Bisnis.com, JAKARTA — PT Chitose Internasional Tbk. (CINT) kembali membagikan dividen tunai sebesar Rp13,8 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (22/4/2026).

Nilai tersebut setara dengan dividend payout ratio sebesar 45% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham, atau Rp13,8 per saham.

Direktur CINT, R. Nurwulan Kusumawati menyampaikan pembagian dividen ini didukung oleh kinerja positif perseroan sepanjang tahun buku 2025. CINT membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp33,4 miliar, melonjak 85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan tercatat mencapai Rp518,5 miliar.

Capaian tersebut merupakan hasil konsistensi perseroan dalam menjalankan strategi bisnis yang adaptif di tengah dinamika global.

“Pencapaian kinerja pada tahun 2025 menjadi refleksi dari konsistensi perseroan dalam menjalankan strategi bisnis yang adaptif di tengah dinamika global. Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Peningkatan arus kas dan rasio likuiditas juga mencerminkan kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja keuangan serta kepercayaan pemegang saham.

Sepanjang 2025, segmen pendidikan dan peralatan kantor menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perseroan. Pengadaan untuk sekolah, perguruan tinggi, serta rumah sakit menjadi sumber pendapatan utama.

Memasuki 2026, CINT menetapkan strategi pengembangan usaha yang berfokus pada peningkatan loyalitas pelanggan eksisting melalui optimalisasi kualitas layanan serta pemenuhan kebutuhan yang lebih komprehensif, khususnya di segmen pendidikan yang selama ini menjadi basis pelanggan utama.

Selain itu, perseroan juga memperkuat penetrasi pasar melalui ekspansi ke institusi swasta dan sektor alat kesehatan. Dengan dukungan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), CINT optimistis dapat meningkatkan daya saing terhadap produk impor sekaligus memperluas basis pelanggan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi portofolio bisnis secara berkelanjutan.

CINT juga terus mendorong ekspansi pasar domestik dan memperluas akses ke pasar ekspor, terutama untuk lini produk kesehatan, termasuk C-Pro Airmate yang menjadi salah satu andalan di segmen tersebut.

Melalui implementasi strategi tersebut, perseroan memproyeksikan pertumbuhan penjualan pada kisaran single digit sepanjang 2026.

“Ke depan, kami melihat peluang pertumbuhan yang kuat terutama dari segmen kesehatan, seiring meningkatnya kebutuhan akan produk yang nyaman," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memberikan penjelasan terkait keberadaan kapal perang milik Amerika Serikat yang melintas di Selat Malaka.

Dia menilai aktivitas tersebut merupakan bagian dari patroli rutin yang sudah lazim terjadi di kawasan perairan internasional. Menurut Sugiono, kehadiran kapal militer asing dalam konteks ini berkaitan dengan praktik Freedom of Navigation Patrol yang bukan merupakan hal baru.

“Saya kira mereka [militer AS] biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru,” kata Menlu kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga telah mengonfirmasi keberadaan kapal tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Tunggul menjelaskan bahwa kapal perang AS itu tengah melakukan pelayaran transit sesuai ketentuan hukum laut internasional.

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38, dan 39 pada UNCLOS 1982,” kata Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya.

Dia menambahkan bahwa Selat Malaka termasuk jalur pelayaran internasional yang memberikan hak lintas transit bagi kapal, termasuk kapal perang. Meski demikian, setiap kapal asing tetap wajib mematuhi aturan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,” ujarnya.

“Sehingga seluruh kapal yang melaksanakan Hak Lintas transit di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai,” ungkapnya.

Menanggapi spekulasi yang menyebut kapal perang AS tersebut dikerahkan untuk mengejar kapal tanker di wilayah tersebut, TNI AL menegaskan bahwa seluruh kapal yang melintas tetap harus tunduk pada ketentuan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.

“Selain daripada itu, selama kapal asing tersebut lintas transit juga tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan COLREG 1972 tentang pencegahan tabrakan di laut dan MARPOL tentang pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai belum mampu menjadi pelabuhan hub global seperti Singapura yang mampu menangani lebih dari 40 juta TEUs per tahun. Pasalnya, di dalam negeri saat ini kapasitasnya masih berada di kisaran 13 juta TEUs.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arif Havas Oegroseno mengungkapkan, posisi Indonesia dalam peta rantai pasok global masih berada di luar jalur utama pelayaran dunia (main shipping route). Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia sulit bersaing sebagai hub logistik internasional.

“Kita itu off sekitar 6 jam sampai 12 jam dari Selat Malaka dan Singapura. Kalau di kawasan jalur panjang ini, kita terlalu off dari main line ya memang sulit untuk jadi part of the global hub,” kata Arif dalam Seminar Nasional AsosiasiBadan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jalur utama perdagangan global saat ini terkonsentrasi di kawasan Asia, termasuk pelabuhan besar di China, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara seperti Singapura dan Tanjung Pelepas di Malaysia.

Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk di pantai Timur Sumatra seperti Belawan, Kuala Tanjung, dan Dumai, belum mampu menyaingi daya tarik pelabuhan hub tersebut.

Salah satu faktor utama, lanjutnya, adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Struktur ini menyebabkan aktivitas logistik terfragmentasi dan tidak terkonsentrasi seperti negara lain yang memiliki hinterland kuat dan terhubung.

Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata turut memperburuk efisiensi logistik. Konsentrasi ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatra membuat arus barang tidak seimbang dengan wilayah lain di Indonesia timur.

“Hinterland kita juga belum kuat. Rel kereta, jalan tol, dan konektivitas masih padat dan belum merata,” jelasnya.

Sebagai contoh untuk di Jawa saja, jalur tol dan kereta api hanya fokus di wilayah Utara, sementara Selatan tertinggal.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah biaya logistik dan prosedur yang dinilai belum kompetitif. Di sisi lain, negara pesaing seperti Singapura menawarkan berbagai insentif kepada operator kapal (liners), termasuk potongan biaya untuk menarik arus kapal internasional.

Secara strategis, Indonesia juga dihadapkan pada pilihan kebijakan antara memperbanyak pelabuhan skala kecil atau membangun satu hingga dua pelabuhan besar yang terintegrasi dalam ekosistem global.

Saat ini, Indonesia memiliki ribuan pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, banyaknya jumlah pelabuhan tersebut justru dinilai belum efektif

“Pertanyaannnya kita mau punya banyak pelabuhan kecil atau jadi bagian dari ekosistem global? Kalau sepakat cuma jadi feeder aja untuk Singapura sama Malaysia ya yasudah. Jangan marah-marah sama Singapura sama Malaysia,” tegasnya.

Untuk dapat bersaing, Arif Havas menegaskan Indonesia perlu mengembangkan pelabuhan yang berlokasi dekat jalur utama seperti Selat Malaka, memperkuat konektivitas hinterland, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran global. Selain itu, efisiensi biaya transshipment dan kepastian volume kargo juga menjadi kunci.

“Transshipment cost-nya ya harus lebih kecil dari Singapura dan hinterland-nya harus clear di dalam, lalu kereta api, tol, dryports itu harus kuat,” tambahnya.

Adapun, PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat throughput atau arus peti kemas sepanjang 2025 mencapai 13,34 Juta TEUs atau tumbuh sebesar 6,87% secara tahunan (year on year/YoY). Jumlah tersebut terdiri dari peti kemas domestik sebanyak 8,94 Juta TEUs dan peti kemas internasional sebanyak 4,4 Juta TEUs.

Pada periode yang sama, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) mencatat Singapura berhasil melayani 44,66 juta TEUs atau tumbuh 8,6% YoY.

IDXChannel – PT Chitose Internasional Tbk (CINT) kembali membagikan dividen tunai sebesar Rp13,8 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini Rabu (22/4/2026). persen Dengan jumlah dividen tunai tersebut, maka rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) adalah sebesar 45 persen dari Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham atau dividen per lembar saham adalah Rp13,8 per lembar saham.

Perseroan membukukan laba tahun berjalan Rp33,4 miliar pada tahun buku 2025, melonjak 85 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan tercatat Rp518,5 miliar. Arus kas dan rasio likuiditas yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, membuktikan perseroan mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dengan baik.

“Pencapaian kinerja pada tahun 2025 menjadi refleksi dari konsistensi Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis yang adaptif di tengah dinamika global. Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham,” ujar Direktur CINT, R Nurwulan Kusumawati pada RUPST perseroan Rabu (22/4/2026).

Sepanjang tahun lalu, segmen pendidikan dan peralatan kantor memberikan kontribusi tertinggi bagi perusahaan. Pengadaan untuk sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit menjadi salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh perusahaan. Memasuki tahun 2026, Perseroan menetapkan strategi pengembangan usaha yang berfokus pada peningkatan loyalitas pelanggan eksisting melalui optimalisasi kualitas layanan dan pemenuhan kebutuhan secara lebih komprehensif, khususnya pada segmen pendidikan yang selama ini menjadi basis pelanggan setia dan kontributor penting bagi kinerja Perseroan.

Perseroan terus memperkuat strategi penetrasi pasar melalui ekspansi ke institusi swasta dan sektor alat kesehatan. Didukung oleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Perseroan optimistis mampu meningkatkan daya saing terhadap produk impor sekaligus memperluas basis pelanggan.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk memperluas jangkauan pasar dan mendorong diversifikasi portofolio bisnis secara berkelanjutan. Melalui implementasi strategi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan penjualan pada kisaran single digit sepanjang tahun 2026.

“Ke depan, kami melihat peluang pertumbuhan yang kuat terutama dari segmen kesehatan, seiring meningkatnya kebutuhan akan produk yang nyaman, higienis, dan berkualitas tinggi. Melalui strategi jangka pendek dan menengah tersebut, kami optimistis dapat memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat posisi CINT sebagai pemain yang kompetitif di industri furnitur baik secara domestik maupun global," pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney kembali menegaskan komitennya melakukan transformasi secara menyeluruh salah satunya dengan membangun budaya kerja unggul dan berdaya saing global.

Berdasarkan hasil survei Great Place To Work® (GPTW) Trust Index© 2026, sebanyak 91 persen  karyawan menyatakan InJourney sebagai salah satu perusahaan tempat bekerja yang hebat (Great Place to Work) dengan rata-rata skor model mencapai 81%.

Survei ini melibatkan 6.394 responden dan lebih dari 15.000 masukan terbuka dengan mengukur tiga dimensi utama budaya kerja unggul yaitu: Trust (kepercayaan), Pride (kebanggaan), dan Camaraderie (kebersamaan). Sebanyak 91 persen karyawan menyatakan bahwa pekerjaan mereka memiliki makna lebih dari sekedar rutinitas dan 90 persen merasa bangga menjadi bagian dari InJourney Group.

Sebanyak 93 persen responden juga menyebut bahwa mereka merasa disambut dengan baik sejak hari pertama bergabung, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa fondasi budaya inklusif telah tertanam secara sistematis.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekedar hasi survei, melainkan refleksi dari transformasi fundamental yang dibangun dengan berbasis people.

"Di InJourney, kami meyakini bahwa keberhasilan transformasi ekosistem aviasi dan pariwisata sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Oleh karena itu, kami secara konsisten menumbuhkan budaya kerja yang inklusif, kolaboratif, dan berlandaskan nilai gotong royong," kata Direktur Utama InJourney, Maya Watono.

Di sisi lain, InJourney juga mengimplementasikan Training of Trainers dalam skala nasional melalui program Indonesian Hospitality Training.

Direktur SDM dan Digital InJourney Herdy Harman mengatakan program ini menargetkan seluruh karyawan untuk menginternalisasi nilai hospitality khas Indonesia.

Dengan pendekatan ini, lebih dari 8.000 frontline diharapkan mampu menghadirkan layanan berstandar dunia pada tahun 2025.

Komitmen peningkatan kualitas SDM diperkuat melalui kemitraan dengan institusi global terkemuka.

InJourney membuka akses terhadap program sertifikasi profesional hingga beasiswa pendidikan tinggi, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional. Lembaga yang dimaksud adalah Airport Council Internasional, IMD Business School, INSEAD, National University of Singapore, dan pelbagai perusahaan terbaik dunia dalam ekosistem aviasi dan pariwisata.

Melalui Indonesian Hospitality Training, lebih dari 10.000 karyawan telah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari guna menginternalisasi nilai service excellence dan keramahtamahan khas Indonesia sebagai kompetensi inti.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan momen saat menolak tawaran utang miliaran dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia saat bertugas ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Purbaya mengaku sempat ditawari utang oleh IMF dan Bank Dunia US$20 miliar hingga US$30 miliar.

"Dua-duanya tuh menawarkan bahwa mereka sudah menyediakan uang. Ada yang bilang US$20 miliar - US$30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menolak tawaran tersebut karena kondisi APBN Indonesia dinilai masih kuat. Purbaya juga mengungkap saat ini pemerintah masih mengantongi dana yang cukup.

"Saya bilang, 'Terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu.'," ujar Purbaya.

"Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang sendiri. Untuk negara sendiri. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman," katanya.

Purbaya kembali menegaskan belum akan berutang dari IMF maupun Bank Dunia. Pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari pasar domestik melalui penerbitan surat utang.

Ia mengakui pemerintah memang menarik utang karena Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Namun, pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan surat utang yang dibeli investor di pasar.

"Kan kita ngutang terus. Defisit kan berarti ngutang. Kalau (ambil pinjaman dari) IMF, World Bank, nantilah pelan-pelan. Selama kita jago me-manage ekonominya, kondisi akan seperti ini. Kita beli dari pasar, kita jual ke pasar," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah masih fokus memperbaiki penerimaan pajak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan penerimaan diharapkan bisa menekan defisit APBN secara bertahap. Target jangka panjang pemerintah adalah mencapai keseimbangan fiskal.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mempercepat rancangan pembangunan proyek Giant Sea Wall. Namun, terdapat sederet tantangan dalam upaya menggenjot megaproyek tersebut.

Upaya mempercepat proyek Giant Sea Wall itu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) Presiden RI Prabowo Subianto dengan jajaran menterinya di Istana Negara pada Senin (20/4/2026).

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan bahwa dalam ratas tersebut Prabowo ingin mempercepat penggarapan proyek Giant Sea Wall. Menurutnya, proyek Giant Sea Wall saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah pun mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan terkait konstruksi.

"Target pembangunan dalam waktu yang belum ditentukan, tetapi paling tidak bisa dipercepat," kata Didit usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah pun saat ini masih menghitung waktu pembangunan, karena akan berkaitan sama sumber daya yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, Didit juga menjelaskan bahwa pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.

Didit juga mengatakan bahwa urgensi pembangunan Giant Sea Wall dinilai sangat tinggi karena infrastruktur ini dirancang untuk memproteksi wilayah Pantura hingga 300 tahun ke depan.

"Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ruginya atau mudaratnya atau urgensinya, kalau itu tidak diselesaikan akan jauh lebih besar," katanya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengatakan bahwa Prabowo meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berpartisipasi aktif, sebab Giant Sea Wall merupakan proyek strategis. Proyek tersebut menurutnya mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk.

"Banyak hasil-hasil penelitian di kampus yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif," kata Brian usai ratas pada Senin (20/4/2026).

Itb.ac.id

Rencana Prabowo

Proyek Giant Sea Wall ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa. Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim.

Giant Sea Wall memiliki panjang 500-700 km yang membentang dari Banten hingga Gresik (Jawa Timur). Proyek ini bertujuan melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Megaproyek ini pun menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Prabowo. Kepala Negara menilai, ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut kian mengkhawatirkan, khususnya di pesisir utara Jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa diposisikan sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi pusat-pusat ekonomi nasional.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim, terutama ancaman naiknya permukaan laut. Di Pantai Utara Ibu Kota, permukaan laut meningkat lima sentimeter setiap tahun. Bayangkan apa yang terjadi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujar Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun lalu (23/9/2025).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengungkap alasan utama pemerintah menetapkan konstruksi Giant Sea Wall sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa megaproyek itu akan menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa.

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy.

Sejalan dengan hal itu, pengembangan tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Banten hingga Gresik merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia.

"Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah Pantai Utara Jakarta adalah penyelamatan Indonesia," ujarnya.

Persiapan Biaya

Pemerintah melalui BOPPJ sendiri memproyeksikan pembangunan Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun.

Pemerintah sendiri telah menawarkan proyek ini ke sejumlah negara agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu diamini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia memastikan proyek tersebut terus berjalan sehingga peluang investasi dibuka ke banyak negara, termasuk China.

“Kami akan semakin membuka komunikasi, tentu tidak hanya China, tapi dengan berbagai negara lain termasuk investasi yang kita harapkan bisa masuk ke Indonesia untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall tersebut,” kata AHY.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI-Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang.

Tantangan Mengadang

Namun, di tengah ancang-ancang proyek prestisius itu, terselip ragam tantangan yang akan mengadang pemerintah. Ahli Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan tantangan yang pertama adalah soal keberlanjutan proyek di tengah ketidakpastian politik dalam negeri.

"Jadi, harus belajar, terutama dari pengalaman pembangunan IKN [Ibu Kota Nusantara]," katanya kepada Bisnis pada Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, harus benar-benar dipastikan keberlanjutan proyek ke depan. Jangan sampai, ketika berganti pemerintahan, maka rencana pun berubah.

Kemudian, yang juga perlu diperhatikan pemerintah adalah terkait biaya pembangunan yang jumbo. Dibutuhkan investor yang mau membangun megaproyek tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Lalu, dibutuhkan komitmen yang kuat di masing-masing wilayah atau masing-masing kepala daerah dalam mendukung proyek tersebut.

Selain itu, yang mesti juga jadi perhatian adalah terkait dengan dampak lingkungan. Dia menjelaskan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan jangan sampai tidak sebanding dengan dampak kerusakan alam yang terjadi.

"Jangan sampai nanti bunuh diri ekologi. Akan hancurkan pesisir Pantura," ujar Nirwono.

Menurut Nirwono, sebenarnya terdapat solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di Pantai Utara, misalnya dengan memastikan ruang terbuka hijau sebagai pengaman pantai. Pemerintah menurutnya bisa membuat Giant Mangrove Wall, alih-alih Giant Sea Wall.

"Dalam skala masif, penanaman mangrove dilakukan di Pantura, melibatkan masyarakat pesisir. Yang diuntungkan nanti masyarakat pesisir juga," kata Nirwono.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa pembangunan Giant Sea Wall memang bisa dimengerti sebagai upaya menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari kenaikan muka air laut.

"Namun, yang jadi pertanyaan, sumber pembiayaannya dari mana? Apakah ada pembiayaan terkait Giant Sea Wall? Investor mana juga yang tertarik menawarkan diri untuk menanamkan investasinya di Giant Sea Wall? kata Yayat kepada Bisnis pada Selasa (21/4/2026).

Dalam menarik investor, menurutnya perlu ada rencana strategis yang besar, kepastian investasi, serta insentif agar investor bisa memanfaatkan kawasan dengan baik. Perlu juga tambahan fungsi, bukan sekadar tanggul. Selain itu, rencana besar perlu dimatangkan untuk juga menilai dampak lingkungan yang terjadi.

"Impact lingkungan seperti apa? Kalau tidak jelas, yang terjadi adalah antara dilema dan kegalauan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Aksesi OECD bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya reformasi nasional yang akan membentuk bagaimana ekonomi Indonesia berjalan dalam praktik

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan upaya reformasi nasional yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah dan dunia usaha.

Jermey mengatakan aksesi OECD tidak hanya menjadi agenda pemerintah, melainkan proses reformasi yang akan memengaruhi cara perekonomian Indonesia berjalan ke depan.

“Aksesi OECD bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya reformasi nasional yang akan membentuk bagaimana ekonomi Indonesia berjalan dalam praktik,” kata Jermey dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting agar reformasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

“Dunia usaha bukan hanya pemangku kepentingan, tetapi juga mitra dalam memastikan reformasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperkuat dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, yaitu keterlibatan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyusunan kebijakan yang realistis dan sesuai kebutuhan dunia usaha.

Jermey menjelaskan reformasi kebijakan yang dilakukan dalam proses aksesi OECD harus dapat diterapkan secara praktis agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Reformasi harus tetap praktis dan sesuai dengan realitas dunia usaha agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang nyata,” ungkapnya.

Jermey mengatakan pengalaman Inggris menunjukkan keanggotaan OECD memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan lingkungan usaha.

“Bagi Inggris, keanggotaan OECD telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta memperkuat kepastian regulasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha,” ungkapnya.

Ia menambahkan keterlibatan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan regulasi.

Menurut Jermey, aksesi OECD tidak hanya akan memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian global serta hubungan bisnis kedua negara.

“Aksesi OECD akan memberikan manfaat bagi dunia usaha di Indonesia, ekonomi global, serta hubungan bisnis antara Indonesia dan Inggris,” tuturnya.

Sebagai informasi, OECD merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara dan berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan global.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi OECD.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah dan Kadin juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal bagi pelaku usaha dalam memahami proses aksesi dan implikasinya terhadap kegiatan bisnis.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) pada Juli 2026 setelah penyampaian dokumen awal (initial memorandum).

Ia menyebut proses tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli,” kata Airlangga usai seminar nasional mengenai aksesi OECD Indonesia dan implikasinya bagi dunia usaha di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah berharap proses aksesi tersebut dapat terus berjalan karena pembahasannya dilakukan secara sektoral.

Menurut dia, keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti OECD akan memberi nilai tambah bagi posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi internasional.

“Harapannya tentu dalam situasi yang ketidakpastian ini keanggotaan secara multilateral dengan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi global. Negara OECD kan ada 38 negara,” ujarnya.

OECD merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta peningkatan kesejahteraan global.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, kemudian menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024.

Selanjutnya, Indonesia menyampaikan initial memorandum pada 3 Juni 2025 yang berisi asesmen mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan instrumen OECD.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan aksesi Indonesia merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini.

“Aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini, dan sektor swasta menjadi penggerak utamanya,” kata Cormann dalam sambutannya secara virtual.

Ia menyebut proses aksesi akan mencakup peninjauan komprehensif oleh 25 komite teknis OECD di berbagai bidang kebijakan, mulai dari perdagangan, investasi, inovasi, tata kelola publik, hingga pendidikan.

Cormann menilai aksesi OECD dapat membantu Indonesia membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan regulasi, penguatan persaingan usaha, dan peningkatan integritas publik.

Seminar nasional tersebut juga diisi peluncuran OECD Private Sector Playbook oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa akses lintas udara militer asing di ruang udara Indonesia tidak boleh dilakukan, mengacu hukum internasional.

Hal itu disampaikan oleh Dudung sebelum memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (21/4/2026). Menurut Dudung, sudah menjadi hukum internasional, bahwa pesawat militer asing tidak boleh melintasi wilayah Indonesia.

"Ya itu sudah hukum internasional ya, [pesawat militer dari pihak luar] tidak boleh lah," katanya saat ditanya terkait dengan keabsahan akses lintas udara militer asing di ruang udara Indonesia.

Dudung juga menjelaskan alasan kedatangan dirinya ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo telah meminta saran dan masukan terkait dengan pertahanan nasional.

"Saya kan Penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," kata Dudung.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo akan dibahas sejumlah isu, baik yang berkaitan dengan agenda nasional maupun internasional.

Selain itu, pertemuan tersebut juga akan menyinggung kemitraan kerja sama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Itu kan [Major Defense Cooperation Partnership] sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengakui adanya permintaan AS terkait dengan akses lintas udara militer di ruang udara Indonesia. Namun, permintaaan itu disebut masih sebatas rancangan awal dan masih baru dibahas secara internal antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan.

Pihak Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan NKRI secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Sehubungan dengan permintaan akses ruang udara atau blanket overflight clearance dari AS, Kemhan menyebut setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," demikian terang Kemhan.

JAKARTA - BINUS SCHOOL Education menjadi tuan rumah Asia-Pacific Young Leaders Convention (APYLC) 2026 pada 20–24 April 2026 di BINUS SCHOOL Serpong.

Forum internasional ini menjadi wadah bagi pelajar sekolah menengah atas dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk berkolaborasi, memperluas perspektif global, serta mencari solusi atas dinamika dunia saat ini.

Memasuki tahun penyelenggaraan ke-9, APYLC 2026 mempertemukan delegasi dari BINUS SCHOOL Education (Indonesia), Kaichi High School (Jepang), Nan Chiau High School (Singapura), dan Changshu Lunhua Senior High School (Tiongkok).

Mengusung tema “Root for Change: Feeding Minds, Healing Communities, Empowering Futures”, para delegasi diajak untuk membahas isu global dengan berlandaskan tiga tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai pijakan utama, yaitu SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), serta SDG 8 (Decent Work and Economic Growth).

Director of BINUS SCHOOL Education, Sherrierose Garcia Gonzales mengatakan, tema APYLC tahun ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menjawab tantangan global.

“Melalui platform ini, kami ingin mendorong generasi muda untuk memahami kompleksitas lanskap global saat ini serta mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berkontribusi melalui ide dan aksi nyata.

APYLC 2026 juga turut disambut baik oleh Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang hadir sebagai pembicara utama dalam opening ceremony pada Senin (20/4). Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan empati dalam menjawab tantangan global.

“APYLC bukan sekadar forum, tetapi menjadi titik awal bagi generasi muda untuk mulai mengambil peran dalam membentuk masa depan yang ingin mereka wujudkan. Menjawab tantangan global juga tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan di dalam komunitas, agar kita dapat menciptakan dampak yang bermakna,” ujarnya.