaan yang dikomandoinya dalam menyerap hasil produksi petani. Ahmad Rizal mengungkapkan hingga saat ini produksi beras nasional telah melampaui 35% dari target yang ditetapkan pemerintah.

"Pengadaan sekarang sudah mencapai di atas 35% dari target 4 juta ton yang diperintahkan Bapak Presiden kepada Bulog untuk menyerap beras tersebut," pungkasnya.

Cilacap (ANTARA) - Hujan yang masih turun di pengujung Maret 2026 seakan memberi jeda, sebelum ancaman El Nino yang memicu kemarau panjang benar-benar datang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

Di sejumlah wilayah Jawa Tengah bagian selatan, seperti Kabupaten Banyumas dan Cilacap, langit masih sering mendung, tanah masih basah, dan aliran air di saluran irigasi belum surut karena hujan kembali turun dalam beberapa hari terakhir, setelah kondisi cuaca sempat cerah dan terasa panas selama hampir satu pekan.

Bagi para petani dan pemangku kebijakan, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa waktu persiapan menghadapi musim kemarau kian terbatas seiring datangnya masa transisi antarmusim atau pancaroba. Prakiraan akan datangnya kemarau panjang mendorong pemerintah dan petani di Jawa Tengah mempercepat tanam serta mengoptimalkan sumber daya air agar produksi pangan tetap produktif dan aman.

Musim kemarau 2026 diprakirakan lebih panjang dan kering, dipicu fenomena El Nino yang mulai menguat di kawasan Pasifik. El Nino dikenal mampu menekan curah hujan, meningkatkan suhu udara, dan mempersulit pertumbuhan tanaman. Dengan perkiraan durasi yang lebih lama, ancaman bagi ketahanan pangan menjadi nyata.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis proyeksi musim kemarau sebagai panduan bagi pemerintah dan petani. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan awal musim kemarau di wilayah selatan Jawa Tengah umumnya terjadi pada Mei 2026.

Di Kabupaten Cilacap, kemarau diperkirakan mulai pada Mei dasarian kedua, sementara wilayah pesisir tenggara, seperti Kecamatan Binangun dan Nusawungu, kemungkinan memasuki kemarau lebih awal, yakni pada Mei dasarian pertama. Durasi musim kemarau diperkirakan 140–180 hari, dengan puncak pada Agustus 2026.

Kabupaten Banyumas menghadapi awal kemarau secara bertahap. Wilayah tenggara diperkirakan mulai mengalami kemarau pada Mei dasarian pertama, diikuti barat daya dan selatan pada Mei dasarian kedua. Wilayah utara dan tengah Banyumas baru memasuki kemarau pada Juni dasarian kedua, dengan durasi 110–180 hari.

Sementara Kabupaten Purbalingga, kemarau diprakirakan mulai Juni dasarian pertama di wilayah utara dan meluas ke barat laut serta selatan pada dasarian kedua, durasi sekitar 120 hari.

"Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sifat kemarau tahun ini yang berada di bawah normal, artinya curah hujan lebih rendah dari rata-rata klimatologis," kata Teguh.

Prediksi ini berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya karena pada 2025, beberapa wilayah di Jawa Tengah bagian selatan, bahkan mengalami hujan hampir sepanjang tahun, tanpa periode kemarau yang jelas. Akan tetapi tahun ini polanya berbalik, dengan kecenderungan kondisi lebih kering.

Secara global, El Niño-Southern Oscillation (ENSO) atau fenomena interaksi antara laut dan atmosfer di Samudra Pasifik tropis yang menyebabkan variasi iklim global secara berkala, namun tidak teratur yang mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia saat ini berada pada fase netral, dengan indeks minus 0,28, tetapi peluang berkembangnya El Nino cukup besar pada awal semester kedua 2026.

Selain itu, Indian Ocean Dipole (IOD) atau fenomena interaksi antara laut dan atmosfer di Samudra Hindia tropis yang ditandai dengan perbedaan suhu permukaan laut antara wilayah barat (dekat Afrika Timur) dan wilayah timur (dekat Indonesia dan Australia) juga dalam kondisi netral, diperkirakan bertahan hingga pertengahan tahun. Suhu permukaan laut Indonesia diperkirakan normal hingga lebih hangat, antara 0,5-2 derajat Celsius.

Prediksi dominasi monsun Australia mulai Mei 2026 membawa massa udara kering ke Indonesia bagian selatan, termasuk Jawa Tengah. Kombinasi faktor ini memperbesar potensi kemarau panjang yang berdampak luas, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung air.

Sementara itu, pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto menilai kemarau panjang yang dipicu El Nino berpotensi menekan produksi pangan.

"Fenomena ini (El Nino) membuat musim kemarau lebih panjang. Dampaknya jelas, tanaman menghadapi dua tekanan utama, yakni kekurangan air dan suhu tinggi," katanya menegaskan.

Kekurangan air menghambat penyerapan unsur hara, sementara suhu tinggi mempercepat penguapan dan menambah stres tanaman. Jika tidak diantisipasi, produktivitas turun, bahkan risiko gagal panen meningkat.

Oleh karena itu, langkah antisipasi harus komprehensif dan salah satu strategi yang dapat dilakukan berupa percepatan masa tanam. Dengan mempercepat tanam, tanaman masih bisa memanfaatkan sisa curah hujan sebelum kemarau benar-benar datang.

Dalam hal ini, pembibitan bisa dilakukan sebelum panen musim tanam pertama selesai. Dengan demikian ketika panen telah selesai, lahan bisa langsung diolah dan ditanami kembali, tanpa jeda.

Pemilihan varietas juga krusial karena tanaman yang toleran kekeringan, seperti padi gogo, bisa mengurangi risiko kerugian. Selain itu, optimalisasi sumber daya air dengan embung, sumur, dan sistem irigasi perpompaan membantu menjaga ketersediaan air.

Akan tetapi teknologi tersebut membutuhkan dukungan energi memadai, sehingga memerlukan kebijakan yang mendukung petani, terutama akses dan harga bahan bakar.

"Perlu kebijakan berpihak petani, baik harga maupun akses bahan bakar untuk operasional pompa air dan alat mesin pertanian," kata Prof Totok.

Selain itu, pengelolaan irigasi juga perlu dilakukan secara bijak, sehingga pengeringan saluran untuk perawatan sebaiknya dilakukan selektif agar distribusi air tidak terganggu pada saat kritis.

Terkait dengan hal itu, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengambil langkah konkret menjaga produksi pangan, salah satunya melalui percepatan tanam yang menjadi strategi utama.

Kepala Dinas Pertanian Sigit Widayanto mengatakan percepatan tanam dilakukan untuk memanfaatkan sisa curah hujan, sekaligus meminimalkan risiko kekeringan pada fase pertumbuhan tanaman.

Penyuluh pertanian juga mendampingi petani agar pola tanam sesuai kondisi iklim yang lebih kering. Dari sisi air, pemanfaatan embung, dam parit, sumur dalam, hingga pengembangan irigasi perpompaan dan perpipaan terus dioptimalkan, serta pengelolaan jaringan irigasi primer, hingga kuarter, dijaga agar distribusi air tetap efektif.

Sigit memastikan hingga saat ini belum ada informasi mengenai rencana pengeringan saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Serayu maupun DI Menganti, sehingga pasokan air pertanian masih dapat terjaga.

Petani juga didorong menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti Inpari 11, 18, 19, 20, hingga Inpari 46, serta varietas genjah seperti Inpari 6, 12, 13, 34, Cakrabuana, dan Respati.

Dengan luas baku sawah mencapai 67.031 hektare, Cilacap menjadi lumbung pangan strategis Jawa Tengah. Pada 2025, produksi padi mencapai 855.042 ton gabah kering giling, setara 507.438 ton beras konsumsi, dengan surplus cukup besar dibanding kebutuhan masyarakat.

Capaian ini menjadi modal penting menghadapi tantangan kemarau 2026, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat keterbatasan air.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai cuaca ekstrem selama masa transisi dari musim hujan menuju kemarau pada periode April–Mei 2026. Hujan lebat singkat, petir, angin kencang, hingga puting beliung bisa terjadi tiba-tiba.

Perubahan musim tidak selalu mulus. Di satu sisi ancaman kekeringan mulai mengintai, sementara di sisi lain potensi bencana hidrometeorologi tetap perlu diwaspadai.

Menjaga pangan tetap aman di tengah ancaman El Nino bukan sekadar menghadapi keterbatasan air. Ini soal kemampuan beradaptasi, memperkuat koordinasi, dan menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia.

Di hamparan sawah yang perlahan mengering, harapan tetap tumbuh bersama benih-benih yang ditanam dengan perhitungan matang. Selama upaya terus dilakukan dan kolaborasi tetap terjaga, ketahanan pangan akan tetap berdiri kokoh, bahkan di tengah musim kemarau panjang sekalipun.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - El Nino variasi kuat atau Godzilla El Nino diprediksi akan datang melanda Indonesia mulai April 2026.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan potensi Godzilla El Nino akan diikuti oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia.

Kombinasi kedua anomali iklim tersebut memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan dengan kondisi normal. Sejumlah model global menunjukkan ancaman pengurangan curah hujan yang signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi hingga Oktober 2026.

"Godzilla El Nino + IOD Positif kedengarannya keren, tapi dampaknya nggak main-main. Kemarau bisa jadi lebih panjang, lebih kering, dan hujan makin jarang turun di Indonesia,” jelas BRIN di akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan data prediksi BRIN, kemarau kering akan melanda sebagian besar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode April—Juli 2026. Kondisi ini dipicu oleh konsentrasi pembentukan awan hujan yang hanya berpusat di atas Samudra Pasifik ekuator.

Sebaliknya, wilayah Indonesia justru akan mengalami defisit awan dan curah hujan karena uap air tertarik ke pusat tekanan rendah di Pasifik. Fenomena IOD positif juga menyebabkan pendinginan suhu permukaan laut di dekat Sumatra dan Jawa yang akan menghambat turunnya hujan.

Godzilla El Nino + IOD Positif pun dapat menimbulkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan akibat cuaca panas yang persisten. Namun, bagian utara dari kedua pulau besar tersebut diperkirakan tetap akan mengalami curah hujan yang relatif tinggi.

Meski demikian, fenomena kemarau panjang ini dipandang sebagai momentum untuk mengoptimalkan produksi garam nasional, khususnya di wilayah selatan Indonesia. Langkah ini dinilai strategis untuk mengejar target swasembada garam sepanjang periode tahun 2026–2027.

Optimalisasi produksi garam diharapkan mampu memanfaatkan kondisi cuaca yang minim hujan untuk mempercepat proses kristalisasi di tambak. Potensi ekonomi ini menjadi salah satu upaya mitigasi dampak negatif anomali iklim terhadap sektor primer lainnya.

"Karena itu mitigasi pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengoptimalkan produksi garam untuk mencapai swasembada garam selama tahun 2026-2027 khususnya di wilayah selatan Indonesia," kata BRIN.

Pihaknya juga mengimbau pemerintah mewaspadai ancaman kekeringan ekstrem di wilayah selatan Indonesia yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional.

Sektor pertanian di lumbung padi, khususnya kawasan Pantura Jawa, menghadapi risiko gangguan produksi akibat kurangnya pasokan air irigasi.

Meski wilayah selatan dilanda kekeringan, BRIN mencatat adanya potensi banjir di wilayah timur laut Indonesia karena curah hujan tetap tinggi. Wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Halmahera diprediksi masih akan mengalami intensitas hujan yang masif selama periode kemarau.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar hasil produksi padi tetap terjaga di tengah potensi musim kemarau berkepanjangan yang diprakirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

Diketahui, wilayah Indonesia akan dilanda fenomena "Godzila El Nino" yang terjadi selama April sampai Oktober 2026. Fenomena ini diprediksi memicu terjadinya kemarau panjang dan berpotensi berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur Heru Suseno membeberkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga langkah strategis dalam menghadapi fenomena alam tersebut.

Ia menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah memasifkan penanaman benih tanah kekeringan, dengan melakukan pendistribusian benih varietas unggul yang memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca ekstrem kepada kaum tani di Jawa Timur.

Selanjutnya, Pemprov Jawa Timur akan mengaktifkan kembali seluruh pompa yang dibangun tahun lalu serta menambah titik-titik pompa baru di wilayah yang berpotensi mengalami krisis pada musim kemarau.

Terakhir adalah perbaikan sistem pengairan lahan pertanian atau irigasi. Heru menegaskan percepatan renovasi jaringan irigasi yang rusak sangat penting agar distribusi air ke persawahan dapat berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Pompa-pompa harus siap sedia. Daerah yang tadah hujan memang berat, tapi kalau ada sumber air terdekat, kita pasang pompa agar produksi pangan tidak terganggu," ucap Heru, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan sejumlah wilayah pertanian di Provinsi Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian khusus terutama daerah yang bergantung pada pengairan lahan. Di antaranya Bojonegoro, Jember hingga Lamongan.

"Daerah dengan ketergantungan tinggi pada air hujan seperti Bojonegoro, Jember, dan Lamongan. Ketiga daerah itu masuk radar pemantauan serius karena memiliki titik-titik lahan tadah hujan yang luas dengan sumber air minimum," paparnya.

Meski sektor pertanian menjadi prioritas saat musim kemarau, Heru mengeklaim tren produksi padi di Jawa Timur masih menunjukkan grafik positif pada awal tahun.

Saat ini, ucap dia, sejumlah wilayah mulai memasuki masa panen meski belum mencapai puncaknya. Luas tambah tanam per harinya juga terpantau terus meningkat.

Heru mengatakan pada Februari lalu, luasan lahan padi yang panen di Jawa Timur mencapai 5.000 hektare, kemudian pada bulan Maret luasnya melonjak kembali hingga 9.000 hektare.

Adapun hasil produktivitas rata-rata panen tersebut mencapai 6 ton per hektare. Jika dikalkulasikan, maka potensi hasil panen harian diproyeksi dapat mencapai 54.000 ton.

"Angka ini diprediksi terus meroket hingga April dan Mei mendatang. Puncaknya nanti bisa tembus 120.000 ton saat panen raya," tegas Heru.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menghadapi kekeringan lebih awal seperti di Kabupaten Tuban.

Kondisi kekeringan tersebut diprediksi bakal meningkat pada Mei hingga mencapai puncak pada Agustus 2026. Khofifah menegaskan bahwa fenomena kekeringan menjadi perhatian serius sebab Jatim merupakan lumbung pangan nasional.

Untuk itu pihaknya melakukan koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait guna menyiapkan langkah strategis guna menjaga produksi pertanian yang bergantung pada ketersediaan air.

“Menyiapkan sumur-sumur dalam untuk irigasi sawah menjadi penting agar indeks pertanaman tidak turun, karena ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional,” ujar Khofifah.

REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan strategi menghadapi musim kemarau panjang sebagai dampak dari El Nino untuk menjaga ketahanan pangan. Beberapa strategi disiapkan antara lain dengan upaya modifikasi cuaca.

"Saya bilang masih ada beberapa cara yang bisa kita kerjakan. Pertama, operasi modifikasi cuaca agar di hulu bendungan ini terjadi hujan sehingga air hujan akan masuk ke hulu dan secara bertahap turun ke bendungan," ujar Dody di Boyolali, Jawa Tengah, Ahad (29/3/2026).

Kementerian PU juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyiapkan pompanisasi untuk mengairi sawah yang sudah tidak bisa menerima air lagi, baik dari bendung maupun bendungan.

"Kedua, kita bersama dengan Menteri Pertanian akan melakukan program pompanisasi. Pompanisasi sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu dan berhasil menyangga produksi pertanian secara nasional agar tidak turun," kata Dody.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok pangan berupa beras di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada tahun ini.

Mentan Amran mengatakan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi paling aman sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan.

Ia menjelaskan stok yang tersedia saat ini tidak termasuk yang baru akan dipanen dalam beberapa bulan ke depan.

Ia memproyeksikan minimal terdapat produksi dua juta ton per bulan selama tujuh bulan ke depan.

Artinya, kata dia, hal itu mampu menghasilkan total cadangan hingga 14 juta ton yang diprediksi mampu menutupi kebutuhan hingga Mei 2027. Ancaman El Nino biasanya hanya berlangsung selama enam bulan sehingga tidak sampai berpengaruh besar terhadap stok pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan potensi kemunculan fenomena El Nino variasi kuat atau "Godzilla" yang diperkirakan melanda Indonesia mulai April 2026. Fenomena ini diprediksi akan diikuti oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia.

Kombinasi kedua anomali iklim tersebut memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan dengan kondisi normal. Sejumlah model global menunjukkan ancaman pengurangan curah hujan yang signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi hingga Oktober 2026.

"Godzilla El Nino + IOD Positif kedengarannya keren, tapi dampaknya nggak main-main. Kemarau bisa jadi lebih panjang, lebih kering, dan hujan makin jarang turun di Indonesia,” jelas BRIN di akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan data prediksi BRIN, kemarau kering akan melanda sebagian besar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode April—Juli 2026. Kondisi ini dipicu oleh konsentrasi pembentukan awan hujan yang hanya berpusat di atas Samudra Pasifik ekuator.

Sebaliknya, wilayah Indonesia justru akan mengalami defisit awan dan curah hujan karena uap air tertarik ke pusat tekanan rendah di Pasifik. Fenomena IOD positif juga menyebabkan pendinginan suhu permukaan laut di dekat Sumatra dan Jawa yang akan menghambat turunnya hujan.

Dampak El Nino Godzilla ke RI

BRIN menjelaskan bahwa dampak super El Nino dan IOD Positif tidak seragam di wilayah Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada El Nino dan IOD positif 2023.

Sejalan dengan hal itu, BRIN mengimbau pemerintah mewaspadai ancaman kekeringan ekstrem di wilayah selatan Indonesia yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional. Sektor pertanian di lumbung padi, khususnya kawasan Pantura Jawa, menghadapi risiko gangguan produksi akibat kurangnya pasokan air irigasi.

Meski wilayah selatan dilanda kekeringan, BRIN mencatat adanya potensi banjir di wilayah timur laut Indonesia karena curah hujan tetap tinggi. Wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Halmahera diprediksi masih akan mengalami intensitas hujan yang masif selama periode kemarau.

Selain itu, Godzilla El Nino + IOD Positif juga menimbulkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan akibat cuaca panas yang persisten. Namun, bagian utara dari kedua pulau besar tersebut diperkirakan tetap akan mengalami curah hujan yang relatif tinggi.

Meski demikian, fenomena kemarau panjang ini dipandang sebagai momentum untuk mengoptimalkan produksi garam nasional, khususnya di wilayah selatan Indonesia. Langkah ini dinilai strategis untuk mengejar target swasembada garam sepanjang periode tahun 2026–2027.

Optimalisasi produksi garam diharapkan mampu memanfaatkan kondisi cuaca yang minim hujan untuk mempercepat proses kristalisasi di tambak. Potensi ekonomi ini menjadi salah satu upaya mitigasi dampak negatif anomali iklim terhadap sektor primer lainnya.

"Karena itu mitigasi pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengoptimalkan produksi garam untuk mencapai swasembada garam selama tahun 2026-2027 khususnya di wilayah selatan Indonesia," pungkas BRIN.