BMKG Jelaskan Hubungan Fenomena El Nino dan Musim Kemarau di RI
Meski tidak selalu datang bersamaan, fenomena El Nino yang terjadi saat musim kemarau dapat memicu iklim yang lebih kering.
(Bisnis.Com) 14/04/26 13:22 190779
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim kemarau yang dihadapi Indonesia pada tahun ini akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya. Kondisi ini tak lepas dari kontribusi variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia.
Per akhir Maret 2026, tercatat 7% Zona Musim (Z0M) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan, dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026. Adapun puncak kemarau diramal berlangsung pada Agustus 2026.
Seiring dengan prakiraan ini, BMKG turut memantau perkembangan kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparan di rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO sekitar +0,28.
Namun demikian, kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80% pada semester kedua 2026.
“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan,” jelas Faisal, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/4/2026).
Dia memaparkan bahwa kemarau merupakan fenomena iklim yang tetap datang setiap tahun di Indonesia. Namun jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, terdapat peluang kemarau yang lebih kering dari rata-rata historis.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.
Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.
“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan [darat, laut, dan udara], serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
Pada kesempatan yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, mengatakan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi.
Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.
#el-nino #musim-kemarau #bmkg-indonesia #fenomena-iklim #el-nino-indonesia #kemarau-panjang #prakiraan-cuaca #iklim-indonesia #el-nino-2026 #kemarau-2026 #dampak-el-nino #indian-ocean-dipole #enso-indo